UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Komnas HAM tetap tolak RUU Kamnas

16/01/2013

Komnas HAM tetap tolak RUU Kamnas thumbnail

Ilustrasi

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki wewenang kuat menyampaikan pandangan kepada DPR memastikan komitmen menjadi garda terdepan atas penolakan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah mengungkapkan, hingga kini Komnas HAM menolak pembahasan RUU Kamnas, hingga ada pengkajian lanjut.

Menurutnya, jika RUU Kamnas disahkan menjadi UU, dapat mengintervensi kewenangan UU yang lain, termasuk UU TNI, UU Polri maupun UU Pertahanan maupun lainnya. RUU Kamnas juga dipandangnya berpotensi mengakumulasi semua kekuatan yang berada di dalamnya sehingga mendapatkan wewenang luar biasa dalam kondisi politik tertentu.

“UU ini berpotensi menyabotase kewenangan,” kata Otto kepada gabungan lembaga swadaya masyarakat, Koalisi Keselamatan Masyarakat Sipil (KKMS) di Jakarta, Senin (14/1), seperti dilansir sinarharapan.com.

Dia menambahkan, pengesahan RUU Kamnas sama saja menghidupkan kembali Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) seperti era masa lalu, di mana satu kekuatan politik bisa menyedot kewenangan dari institusi lain. Kekuatan tersebut diyakini dapat menggerakkan kewenangan dari situasi dan kondisi politik tertentu.

Menurutnya, RUU Kamnas bisa mendestruksi UU lain yang berkaitan dengan perlindungan manusia, seperti UU kesehatan, bencana lingkungan dan sebagainya.

KKMS yang mendukung sikap penolakan Komnas HAM terhadap RUU Kamnas terdiri dari aktivis HAM, pemberantasan korupsi, pejuang demokrasi, di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Elsam, The Ridep Institute, Human Right Working Group (HRWG), Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS), AJI Indonesia, Lesperssi, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, dan Setara Institute.

Direktur Program Imparsial, Al Araf menegaskan, RUU Kamnas merupakan ancaman kebebasan banyak pihak, khssusnya sipil sehingga membahayakan eksistensi demokrasi yang saat ini berjalan baik.

Jika terus dibahas, RUU Kamnas kata Al Araf dikhawatirkan akan mengancam kebebasan berekspresi yang saat ini sudah terbangun. Sebagai contoh, ia menggambarkan orang yang mengadukan pelanggaran HAM atau mengkritik kebijakan negara, bisa dianggap sebagai ancaman sehingga harus ditindak tegas.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, pandangan DPR terhadap draf RUU Kamnas terbaru diserahkan pemerintah 16 Oktober 2012 masih memuat enam pasal krusial, yakni Pasal 14 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (4), Pasal 22 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 32 Ayat (2).

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Umat Kristiani India mengungkapkan keterkejutan terkait serangan gereja
  2. Sikap PMKRI tak hadiri undangan Watimpres dapat sanjungan
  3. Keadilan sulit dipahami terkait pembunuhan para aktivis lingkungan
  4. Paus desak dunia bertindak menyusul tragedi Mediterania
  5. Penganiayaan orang Kristen di Zhejiang lebih parah dari data sebelumnya: China Aid
  6. Politisi Hong Kong berkomentar 'rasis' terhadap PRT
  7. Indahnya arsitektur berbagai rumah ibadah di Medan
  8. Otoritas Malaysia desak pemimpin Gereja memasang kembali salib
  9. Presiden Jokowi tutup KAA, kecam terorisme atas nama agama
  10. Menag masih persoalkan batasan agama RUU PUB
  1. Indahnya arsitektur berbagai rumah ibadah di Medan
  2. Penutupan sekolah yang dikelola Gereja di Bangladesh menimbulkan pertanyaan
  3. Keluarga dan diplomat ajukan PK terakhir untuk menyelamatkan terpidana mati kasus narkoba
  4. NIIS dan Janji Surga
  5. Gereja Armenia memberikan gelar orang kudus korban genosida
  6. Renungan Hari Minggu Paskah IV bersama Pastor Bill Grimm
  7. RUU kontroversial Myanmar akan berdampak buruk bagi perempuan dan minoritas
  8. Presiden Jokowi tutup KAA, kecam terorisme atas nama agama
  9. Sikap PMKRI tak hadiri undangan Watimpres dapat sanjungan
  10. Asia-Afrika nyatakan perang terhadap narkoba
  1. Terlalu banyak TKI yang nasibnya dihukum mati. Apa gerangan yang mereka lakukan...
    Said on 2015-04-16 20:46:00
  2. Sepertinya orang "Rimba" Jambi tidak mempunyai nama lain? Tidak masuk sensus? T...
    Said on 2015-04-14 09:11:00
  3. Nasib mereka bergantung di benang sutra.. karena getolnya para jaksa penuntut......
    Said on 2015-04-11 09:21:00
  4. Menteri dalam kasus ini harus gebrak meja! Beliau terlalu manis.....
    Said on 2015-04-11 09:13:00
  5. Semoga bagi para pengungsi merasa terhibur dan perhatian dari Paus Fransiskus me...
    Said on 2015-04-09 06:01:00
  6. Kalau sampai pada vonis hukuman mati, diam saja ya, tidak perlu menentangnya....
    Said on 2015-04-03 08:59:00
  7. Apakah waktunya setiap perempuan membawa rotweiler kalau bepergian??...
    Said on 2015-04-03 08:55:00
  8. Terima kasih untuk bantuannya... semoga aman saja....
    Said on 2015-04-03 08:50:00
  9. Domba tidak bisa mengerti apa maunya serigala... Siapa menulis buku sejahat itu ...
    Said on 2015-04-03 08:43:00
  10. Yang tidak tertarik juga tidak akan membacanya.....
    Said on 2015-04-02 15:28:00
UCAN India Books Online