UCAN Indonesia Catholic Church News

Komisioner Komnas HAM hendaknya berpihak kepada Rakyat

14/01/2013

Komisioner Komnas HAM hendaknya berpihak kepada Rakyat thumbnail

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  (Komnas HAM) jangan sampai meminggirkan pelayanan kepada masyarakat karena banyak masalah HAM yang belum tuntas ataupun yang ada di masa mendatang yang membutuhkan penanganan komisi ini.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara koalisi masyarakat sipil dan para komisioner Komnas HAM, belum lama ini, di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, koalisi masyarakat sipil mengharapkan para komisioner meninjau kembali perubahan tata tertib tentang masa kepemimpinan Komnas HAM yang dipotong dari 2 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun.

”Komnas HAM itu juga rumah kami. Milik seluruh rakyat. Masih banyak pekerjaan ke depan,” kata Choirul Anam dari Human Rights Working Group.

Hal senada juga disampaikan Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Ia mempertanyakan keputusan yang diambil tentang masa kepemimpinan ketua Komnas HAM yang hanya menguras waktu, perhatian, dan energi Komnas HAM sehingga meminggirkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Komnas HAM Otto Syamsuddin Ishak mengatakan, dasar pengambilan keputusan adalah mendefinisikan prinsip kolektif kolegial dalam praktik.

Sementara itu, Hafid Abbas, komisioner Komnas HAM, mengatakan, tujuan perubahan itu adalah agar tidak terjadi pengidentikan Komnas HAM dengan individu. Selain itu, ia juga mengatakan agar jangan ada beban yang diserahkan kepada satu individu.

”Ada tiga yang jadi agenda prioritas, yaitu pelanggaran HAM oleh Polri, korporasi, dan pemda. Kalau pelanggaran HAM masa lalu itu lebih politis,” kata Hafid.

Banyak pihak yang memberikan masukan, termasuk para mantan anggota Komnas HAM, seperti MM Billah, Eny Suprapto, Miriam Nainggolan, dan Stanley Adi Prasetyo.

Stanley mengatakan, pergantian kepengurusan yang dilakukan setahun sekali membuat secara manajemen Komnas HAM tidak efektif bekerja karena pasti ada masa transisi.

”Kami mengharapkan alasan yang bisa diterima secara nalar,” kata Billah.

Indriaswati Saptaningrum dari Elsam mengatakan, banyak harapan dibebankan kepada Komnas HAM. Di sisi lain, banyak pihak luar yang mengharapkan Komnas HAM hancur atau ingin mendelegitimasi Komnas HAM.

Menurut Indri, masyarakat mengharapkan terobosan, misalnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai.

Poengky Indarti dari Imparsial meminta Komnas HAM berpihak kepada rakyat dan tidak mengizinkan kepentingan apa pun yang tidak ingin kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak terungkap mengintervensi Komnas HAM.

Koalisi itu akan segera menyurati Komisi III DPR. Surat mereka tersebut berisi mengenai pemangkasan masa jabatan ketua Komnas HAM dari 2,5 tahun menjadi satu tahun.

“Kita akan menyurati DPR termasuk tim pansel karena mereka yang mengolah ini. Mereka yang menggoreng ini (13 komisioner Komnas HAM),” ujar Haris Azhar dalam jumpa pers di kantornya, Sabtu (12/1).

Menurut Haris, DPR adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan komisioner Komnas HAM. Pasalnya, kebijakan perubahan masa jabatan ketua Komnas HAM terjadi tidak lama setelah komisioner Komnas terpilih. Menurutnya, DPR harus memanggil Komnas HAM.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Proses pembangunan Gereja Santa Clara dihentikan sementara
  2. Gua Maria Kerep Ambarawa jadi mercusuar iman bagi umat Katolik, Muslim
  3. Uskup Timika kecam penembakan aparat TNI terhadap umatnya
  4. Paus desak pengunjung di Vatikan mengenal Yesus dengan membaca Injil
  5. Komnas HAM: Polisi India gagal menangani penyelidikan pemerkosaan biarawati
  6. Tokoh agama: Pancasila Rumah Kita, perbedaan adalah rahmat
  7. Polisi didesak bertindak adil dalam penyelidikan terbakarnya gereja
  8. Komnas HAM investigasi kasus penembakan warga Timika
  9. Presiden Filipina minta dukungan Gerakan Karismatik Katolik
  10. Komsos KWI: Cyber Mission, panggilan terkini orang Katolik
  1. Warga masih trauma dan derita fisik akibat perang saudara selama 26 tahun
  2. Kaus perkosaan di India jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan
  3. Para uskup AS belajar isu migran di Malaysia
  4. TV María akan menampilkan acara untuk anak-anak, orang muda
  5. Uskup Timika kecam penembakan aparat TNI terhadap umatnya
  6. Kehadiran minoritas harus memberi arti bagi mayoritas
  7. Komnas HAM investigasi kasus penembakan warga Timika
  8. Renungan Minggu Biasa XXII bersama Pastor Bill Grimm
  9. Jika Gairah Hidup Anda Redup, Nyalakan dengan Ini
  10. Prioritas, pewartaan, sentuhan kasih mencerminkan latar belakang Paus Fransiskus
  1. Tentu saja kesibukan sebatas Liturgi - Altar, perlu diimbangi dengan ketegasan p...
    Said sani@ on 2015-08-21 11:51:00
  2. Silahkan baca di teks ini selengkapnya...terima kasih.. http://www.mirifica.net...
    Said on 2015-08-19 14:30:00
  3. “Dalam perjalanan ke depan, Gereja Katolik memandang bahwa pemerintah dan para p...
    Said kristiadjirahardjo on 2015-08-17 10:55:00
  4. Undangan kepada Bapa Suci dr Menag unt berkunjung ke Indonesia,tentu sangat meng...
    Said tarcisius fenfat on 2015-08-15 10:51:00
  5. Menuju keteraturan......
    Said on 2015-08-14 16:46:00
  6. Baik sekali kalau Bpk Menteri kunjung ke Vatikan.....
    Said on 2015-08-14 16:45:00
  7. Salut kepada menteri agama t ksi atas upayanya utk mengundang bp paus franciskus...
    Said Eduardus on 2015-08-13 13:29:00
  8. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  9. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  10. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
UCAN India Books Online