MK: Sekolah standar internasional inkonsistusional dan diskriminatif

09/01/2013

MK: Sekolah standar internasional inkonsistusional dan diskriminatif thumbnail

Mahfud MD

 

Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin membatalkan kebijakan untuk mendirikan sekolah bertaraf internasional oleh pemerintah karena dinilai bertentangan dengan konsititusi dan bersifat diskriminatif.

Keputusan ini diambil setelah sebelumnya sejumlah lembaga dan aktivis pemerhati pendidikan mengajukan judicial review terhadap Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) diatur dalam UU Pasal 50 ayat 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Judical review memiliki dasar hukum. Karena itu, MK mengabulkan permohonan penggugat”, kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan keputusan di Jakarta, Selasa (8/1).

Sekolah RSBI/SBI yang hingga 2012, sudah berjumlah sekitar 1,300 RSBI/SBI di seluruh Indonesia memiliki hak khusus untuk menetapkan biaya pendidikan yang tinggi hingga jutaan rupiah dan sekolah menyediakan fasilitas khusus bagi para siswa. Perlakuan khusus ini melawan hukum, karena saat ini sekolah negeri SD dan SMP dilarang untuk meminta uang dari orang tua.

Siswa RSBI juga biasanya ditempatkan di ruangan yang lebih luas dan ber-AC, dilengkapi dengan meja dan kursi yang layak dan mereka dibolehkan menggunakan komputer pribadi.

Mahfud mengatakan, MK mengakui bahwa RSBI/SBI memiliki maksud baik yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun hal itu membawa dampak buruk bagi masyarakat miskin karena dengan biaya pendidikan yang tinggi, sekolah-sekolah tersebut hanya bisa diakses orang kaya.

“Hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI. Hal demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara”, katanya.

“Hal ini di samping menimbulkan pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan”, tambahnya.

MK juga menilai, RSBI/SBI yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama dalam pelajaran bakal membuat siswa melupakan bahasa ibu mereka, Bahasa Indonesia.

Pastor Darmin Mbula OFM dari Majelis Nasional Pendidikan Katolik yang juga menjadi salah satu pengaju judicial review dan hadir sebagai saksi ahli MK tahun lalu mengapresiasi keputusan ini.

“Keputusan MK menandakan bahwa lembaga ini memiliki hati nurani bagi masa depan pendidikan Indonesia”, katanya kepada ucanews.com hari ini.

Ia menjelaskan, RSBI/SBI merupakan model pendidikan yang menerapkan ideologi neoliberalisme dalam pendidikan.

“Model pendidikan yang diterapkan RSBI/SBI melahirkan pergeseran dari negara kesejahteraan ke negara kapitalis. Bagaimanapun semua warga negara harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan”, jelasnya.

Ia pun menilai penghapusan Bahasa Indonesia dari materi pelajaran merupakan genocide peradaban, karena lama-kelamaan identitas sebagai bangsa Indonesia hilang. “Padahal UNESCO sudah mengakui Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi dalam dunia pendidikan”

Menurutnya, seharusnya pendidikan memenuhi prinsip mencerdaskan, meningkatkan kesejahteraan umum, mencapai keadilan sosial dan menciptakan perdamaian.

“Dalam RSBI/SBI prinsip-prinsip ini tidak semuanya terpenuhi”, kata Pastor yang juga ketua Forum Komunikasi Peduli Pendidikan Republik Indonesia (FKPPRI) ini.

Selain itu, keberadaan RSBI/SBI yang mayoritas sekitar 80 persen ada di Pulau Jawa, menurutnya, melahirkan ketidakadilan bagi masyarakat di daerah lain.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh mengatakan menghargai keputusan MK. “Pemerintah sangat menghormati dan menghargai,” kata Nuh dalam konferensi pers di kantornya.

“(Pemerintah) tinggal menjalankan saja. Monggo kalau nggak boleh ada RSBI/SBI,” ujarnya.

Ryan Dagur, Jakarta

 

One Comment on "MK: Sekolah standar internasional inkonsistusional dan diskriminatif"

  1. Bernardus Wato Ole on Thu, 10th Jan 2013 6:15 am 

    Anak saya bersekolah di SMKNegeri berstandar internasional dan sekarang berada di kelas 12. Waktu masuk dulu diwajibkan membayar uang masuk sebesar Rp 1.500.000. Dan setiap bulan membayar iuran pendidikan sebesar Rp 100.000. Sebagai orangtua kami merasa sangat terbebani, Dengan keputusan MK ini diharapkan pemrintah khususnya Mendikbud bisa mengevaluasi pelaksanaan sekolah berstandar Interneaional ini.




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Uskup Militer Ajak Anggota TNI/POLRI Katolik Wujudkan Nilai-nilai Kristen
  2. Uskup: Rencana Keterlibatan Amerika Memperburuk Konflik Mindanao
  3. Uskup Korea Mendorong Pihak yang Bertikai Menahan Diri
  4. Renungan Hari Minggu XX Tahun A – 20 Agustus 2017
  5. Caritas Memberi Bantuan kepada Korban Banjir
  6. Timor-Leste Berjuang Membentuk Pemerintahan Baru
  7. Demo Menuntut Keadilan bagi Papua Berujung Penangkapan
  8. PBB Berlaku Tidak Adil Terhadap Pengungsi Kristen di Bangkok
  9. HUT RI Ke-72, Ormas Katolik Ajak Masyarakat Mengamalkan Pancasila
  10. Gereja dan Aktivis Indonesia Prihatin dengan PRT di Bawah Umur
  1. Saya ingin dapatkan versi Bahasa Indonesia buku panduan Legionis Maria( Legion o...
    Said Maria Ithaya Rasan on 2017-08-15 14:22:31
  2. Visitator Apostolik itu tugasnya adalah mengunjungi pihak-pihak yang dianggap me...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-14 11:40:48
  3. Ada asap PASTI karna ada api... Tontonlah film 'Spotlight' yg brdasarkn kisah n...
    Said RESI Kurniajaya on 2017-08-12 22:38:30
  4. Teman-teman saudara-saudariku yang ada di dan berasal dari Keuskupan Ruteng. Saa...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-12 15:12:04
  5. Berita menggembirakan, shg para imam tak memberi eks komunikasi bagi yang berce...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 20:10:43
  6. Permasalahan di Keuskupan Ruteng sampai mencuat seperti ini, tentu tidak main ma...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 16:19:26
  7. Keberadaan uskup bukan seperti presiden hingga kepala desa, yang dilakukan melal...
    Said aloysius on 2017-08-11 10:53:19
  8. sebaiknya umat bersabar dan berdoa agar kemelut ini segera berakhir. kendatipun...
    Said yohanes on 2017-08-11 10:21:16
  9. Pembuktian kebenaran jika ada proses pengadilan/tribunal. Sebagai pemimpin Gerej...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-11 06:54:24
  10. Umat Katholik dimana saja. Jangan bicara tentang uang di Gereja yang anda telah ...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-11 06:48:21
UCAN India Books Online