UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Directory | A service of UCA News

Komnas HAM tetap tolak RUU Kamnas

16/01/2013

Komnas HAM tetap tolak RUU Kamnas thumbnail

Ilustrasi

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki wewenang kuat menyampaikan pandangan kepada DPR memastikan komitmen menjadi garda terdepan atas penolakan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah mengungkapkan, hingga kini Komnas HAM menolak pembahasan RUU Kamnas, hingga ada pengkajian lanjut.

Menurutnya, jika RUU Kamnas disahkan menjadi UU, dapat mengintervensi kewenangan UU yang lain, termasuk UU TNI, UU Polri maupun UU Pertahanan maupun lainnya. RUU Kamnas juga dipandangnya berpotensi mengakumulasi semua kekuatan yang berada di dalamnya sehingga mendapatkan wewenang luar biasa dalam kondisi politik tertentu.

“UU ini berpotensi menyabotase kewenangan,” kata Otto kepada gabungan lembaga swadaya masyarakat, Koalisi Keselamatan Masyarakat Sipil (KKMS) di Jakarta, Senin (14/1), seperti dilansir sinarharapan.com.

Dia menambahkan, pengesahan RUU Kamnas sama saja menghidupkan kembali Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) seperti era masa lalu, di mana satu kekuatan politik bisa menyedot kewenangan dari institusi lain. Kekuatan tersebut diyakini dapat menggerakkan kewenangan dari situasi dan kondisi politik tertentu.

Menurutnya, RUU Kamnas bisa mendestruksi UU lain yang berkaitan dengan perlindungan manusia, seperti UU kesehatan, bencana lingkungan dan sebagainya.

KKMS yang mendukung sikap penolakan Komnas HAM terhadap RUU Kamnas terdiri dari aktivis HAM, pemberantasan korupsi, pejuang demokrasi, di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Elsam, The Ridep Institute, Human Right Working Group (HRWG), Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS), AJI Indonesia, Lesperssi, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, dan Setara Institute.

Direktur Program Imparsial, Al Araf menegaskan, RUU Kamnas merupakan ancaman kebebasan banyak pihak, khssusnya sipil sehingga membahayakan eksistensi demokrasi yang saat ini berjalan baik.

Jika terus dibahas, RUU Kamnas kata Al Araf dikhawatirkan akan mengancam kebebasan berekspresi yang saat ini sudah terbangun. Sebagai contoh, ia menggambarkan orang yang mengadukan pelanggaran HAM atau mengkritik kebijakan negara, bisa dianggap sebagai ancaman sehingga harus ditindak tegas.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, pandangan DPR terhadap draf RUU Kamnas terbaru diserahkan pemerintah 16 Oktober 2012 masih memuat enam pasal krusial, yakni Pasal 14 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (4), Pasal 22 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 32 Ayat (2).

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Paus menyerukan doa bagi orang Kristen yang eksodus dari Mosul
  2. Pengadilan Tinggi bela orang Kristen terkait CD yang menggunakan kata "Allah"
  3. Mengenal agama Baha'i yang sedang dikaji pemerintah Indonesia
  4. Paus Fransiskus akan makan siang bersama dengan 20 orang muda Katolik Asia
  5. Jokowi menangi Pilpres 2014
  6. Jokowi-JK diingatkan soal kelompok a-nasional
  7. Berpolitik tanpa bermusuhan: Natsir dan IJ Kasimo
  8. Tokoh lintas agama ajak seluruh elemen bangsa untuk menerima hasil Pilpres
  9. Kelompok masyarakat sipil dukung penetapan Pilpres oleh KPU
  10. Komunitas Sant’Egidio adakan buka puasa dengan warga Muslim yang kurang mampu
  1. Renungan hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  2. Wanita Sudan yang nyaris dieksekusi karena pindah agama bertemu Paus Fransiskus
  3. Paus Fransiskus akan makan siang bersama dengan 20 orang muda Katolik Asia
  4. Komunitas Sant’Egidio refleksikan pelayanan mereka bersama uskup, imam dan suster
  5. ISIS mengejar orang Kristen yang melarikan diri dari Mosul
  6. Jokowi-JK diingatkan soal kelompok a-nasional
  7. Mengenal agama Baha’i yang sedang dikaji pemerintah Indonesia
  8. Presiden Baru dan Krisis Lingkungan
  9. Presiden terpilih didesak agar tetap pegang janji terkait HAM
  10. Kelompok masyarakat sipil dukung penetapan Pilpres oleh KPU
  1. How can the state prohibits the use of Allah word, whereas the word is universal...
    Said y3 on 2014-07-14 14:51:00
  2. Good news. I have been in South Korea and several time attended Misa in Myongdon...
    Said y3 on 2014-07-14 14:40:00
  3. Tks Romo Uskup tercinta...
    Said Y3 on 2014-07-10 07:31:00
  4. very cool monsinyur...
    Said Y3 on 2014-07-10 07:23:00
  5. Aku ingin komentar namun diluar topik yang seenarnya. Namun ini menggangu pikira...
    Said Yohannes on 2014-07-08 17:53:00
  6. Kira2 FPI dan Kader PDIP garang yang mana ya.....kalo FPI yg diswiping tempat2 m...
    Said Wanto on 2014-07-05 18:19:00
  7. Amin...
    Said Cahya Nugroho on 2014-07-03 16:35:00
  8. Ini versi yang lebih lengkap dari pada yang sudah-sudah saya baca di media OL la...
    Said Dwi Prass on 2014-07-02 19:46:00
  9. sistem pemimpin dunia ini sudah akan berakhir. maka semua yg terjadi memang har...
    Said jojo on 2014-06-30 15:08:00
  10. Good article...
    Said yebambang on 2014-06-27 05:05:00
UCAN India Books Online