UCAN Indonesia Catholic Church News
Happy Easter to all

Komnas HAM tetap tolak RUU Kamnas

16/01/2013

Komnas HAM tetap tolak RUU Kamnas thumbnail

Ilustrasi

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki wewenang kuat menyampaikan pandangan kepada DPR memastikan komitmen menjadi garda terdepan atas penolakan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah mengungkapkan, hingga kini Komnas HAM menolak pembahasan RUU Kamnas, hingga ada pengkajian lanjut.

Menurutnya, jika RUU Kamnas disahkan menjadi UU, dapat mengintervensi kewenangan UU yang lain, termasuk UU TNI, UU Polri maupun UU Pertahanan maupun lainnya. RUU Kamnas juga dipandangnya berpotensi mengakumulasi semua kekuatan yang berada di dalamnya sehingga mendapatkan wewenang luar biasa dalam kondisi politik tertentu.

“UU ini berpotensi menyabotase kewenangan,” kata Otto kepada gabungan lembaga swadaya masyarakat, Koalisi Keselamatan Masyarakat Sipil (KKMS) di Jakarta, Senin (14/1), seperti dilansir sinarharapan.com.

Dia menambahkan, pengesahan RUU Kamnas sama saja menghidupkan kembali Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) seperti era masa lalu, di mana satu kekuatan politik bisa menyedot kewenangan dari institusi lain. Kekuatan tersebut diyakini dapat menggerakkan kewenangan dari situasi dan kondisi politik tertentu.

Menurutnya, RUU Kamnas bisa mendestruksi UU lain yang berkaitan dengan perlindungan manusia, seperti UU kesehatan, bencana lingkungan dan sebagainya.

KKMS yang mendukung sikap penolakan Komnas HAM terhadap RUU Kamnas terdiri dari aktivis HAM, pemberantasan korupsi, pejuang demokrasi, di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Elsam, The Ridep Institute, Human Right Working Group (HRWG), Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS), AJI Indonesia, Lesperssi, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, dan Setara Institute.

Direktur Program Imparsial, Al Araf menegaskan, RUU Kamnas merupakan ancaman kebebasan banyak pihak, khssusnya sipil sehingga membahayakan eksistensi demokrasi yang saat ini berjalan baik.

Jika terus dibahas, RUU Kamnas kata Al Araf dikhawatirkan akan mengancam kebebasan berekspresi yang saat ini sudah terbangun. Sebagai contoh, ia menggambarkan orang yang mengadukan pelanggaran HAM atau mengkritik kebijakan negara, bisa dianggap sebagai ancaman sehingga harus ditindak tegas.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, pandangan DPR terhadap draf RUU Kamnas terbaru diserahkan pemerintah 16 Oktober 2012 masih memuat enam pasal krusial, yakni Pasal 14 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (4), Pasal 22 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 32 Ayat (2).

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Tahun 2030, Cina jadi negara dengan umat Kristen terbanyak di dunia
  2. Uskup pimpin Misa Paskah bersama penderita kusta
  3. Kamis Putih, Paus membasuh kaki seorang Muslim Libya dan wanita Etiopia
  4. Pertanyaan muncul terkait kanonisasi yang cepat terhadap dua Paus
  5. Pesan 'Urbi et Orbi' Paus Fransiskus pada Hari Raya Paskah 2014
  6. Ribuan umat Islam hadiri deklarasi anti-Syiah di Bandung
  7. Tim delapan kardinal mulai membahas lagi reformasi
  8. Presiden ucapkan selamat Paskah
  9. “Keselamatan akan segera datang kepada saya," tulis Asia Bibi dari balik jeruji besi
  10. Komnas HAM: Aliansi tak berhak larang ajaran Syiah
  1. Penerapan Hukum Syariah di Brunei mengancam orang Kristen
  2. Uskup pimpin Misa Paskah bersama penderita kusta
  3. Pertanyaan muncul terkait kanonisasi yang cepat terhadap dua Paus
  4. NGO desak hukuman lebih berat untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak
  5. Umat Katolik Papua Nugini menghormati misionaris pertama
  6. Hari Bumi, pemuka agama jadi kunci pelestarian lingkungan
  7. Imam anti-nuklir berjuang jadi anggota parlemen
  8. Buku Tanpa Diskriminasi diharapkan jadi referensi capres
  9. KPK: Perempuan rentan godaan birokrasi bobrok
  10. Tahun 2030, Cina jadi negara dengan umat Kristen terbanyak di dunia
  1. hmmm..semoga saja isa di tata dengan baik oleh pengurus dengan di bantu pemerint...
    Said kornelius,.. on 2014-04-19 09:49:00
  2. Setuju Romo....rakyat butuh media untuk bisa benar-benar mengenal calon presiden...
    Said Fransisca Ninin Nilamsari on 2014-04-17 19:59:00
  3. Ternyata anak2 ke sekolah tetap harus dijaga orang tua atau utusannya. Sekolah,...
    Said on 2014-04-17 08:02:00
  4. Niat baik dan bersahabat patut disambut baik dan dihargai. Mengapa tidak disebu...
    Said on 2014-04-17 07:45:00
  5. Setuju Romo, kita membutuhkan Pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki komitmen un...
    Said Wahyu Handoko Yulianto on 2014-04-17 06:50:00
  6. Terima kasih Mgr. Koo. Kisah hidup yang menjadi inspirasi bagi kami utk memperta...
    Said corry on 2014-04-10 12:42:00
  7. Ria: sy jg geram dengan tindakan mantan pastor ini, yg akhirnya membuat nama Ger...
    Said corry on 2014-04-10 12:27:00
  8. Dimana2 orang Kristen dianiaya, dikambinghitamkan dgn alasan ini itu yg tdk terb...
    Said Corry on 2014-04-10 11:48:00
  9. Aneh negeri ini jg presiden odong2. Ini bukan negara muslim, shg seenaknya mener...
    Said Corry on 2014-04-10 11:41:00
  10. Metode blusukan memang telah dilakukan oleh Yesus dan juga para nabi, sehingga p...
    Said Hadrianus Wardjito on 2014-04-07 20:47:00
UCAN India Books Online