UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Komisioner Komnas HAM hendaknya berpihak kepada Rakyat

14/01/2013

Komisioner Komnas HAM hendaknya berpihak kepada Rakyat thumbnail

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  (Komnas HAM) jangan sampai meminggirkan pelayanan kepada masyarakat karena banyak masalah HAM yang belum tuntas ataupun yang ada di masa mendatang yang membutuhkan penanganan komisi ini.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara koalisi masyarakat sipil dan para komisioner Komnas HAM, belum lama ini, di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, koalisi masyarakat sipil mengharapkan para komisioner meninjau kembali perubahan tata tertib tentang masa kepemimpinan Komnas HAM yang dipotong dari 2 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun.

”Komnas HAM itu juga rumah kami. Milik seluruh rakyat. Masih banyak pekerjaan ke depan,” kata Choirul Anam dari Human Rights Working Group.

Hal senada juga disampaikan Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Ia mempertanyakan keputusan yang diambil tentang masa kepemimpinan ketua Komnas HAM yang hanya menguras waktu, perhatian, dan energi Komnas HAM sehingga meminggirkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Komnas HAM Otto Syamsuddin Ishak mengatakan, dasar pengambilan keputusan adalah mendefinisikan prinsip kolektif kolegial dalam praktik.

Sementara itu, Hafid Abbas, komisioner Komnas HAM, mengatakan, tujuan perubahan itu adalah agar tidak terjadi pengidentikan Komnas HAM dengan individu. Selain itu, ia juga mengatakan agar jangan ada beban yang diserahkan kepada satu individu.

”Ada tiga yang jadi agenda prioritas, yaitu pelanggaran HAM oleh Polri, korporasi, dan pemda. Kalau pelanggaran HAM masa lalu itu lebih politis,” kata Hafid.

Banyak pihak yang memberikan masukan, termasuk para mantan anggota Komnas HAM, seperti MM Billah, Eny Suprapto, Miriam Nainggolan, dan Stanley Adi Prasetyo.

Stanley mengatakan, pergantian kepengurusan yang dilakukan setahun sekali membuat secara manajemen Komnas HAM tidak efektif bekerja karena pasti ada masa transisi.

”Kami mengharapkan alasan yang bisa diterima secara nalar,” kata Billah.

Indriaswati Saptaningrum dari Elsam mengatakan, banyak harapan dibebankan kepada Komnas HAM. Di sisi lain, banyak pihak luar yang mengharapkan Komnas HAM hancur atau ingin mendelegitimasi Komnas HAM.

Menurut Indri, masyarakat mengharapkan terobosan, misalnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai.

Poengky Indarti dari Imparsial meminta Komnas HAM berpihak kepada rakyat dan tidak mengizinkan kepentingan apa pun yang tidak ingin kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak terungkap mengintervensi Komnas HAM.

Koalisi itu akan segera menyurati Komisi III DPR. Surat mereka tersebut berisi mengenai pemangkasan masa jabatan ketua Komnas HAM dari 2,5 tahun menjadi satu tahun.

“Kita akan menyurati DPR termasuk tim pansel karena mereka yang mengolah ini. Mereka yang menggoreng ini (13 komisioner Komnas HAM),” ujar Haris Azhar dalam jumpa pers di kantornya, Sabtu (12/1).

Menurut Haris, DPR adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan komisioner Komnas HAM. Pasalnya, kebijakan perubahan masa jabatan ketua Komnas HAM terjadi tidak lama setelah komisioner Komnas terpilih. Menurutnya, DPR harus memanggil Komnas HAM.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Paus merasa sedih pembunuhan imam Yesuit di Suriah
  2. Yesus lebih populer di Weibo Cina
  3. Demi kebangsaan, ketua PBNU tolak koalisi partai Islam
  4. GKI Yasmin tidak masuk 5 prioritas walikota Bogor
  5. Uskup Agung Myanmar berbicara menentang UU baru terkait agama dan ras
  6. Paus Fransiskus ajak umat untuk refleksi selama Pekan Suci
  7. Paus Yohanes Paulus II turut menjatuhkan komunisme
  8. Vatikan dan para penegak hukum bersatu melawan perdagangan manusia
  9. Pakta Integritas, Peluang Titik Balik Pendidikan
  10. Gereja Katolik masuki pekan suci
  1. Para uskup ingatkan terkait ritual penyaliban diri
  2. Apakah Paus Fransiskus membuka pintu bagi pria menikah menjadi imam?
  3. GP Ansor terjunkan 300 personel amankan Paskah
  4. Asia Bibi merayakan Paskah di balik jeruji besi
  5. Uskup Filipina menyerukan gencatan senjata selama Pekan Suci
  6. 52 persen dari 239 anak alami kekerasan seksual
  7. 245 kasus intoleransi di Indonesia dalam setahun
  8. Lama Tak Mendengar Ceritamu Hai Perempuan!
  9. Pastor pembela hak Tamil masuk dalam daftar “teroris” oleh pemerintah
  10. Vatikan angkat seorang profesor wanita jadi penasehat
  1. Terima kasih Mgr. Koo. Kisah hidup yang menjadi inspirasi bagi kami utk memperta...
    Said corry on 2014-04-10 12:42:00
  2. Ria: sy jg geram dengan tindakan mantan pastor ini, yg akhirnya membuat nama Ger...
    Said corry on 2014-04-10 12:27:00
  3. Dimana2 orang Kristen dianiaya, dikambinghitamkan dgn alasan ini itu yg tdk terb...
    Said Corry on 2014-04-10 11:48:00
  4. Aneh negeri ini jg presiden odong2. Ini bukan negara muslim, shg seenaknya mener...
    Said Corry on 2014-04-10 11:41:00
  5. Metode blusukan memang telah dilakukan oleh Yesus dan juga para nabi, sehingga p...
    Said Hadrianus Wardjito on 2014-04-07 20:47:00
  6. Sepertinya penulisan oleh Tempo mungkin tidak sesuai dengan yang dikatakan, bahw...
    Said on 2014-04-07 17:15:00
  7. Disebut FUI, ataukah FPI? Sepertinya pengacauan mereka menjadi kebanggaan pemer...
    Said on 2014-03-31 17:23:00
  8. Sambut baik pesan MUI agar tidak takut memilih non-Muslim. Dimana kita berada, a...
    Said on 2014-03-25 08:34:00
  9. Yang sulit kan menemukan bawahannya yang dapat dipercaya tulus, mau berdedikasi ...
    Said on 2014-03-23 10:38:00
  10. Ya, saya akan doa dulu mulai sekarang kepada Bunda Maria agar ada caleg yang tah...
    Said on 2014-03-05 14:59:00
UCAN India Books Online