Potret buram penegakan HAM di Indonesia

Hari Natal, 25 Desember lalu, jemaat GKI Yasmin dan HKPB Filadelfia kembali harus merayakan momen penting itu di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Pilihan untuk beribadah di Istana Presiden itu bukan tanpa sebab. Di Malam Natal 24 Desember 2012, jemaat HKBP Filadelpia harus menerima kenyataan bahwa hak mereka sebagai umat beragama di negeri ini direndahkan sedemikian rupa.

Putusan Mahkamah Agung terhadap GKI Yasmin tak dilaksanakan oleh pemerintah Bogor. Begitu pula dengan putusan Pengadilan Tinggi Bekasi, tak kunjung bisa membuat jemaat HKBP Filadelpia dengan tenang beribadah di gerejanya sendiri.

Sejumlah masyarakat intoleran mengadang mereka beribadah Natal di lokasi dekat gedung gereja mereka yang masih disegel. Tak tanggung-tanggung, beberapa masyarakat intoleran itu pun melempari jemaat yang belum mulai beribadah itu dengan kotoran, air comberan, dan air kencing.

Polisi tidak berhasil melindungi jemaat Filadelpia. Malahan, masyarakat intoleran itu dibiarkan saja melakukan aksi tak bermartabat itu. Alhasil, demi meredam konflik yang lebih tajam, mereka pergi dan beribadah malam Natal di Polsek terdekat.

Keesokan paginya, ibadah Natal dilangsungkan di pelataran Istana, bergabung dengan jemaat GKI Yasmin yang mengalami perlakuan serupa. Kehadiran mereka jelas tidak ditanggapi presiden yang sedang bersuka cita menyambut kelahiran cucu keduanya.

Isu pelanggaran kebebasan beragama hanyalah satu dari sekian banyak isu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sebut saja soal kebebasan berekspresi. LBH Pers mencatat ada 98 kasus kekerasan fisik dan nonfisik kepada wartawan pada 2012. Angka ini bertambah dari 2011 sebanyak 96 kasus dan tahun 2010 sebanyak 66 kasus.

Belum lagi soal penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hingga kini Kejaksaan Agung dan Komnas HAM belum sepaham soal laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat di masa lalu tersebut.

Bahkan setelah tiga tahun, hasil rekomendasi Pansus DPR tahun 2009 tentang kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998 belum dijalankan. Rekomendasi yang belum dijalankan itu, antara lain pencarian 13 orang yang dinyatakan hilang oleh Komnas HAM, rehabilitasi, dan konvensi keluarga korban yang hilang, serta ratifikasi konvensi antipenghilangan paksa.

Dirjen Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo mengakui penegakan HAM di Indonesia masih berada di bawah penegakan hukum. Tak jarang, implementasi hukum dilakukan tanpa melibatkan nilai-nilai HAM di dalamnya.

“Saya agak susah mengelak bahwa yang tampak seperti itu, walaupun kami selalu mendorong bahwa penegakan hukum selalu mengingat nilai-nilai HAM. Semua penegakan hukum tidak boleh lupa penegakan HAM,” katanya kepada SH, belum lama ini.

Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang sudah seharusnya melakukan langkah nyata agar rencana aksi nasional HAM tidak sebatas tertulis di atas kertas. Lebih khusus lagi, kata Harkristuti, langkah nyata tersebut harus diwujudkan para penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Harkristuti mengakui para penegak hukum masih butuh diingatkan untuk melaksanakan tugasnya tersebut. Presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan adalah pihak yang paling bertanggung jawab ketika penegak hukum masih terus abai.

Sumber: Sinar Harapan