UCAN Indonesia Catholic Church News
SEASON

Komnas HAM tetap tolak RUU Kamnas

16/01/2013

Komnas HAM tetap tolak RUU Kamnas thumbnail

Ilustrasi

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki wewenang kuat menyampaikan pandangan kepada DPR memastikan komitmen menjadi garda terdepan atas penolakan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah mengungkapkan, hingga kini Komnas HAM menolak pembahasan RUU Kamnas, hingga ada pengkajian lanjut.

Menurutnya, jika RUU Kamnas disahkan menjadi UU, dapat mengintervensi kewenangan UU yang lain, termasuk UU TNI, UU Polri maupun UU Pertahanan maupun lainnya. RUU Kamnas juga dipandangnya berpotensi mengakumulasi semua kekuatan yang berada di dalamnya sehingga mendapatkan wewenang luar biasa dalam kondisi politik tertentu.

“UU ini berpotensi menyabotase kewenangan,” kata Otto kepada gabungan lembaga swadaya masyarakat, Koalisi Keselamatan Masyarakat Sipil (KKMS) di Jakarta, Senin (14/1), seperti dilansir sinarharapan.com.

Dia menambahkan, pengesahan RUU Kamnas sama saja menghidupkan kembali Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) seperti era masa lalu, di mana satu kekuatan politik bisa menyedot kewenangan dari institusi lain. Kekuatan tersebut diyakini dapat menggerakkan kewenangan dari situasi dan kondisi politik tertentu.

Menurutnya, RUU Kamnas bisa mendestruksi UU lain yang berkaitan dengan perlindungan manusia, seperti UU kesehatan, bencana lingkungan dan sebagainya.

KKMS yang mendukung sikap penolakan Komnas HAM terhadap RUU Kamnas terdiri dari aktivis HAM, pemberantasan korupsi, pejuang demokrasi, di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Elsam, The Ridep Institute, Human Right Working Group (HRWG), Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS), AJI Indonesia, Lesperssi, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, dan Setara Institute.

Direktur Program Imparsial, Al Araf menegaskan, RUU Kamnas merupakan ancaman kebebasan banyak pihak, khssusnya sipil sehingga membahayakan eksistensi demokrasi yang saat ini berjalan baik.

Jika terus dibahas, RUU Kamnas kata Al Araf dikhawatirkan akan mengancam kebebasan berekspresi yang saat ini sudah terbangun. Sebagai contoh, ia menggambarkan orang yang mengadukan pelanggaran HAM atau mengkritik kebijakan negara, bisa dianggap sebagai ancaman sehingga harus ditindak tegas.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, pandangan DPR terhadap draf RUU Kamnas terbaru diserahkan pemerintah 16 Oktober 2012 masih memuat enam pasal krusial, yakni Pasal 14 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (4), Pasal 22 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 32 Ayat (2).

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Dewan Islam usulkan UU mengizinkan suami memukul istrinya
  2. Pemimpin Gereja Filipina didesak untuk tidak diam
  3. Kunjungan bersejarah: Presiden Singapura bertemu Paus Fransiskus
  4. Penggalangan dana renovasi Gua Maria untuk dijadikan wisata rohani
  5. 31 Ormas minta Presiden Jokowi tetapkan 1 Juni hari lahirnya Pancasila
  6. Uskup yang tidak diakui Vatikan menahbiskan sembilan imam
  7. Tulisan Ibu Teresa akan diterbitkan dalam sebuah buku menjelang kanonisasinya
  8. Menkopolkam: Ketidakadilan jadi sumber masalah bagi Indonesia
  9. Kaum perempuan ingin kebijakan nasional untuk korban perkosaan
  10. Peringatan hari lahir Pancasila, berbagai Ormas akan gelar apel syukuran
  1. Ikut prihatin walau bukan penduduk Filipina. Prihatin mengapa sampai presiden d...
    Said Jenny Marisa on 2016-05-31 11:26:57
  2. Selamat kepada umat Katolik di jambi... Syukur semuanya baik, Pemda mendukung....
    Said Jenny Marisa on 2016-05-30 16:19:12
  3. Silahkan Pater kontak ke email ucanews.com. Terima kasih banyak Pater. Tuhan mem...
    Said editor on 2016-05-30 14:31:51
  4. Menjadi persoalan, apakah para siswa itu paham dan tahu betul apa itu syariat is...
    Said Brian on 2016-05-28 18:25:34
  5. Saya rasa wajar jika para pelaku dikenakan hukuman kibiri, karena mereka memperl...
    Said olenggius on 2016-05-28 06:42:02
  6. Semoga cepat terealisasi...
    Said lota on 2016-05-24 16:16:12
  7. saya sangat ridu untuk bisa kembali berziarah rohani , walau hanya didalam neger...
    Said yohanes a. hendra sandjojo on 2016-05-23 08:56:38
  8. Saya salut cuman saya mau tanya apabila di lingkungan kita ada agama lain mau ba...
    Said NIKO HILAPOK on 2016-05-20 23:57:08
  9. Semoga rencana untuk dijadikan seumur hidup bersyarat adalah awal perbaikan seta...
    Said Jenny Marisa on 2016-05-20 12:03:38
  10. Adakalanya seorang pasien yang sudah dirawat sebaik mungkin karena cirrosis, yan...
    Said Jenny Marisa on 2016-05-18 19:23:07
UCAN India Books Online