Komnas HAM tetap tolak RUU Kamnas

16/01/2013

Komnas HAM tetap tolak RUU Kamnas thumbnail

Ilustrasi

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki wewenang kuat menyampaikan pandangan kepada DPR memastikan komitmen menjadi garda terdepan atas penolakan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah mengungkapkan, hingga kini Komnas HAM menolak pembahasan RUU Kamnas, hingga ada pengkajian lanjut.

Menurutnya, jika RUU Kamnas disahkan menjadi UU, dapat mengintervensi kewenangan UU yang lain, termasuk UU TNI, UU Polri maupun UU Pertahanan maupun lainnya. RUU Kamnas juga dipandangnya berpotensi mengakumulasi semua kekuatan yang berada di dalamnya sehingga mendapatkan wewenang luar biasa dalam kondisi politik tertentu.

“UU ini berpotensi menyabotase kewenangan,” kata Otto kepada gabungan lembaga swadaya masyarakat, Koalisi Keselamatan Masyarakat Sipil (KKMS) di Jakarta, Senin (14/1), seperti dilansir sinarharapan.com.

Dia menambahkan, pengesahan RUU Kamnas sama saja menghidupkan kembali Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) seperti era masa lalu, di mana satu kekuatan politik bisa menyedot kewenangan dari institusi lain. Kekuatan tersebut diyakini dapat menggerakkan kewenangan dari situasi dan kondisi politik tertentu.

Menurutnya, RUU Kamnas bisa mendestruksi UU lain yang berkaitan dengan perlindungan manusia, seperti UU kesehatan, bencana lingkungan dan sebagainya.

KKMS yang mendukung sikap penolakan Komnas HAM terhadap RUU Kamnas terdiri dari aktivis HAM, pemberantasan korupsi, pejuang demokrasi, di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Elsam, The Ridep Institute, Human Right Working Group (HRWG), Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS), AJI Indonesia, Lesperssi, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, dan Setara Institute.

Direktur Program Imparsial, Al Araf menegaskan, RUU Kamnas merupakan ancaman kebebasan banyak pihak, khssusnya sipil sehingga membahayakan eksistensi demokrasi yang saat ini berjalan baik.

Jika terus dibahas, RUU Kamnas kata Al Araf dikhawatirkan akan mengancam kebebasan berekspresi yang saat ini sudah terbangun. Sebagai contoh, ia menggambarkan orang yang mengadukan pelanggaran HAM atau mengkritik kebijakan negara, bisa dianggap sebagai ancaman sehingga harus ditindak tegas.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, pandangan DPR terhadap draf RUU Kamnas terbaru diserahkan pemerintah 16 Oktober 2012 masih memuat enam pasal krusial, yakni Pasal 14 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (4), Pasal 22 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 32 Ayat (2).

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Komunitas awam Katolik Indonesia bantu warga Muslim merayakan Idul Fitri
  2. Keuskupan Agung Semarang mengucapkan Selamat Idul Fitri
  3. Kampanye mendukung blogger Katolik di Vietnam diluncurkan
  4. Paus memberkati fundasi bangunan sebuah tarekat di Korea
  5. Vatikan diam saat Dubes Jerman mendukung uskup China
  6. Renungan Hari Minggu XII Tahun A -25 Juni 2017
  7. Gereja Katolik mendukung pemisahan wilayah bagi etnis Gorkha di India
  8. Ulang tahun ke-60, Kardinal Tagle berbicara tentang kemunafikan
  9. Menciptakan peradaban kasih di Keuskupan Agung Semarang
  10. Muslim Indonesia mengecam serangan militan di Marawi
  1. Memang perang itu lebih membuat susah perempuan dan anak-anak. Tapi menghadapi p...
    Said Matheus Krivo on 2017-06-17 07:15:48
  2. kehidupan problema kehidupan, diera kini jauh berbeda dari era sebelumnya. sehin...
    Said Antera Jaya on 2017-06-14 23:40:08
  3. Suku asli Baduy mempertahankan banyak tradisi nenek moyang yang bernilai positi...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-09 13:41:55
  4. Terimakasih Bapak Paus Fransiskus, yang selalu menghidupkan kembali pesan Firman...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-09 07:58:40
  5. maksud saya sulit membedakan.. dst....
    Said Jenny Marisa on 2017-06-08 14:22:59
  6. Agak (kadang sangat)membedakan mana Muslim yang asli dan mana yang masuk teroris...
    Said Jenny Marisa on 2017-06-08 14:21:57
  7. Kata gubernur dan masyarakat muslim di Marawi mengungkapkan kebenaran hakiki bah...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-08 13:49:07
  8. Gereja sudah betul mengeluarkan surat gembala untuk umat, namun maaf penyakit ko...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-06 14:25:46
  9. Informasi tentang pulau Buru sangat membantu untuk memahami keadaan masyarakat d...
    Said DR. Bele Antonius, M.Si. on 2017-06-02 06:30:56
  10. Dalam sejarah dunia, bangsa penjajah yang pernah menjajah banyak negara adalah R...
    Said ROTE on 2017-06-02 01:05:49
UCAN India Books Online