Pastor: Ketidakpedulian presiden memicu peningkatan kekerasan di Papua

Pastor Yohanes Djonga, seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan, ketidakpedulian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan pemicu terus meningkatnya eskalasi kekerasan di tanah Papua.

“SBY tidak pernah merespon secara langsung berbagai kekerasan yang terjadi, seolah-olah ia tidak menganggap Papua sebagai bagian dari wilayah yang harus dipimpinnya”, kata pastor peraih penghargaan HAM, Yap Thiam Hien Award 2009 ini kepada ucanews.com, Kamis (10/1).

Menurutnya, SBY jarang sekali menyatakan sikap dan mengambil langkah konkret terhadap masalah HAM di Papua. Ketidakpedulian presiden, lanjutnya, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi yang kacau di bumi Cenderawasih itu.

“Orang-orang yang memanfaatkan kelemahan SBY ini lalu menjadikan Papua hanya sebagai tempat untuk mengeruk kekayaan alam, sementara orang Papua tidak diperhatikan, malah terus direpresi”, katanya.

Pastor Djonga yang kini bertugas di daerah pedalaman, tepatnya di Hepuba, Wamena, mengatakan, hingga kini warga Papua masih terus diidap ketakutan.

“Orang Papua sulit untuk merasa aman. Memang di sana ada banyak pasukan dari polisi dan TNI, namun kehadiran mereka tak memberikan rasa aman. Ada semacam ketakutan yang diwariskan karena merasa diperlakukan dengan semena-mena selama puluhan tahun”, jelasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (8/1) National Papua Solidarity (Napas) melansir bahwa memasuki tahun ini, sudah terjadi sejumlah kasus tabrakan, penangkapan, serta penyisiran yang dilakukan oleh aparat keamanan baik polisi maupun TNI yang menyebabkan 13 warga sipil menjadi korban.

Marthen Goo, Koordinator Napas menjelaskan, menurut data yang mereka himpun, pada 1 Januari lalu terjadi penembakan terhadap Ibu Malega Tabuni (43 tahun) di Porasko, Jayapura yang terletak di antara kantor Polda Papua dan TNI Angkatan Laut. Pada hari yang sama, Yakob Mote meninggal setelah ditabrak lari oleh mobil patroli Polres Paniai pada 31 Desember 2012 pkl 17.00 wib.

Lalu, pada 4 Januari , terjadi tabrak lari terhadap 3 warga Papua di pertigaan Wonorejo Nabire, dengan korban tewas Feri Wakei (siswa kelas 5 SD), serta 2 korban lain kritis, yaitu Alfons Tekege (12 tahun) dan Anton Wakei (32 tahun).

“Ketika keluarga korban hendak mencari tahu pelaku penabrakan, polisi justru menghadang mereka dan memaksa bubar bahkan menembak 2 orang warga, Apedius Wakei (31) di bagian bokong dan Yohanes Tekege (26) di bagian paha”, kata Goo sambil menambahkan, aparat juga menangkap 7 orang warga namun kemudian membebaskannya pada 5 Januari, setelah diinterogasi.

Kasus lain terjadi pada 7 Januari, dimana Densus 88 melakukan penyisiran di Pugo, Kabupaten Paniai yang diikuti oleh pembakaran 6 rumah milik rakyat dan 13 rumah yang diduga menjadi markas Tentara Pembebasan Nasional (TPN), kelompok yang dicap sebagai separatis oleh aparat.

“Akibat penyisiran itu masyarakat dari Kampung Pugo sebagian besar mengungsi ke hutan”, jelas Goo..

Olga Hamadi, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua mengatakan, selain membutuhkan langkah tegas untuk menghentikan kekerasan, pemerintah perlu mengubah cara pandang dan cara pendekatan terhadap Papua.

“Selama ini masih ada stigma terhadap orang Papua, seperti anggapan sebagai kelompok separatis. Akibatnya, setiap bentuk aksi protes pada pemerintah selalu dicap sebagai aksi separatis, padahal orang Papua mau menyuarakan aspirasi mereka”, katanya.

Selain itu, menurutnya, cara pendekatan aparat keamanan terhadap persoalan di Papua juga masih bersifat represif.

“Ini belum berubah sampai sekarang, situasinya tetap sama. Setiap hari warga Papua menjumpai aparat keamanan yang hadir dengan senjata lengkap”, kata Hamadi.

Merujuk pada data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), selama 2012, telah terjadi 67 kasus kekerasan di Papua, dengan korban tewas 45 orang dan 120 orang mengalami luka-luka.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto memastikan bahwa Papua menjadi salah prioritas dalam operasi khusus  yang akan dilakukan sepanjang tahun 2013.

Menurut Suyanto, Papua masuk dalam daftar daerah yang rawan dengan kekerasan, konflik komunal, hingga benturan horizontal.

“Papu, Poso, Lampung itu didesain ada operasi khusus sepanjang tahun”, katanya setelah mengikuti sidang kabinet terbatas yang dipimpin presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/1).

Ryan Dagur, Jakarta