UCAN Indonesia Catholic Church News

Komnas HAM tetap tolak RUU Kamnas

16/01/2013

Komnas HAM tetap tolak RUU Kamnas thumbnail

Ilustrasi

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki wewenang kuat menyampaikan pandangan kepada DPR memastikan komitmen menjadi garda terdepan atas penolakan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah mengungkapkan, hingga kini Komnas HAM menolak pembahasan RUU Kamnas, hingga ada pengkajian lanjut.

Menurutnya, jika RUU Kamnas disahkan menjadi UU, dapat mengintervensi kewenangan UU yang lain, termasuk UU TNI, UU Polri maupun UU Pertahanan maupun lainnya. RUU Kamnas juga dipandangnya berpotensi mengakumulasi semua kekuatan yang berada di dalamnya sehingga mendapatkan wewenang luar biasa dalam kondisi politik tertentu.

“UU ini berpotensi menyabotase kewenangan,” kata Otto kepada gabungan lembaga swadaya masyarakat, Koalisi Keselamatan Masyarakat Sipil (KKMS) di Jakarta, Senin (14/1), seperti dilansir sinarharapan.com.

Dia menambahkan, pengesahan RUU Kamnas sama saja menghidupkan kembali Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) seperti era masa lalu, di mana satu kekuatan politik bisa menyedot kewenangan dari institusi lain. Kekuatan tersebut diyakini dapat menggerakkan kewenangan dari situasi dan kondisi politik tertentu.

Menurutnya, RUU Kamnas bisa mendestruksi UU lain yang berkaitan dengan perlindungan manusia, seperti UU kesehatan, bencana lingkungan dan sebagainya.

KKMS yang mendukung sikap penolakan Komnas HAM terhadap RUU Kamnas terdiri dari aktivis HAM, pemberantasan korupsi, pejuang demokrasi, di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Elsam, The Ridep Institute, Human Right Working Group (HRWG), Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS), AJI Indonesia, Lesperssi, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, dan Setara Institute.

Direktur Program Imparsial, Al Araf menegaskan, RUU Kamnas merupakan ancaman kebebasan banyak pihak, khssusnya sipil sehingga membahayakan eksistensi demokrasi yang saat ini berjalan baik.

Jika terus dibahas, RUU Kamnas kata Al Araf dikhawatirkan akan mengancam kebebasan berekspresi yang saat ini sudah terbangun. Sebagai contoh, ia menggambarkan orang yang mengadukan pelanggaran HAM atau mengkritik kebijakan negara, bisa dianggap sebagai ancaman sehingga harus ditindak tegas.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, pandangan DPR terhadap draf RUU Kamnas terbaru diserahkan pemerintah 16 Oktober 2012 masih memuat enam pasal krusial, yakni Pasal 14 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (4), Pasal 22 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 32 Ayat (2).

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Para demonstran menuntut akhiri kekerasan terhadap komunitas Kristen di India
  2. Romo Magnis: Pemeluk agama tak sama dengan pendukung bola
  3. Komsos KWI: Cyber Mission, panggilan terkini orang Katolik
  4. Jika Gairah Hidup Anda Redup, Nyalakan dengan Ini
  5. Data baru menunjukkan tuduhan kristenisasi tidak terbukti
  6. Kehadiran minoritas harus memberi arti bagi mayoritas
  7. Umat Katolik diajak gunakan media digital sebagai sarana pewartaan
  8. Prioritas, pewartaan, sentuhan kasih mencerminkan latar belakang Paus Fransiskus
  9. TV María akan menampilkan acara untuk anak-anak, orang muda
  10. Legislator Filipina akui membantu tersangka pembunuh imam
  1. UU Ras dan Agama Myanmar dinilai bisa menimbulkan perpecahan
  2. Tanggapan Gereja Katolik Asia terhadap Laudato si’ dalam mengatasi perubahan iklim
  3. Umat Katolik di Tiongkok desak bebaskan uskup lansia yang sakit dan lama dipenjara
  4. Hadiri HUT Paroki Salib Suci, Azizah jadi ikon pluralisme
  5. Pemenang Magsaysay Award dinilai sebagai ‘pahlawan modern’ di Asia
  6. Komnas HAM desak pelaku diadili
  7. Para demonstran menuntut akhiri kekerasan terhadap komunitas Kristen di India
  8. Komkat Regio Nusra adakan pelatihan bagi para fasilitator katekese
  9. Festival panen digelar di berbagai paroki, solider dengan warga miskin
  10. Kardinal Hong Kong: Ia tidak diundang ke Sinode tentang Keluarga
  1. Tentu saja kesibukan sebatas Liturgi - Altar, perlu diimbangi dengan ketegasan p...
    Said sani@ on 2015-08-21 11:51:00
  2. Silahkan baca di teks ini selengkapnya...terima kasih.. http://www.mirifica.net...
    Said on 2015-08-19 14:30:00
  3. “Dalam perjalanan ke depan, Gereja Katolik memandang bahwa pemerintah dan para p...
    Said kristiadjirahardjo on 2015-08-17 10:55:00
  4. Undangan kepada Bapa Suci dr Menag unt berkunjung ke Indonesia,tentu sangat meng...
    Said tarcisius fenfat on 2015-08-15 10:51:00
  5. Menuju keteraturan......
    Said on 2015-08-14 16:46:00
  6. Baik sekali kalau Bpk Menteri kunjung ke Vatikan.....
    Said on 2015-08-14 16:45:00
  7. Salut kepada menteri agama t ksi atas upayanya utk mengundang bp paus franciskus...
    Said Eduardus on 2015-08-13 13:29:00
  8. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  9. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  10. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
UCAN India Books Online