Pemerintah didesak segera benahi mutu pendidikan yang buruk di Indonesia Timur

Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah menyatakan Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua adalah wilayah yang paling buruk mutu pendidikannya.

Ketua Badan Akreditasi Abdul Mukti mengatakan, hampir setengah dari jumlah total lembaga pendidikan di Maluku dan Papua mendapatkan akreditasi C. Rendahnya mutu pendidikan kedua daerah itu lantaran lemahnya komitmen peningkatan mutu pendidikannya.

“Standar ini kan kita buat sama secara nasional. Maka ada dua kemungkinan, pertama, memang banyak lembaga atau satuan pendidikan di dua provinsi itu yang relatif baru berdiri. Kedua, perhatian pemerintah daerah yang masih kurang,” kata Abdul, seperti dilansir kbr68h.com.

Pemerintah Provinsi Maluku mengakui fakta ini. Kepala Dinas Pendidikan Maluku, Semmy Risambessy mengatakan, wilayahnya pantas mendapatkan akreditasi peringkat C karena kurangnya perhatian dari pemerintah pusat.

“Akses dalam kaitan pengembangan kapasitas guru itu kurang. Di sana tidak ada listrik, sehingga mereka mengakses pengembangan pendidikan ke depan itu juga sulit. Dalam hal ini untuk mengakses internet, untuk melihat perkembangan pendiddikan. Maluku ini daerah kepulauan, 92 persen itu adalah laut,” ungkap Semmy.

Semmy Risambessy menambahkan, sejauh ini daerah pedalaman Maluku belum mendapatkan fasilitas penerangan listrik, sehingga sulit mengakses informasi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sementara di Papua, pengawasan yang rendah menjadi pemicu kualitas pendidikan di Papua. Praktisi Pendidikan Papua, Longginus Pekey mengatakan, di Papua banyak guru yang mangkir dari tugas maka diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk menindak tegas guru yang mangkir mengajar.

“Kalau menurut saya pengawas-pengawas sekolah harus berani dan tegas mengatakan kesalahan dalam proses pengelolaan sekolah itu. Terus guru dan fasilitas belajar itu jauh. Yang di pedalaman itu belum baik. Guru dan fasilitas belajar, selain media pembelajaran itu juga dibutuhkan guru yang setia,” tegas Longginus.

Kementerian Agama belum mengetahui soal buruknya mutu pendidikan di Papua dan Maluku. Wakil Menteri Kementerian Agama Nazaruddin Umar mengatakan, belum dapat laporan soal buruknya mutu pendidikan yang terjadi di Indonesia Timur itu.

Pengamat Pendidikan Arif Rahman menyayangkan pernyataan dari wakil menteri itu. Kata dia, seharusnya mereka lebih mengetahui permasalahan yang terjadi terkait dengan pendidikan. Pasalnya evaluasi seharusnya terus dilakukan.

“Kalau ada yang lebih rendah itu biasanya harus dilihat mutu gurunya input masukan kepada sekolahnya, terutama proses tiga hal itu yang harus diperhatikan. Lalu bagaimana Itu tugas dari pemerintah. Diadakan pemetaan dulu lalu dilihat materi apa dari delapan standard yang lemah. Apakah standar dievaluasi, proses, pendidikan dan fasilitas. Jadi dilihat dulu kemudian dipetakan baru kelihatan mana kekurangannya gimana,” kata Arif.

Arif Rahman menambahkan, jika sudah dilakukan evaluasi, namun mutu pendidikan masih saja buruk, perlu ada kajian ulang lagi terkait evaluasi tersebut. Pasalnya, evaluasi tidak bisa dilakukan hanya sekali. Butuh tahunan agar mengetahui permasalahan pendidikan itu.

Foto: iraganean.blogspot.com