Komnas HAM tetap tolak RUU Kamnas

16/01/2013

Komnas HAM tetap tolak RUU Kamnas thumbnail

Ilustrasi

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memiliki wewenang kuat menyampaikan pandangan kepada DPR memastikan komitmen menjadi garda terdepan atas penolakan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah mengungkapkan, hingga kini Komnas HAM menolak pembahasan RUU Kamnas, hingga ada pengkajian lanjut.

Menurutnya, jika RUU Kamnas disahkan menjadi UU, dapat mengintervensi kewenangan UU yang lain, termasuk UU TNI, UU Polri maupun UU Pertahanan maupun lainnya. RUU Kamnas juga dipandangnya berpotensi mengakumulasi semua kekuatan yang berada di dalamnya sehingga mendapatkan wewenang luar biasa dalam kondisi politik tertentu.

“UU ini berpotensi menyabotase kewenangan,” kata Otto kepada gabungan lembaga swadaya masyarakat, Koalisi Keselamatan Masyarakat Sipil (KKMS) di Jakarta, Senin (14/1), seperti dilansir sinarharapan.com.

Dia menambahkan, pengesahan RUU Kamnas sama saja menghidupkan kembali Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) seperti era masa lalu, di mana satu kekuatan politik bisa menyedot kewenangan dari institusi lain. Kekuatan tersebut diyakini dapat menggerakkan kewenangan dari situasi dan kondisi politik tertentu.

Menurutnya, RUU Kamnas bisa mendestruksi UU lain yang berkaitan dengan perlindungan manusia, seperti UU kesehatan, bencana lingkungan dan sebagainya.

KKMS yang mendukung sikap penolakan Komnas HAM terhadap RUU Kamnas terdiri dari aktivis HAM, pemberantasan korupsi, pejuang demokrasi, di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Elsam, The Ridep Institute, Human Right Working Group (HRWG), Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS), AJI Indonesia, Lesperssi, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, dan Setara Institute.

Direktur Program Imparsial, Al Araf menegaskan, RUU Kamnas merupakan ancaman kebebasan banyak pihak, khssusnya sipil sehingga membahayakan eksistensi demokrasi yang saat ini berjalan baik.

Jika terus dibahas, RUU Kamnas kata Al Araf dikhawatirkan akan mengancam kebebasan berekspresi yang saat ini sudah terbangun. Sebagai contoh, ia menggambarkan orang yang mengadukan pelanggaran HAM atau mengkritik kebijakan negara, bisa dianggap sebagai ancaman sehingga harus ditindak tegas.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, pandangan DPR terhadap draf RUU Kamnas terbaru diserahkan pemerintah 16 Oktober 2012 masih memuat enam pasal krusial, yakni Pasal 14 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (4), Pasal 22 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 32 Ayat (2).

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pro dan kontra seputar rencana pembangunan patung Yesus di Papua
  2. Vatikan desak pemerintah global melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan
  3. Otoritas Cina menggerebek Misa komunitas bawah tanah
  4. Gereja Indonesia dan aktivis mencari cara melindungi anak dari pornografi
  5. Misionaris Filipina menjadi pemimpin Konferensi Yesuit Asia Pasifik
  6. Pemimpin Partai Kristen Pakistan tidak diijinkan berobat dalam tahanan
  7. Kardinal Bo minta tokoh agama Myanmar aktif berdialog
  8. Survei: Umat Katolik di Hong Kong tidak paham tugas diakon
  9. Kehadiran umat di gereja Filipina cendrung menurun
  10. Orang Kristen menjadi kelompok teraniaya paling banyak di dunia
  1. Kira kira Yesus akan bilang apa?...
    Said Jenny Marisa on 2017-04-28 20:01:14
  2. Riset Wahid Foundation dan Kemenag Mei 2016 dan riset terpisah oleh Forum Keruku...
    Said fred on 2017-04-27 09:10:22
  3. Setuju Grace. Patut disayangkan dana sebesar itu "hanya" untuk membangun sesuatu...
    Said fred on 2017-04-27 08:34:15
  4. Admin, nggak salah tu orang kristen paling teraniaya. orang islam kali yg paling...
    Said Yesi on 2017-04-27 08:15:21
  5. Secara pribadi....sebaiknya bagi calon pemimpin jangan didukung oleh ormas agama...
    Said Ansel on 2017-04-26 14:41:04
  6. Terlalu bombastis dananya, lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Bisa jadi mala...
    Said Setyo on 2017-04-26 11:54:30
  7. Menurut saya, idenya sih boleh boleh saja tapi agak berlebihan. Duit sebanyak i...
    Said Grace on 2017-04-25 15:08:34
  8. Wajar saja kalau timbul kekhawatiran di kalangan minoritas karena kelompok radik...
    Said Aan Monterado on 2017-04-21 12:14:35
  9. Salut tuk kerja keras tim, tapi kritik utk peran pastor/suster, tetep aja yg kat...
    Said andreas jacob on 2017-04-17 14:16:16
  10. Menurut saya jika kita melihat dengan kondisi bangsa saat ini lebih bagus waktu ...
    Said Nick on 2017-04-15 10:04:04
UCAN India Books Online