UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Komisioner Komnas HAM hendaknya berpihak kepada Rakyat

14/01/2013

Komisioner Komnas HAM hendaknya berpihak kepada Rakyat thumbnail

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  (Komnas HAM) jangan sampai meminggirkan pelayanan kepada masyarakat karena banyak masalah HAM yang belum tuntas ataupun yang ada di masa mendatang yang membutuhkan penanganan komisi ini.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara koalisi masyarakat sipil dan para komisioner Komnas HAM, belum lama ini, di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, koalisi masyarakat sipil mengharapkan para komisioner meninjau kembali perubahan tata tertib tentang masa kepemimpinan Komnas HAM yang dipotong dari 2 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun.

”Komnas HAM itu juga rumah kami. Milik seluruh rakyat. Masih banyak pekerjaan ke depan,” kata Choirul Anam dari Human Rights Working Group.

Hal senada juga disampaikan Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Ia mempertanyakan keputusan yang diambil tentang masa kepemimpinan ketua Komnas HAM yang hanya menguras waktu, perhatian, dan energi Komnas HAM sehingga meminggirkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Komnas HAM Otto Syamsuddin Ishak mengatakan, dasar pengambilan keputusan adalah mendefinisikan prinsip kolektif kolegial dalam praktik.

Sementara itu, Hafid Abbas, komisioner Komnas HAM, mengatakan, tujuan perubahan itu adalah agar tidak terjadi pengidentikan Komnas HAM dengan individu. Selain itu, ia juga mengatakan agar jangan ada beban yang diserahkan kepada satu individu.

”Ada tiga yang jadi agenda prioritas, yaitu pelanggaran HAM oleh Polri, korporasi, dan pemda. Kalau pelanggaran HAM masa lalu itu lebih politis,” kata Hafid.

Banyak pihak yang memberikan masukan, termasuk para mantan anggota Komnas HAM, seperti MM Billah, Eny Suprapto, Miriam Nainggolan, dan Stanley Adi Prasetyo.

Stanley mengatakan, pergantian kepengurusan yang dilakukan setahun sekali membuat secara manajemen Komnas HAM tidak efektif bekerja karena pasti ada masa transisi.

”Kami mengharapkan alasan yang bisa diterima secara nalar,” kata Billah.

Indriaswati Saptaningrum dari Elsam mengatakan, banyak harapan dibebankan kepada Komnas HAM. Di sisi lain, banyak pihak luar yang mengharapkan Komnas HAM hancur atau ingin mendelegitimasi Komnas HAM.

Menurut Indri, masyarakat mengharapkan terobosan, misalnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai.

Poengky Indarti dari Imparsial meminta Komnas HAM berpihak kepada rakyat dan tidak mengizinkan kepentingan apa pun yang tidak ingin kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak terungkap mengintervensi Komnas HAM.

Koalisi itu akan segera menyurati Komisi III DPR. Surat mereka tersebut berisi mengenai pemangkasan masa jabatan ketua Komnas HAM dari 2,5 tahun menjadi satu tahun.

“Kita akan menyurati DPR termasuk tim pansel karena mereka yang mengolah ini. Mereka yang menggoreng ini (13 komisioner Komnas HAM),” ujar Haris Azhar dalam jumpa pers di kantornya, Sabtu (12/1).

Menurut Haris, DPR adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan komisioner Komnas HAM. Pasalnya, kebijakan perubahan masa jabatan ketua Komnas HAM terjadi tidak lama setelah komisioner Komnas terpilih. Menurutnya, DPR harus memanggil Komnas HAM.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. ILO: Indonesia perlu tingkatkan pelatihan tenaga kerja
  2. Paus Fransiskus menikahkan 20 pasangan bermasalah
  3. Warisan Presiden SBY dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia
  4. Para ahli bela keputusan Paus menikahkan pasangan bermasalah
  5. Menag harus miliki peta masalah umat
  6. Romo Hariyanto: Negara tak boleh masuk ranah teologi
  7. KWI tolak PP No. 61/2014 tentang Aborsi karena urgensi medik dan akibat perkosaan
  8. Gereja Katolik Kepulauan Cook menghormati dua imam yang melayani 120 tahun
  9. Gereja pertama di Cina diberi nama Santo Yohanes Paulus II
  10. Para guru Santo Paulus mainkan Opera Van Saint Paul
  1. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  2. Etika Kebersamaan dalam Keberagaman
  3. Upaya Paus Fransiskus meringankan umat Katolik bercerai dan menikah lagi ditolak para kardinal
  4. Warisan Presiden SBY dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia
  5. Menag harus miliki peta masalah umat
  6. Dewan Kardinal mulai membuat draf dokumen pertama untuk reformasi Vatikan
  7. Tantangan orang bercerai dan Katolik
  8. Vietnam dan Vatikan menjajaki hubungan diplomatik penuh
  9. Menag: Negara tidak boleh dikalahkan oleh kelompok intoleran
  10. Pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu pertama di Indonesia ditolak warga
  1. Ini urusan Malaysia, tetangga dekat tetapi sangat beda dengan kita. Kita pastik...
    Said on 2014-09-06 07:54:00
  2. Apa yang terjadi dengan ditentukannya hanya ada 5 agama yang diakui? Dapatkah d...
    Said on 2014-09-06 07:46:00
  3. Pak Menteri mengatakan "sulit" dilakukan. Itu tidak sama dengan "tidak mungkin"...
    Said on 2014-09-06 07:15:00
  4. Ya memang perlu, khawatirnya yang 120 juta itu tidak mengerti untuk apa segala i...
    Said on 2014-09-03 15:53:00
  5. Puji Tuhan Bapak Menteri Agama yang baru tidak membiarkan yang tidak boleh dibia...
    Said on 2014-09-02 05:36:00
  6. DUC IN ALTUM...
    Said Stefanus on 2014-08-28 07:21:00
  7. Mantap. Tempatnya luas, berada di sementanjung Jafna. Disana ada benteng...penin...
    Said Alfons Liwun on 2014-08-27 11:39:00
  8. karena itu, pemerintah harus tegas terhadap kelompok2 intoleran dan suka main ha...
    Said Ama Kaka on 2014-08-23 15:03:00
  9. Romo Mangnis benar dan menang. Negara tdk boleh diurus oleh mereka yang serakah,...
    Said MAtheus on 2014-08-22 09:47:00
  10. CAHAYA CINTA KASIH~ Yakinilah bahwa Allah Swt Pencipta, Pemilik, Penguasa Alam ...
    Said Yang Setia Yang Benar on 2014-08-14 01:50:00
UCAN India Books Online