UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Pemerintah ditantang tunjukkan komitmen penegakan HAM pada dunia internasional

08/01/2013

Pemerintah ditantang tunjukkan komitmen penegakan HAM pada dunia internasional thumbnail

Rafendi Djamin

 

Human Rights Working Group (HRWG) menantang pemerintah untuk menunjukkan komitmen penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada dunia internasional, termasuk dalam hal pembangunan ekonomi yang tetap menjunjung tinggi upaya penghormatan HAM.

Rafendi Djamin, Direktur Eksekutif HRWG mengatakan, saat ini Indonesia memiliki posisi strategis untuk menunjukkan komitmen tersebut. Apalagi, lanjutnya, tahun ini Indonesia memiliki peran politik global yang sangat penting terutama dalam kancah perdagangan dan ekonomi.

“Indonesia berkesempatan menjadi Ketua Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2013, dalam sesi Trade Policy Review  pada April 2013 di Genewa. Dan juga kesediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Sesi Kesembilan Konferensi Menteri World Trade Organisation (WTO) pada Desember 2013,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (07/01).

Ia meminta agar dalam kesempatan pertemuan internasional tersebut, pemerintah memanfaatkan posisinya untuk mendeklarasikan Indonesia sebagai negara pelindung HAM dan pendukung demokrasi.

Namun, hal ini, menurutnya harus di didukung dengan pembenahan HAM di dalam negeri.

“Kita tidak bisa hanya berteriak di dunia luar, tapi tak mau memperhatikan situasi di dalam negeri”, katanya.

Ia mengakui, Indonesia memiliki peran yang sangat penting di dunia internasional. “Namun, peran ini terancam gagal apabila Indonesia tidak bisa membenahi pekerjaan rumahnya di bidang kekuatan demokrasi, penghargaan HAM”.

Karena itu, Djamin meminta agar pemerintah segera membenahi sejumlah persoalan HAM, mengingat tahun ini juga akan datang tim pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, perumahan yang layak dan kesehatan untuk mengevaluasinya dalam sidang komite HAM.

Sementara itu, Muhammad Choirul Anam, Wakil Direktur HRWG mengingatkan bahwa salah satu isu penting HAM di Indonesia saat ini adalah pengelolaan SDA yang belum memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal.

“Pengalaman tahun –tahun sebelumnya terjadi banyak konflik lahan antara pemerintah dan masyarakat lokal. Dan masyarakat seringkali harus terlibat dalam pertumpahan darah”, katanya.

Ia menjelaskan, pengelolaan SDA di Indonesia seringkali berhimpitan dengan hak masyarakat adat, terutama dalam hal pembebasan lahan untuk kepentingan pertambangan atau perkebunan dalam skala besar.

Merujuk pada data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama 2004-2012 terjadi 618 konflik agraria di seluruh Indonesia. Konflik ini telah menewaskan 44 orang, dengan cakupan areal sengketa 2.399.314,49 hektar dan melibatkan 731.342 keluarga. Khusus tahun 2012, terjadi 198 konflik dengan jumlah korban rakyat mencapai 141.915 keluarga.

Sementara data dari Data Badan Pertanahan Nasional (BPN), sampai saat ini masih terdapat lebih dari 4.000 kasus sengketa lahan di seluruh Indonesia. Jumlah ini merupakan akumulasi dari konflik yang belasan tahun belum selesai.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Lomba lukisan tentang iman Katolik untuk menemukan seniman muda
  2. Kapel Sistina dipasang dengan sistem pencahayaan baru untuk melestarikan lukisan
  3. Kardinal Tagle: Jadwal Paus akan padat selama kunjungan ke Filipina
  4. Tuntaskan Konflik Papua
  5. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  6. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  7. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  8. Pembunuh biarawati: Pengampunan keluarga memberikan 'kehidupan baru' bagi dia
  9. Umat Katolik protes terkait perampasan lahan Gereja oleh pemerintah
  10. Diskriminasi Ras vs Sumpah Pemuda
  1. Paus Fransiskus: Jangan menjadi orang Kristen kalau berperilaku buruk
  2. Anarkisme umat Islam akibat salah menafsirkan Alquran
  3. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  4. Kardinal Tagle: Jadwal Paus akan padat selama kunjungan ke Filipina
  5. Tuntaskan Konflik Papua
  6. Kapel Sistina dipasang dengan sistem pencahayaan baru untuk melestarikan lukisan
  7. Sejumlah agamawan Indonesia ikuti dialog lintas agama di Polandia dan Slowakia
  8. Paus desak para aktivis berjuang melawan ‘penyebab kemiskinan struktural’
  9. Kemenag siapkan RUU Perlindungan Umat Beragama
  10. Ketulusan Jokowi menjadi obat pengungsi Sinabung
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online