UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Komisioner Komnas HAM hendaknya berpihak kepada Rakyat

14/01/2013

Komisioner Komnas HAM hendaknya berpihak kepada Rakyat thumbnail

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  (Komnas HAM) jangan sampai meminggirkan pelayanan kepada masyarakat karena banyak masalah HAM yang belum tuntas ataupun yang ada di masa mendatang yang membutuhkan penanganan komisi ini.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara koalisi masyarakat sipil dan para komisioner Komnas HAM, belum lama ini, di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, koalisi masyarakat sipil mengharapkan para komisioner meninjau kembali perubahan tata tertib tentang masa kepemimpinan Komnas HAM yang dipotong dari 2 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun.

”Komnas HAM itu juga rumah kami. Milik seluruh rakyat. Masih banyak pekerjaan ke depan,” kata Choirul Anam dari Human Rights Working Group.

Hal senada juga disampaikan Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Ia mempertanyakan keputusan yang diambil tentang masa kepemimpinan ketua Komnas HAM yang hanya menguras waktu, perhatian, dan energi Komnas HAM sehingga meminggirkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Komnas HAM Otto Syamsuddin Ishak mengatakan, dasar pengambilan keputusan adalah mendefinisikan prinsip kolektif kolegial dalam praktik.

Sementara itu, Hafid Abbas, komisioner Komnas HAM, mengatakan, tujuan perubahan itu adalah agar tidak terjadi pengidentikan Komnas HAM dengan individu. Selain itu, ia juga mengatakan agar jangan ada beban yang diserahkan kepada satu individu.

”Ada tiga yang jadi agenda prioritas, yaitu pelanggaran HAM oleh Polri, korporasi, dan pemda. Kalau pelanggaran HAM masa lalu itu lebih politis,” kata Hafid.

Banyak pihak yang memberikan masukan, termasuk para mantan anggota Komnas HAM, seperti MM Billah, Eny Suprapto, Miriam Nainggolan, dan Stanley Adi Prasetyo.

Stanley mengatakan, pergantian kepengurusan yang dilakukan setahun sekali membuat secara manajemen Komnas HAM tidak efektif bekerja karena pasti ada masa transisi.

”Kami mengharapkan alasan yang bisa diterima secara nalar,” kata Billah.

Indriaswati Saptaningrum dari Elsam mengatakan, banyak harapan dibebankan kepada Komnas HAM. Di sisi lain, banyak pihak luar yang mengharapkan Komnas HAM hancur atau ingin mendelegitimasi Komnas HAM.

Menurut Indri, masyarakat mengharapkan terobosan, misalnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai.

Poengky Indarti dari Imparsial meminta Komnas HAM berpihak kepada rakyat dan tidak mengizinkan kepentingan apa pun yang tidak ingin kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak terungkap mengintervensi Komnas HAM.

Koalisi itu akan segera menyurati Komisi III DPR. Surat mereka tersebut berisi mengenai pemangkasan masa jabatan ketua Komnas HAM dari 2,5 tahun menjadi satu tahun.

“Kita akan menyurati DPR termasuk tim pansel karena mereka yang mengolah ini. Mereka yang menggoreng ini (13 komisioner Komnas HAM),” ujar Haris Azhar dalam jumpa pers di kantornya, Sabtu (12/1).

Menurut Haris, DPR adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan komisioner Komnas HAM. Pasalnya, kebijakan perubahan masa jabatan ketua Komnas HAM terjadi tidak lama setelah komisioner Komnas terpilih. Menurutnya, DPR harus memanggil Komnas HAM.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sikap PMKRI tak hadiri undangan Watimpres dapat sanjungan
  2. Keadilan sulit dipahami terkait pembunuhan para aktivis lingkungan
  3. Penganiayaan orang Kristen di Zhejiang lebih parah dari data sebelumnya: China Aid
  4. Presiden Jokowi tutup KAA, kecam terorisme atas nama agama
  5. Otoritas Malaysia desak pemimpin Gereja memasang kembali salib
  6. Menag masih persoalkan batasan agama RUU PUB
  7. NIIS dan Janji Surga
  8. Keluarga dan diplomat ajukan PK terakhir untuk menyelamatkan terpidana mati kasus narkoba
  9. Gereja Armenia memberikan gelar orang kudus korban genosida
  10. 150 tahun kedatangan misionaris ke Tiongkok dirayakan di Belgia
  1. KWI: Hukum untuk melindungi kehidupan, bukan menghilangkan kehidupan
  2. Kisah tentang penderitaan keluarga Mary Jane di Filipina
  3. Petisi online, selamatkan korban human trafficking Mary Jane
  4. Setelah Katolik Center, Maluku akan bangun Buddha dan Hindu Center
  5. Umat Katolik harus tanam pohon sebelum menerima Sakramen Baptis dan Sakramen Perkawinan
  6. Indahnya arsitektur berbagai rumah ibadah di Medan
  7. Penutupan sekolah yang dikelola Gereja di Bangladesh menimbulkan pertanyaan
  8. Keluarga dan diplomat ajukan PK terakhir untuk menyelamatkan terpidana mati kasus narkoba
  9. NIIS dan Janji Surga
  10. Gereja Armenia memberikan gelar orang kudus korban genosida
  1. Terlalu banyak TKI yang nasibnya dihukum mati. Apa gerangan yang mereka lakukan...
    Said on 2015-04-16 20:46:00
  2. Sepertinya orang "Rimba" Jambi tidak mempunyai nama lain? Tidak masuk sensus? T...
    Said on 2015-04-14 09:11:00
  3. Nasib mereka bergantung di benang sutra.. karena getolnya para jaksa penuntut......
    Said on 2015-04-11 09:21:00
  4. Menteri dalam kasus ini harus gebrak meja! Beliau terlalu manis.....
    Said on 2015-04-11 09:13:00
  5. Semoga bagi para pengungsi merasa terhibur dan perhatian dari Paus Fransiskus me...
    Said on 2015-04-09 06:01:00
  6. Kalau sampai pada vonis hukuman mati, diam saja ya, tidak perlu menentangnya....
    Said on 2015-04-03 08:59:00
  7. Apakah waktunya setiap perempuan membawa rotweiler kalau bepergian??...
    Said on 2015-04-03 08:55:00
  8. Terima kasih untuk bantuannya... semoga aman saja....
    Said on 2015-04-03 08:50:00
  9. Domba tidak bisa mengerti apa maunya serigala... Siapa menulis buku sejahat itu ...
    Said on 2015-04-03 08:43:00
  10. Yang tidak tertarik juga tidak akan membacanya.....
    Said on 2015-04-02 15:28:00
UCAN India Books Online