Para uskup diminta ikut membantu perdamaian

Pemerintah minta para uskup Filipina membantu meredakan kekhawatiran bahwa wilayah Moro di Mindanao akan mencabut hak-hak orang Kristen.

“Kami membutuhkan dukungan Gereja untuk mencapai tujuan perdamaian ini,” kata Miriam Coronel Ferrer, ketua panel perdamaian pemerintah dengan pemberontak Moro, selama dialog baru-baru ini dengan para pemimpin Gereja.

Dia mengakui keprihatinan yang diungkapkan kelompok-kelompok Kristen yang merasa “tidak aman, masalah tanah dan marginalisasi politik akan memperburuk” pembentukan entitas politik baru sebagai hasil dari kesepakatan damai dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

Pada dialog itu, Uskup Jose Colin Bagaforo, uskup auksilier Cotabato, menyuarakan keprihatinan bahwa warga non-Moro tidak akan memiliki “partisipasi politik yang berarti.”

Coronel-Ferrer meyakinkan para uskup bahwa semua orang akan mendapat “perlindungan yang sama” dalam entitas politik baru yang akan disebut Bangsamoro tersebut.

Dia mengatakan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu dan kelompok akan diatur dalam undang-undang yang akan disahkan oleh Kongres, termasuk alokasi kursi bagi semua golongan untuk memastikan peran mereka dalam pemerintahan.

“Untuk menyatukan hubungan antara pihak-pihak … dari musuh kepada mitra memerlukan upaya terpadu oleh semua pihak,” kata Coronel-Ferrer.

Dia juga meyakinkan bahwa ada banyak jalan terbuka untuk keterlibatan dengan Gereja Katolik.

“Silahkan terus berdialog dengan kami, kami tahu bahwa Anda memiliki stasiun radio yang dapat membantu kami menjawab masalah dan menjangkau audiens yang lebih besar melalui wawancara telepon,” kata Coronel-Ferrer.

“Jika Anda berpikir ada mekanisme lain yang perlu dibuat sebagai bagian dari negosiasi, silahkan beritahu kami karena kami selalu bisa beradaptasi dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya.

Dialog, yang dipelopori oleh Komisi Hubungan Antaragama Konferensi Waligereja Filipina, bertujuan untuk menjelaskan peran Gereja Katolik dalam membangun perdamaian.

Pemerintah dan MILF mencapai terobosan besar pada Oktober dengan “kesepakatan damai kerangka kerja” untuk menghentikan konflik yang berlangsung hampir empat dasawarsa di Mindanao yang telah menewaskan lebih dari 120.000 orang.

Sumber: Bishops’ help sought in peace building