UCAN Indonesia Catholic Church News

Komisioner Komnas HAM hendaknya berpihak kepada Rakyat

14/01/2013

Komisioner Komnas HAM hendaknya berpihak kepada Rakyat thumbnail

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  (Komnas HAM) jangan sampai meminggirkan pelayanan kepada masyarakat karena banyak masalah HAM yang belum tuntas ataupun yang ada di masa mendatang yang membutuhkan penanganan komisi ini.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara koalisi masyarakat sipil dan para komisioner Komnas HAM, belum lama ini, di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, koalisi masyarakat sipil mengharapkan para komisioner meninjau kembali perubahan tata tertib tentang masa kepemimpinan Komnas HAM yang dipotong dari 2 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun.

”Komnas HAM itu juga rumah kami. Milik seluruh rakyat. Masih banyak pekerjaan ke depan,” kata Choirul Anam dari Human Rights Working Group.

Hal senada juga disampaikan Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Ia mempertanyakan keputusan yang diambil tentang masa kepemimpinan ketua Komnas HAM yang hanya menguras waktu, perhatian, dan energi Komnas HAM sehingga meminggirkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Komnas HAM Otto Syamsuddin Ishak mengatakan, dasar pengambilan keputusan adalah mendefinisikan prinsip kolektif kolegial dalam praktik.

Sementara itu, Hafid Abbas, komisioner Komnas HAM, mengatakan, tujuan perubahan itu adalah agar tidak terjadi pengidentikan Komnas HAM dengan individu. Selain itu, ia juga mengatakan agar jangan ada beban yang diserahkan kepada satu individu.

”Ada tiga yang jadi agenda prioritas, yaitu pelanggaran HAM oleh Polri, korporasi, dan pemda. Kalau pelanggaran HAM masa lalu itu lebih politis,” kata Hafid.

Banyak pihak yang memberikan masukan, termasuk para mantan anggota Komnas HAM, seperti MM Billah, Eny Suprapto, Miriam Nainggolan, dan Stanley Adi Prasetyo.

Stanley mengatakan, pergantian kepengurusan yang dilakukan setahun sekali membuat secara manajemen Komnas HAM tidak efektif bekerja karena pasti ada masa transisi.

”Kami mengharapkan alasan yang bisa diterima secara nalar,” kata Billah.

Indriaswati Saptaningrum dari Elsam mengatakan, banyak harapan dibebankan kepada Komnas HAM. Di sisi lain, banyak pihak luar yang mengharapkan Komnas HAM hancur atau ingin mendelegitimasi Komnas HAM.

Menurut Indri, masyarakat mengharapkan terobosan, misalnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai.

Poengky Indarti dari Imparsial meminta Komnas HAM berpihak kepada rakyat dan tidak mengizinkan kepentingan apa pun yang tidak ingin kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak terungkap mengintervensi Komnas HAM.

Koalisi itu akan segera menyurati Komisi III DPR. Surat mereka tersebut berisi mengenai pemangkasan masa jabatan ketua Komnas HAM dari 2,5 tahun menjadi satu tahun.

“Kita akan menyurati DPR termasuk tim pansel karena mereka yang mengolah ini. Mereka yang menggoreng ini (13 komisioner Komnas HAM),” ujar Haris Azhar dalam jumpa pers di kantornya, Sabtu (12/1).

Menurut Haris, DPR adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan komisioner Komnas HAM. Pasalnya, kebijakan perubahan masa jabatan ketua Komnas HAM terjadi tidak lama setelah komisioner Komnas terpilih. Menurutnya, DPR harus memanggil Komnas HAM.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Di Banglades, warga pesisir menjadi korban akibat perubahan iklim
  2. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  3. Uskup, imam di Tiongkok bersatu menentang pembongkaran salib
  4. Selama liburan Paus Fransiskus pilih bersantai di kediamannya
  5. Gereja Katolik harus 'semakin berani bersuara' soal perubahan iklim: KWI
  6. Ensiklik Laudato Si' mulai diterapkan di keuskupan India
  7. BNN dan KWI jalin kerjasama penanggulangan narkoba
  8. Said Agil: Prinsip NU adalah melindungi hak minoritas
  9. Izin rehab gedung Gereja Alkitab Indonesia dibekukan
  10. Pemimpin Gereja sambut baik pembebasan pria Kristen terkait penghujatan
  1. Di Banglades, warga pesisir menjadi korban akibat perubahan iklim
  2. Kehidupan berbahaya di perbatasan Banglades-India
  3. Puluhan orang tewas di seluruh Asia Selatan akibat banjir
  4. Masyarakat adat di Banglades tuntut pengakuan atas hak-hak mereka
  5. Aktivis dari 28 negara bahas dampak kerusakan akibat pertambangan
  6. Kasimo layak mendapat gelar Pahlawan Nasional
  7. Pemuda Katolik imbau publik tidak pilih petahana yang gagal layani rakyat
  8. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  9. Kapolri minta Kapolda Papua yang baru dekati pastor dan pendeta
  10. Ensiklik Laudato Si’ mulai diterapkan di keuskupan India
  1. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  2. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  3. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  4. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  5. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  6. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  7. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  8. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  9. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  10. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
UCAN India Books Online