Eskalasi konflik keamanan diprediksi meningkat tahun ini

Pemerintah memprediksi adanya eskalasi konflik keamanan tahun ini, seiring dengan memanasnya situasi politik dalam negeri. Karena itu, pemerintah akan bekerja keras untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan masyarakat.

“Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pada 2013-2014 situasi politik pasti akan menghangat. Prediksi, analisasi jajaran polhukam maupun BNPT memang eskalasi di tahun depan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan serius,” ujarnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/1), seperti dilansir beritasatu.com.

Karena itu, katanya, pemerintah akan menekankan seluruh jajaran keamanan dan daerah untuk berusaha keras menangani konflik. Sehingga, rasa aman dan nyaman tetap terpelihara.

“Rasa aman dan nyaman adalah basic human needs. Pemerintah akan melakukan penekanan penegakan hukum untuk menangani konflik. Salah satunya dengan operasi terpadu. Masing-masing aparat keamanan secara struktural bertanggung jawab secara terpadu menangani konflik-konfliknya. Karena masing-masing daerah memiliki kekhasan yang berbeda antara satu dengan lainnya, ” ujarnya.

Menurutnya, operasi terpadu ini sangat penting. Peta konflik yang sudah dimiliki aparat harus disinergikan di tingkat provinsi dan kabupaten. Terutama, terhadap daerah-daerah khusus, seperti Poso, Papua atau Lampung, yang belakangan kerap dilanda konflik.

“Setelah ada penyirnegian, masing-masing daerah bertugas untuk kembali memetakan konflik sosial yang mungkin terjadi. Baik itu berdasarkan ras, perang suku, sengketa tanah, atau kesenjangan ekonomi,” katanya.

Dari pemetaan itulah, masing-masing daerah menentukan perencanaan rencana aksi dalam penanganan konflik atau aksi terorisme.

Tidak hanya itu, kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan Lembaga Swada Masyarakat pun akan ditingkatkan.

Djoko menambahkan, ada aksi khusus untuk pemberantasan terorisme. Tidak hanya diserahkan kepada Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), tapi juga unsur-unsur organisasi agama dan pendidikan juga dilibatkan.

Hasil perumusan penanganan keamanan dalam negeri nantinya akan diturunkan menjadi satu instruksi presiden yang akan segera disusun.