Sistem politik Indonesia “banci”

Sistem politik Indonesia yang berlaku sekarang “banci”, karena tidak sepenuhnya presidensial dan bukan pula parlementer, kata mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafi`i Ma`arif.

“Sistem politik `banci` itu pasti menjadi rintangan inheren terbesar bagi demokrasi untuk berfungsi secara sehat dan kuat,” katanya pada dialog kepemimpinan bertema Kontribusi Universitas Islam Indonesia (UII) dalam Menyiapkan Pemimpin Bangsa, di Yogyakarta, Senin, seperti dilansir antara.

Menurutnya, dualisme semacam itu harus diakhiri dengan menawarkan sebuah teori radikal berdasarkan kajian yang mendalam tentang Pancasila dan UUD 1945.

Namun, katanya, betapa pun lemahnya sistem politik Indonesia, jika bangsa ini memiliki kepemimpinan nasional yang kuat dan visioner, kelemahan dalam masa transisional antara 2014 hingga 2019 masih bisa diatasi sampai batas tertentu.

“Sampai `jenis kelamin` demokrasi Indonesia menjadi terang benderang, yakni sepenuhnya presidensial. Dengan kata lain, masa antara 2014 hingga 2019 menjadi sangat kritikal dan menentukan bagi hari depan demokrasi Indonesia,” katanya.

Berbicara di forum yang sama, Rektor UII Edy Suandi Hamid mengatakan dengan semakin dekatnya pergantian kepemimpinan nasional, perguruan tinggi dan kaum cendekia seharusnya ikut bertanggung jawab memberikan pendidikan politik pada masyarakat agar tidak salah memilih calon pemimpin.

“Dengan tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang masih relatif rendah dan formalistik, para `opinion leader` dan kalangan cendekiawan bertanggung jawab membentuk opini publik untuk menaikkan akseptabilitas dan elektabilitas,” katanya.

Menurutnya, tanggung jawab cendekiawan itu penting karena figus pemimpin yang amanah pasti tidak akan menaikkan akseptabilitas dan elektabilitasnya dengan cara-cara instan dengan memunculkan citra sendiri sebagai manusia super.

“Pencitraan itu dilakukan melalui kampanye dan iklan yang bombastis yang didukung oleh pendana yang saat kemenangan akan menuntut balik atas dana yang telah dikeluarkan,” katanya.

Oleh karena itu, semua yang memiliki akses ke publik pemilih seyogianya memberikan pendidikan politik dengan menjual tokoh berkarakter dan punya rekam jejak baik untuk “dipasarkan” dalam rangka menaikkan akseptabilitas dan elektabilitasnya.

“Hal itu penting agar kondisi `status quo` dalam menajemen pemerintahan itu bisa berubah dengan memunculkan pemimpin nasional yang baru, yang bisa memperbaiki bangsa ini,” katanya.

Foto: mediaindonesia.com