UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Pemerintah ditantang tunjukkan komitmen penegakan HAM pada dunia internasional

08/01/2013

Pemerintah ditantang tunjukkan komitmen penegakan HAM pada dunia internasional thumbnail

Rafendi Djamin

 

Human Rights Working Group (HRWG) menantang pemerintah untuk menunjukkan komitmen penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada dunia internasional, termasuk dalam hal pembangunan ekonomi yang tetap menjunjung tinggi upaya penghormatan HAM.

Rafendi Djamin, Direktur Eksekutif HRWG mengatakan, saat ini Indonesia memiliki posisi strategis untuk menunjukkan komitmen tersebut. Apalagi, lanjutnya, tahun ini Indonesia memiliki peran politik global yang sangat penting terutama dalam kancah perdagangan dan ekonomi.

“Indonesia berkesempatan menjadi Ketua Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2013, dalam sesi Trade Policy Review  pada April 2013 di Genewa. Dan juga kesediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Sesi Kesembilan Konferensi Menteri World Trade Organisation (WTO) pada Desember 2013,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (07/01).

Ia meminta agar dalam kesempatan pertemuan internasional tersebut, pemerintah memanfaatkan posisinya untuk mendeklarasikan Indonesia sebagai negara pelindung HAM dan pendukung demokrasi.

Namun, hal ini, menurutnya harus di didukung dengan pembenahan HAM di dalam negeri.

“Kita tidak bisa hanya berteriak di dunia luar, tapi tak mau memperhatikan situasi di dalam negeri”, katanya.

Ia mengakui, Indonesia memiliki peran yang sangat penting di dunia internasional. “Namun, peran ini terancam gagal apabila Indonesia tidak bisa membenahi pekerjaan rumahnya di bidang kekuatan demokrasi, penghargaan HAM”.

Karena itu, Djamin meminta agar pemerintah segera membenahi sejumlah persoalan HAM, mengingat tahun ini juga akan datang tim pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekspresi, perumahan yang layak dan kesehatan untuk mengevaluasinya dalam sidang komite HAM.

Sementara itu, Muhammad Choirul Anam, Wakil Direktur HRWG mengingatkan bahwa salah satu isu penting HAM di Indonesia saat ini adalah pengelolaan SDA yang belum memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal.

“Pengalaman tahun –tahun sebelumnya terjadi banyak konflik lahan antara pemerintah dan masyarakat lokal. Dan masyarakat seringkali harus terlibat dalam pertumpahan darah”, katanya.

Ia menjelaskan, pengelolaan SDA di Indonesia seringkali berhimpitan dengan hak masyarakat adat, terutama dalam hal pembebasan lahan untuk kepentingan pertambangan atau perkebunan dalam skala besar.

Merujuk pada data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama 2004-2012 terjadi 618 konflik agraria di seluruh Indonesia. Konflik ini telah menewaskan 44 orang, dengan cakupan areal sengketa 2.399.314,49 hektar dan melibatkan 731.342 keluarga. Khusus tahun 2012, terjadi 198 konflik dengan jumlah korban rakyat mencapai 141.915 keluarga.

Sementara data dari Data Badan Pertanahan Nasional (BPN), sampai saat ini masih terdapat lebih dari 4.000 kasus sengketa lahan di seluruh Indonesia. Jumlah ini merupakan akumulasi dari konflik yang belasan tahun belum selesai.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Paus Fransiskus menikahkan 20 pasangan bermasalah
  2. Para ahli bela keputusan Paus menikahkan pasangan bermasalah
  3. Romo Hariyanto: Negara tak boleh masuk ranah teologi
  4. KWI tolak PP No. 61/2014 tentang Aborsi karena urgensi medik dan akibat perkosaan
  5. Gereja Katolik Kepulauan Cook menghormati dua imam yang melayani 120 tahun
  6. ILO: Indonesia perlu tingkatkan pelatihan tenaga kerja
  7. Paus Fransiskus akan sampaikan pidato di Parlemen Eropa
  8. Gereja pertama di Cina diberi nama Santo Yohanes Paulus II
  9. Para guru Santo Paulus mainkan Opera Van Saint Paul
  10. Tumbuhkan toleransi, SD Model kunjungi Klenteng, diberikan informasi tentang cara beribadat agama lain
  1. Dewan Kardinal mulai membuat draf dokumen pertama untuk reformasi Vatikan
  2. Tantangan orang bercerai dan Katolik
  3. Vietnam dan Vatikan menjajaki hubungan diplomatik penuh
  4. Menag: Negara tidak boleh dikalahkan oleh kelompok intoleran
  5. Pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu pertama di Indonesia ditolak warga
  6. ILO: Indonesia perlu tingkatkan pelatihan tenaga kerja
  7. Paus Fransiskus undang Presiden Xi Jinping ke Vatikan
  8. Imam Yesuit desak komunitas akademik dukung perdamaian Mindanao
  9. Komisi hukum India dukung hak perempuan Kristiani mendapatkan warisan
  10. PBNU: Jokowi tak boleh hapus Kementerian Agama
  1. Ini urusan Malaysia, tetangga dekat tetapi sangat beda dengan kita. Kita pastik...
    Said on 2014-09-06 07:54:00
  2. Apa yang terjadi dengan ditentukannya hanya ada 5 agama yang diakui? Dapatkah d...
    Said on 2014-09-06 07:46:00
  3. Pak Menteri mengatakan "sulit" dilakukan. Itu tidak sama dengan "tidak mungkin"...
    Said on 2014-09-06 07:15:00
  4. Ya memang perlu, khawatirnya yang 120 juta itu tidak mengerti untuk apa segala i...
    Said on 2014-09-03 15:53:00
  5. Puji Tuhan Bapak Menteri Agama yang baru tidak membiarkan yang tidak boleh dibia...
    Said on 2014-09-02 05:36:00
  6. DUC IN ALTUM...
    Said Stefanus on 2014-08-28 07:21:00
  7. Mantap. Tempatnya luas, berada di sementanjung Jafna. Disana ada benteng...penin...
    Said Alfons Liwun on 2014-08-27 11:39:00
  8. karena itu, pemerintah harus tegas terhadap kelompok2 intoleran dan suka main ha...
    Said Ama Kaka on 2014-08-23 15:03:00
  9. Romo Mangnis benar dan menang. Negara tdk boleh diurus oleh mereka yang serakah,...
    Said MAtheus on 2014-08-22 09:47:00
  10. CAHAYA CINTA KASIH~ Yakinilah bahwa Allah Swt Pencipta, Pemilik, Penguasa Alam ...
    Said Yang Setia Yang Benar on 2014-08-14 01:50:00
UCAN India Books Online