UCAN Indonesia Catholic Church News
LA CIVILTÀ CATTOLICA

Komisioner Komnas HAM hendaknya berpihak kepada Rakyat

14/01/2013

Komisioner Komnas HAM hendaknya berpihak kepada Rakyat thumbnail

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  (Komnas HAM) jangan sampai meminggirkan pelayanan kepada masyarakat karena banyak masalah HAM yang belum tuntas ataupun yang ada di masa mendatang yang membutuhkan penanganan komisi ini.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara koalisi masyarakat sipil dan para komisioner Komnas HAM, belum lama ini, di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, koalisi masyarakat sipil mengharapkan para komisioner meninjau kembali perubahan tata tertib tentang masa kepemimpinan Komnas HAM yang dipotong dari 2 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun.

”Komnas HAM itu juga rumah kami. Milik seluruh rakyat. Masih banyak pekerjaan ke depan,” kata Choirul Anam dari Human Rights Working Group.

Hal senada juga disampaikan Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Ia mempertanyakan keputusan yang diambil tentang masa kepemimpinan ketua Komnas HAM yang hanya menguras waktu, perhatian, dan energi Komnas HAM sehingga meminggirkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Komnas HAM Otto Syamsuddin Ishak mengatakan, dasar pengambilan keputusan adalah mendefinisikan prinsip kolektif kolegial dalam praktik.

Sementara itu, Hafid Abbas, komisioner Komnas HAM, mengatakan, tujuan perubahan itu adalah agar tidak terjadi pengidentikan Komnas HAM dengan individu. Selain itu, ia juga mengatakan agar jangan ada beban yang diserahkan kepada satu individu.

”Ada tiga yang jadi agenda prioritas, yaitu pelanggaran HAM oleh Polri, korporasi, dan pemda. Kalau pelanggaran HAM masa lalu itu lebih politis,” kata Hafid.

Banyak pihak yang memberikan masukan, termasuk para mantan anggota Komnas HAM, seperti MM Billah, Eny Suprapto, Miriam Nainggolan, dan Stanley Adi Prasetyo.

Stanley mengatakan, pergantian kepengurusan yang dilakukan setahun sekali membuat secara manajemen Komnas HAM tidak efektif bekerja karena pasti ada masa transisi.

”Kami mengharapkan alasan yang bisa diterima secara nalar,” kata Billah.

Indriaswati Saptaningrum dari Elsam mengatakan, banyak harapan dibebankan kepada Komnas HAM. Di sisi lain, banyak pihak luar yang mengharapkan Komnas HAM hancur atau ingin mendelegitimasi Komnas HAM.

Menurut Indri, masyarakat mengharapkan terobosan, misalnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai.

Poengky Indarti dari Imparsial meminta Komnas HAM berpihak kepada rakyat dan tidak mengizinkan kepentingan apa pun yang tidak ingin kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak terungkap mengintervensi Komnas HAM.

Koalisi itu akan segera menyurati Komisi III DPR. Surat mereka tersebut berisi mengenai pemangkasan masa jabatan ketua Komnas HAM dari 2,5 tahun menjadi satu tahun.

“Kita akan menyurati DPR termasuk tim pansel karena mereka yang mengolah ini. Mereka yang menggoreng ini (13 komisioner Komnas HAM),” ujar Haris Azhar dalam jumpa pers di kantornya, Sabtu (12/1).

Menurut Haris, DPR adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan komisioner Komnas HAM. Pasalnya, kebijakan perubahan masa jabatan ketua Komnas HAM terjadi tidak lama setelah komisioner Komnas terpilih. Menurutnya, DPR harus memanggil Komnas HAM.

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Kebencian berakar pada dosa kemalasan
  2. Pengadilan Filipina lamban memutuskan nasib Mary Jane
  3. Aborsi bayi perempuan terus menghantui Nepal
  4. Wartawan Vatikan protes mahalnya tiket untuk terbang bersama Paus
  5. Seorang imam di Cina diadili tanpa ada putusan
  6. Umat Katolik ikut protes menentang rudal Korea Selatan
  7. Imam ini menuduh pemerintah mengincar aktivis Filipina
  8. Kecurigaan atas terpilihnya Carrie Lam jadi pemimpin Hong Kong
  9. Suster yang dibunuh di India ini akan segera dibeatifikasi
  10. Paus minta calon penerima Krisma agar tidak lakukan ‘bully’
  1. Hem, SALAM... Saya sependapat jika setiap pribadi sadar bahwa dirinya adalah ge...
    Said Egas on 2017-03-29 13:25:19
  2. Saya setuju dengan pendapat Pak Boni di atas. Keselamatan itu bukan nanti akhir ...
    Said Edelbertus Jara on 2017-03-29 11:58:49
  3. Halo.... para pakar. Jangan lupa siapa itu Gereja? kita di jaman Pasca Konsili V...
    Said Jose Baptiste on 2017-03-29 07:03:27
  4. bagaimana cara pengajuan bantuan pembangunan gereja?...
    Said TABEBALAZI on 2017-03-28 19:16:51
  5. tidak nyaman untuk Hongkong......
    Said Jenny Marisa on 2017-03-28 16:18:04
  6. Salut utk postingan ini, rupanya kerajaan Allah sangat dekat dihati jika org org...
    Said Oklan liunokas on 2017-03-28 12:52:25
  7. Bagaimana mau memperhatikan kesejahteraan umatnya, di bebera desa, umatnya dimin...
    Said Boni on 2017-03-28 06:58:45
  8. Sangat bagus untuk kami renung...
    Said Paulus Parmos on 2017-03-27 20:24:30
  9. Ini menjadi tganggung jawab semua pihak. Para tokoh di mana saja ikut bertanggun...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-03-27 15:26:32
  10. kesejahteraan fisik, material, harus diperhatikan oleh permerintah. Upaya gereja...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-27 10:50:35
UCAN India Books Online