Napas: Situasi HAM di Papua makin memburuk

Koordinator National Papua Solidarity (Napas), Marthen Goo mengatakan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua semakin memburuk, menyusul masih terjadinya kasus kekerasan pada beberapa hari terakhir.

“Awal tahun saja sudah ada 13 rakyat sipil tak berdosa menjadi korban penembakan, tabrakan, penangkapan, serta penyisiran yang dilakukan oleh aparat keamanan baik polisi maupun TNI,” kata Goo dalam jumpa pers di Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta, Selasa (8/1).

Ia menjelaskan, menurut data yang dihimpun Napas, pada 1 Januari lalu terjadi penembakan terhadap Ibu Malega Tabuni (43 tahun) di Porasko, Jayapura yang terletak di antara kantor Polda Papua dan TNI Angkatan Laut.

“Pada hari yang sama, Yakob Mote meninggal setelah ditabrak lari oleh mobil patroli Polres Paniai pada tanggal 31 Desember 2012 pkl 17.00 wib”, kata Goo.

Lalu, pada 4 Januari , terjadi tabrak lari terhadap 3 warga Papua di pertigaan Wonorejo Nabire, dengan korban tewas Feri Wakei (siswa kelas 5 SD), dan 2 korban kritis Alfons Tekege (12 tahun) dan Anton Wakei (32 tahun).

“Ketika keluarga korban hendak mencari tahu pelaku penabrakan, polisi justru menghadang mereka dan memaksa bubar bahkan menembak 2 orang warga, yakni Apedius Wakei (31) di bagian bokong dan Yohanes Tekege (26) di bagian paha”, kata Goo.

Ia menambahkan, aparat juga menangkap 7 orang warga lainnya namun kemudian membebaskannya pada tanggal 5 Januar, setelah diinterogasi.

Kasus lain terjadi pada 7 Januari, dimana terjadi penyisiran di Pugo, Kabupaten Paniai oleh Densus Antiteros 88, yang diikuti oleh pembakaran 6 rumah milik rakyat dan 13 rumah yang diduga menjadi markas Tentara Pembebasan Nasional (TPN), kelompok yang dicap sebagai separatis oleh aparat.

“Akibat penyisiran itu masyarakat dari Kampung Pugo sebagian besar mengungsi ke hutan”, jelasnya.

Menurut Goo, banyak kasus kekerasan di Papua, daerah dimana wartawan asing tidak diperbolehkan masuk, yang tidak mampu diungkap oleh polisi.

“Kalau pelakunya tidak berhasil diketahui, paling polisi menyebut bahwa itu dilakukan oleh orang tidak dikenal atau kelompok separatis”, katanya.

Ia pun mendesak agar pemerintah bersama TNI dan Polri segera menghentikan kekerasan, aksi penyisiran dan pembakaran rumah warga.

Selain itu, kata Goo, pemerintah perlu membuka ruang bagi media nasional dan internasional serta pekerja kemanusiaan internasional untuk melakukan investigasi atas persoalan yang menimpa warga Papua.

Ia juga mendesak segera diadakan dialog Jakarta-Papua yang ia sebut sebagai sarana penyelesaian masalah secara martabat, agar pemerintah tahu apa yang diinginkan warga Papua di tengah situasi darurat kekerasan yang terjadi selama 50 tahun terakhir.

Ryan Dagur, Jakarta