UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Potret buram penegakan HAM di Indonesia

03/01/2013

Potret buram penegakan HAM di Indonesia thumbnail

 

Hari Natal, 25 Desember lalu, jemaat GKI Yasmin dan HKPB Filadelfia kembali harus merayakan momen penting itu di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Pilihan untuk beribadah di Istana Presiden itu bukan tanpa sebab. Di Malam Natal 24 Desember 2012, jemaat HKBP Filadelpia harus menerima kenyataan bahwa hak mereka sebagai umat beragama di negeri ini direndahkan sedemikian rupa.

Putusan Mahkamah Agung terhadap GKI Yasmin tak dilaksanakan oleh pemerintah Bogor. Begitu pula dengan putusan Pengadilan Tinggi Bekasi, tak kunjung bisa membuat jemaat HKBP Filadelpia dengan tenang beribadah di gerejanya sendiri.

Sejumlah masyarakat intoleran mengadang mereka beribadah Natal di lokasi dekat gedung gereja mereka yang masih disegel. Tak tanggung-tanggung, beberapa masyarakat intoleran itu pun melempari jemaat yang belum mulai beribadah itu dengan kotoran, air comberan, dan air kencing.

Polisi tidak berhasil melindungi jemaat Filadelpia. Malahan, masyarakat intoleran itu dibiarkan saja melakukan aksi tak bermartabat itu. Alhasil, demi meredam konflik yang lebih tajam, mereka pergi dan beribadah malam Natal di Polsek terdekat.

Keesokan paginya, ibadah Natal dilangsungkan di pelataran Istana, bergabung dengan jemaat GKI Yasmin yang mengalami perlakuan serupa. Kehadiran mereka jelas tidak ditanggapi presiden yang sedang bersuka cita menyambut kelahiran cucu keduanya.

Isu pelanggaran kebebasan beragama hanyalah satu dari sekian banyak isu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sebut saja soal kebebasan berekspresi. LBH Pers mencatat ada 98 kasus kekerasan fisik dan nonfisik kepada wartawan pada 2012. Angka ini bertambah dari 2011 sebanyak 96 kasus dan tahun 2010 sebanyak 66 kasus.

Belum lagi soal penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hingga kini Kejaksaan Agung dan Komnas HAM belum sepaham soal laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat di masa lalu tersebut.

Bahkan setelah tiga tahun, hasil rekomendasi Pansus DPR tahun 2009 tentang kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998 belum dijalankan. Rekomendasi yang belum dijalankan itu, antara lain pencarian 13 orang yang dinyatakan hilang oleh Komnas HAM, rehabilitasi, dan konvensi keluarga korban yang hilang, serta ratifikasi konvensi antipenghilangan paksa.

Dirjen Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo mengakui penegakan HAM di Indonesia masih berada di bawah penegakan hukum. Tak jarang, implementasi hukum dilakukan tanpa melibatkan nilai-nilai HAM di dalamnya.

“Saya agak susah mengelak bahwa yang tampak seperti itu, walaupun kami selalu mendorong bahwa penegakan hukum selalu mengingat nilai-nilai HAM. Semua penegakan hukum tidak boleh lupa penegakan HAM,” katanya kepada SH, belum lama ini.

Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang sudah seharusnya melakukan langkah nyata agar rencana aksi nasional HAM tidak sebatas tertulis di atas kertas. Lebih khusus lagi, kata Harkristuti, langkah nyata tersebut harus diwujudkan para penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Harkristuti mengakui para penegak hukum masih butuh diingatkan untuk melaksanakan tugasnya tersebut. Presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan adalah pihak yang paling bertanggung jawab ketika penegak hukum masih terus abai.

Sumber: Sinar Harapan

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Menteri Anies kunjungi gereja di Ambon, pertama kali berdiri di mimbar gereja
  2. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  3. Mantan staf Karitas dan PBB di Jepang memilih jadi biarawati
  4. Tunawisma ditarik dari jalan-jalan, disembunyikan di penginapan mewah selama kunjungan Paus
  5. Uskup Agung Kuala Lumpur mengatakan kata 'Allah' masih digunakan dalam Misa
  6. Kemensos siapkan 700 pekerja sosial rehabilitasi korban narkoba
  7. Tiongkok akan melanjutkan pentahbisan uskup ilegal
  8. Romo Benny: Presiden bertindak tak sesuai Konstitusi
  9. Utusan Vatikan bertemu para pejabat Vietnam di Hanoi
  10. Jaringan Islam Liberal: Charlie Hebdo tidak anti-Islam
  1. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  2. Ratusan organisasi desak Myanmar mendrop RUU tentang agama, pernikahan yang kontroversial
  3. Kelompok HAM internasional soroti pelanggaran HAM di Indonesia
  4. Kelompok HAM: Tiongkok lakukan pelanggaran HAM luar biasa
  5. Kemiskinan kronis memicu pekerja anak
  6. Gereja kecam persembunyian orang miskin selama kunjungan Paus
  7. Semarang terbitkan Perda Perlindungan Perempuan dan PSK
  8. Kardinal Baldisseri turut berdebat tentang keluarga menjelang sinode
  9. Pengadilan Tiongkok menolak klaim pendeta terkait pelanggaran hak asasi
  10. Presiden Obama ingatkan India terkait kekerasan agama
  1. Boleh saja melarang jika di tempat publik, tetapi jaminlah kalau perayaan diadak...
    Said on 2015-01-14 07:48:00
  2. Saya selalu beranggapan bahwa kecelakaan tidak perlu terjadi... Bahwasanya terja...
    Said on 2015-01-14 07:44:00
  3. Alangkah indahnya nanti kalau ada pemimpin baik.. semoga terus demikian....
    Said on 2015-01-14 07:30:00
  4. Aceh lain sifatnya dari Indonesia pada umumnya.. Kita prihatin nasib perempuan t...
    Said on 2015-01-14 07:17:00
  5. Mudah2an semacam ensiklik juga ditujukan untuk Indonesia, walaupun kaum Kristen-...
    Said on 2015-01-14 07:06:00
  6. Perjalanannya masih panjang di Aceh.....
    Said on 2015-01-09 05:46:00
  7. Baik sekali kalau dalam TNI tidak membedakan perayaan Nasrani - yang hadir semua...
    Said on 2015-01-09 05:44:00
  8. Like...
    Said Yohanes Seandy Sunjoko on 2014-12-21 10:11:00
  9. Mestinya yang mengajar, ya mengajar yang baik. Janganlah di khotbah pada waktu ...
    Said on 2014-12-18 07:06:00
  10. iya, iya, baiklah... tenaga dalam saja, jangan senjata. ..Banser kan artinya ba...
    Said on 2014-12-18 07:03:00
UCAN India Books Online