UCAN Indonesia Catholic Church News

Potret buram penegakan HAM di Indonesia

03/01/2013

Potret buram penegakan HAM di Indonesia thumbnail

 

Hari Natal, 25 Desember lalu, jemaat GKI Yasmin dan HKPB Filadelfia kembali harus merayakan momen penting itu di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Pilihan untuk beribadah di Istana Presiden itu bukan tanpa sebab. Di Malam Natal 24 Desember 2012, jemaat HKBP Filadelpia harus menerima kenyataan bahwa hak mereka sebagai umat beragama di negeri ini direndahkan sedemikian rupa.

Putusan Mahkamah Agung terhadap GKI Yasmin tak dilaksanakan oleh pemerintah Bogor. Begitu pula dengan putusan Pengadilan Tinggi Bekasi, tak kunjung bisa membuat jemaat HKBP Filadelpia dengan tenang beribadah di gerejanya sendiri.

Sejumlah masyarakat intoleran mengadang mereka beribadah Natal di lokasi dekat gedung gereja mereka yang masih disegel. Tak tanggung-tanggung, beberapa masyarakat intoleran itu pun melempari jemaat yang belum mulai beribadah itu dengan kotoran, air comberan, dan air kencing.

Polisi tidak berhasil melindungi jemaat Filadelpia. Malahan, masyarakat intoleran itu dibiarkan saja melakukan aksi tak bermartabat itu. Alhasil, demi meredam konflik yang lebih tajam, mereka pergi dan beribadah malam Natal di Polsek terdekat.

Keesokan paginya, ibadah Natal dilangsungkan di pelataran Istana, bergabung dengan jemaat GKI Yasmin yang mengalami perlakuan serupa. Kehadiran mereka jelas tidak ditanggapi presiden yang sedang bersuka cita menyambut kelahiran cucu keduanya.

Isu pelanggaran kebebasan beragama hanyalah satu dari sekian banyak isu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sebut saja soal kebebasan berekspresi. LBH Pers mencatat ada 98 kasus kekerasan fisik dan nonfisik kepada wartawan pada 2012. Angka ini bertambah dari 2011 sebanyak 96 kasus dan tahun 2010 sebanyak 66 kasus.

Belum lagi soal penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hingga kini Kejaksaan Agung dan Komnas HAM belum sepaham soal laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat di masa lalu tersebut.

Bahkan setelah tiga tahun, hasil rekomendasi Pansus DPR tahun 2009 tentang kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998 belum dijalankan. Rekomendasi yang belum dijalankan itu, antara lain pencarian 13 orang yang dinyatakan hilang oleh Komnas HAM, rehabilitasi, dan konvensi keluarga korban yang hilang, serta ratifikasi konvensi antipenghilangan paksa.

Dirjen Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo mengakui penegakan HAM di Indonesia masih berada di bawah penegakan hukum. Tak jarang, implementasi hukum dilakukan tanpa melibatkan nilai-nilai HAM di dalamnya.

“Saya agak susah mengelak bahwa yang tampak seperti itu, walaupun kami selalu mendorong bahwa penegakan hukum selalu mengingat nilai-nilai HAM. Semua penegakan hukum tidak boleh lupa penegakan HAM,” katanya kepada SH, belum lama ini.

Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang sudah seharusnya melakukan langkah nyata agar rencana aksi nasional HAM tidak sebatas tertulis di atas kertas. Lebih khusus lagi, kata Harkristuti, langkah nyata tersebut harus diwujudkan para penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Harkristuti mengakui para penegak hukum masih butuh diingatkan untuk melaksanakan tugasnya tersebut. Presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan adalah pihak yang paling bertanggung jawab ketika penegak hukum masih terus abai.

Sumber: Sinar Harapan

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Uskup Tiongkok berusia 89 tahun pimpin protes pembongkaran salib
  2. Uskup, imam di Tiongkok bersatu menentang pembongkaran salib
  3. Selama liburan Paus Fransiskus pilih bersantai di kediamannya
  4. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  5. Ahok: Pertemuan lintas agama penting mengatasi prasangka buruk
  6. Polisi Filipina serang pengungsi di gereja
  7. Gereja Katolik harus 'semakin berani bersuara' soal perubahan iklim: KWI
  8. Izin rehab gedung Gereja Alkitab Indonesia dibekukan
  9. BNN dan KWI jalin kerjasama penanggulangan narkoba
  10. Pemimpin Gereja sambut baik pembebasan pria Kristen terkait penghujatan
  1. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  2. Kapolri minta Kapolda Papua yang baru dekati pastor dan pendeta
  3. Ensiklik Laudato Si’ mulai diterapkan di keuskupan India
  4. Mantan presiden India dikenang sebagai pemersatu semua agama
  5. Grasi pengguna narkoba jadi solusi kelebihan kapasitas penjara
  6. Pameran St. Yohanes Paulus pererat hubungan Katolik-Yahudi
  7. BNN dan KWI jalin kerjasama penanggulangan narkoba
  8. Uskup, imam di Tiongkok bersatu menentang pembongkaran salib
  9. Said Agil: Prinsip NU adalah melindungi hak minoritas
  10. Aktivis lingkungan kecewa dengan pidato kenegaraan Presiden Aquino
  1. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  2. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  3. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  4. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  5. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  6. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  7. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  8. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  9. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  10. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
UCAN India Books Online