UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

MK: Sekolah standar internasional inkonsistusional dan diskriminatif

09/01/2013

MK: Sekolah standar internasional inkonsistusional dan diskriminatif thumbnail

Mahfud MD

 

Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin membatalkan kebijakan untuk mendirikan sekolah bertaraf internasional oleh pemerintah karena dinilai bertentangan dengan konsititusi dan bersifat diskriminatif.

Keputusan ini diambil setelah sebelumnya sejumlah lembaga dan aktivis pemerhati pendidikan mengajukan judicial review terhadap Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) diatur dalam UU Pasal 50 ayat 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Judical review memiliki dasar hukum. Karena itu, MK mengabulkan permohonan penggugat”, kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan keputusan di Jakarta, Selasa (8/1).

Sekolah RSBI/SBI yang hingga 2012, sudah berjumlah sekitar 1,300 RSBI/SBI di seluruh Indonesia memiliki hak khusus untuk menetapkan biaya pendidikan yang tinggi hingga jutaan rupiah dan sekolah menyediakan fasilitas khusus bagi para siswa. Perlakuan khusus ini melawan hukum, karena saat ini sekolah negeri SD dan SMP dilarang untuk meminta uang dari orang tua.

Siswa RSBI juga biasanya ditempatkan di ruangan yang lebih luas dan ber-AC, dilengkapi dengan meja dan kursi yang layak dan mereka dibolehkan menggunakan komputer pribadi.

Mahfud mengatakan, MK mengakui bahwa RSBI/SBI memiliki maksud baik yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun hal itu membawa dampak buruk bagi masyarakat miskin karena dengan biaya pendidikan yang tinggi, sekolah-sekolah tersebut hanya bisa diakses orang kaya.

“Hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI. Hal demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara”, katanya.

“Hal ini di samping menimbulkan pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan”, tambahnya.

MK juga menilai, RSBI/SBI yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama dalam pelajaran bakal membuat siswa melupakan bahasa ibu mereka, Bahasa Indonesia.

Pastor Darmin Mbula OFM dari Majelis Nasional Pendidikan Katolik yang juga menjadi salah satu pengaju judicial review dan hadir sebagai saksi ahli MK tahun lalu mengapresiasi keputusan ini.

“Keputusan MK menandakan bahwa lembaga ini memiliki hati nurani bagi masa depan pendidikan Indonesia”, katanya kepada ucanews.com hari ini.

Ia menjelaskan, RSBI/SBI merupakan model pendidikan yang menerapkan ideologi neoliberalisme dalam pendidikan.

“Model pendidikan yang diterapkan RSBI/SBI melahirkan pergeseran dari negara kesejahteraan ke negara kapitalis. Bagaimanapun semua warga negara harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan”, jelasnya.

Ia pun menilai penghapusan Bahasa Indonesia dari materi pelajaran merupakan genocide peradaban, karena lama-kelamaan identitas sebagai bangsa Indonesia hilang. “Padahal UNESCO sudah mengakui Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi dalam dunia pendidikan”

Menurutnya, seharusnya pendidikan memenuhi prinsip mencerdaskan, meningkatkan kesejahteraan umum, mencapai keadilan sosial dan menciptakan perdamaian.

“Dalam RSBI/SBI prinsip-prinsip ini tidak semuanya terpenuhi”, kata Pastor yang juga ketua Forum Komunikasi Peduli Pendidikan Republik Indonesia (FKPPRI) ini.

Selain itu, keberadaan RSBI/SBI yang mayoritas sekitar 80 persen ada di Pulau Jawa, menurutnya, melahirkan ketidakadilan bagi masyarakat di daerah lain.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh mengatakan menghargai keputusan MK. “Pemerintah sangat menghormati dan menghargai,” kata Nuh dalam konferensi pers di kantornya.

“(Pemerintah) tinggal menjalankan saja. Monggo kalau nggak boleh ada RSBI/SBI,” ujarnya.

Ryan Dagur, Jakarta

 

  • Bernardus Wato Ole

    Anak saya bersekolah di SMKNegeri berstandar internasional dan sekarang berada di kelas 12. Waktu masuk dulu diwajibkan membayar uang masuk sebesar Rp 1.500.000. Dan setiap bulan membayar iuran pendidikan sebesar Rp 100.000. Sebagai orangtua kami merasa sangat terbebani, Dengan keputusan MK ini diharapkan pemrintah khususnya Mendikbud bisa mengevaluasi pelaksanaan sekolah berstandar Interneaional ini.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Demi Gereja di Tiongkok, Paus Fransiskus tolak bertemu Dalai Lama
  2. Mengapa Paus Fransiskus hindari pertemuan dengan Dalai Lama
  3. Menag: Jangan jelek-jelekkan agama lain
  4. Gereja Katolik buka posko bantuan untuk para korban longsor Banjarnegara
  5. Uskup Papua Nugini kecam perburuan terhadap para penyihir untuk dibunuh
  6. Halau radikalisme, Ulil harap umat Muslim tafsirkan Alquran lebih inklusif
  7. Jaga gereja, anggota Banser Bondowoso dibekali tenaga dalam
  8. Polisi siaga terkait ancaman demonstran anti penggunaan antribut Natal
  9. Vatikan: Paus Fransiskus akan angkat kardinal baru pada Februari
  10. Gereja Katolik di Pakistan mengecam serangan di sekolah
  1. Umat Katolik di Tiongkok adakan Malam Kasih Natal
  2. Renungan Hari Minggu Adven Keempat bersama Pastor Bill Grimm
  3. Paus Fransiskus berperan penting dalam pemulihan hubungan AS-Kuba
  4. Polisi siaga terkait ancaman demonstran anti penggunaan antribut Natal
  5. Menag: Jangan jelek-jelekkan agama lain
  6. Analis: Indonesia perlu strategi baru untuk membendung ekstremisme Islam
  7. Kelompok HAM minta keringanan jelang eksekusi lima terpidana mati
  8. Gereja Katolik di Pakistan mengecam serangan di sekolah
  9. Gereja Katolik Korea Selatan berupaya menjadi jembatan demi pemulihan hubungan dengan Utara
  10. Pemberontak komunis Filipina umumkan gencatan senjata selama kunjungan Paus
  1. Ada mafianya tuh makanya BA gak berani cabut segelnya......
    Said kepuh on 2014-12-15 07:49:00
  2. sayangnya... Pak Hasyim tidak bisa menaham segelintir Umatnya yang nakal dan mas...
    Said Maman Sutarman on 2014-12-02 08:23:00
  3. Lagi lagi membenarkan diri? Tidak mewakili Malaysia secara keseluruhan? Pemerint...
    Said on 2014-12-02 08:10:00
  4. "Tidak dibenarkan" bukan DILARANG. Karena tidak dilarang, terjadi penutupan ger...
    Said on 2014-12-02 08:05:00
  5. Kalau boleh saran, berilah pakaian kepada yang telanjang, pakaian pantas untuk m...
    Said on 2014-12-01 07:02:00
  6. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  7. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  8. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  9. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  10. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
UCAN India Books Online