UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Komisioner Komnas HAM hendaknya berpihak kepada Rakyat

14/01/2013

Komisioner Komnas HAM hendaknya berpihak kepada Rakyat thumbnail

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  (Komnas HAM) jangan sampai meminggirkan pelayanan kepada masyarakat karena banyak masalah HAM yang belum tuntas ataupun yang ada di masa mendatang yang membutuhkan penanganan komisi ini.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara koalisi masyarakat sipil dan para komisioner Komnas HAM, belum lama ini, di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, koalisi masyarakat sipil mengharapkan para komisioner meninjau kembali perubahan tata tertib tentang masa kepemimpinan Komnas HAM yang dipotong dari 2 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun.

”Komnas HAM itu juga rumah kami. Milik seluruh rakyat. Masih banyak pekerjaan ke depan,” kata Choirul Anam dari Human Rights Working Group.

Hal senada juga disampaikan Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Ia mempertanyakan keputusan yang diambil tentang masa kepemimpinan ketua Komnas HAM yang hanya menguras waktu, perhatian, dan energi Komnas HAM sehingga meminggirkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Komnas HAM Otto Syamsuddin Ishak mengatakan, dasar pengambilan keputusan adalah mendefinisikan prinsip kolektif kolegial dalam praktik.

Sementara itu, Hafid Abbas, komisioner Komnas HAM, mengatakan, tujuan perubahan itu adalah agar tidak terjadi pengidentikan Komnas HAM dengan individu. Selain itu, ia juga mengatakan agar jangan ada beban yang diserahkan kepada satu individu.

”Ada tiga yang jadi agenda prioritas, yaitu pelanggaran HAM oleh Polri, korporasi, dan pemda. Kalau pelanggaran HAM masa lalu itu lebih politis,” kata Hafid.

Banyak pihak yang memberikan masukan, termasuk para mantan anggota Komnas HAM, seperti MM Billah, Eny Suprapto, Miriam Nainggolan, dan Stanley Adi Prasetyo.

Stanley mengatakan, pergantian kepengurusan yang dilakukan setahun sekali membuat secara manajemen Komnas HAM tidak efektif bekerja karena pasti ada masa transisi.

”Kami mengharapkan alasan yang bisa diterima secara nalar,” kata Billah.

Indriaswati Saptaningrum dari Elsam mengatakan, banyak harapan dibebankan kepada Komnas HAM. Di sisi lain, banyak pihak luar yang mengharapkan Komnas HAM hancur atau ingin mendelegitimasi Komnas HAM.

Menurut Indri, masyarakat mengharapkan terobosan, misalnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai.

Poengky Indarti dari Imparsial meminta Komnas HAM berpihak kepada rakyat dan tidak mengizinkan kepentingan apa pun yang tidak ingin kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak terungkap mengintervensi Komnas HAM.

Koalisi itu akan segera menyurati Komisi III DPR. Surat mereka tersebut berisi mengenai pemangkasan masa jabatan ketua Komnas HAM dari 2,5 tahun menjadi satu tahun.

“Kita akan menyurati DPR termasuk tim pansel karena mereka yang mengolah ini. Mereka yang menggoreng ini (13 komisioner Komnas HAM),” ujar Haris Azhar dalam jumpa pers di kantornya, Sabtu (12/1).

Menurut Haris, DPR adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan komisioner Komnas HAM. Pasalnya, kebijakan perubahan masa jabatan ketua Komnas HAM terjadi tidak lama setelah komisioner Komnas terpilih. Menurutnya, DPR harus memanggil Komnas HAM.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Kardinal Hong Kong serukan perdamaian di tengah aksi protes
  2. Para wartawan Katolik hadapi resiko besar mengungkap penganiayaan
  3. Empat orang Asia masuk Komisi Teologi Internasional
  4. KKPK kumpulkan laporan peristiwa HAM selama 40 tahun
  5. Penyerang sebuah kelompok doa Rosario di Sleman dituntut empat bulan penjara
  6. Qanun Jinayat disahkan, warga non Muslim cemas
  7. Ancaman ISIS membuat para uskup Filipina gugup
  8. Pilkada lewat DPRD, Indonesia dinilai bisa lebih rusak dari ORBA
  9. Paus Emeritus Benediktus XVI disebut kakek dari semua kakek
  10. Surat Gembala Hari Pangan Sedunia 2014
  1. Kardinal Hong Kong serukan perdamaian di tengah aksi protes
  2. Pesparawi XIII: Seni robohkan tembok pemisah umat beragama
  3. KKPK kumpulkan laporan peristiwa HAM selama 40 tahun
  4. Perempuan memiliki banyak karisma pribadi untuk dipersembahkan bagi Gereja
  5. Para wartawan Katolik hadapi resiko besar mengungkap penganiayaan
  6. PBNU khawatirkan gerakan pelunturan Pancasila
  7. Tim pelayanan penjara Yesuit mengunjungi keluarga para napi Laos di Thailand
  8. Penyerang sebuah kelompok doa Rosario di Sleman dituntut empat bulan penjara
  9. Universitas Yesuit di Asia-Pasifik bahas peran mereka dalam bidang keadilan sosial
  10. PID: Wadah pemuda lintas agama menyatukan perbedaan
  1. Hendaknya banyak paroki di wilayah keuskupan-keuskupan meniru hal yang baik yang...
    Said pandenaker simanjuntak on 2014-09-23 09:39:00
  2. Tujuan Paus mungkin yang terpenting adalah bahwa orang tidak dijauhkan dari Sakr...
    Said on 2014-09-21 06:16:00
  3. Puji Tuhan, kalau ada titik terang dari Pak Mengeri Agama yang baru.. Terkabull...
    Said on 2014-09-19 11:42:00
  4. Mantap... hidup santo paulus... Dari muka semua guru, yg kukenal banget itu pak...
    Said Ria on 2014-09-17 22:11:00
  5. KWI sudah mengeluarkan pernyataan resmi menolak PP tersebut. Berarti Ibu Menteri...
    Said chris on 2014-09-13 19:50:00
  6. Bravo... sudah didaftar untuk hak paten? Mau dengar lebih lanjut kalau sudah ad...
    Said on 2014-09-12 07:20:00
  7. Hukuman pilihan...atau nilai emasnya itu... baru tahu ini.. Kalau diberi kesemp...
    Said on 2014-09-12 07:03:00
  8. K-13: guru yang sudah mendapat pelatihan pun msh tetap bingung. Sekarang buku pe...
    Said Lakestra on 2014-09-08 13:49:00
  9. apapun argumennya, masalah patung itu suda beda sejak dulu, tidak heran.......
    Said tri siwi ibar santoso on 2014-09-08 13:13:00
  10. Ini urusan Malaysia, tetangga dekat tetapi sangat beda dengan kita. Kita pastik...
    Said on 2014-09-06 07:54:00
UCAN India Books Online