UCAN Indonesia Catholic Church News

Pemerintah ditantang tunjukkan komitmen penegakan HAM pada dunia internasional

08/01/2013

Pemerintah ditantang tunjukkan komitmen penegakan HAM pada dunia internasional thumbnail

Rafendi Djamin

 

Human Rights Working Group (HRWG) menantang pemerintah untuk menunjukkan komitmen penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada dunia internasional, termasuk dalam hal pembangunan ekonomi yang tetap menjunjung tinggi upaya penghormatan HAM.

Rafendi Djamin, Direktur Eksekutif HRWG mengatakan, saat ini Indonesia memiliki posisi strategis untuk menunjukkan komitmen tersebut. Apalagi, lanjutnya, tahun ini Indonesia memiliki peran politik global yang sangat penting terutama dalam kancah perdagangan dan ekonomi.

“Indonesia berkesempatan menjadi Ketua Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2013, dalam sesi Trade Policy Review  pada April 2013 di Genewa. Dan juga kesediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Sesi Kesembilan Konferensi Menteri World Trade Organisation (WTO) pada Desember 2013,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (07/01).

Ia meminta agar dalam kesempatan pertemuan internasional tersebut, pemerintah memanfaatkan posisinya untuk mendeklarasikan Indonesia sebagai negara pelindung HAM dan pendukung demokrasi.

Namun, hal ini, menurutnya harus di didukung dengan pembenahan HAM di dalam negeri.

“Kita tidak bisa hanya berteriak di dunia luar, tapi tak mau memperhatikan situasi di dalam negeri”, katanya.

Ia mengakui, Indonesia memiliki peran yang sangat penting di dunia internasional. “Namun, peran ini terancam gagal apabila Indonesia tidak bisa membenahi pekerjaan rumahnya di bidang kekuatan demokrasi, penghargaan HAM”.

Karena itu, Djamin meminta agar pemerintah segera membenahi sejumlah persoalan HAM, mengingat tahun ini juga akan datang tim pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, perumahan yang layak dan kesehatan untuk mengevaluasinya dalam sidang komite HAM.

Sementara itu, Muhammad Choirul Anam, Wakil Direktur HRWG mengingatkan bahwa salah satu isu penting HAM di Indonesia saat ini adalah pengelolaan SDA yang belum memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal.

“Pengalaman tahun –tahun sebelumnya terjadi banyak konflik lahan antara pemerintah dan masyarakat lokal. Dan masyarakat seringkali harus terlibat dalam pertumpahan darah”, katanya.

Ia menjelaskan, pengelolaan SDA di Indonesia seringkali berhimpitan dengan hak masyarakat adat, terutama dalam hal pembebasan lahan untuk kepentingan pertambangan atau perkebunan dalam skala besar.

Merujuk pada data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama 2004-2012 terjadi 618 konflik agraria di seluruh Indonesia. Konflik ini telah menewaskan 44 orang, dengan cakupan areal sengketa 2.399.314,49 hektar dan melibatkan 731.342 keluarga. Khusus tahun 2012, terjadi 198 konflik dengan jumlah korban rakyat mencapai 141.915 keluarga.

Sementara data dari Data Badan Pertanahan Nasional (BPN), sampai saat ini masih terdapat lebih dari 4.000 kasus sengketa lahan di seluruh Indonesia. Jumlah ini merupakan akumulasi dari konflik yang belasan tahun belum selesai.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Uskup Tiongkok berusia 89 tahun pimpin protes pembongkaran salib
  2. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  3. Uskup, imam di Tiongkok bersatu menentang pembongkaran salib
  4. Selama liburan Paus Fransiskus pilih bersantai di kediamannya
  5. Ahok: Pertemuan lintas agama penting mengatasi prasangka buruk
  6. Polisi Filipina serang pengungsi di gereja
  7. Gereja Katolik harus 'semakin berani bersuara' soal perubahan iklim: KWI
  8. BNN dan KWI jalin kerjasama penanggulangan narkoba
  9. Izin rehab gedung Gereja Alkitab Indonesia dibekukan
  10. Said Agil: Prinsip NU adalah melindungi hak minoritas
  1. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  2. Kapolri minta Kapolda Papua yang baru dekati pastor dan pendeta
  3. Ensiklik Laudato Si’ mulai diterapkan di keuskupan India
  4. Mantan presiden India dikenang sebagai pemersatu semua agama
  5. Grasi pengguna narkoba jadi solusi kelebihan kapasitas penjara
  6. Pameran St. Yohanes Paulus pererat hubungan Katolik-Yahudi
  7. BNN dan KWI jalin kerjasama penanggulangan narkoba
  8. Uskup, imam di Tiongkok bersatu menentang pembongkaran salib
  9. Said Agil: Prinsip NU adalah melindungi hak minoritas
  10. Aktivis lingkungan kecewa dengan pidato kenegaraan Presiden Aquino
  1. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  2. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  3. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  4. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  5. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  6. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  7. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  8. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  9. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  10. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
UCAN India Books Online