UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Pemerintah didesak segera benahi mutu pendidikan yang buruk di Indonesia Timur

07/01/2013

Pemerintah didesak segera benahi mutu pendidikan yang buruk di Indonesia Timur thumbnail

Salah satu sekolah di Papua

 

Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah menyatakan Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua adalah wilayah yang paling buruk mutu pendidikannya.

Ketua Badan Akreditasi Abdul Mukti mengatakan, hampir setengah dari jumlah total lembaga pendidikan di Maluku dan Papua mendapatkan akreditasi C. Rendahnya mutu pendidikan kedua daerah itu lantaran lemahnya komitmen peningkatan mutu pendidikannya.

“Standar ini kan kita buat sama secara nasional. Maka ada dua kemungkinan, pertama, memang banyak lembaga atau satuan pendidikan di dua provinsi itu yang relatif baru berdiri. Kedua, perhatian pemerintah daerah yang masih kurang,” kata Abdul, seperti dilansir kbr68h.com.

Pemerintah Provinsi Maluku mengakui fakta ini. Kepala Dinas Pendidikan Maluku, Semmy Risambessy mengatakan, wilayahnya pantas mendapatkan akreditasi peringkat C karena kurangnya perhatian dari pemerintah pusat.

“Akses dalam kaitan pengembangan kapasitas guru itu kurang. Di sana tidak ada listrik, sehingga mereka mengakses pengembangan pendidikan ke depan itu juga sulit. Dalam hal ini untuk mengakses internet, untuk melihat perkembangan pendiddikan. Maluku ini daerah kepulauan, 92 persen itu adalah laut,” ungkap Semmy.

Semmy Risambessy menambahkan, sejauh ini daerah pedalaman Maluku belum mendapatkan fasilitas penerangan listrik, sehingga sulit mengakses informasi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sementara di Papua, pengawasan yang rendah menjadi pemicu kualitas pendidikan di Papua. Praktisi Pendidikan Papua, Longginus Pekey mengatakan, di Papua banyak guru yang mangkir dari tugas maka diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk menindak tegas guru yang mangkir mengajar.

“Kalau menurut saya pengawas-pengawas sekolah harus berani dan tegas mengatakan kesalahan dalam proses pengelolaan sekolah itu. Terus guru dan fasilitas belajar itu jauh. Yang di pedalaman itu belum baik. Guru dan fasilitas belajar, selain media pembelajaran itu juga dibutuhkan guru yang setia,” tegas Longginus.

Kementerian Agama belum mengetahui soal buruknya mutu pendidikan di Papua dan Maluku. Wakil Menteri Kementerian Agama Nazaruddin Umar mengatakan, belum dapat laporan soal buruknya mutu pendidikan yang terjadi di Indonesia Timur itu.

Pengamat Pendidikan Arif Rahman menyayangkan pernyataan dari wakil menteri itu. Kata dia, seharusnya mereka lebih mengetahui permasalahan yang terjadi terkait dengan pendidikan. Pasalnya evaluasi seharusnya terus dilakukan.

“Kalau ada yang lebih rendah itu biasanya harus dilihat mutu gurunya input masukan kepada sekolahnya, terutama proses tiga hal itu yang harus diperhatikan. Lalu bagaimana Itu tugas dari pemerintah. Diadakan pemetaan dulu lalu dilihat materi apa dari delapan standard yang lemah. Apakah standar dievaluasi, proses, pendidikan dan fasilitas. Jadi dilihat dulu kemudian dipetakan baru kelihatan mana kekurangannya gimana,” kata Arif.

Arif Rahman menambahkan, jika sudah dilakukan evaluasi, namun mutu pendidikan masih saja buruk, perlu ada kajian ulang lagi terkait evaluasi tersebut. Pasalnya, evaluasi tidak bisa dilakukan hanya sekali. Butuh tahunan agar mengetahui permasalahan pendidikan itu.

Foto: iraganean.blogspot.com

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemerintah berpihak pada FPI menentang pernikahan beda agama
  2. PGI Papua: Gereja tak pernah berpihak pada separatis
  3. Ulil: Umat Muslim yang percaya kata 'Allah' hanya untuk Islam adalah 'keliru'
  4. Vatikan mengumumkan jadwal perjalanan Paus Fransiskus ke Turki
  5. Hukum positif tidak wadahi perkawinan beda agama
  6. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  7. Negara tidak boleh diam terkait aksi anarkis berbau agama
  8. Pengadilan Pakistan pertahankan hukuman mati terhadap seorang ibu Kristen
  9. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  10. Singapura menjadikan Tahun Evangelisasi Baru untuk Bunda Maria
  1. PGI Papua: Gereja tak pernah berpihak pada separatis
  2. Vatikan mengumumkan jadwal perjalanan Paus Fransiskus ke Turki
  3. Tiga pendeta dihukum 6 tahun penjara di Iran
  4. Hukum positif tidak wadahi perkawinan beda agama
  5. Para kardinal bahas penderitaan orang Kristen di Timur Tengah
  6. Jadwal pemilu presiden Sri Lanka menghambat kunjungan Paus Fransiskus
  7. Presiden Jokowi hadapi setumpuk masalah HAM
  8. Indonesia kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB
  9. Pewartaan agama dinilai sensitif, SEJUK rilis buku “Mewartakan Agama”
  10. Institut Sekular Asia bertemu di Korea Selatan
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online