MA kabulkan permohonan pemakzulan bupati yang nikah siri

25/01/2013

MA kabulkan permohonan pemakzulan bupati yang nikah siri thumbnail

 

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan usulan DPRD Garut Jawa Barat untuk memakzulkan Bupati Aceng Fikri yang dinilai melanggar hukum dan etika karena menikahi seorang perempuan di bawah umur.

Fikri menikahi Fanny Oktora, 18, namun ia menceraikannya 4 hari kemudian lewat SMS karena alasan Oktora tidak perawan lagi. Perkawinan ini pun tidak tercatat dalam buku perkawinan dan tidak mendapat izin tertulis dari isteri pertamanya. Keluarga Oktora kemudian melaporkan hal ini kepada DPRD Garut yang merespons dengan mengajukan surat permohonan pemakzulan pada 21 Desember lalu.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengatakan, keputusan permohonan DPRD Garut memiliki landasan hukum, karena itu MA mengabulkan permohonan tersebut. Namun, ia menjelaskan, MA hanya mengadili permohonan dari sudut yuridis, sedangkan pelaksanaan keputusan ini diserahkan kepada DPRD yang nanti mengajukan permohonan pemakzulan kepada presiden.

Perkawinan Aceng, menurut MA, melanggar UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang mengatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat f yang menyebutkan, “menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai, pemakzulan ini patut diapresiasi karena yang dilakukan Aceng “bukan hanya tindakannya yang terang-terangan melecehkan perempuan tetapi sekaligus memperlihatkan kebangkrutan moral pejabat publik”.

“Secara etis dan wilayah moral sosial pun, sungguh merupakan penghinaan terhadap rakyat, secara terang-terangan mempertontonkan sebuah arogansi kekuasaan yang mandul empati terhadap rakyat”, katanya.

Ia menjelaskan, kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Garut yang tercatat sebagai salah satu daerah tertinggal tentu menyedihkan bila dibandingankan dengan apa yang dilakukan Aceng.

“Ketika rakyat ada dalam kemiskinan dan berjibaku dalam kehidupan yang sangat sulit, tentu sebuah penghinaan terhadap rakyat dengan mengumbar hasrat syahwat bahkan secara terbuka dan terang-terangan di depan publik”, jelasnya.

Sementara itu, Yuniyanti Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan, menilai pemakzulan Aceng merupakan sebuah langkah maju dalam proses perlindungan dan penghargaan terhadap perempuan di Indonesia.

“Komnas Perempuan terus mengawal pakta integritas agar proses seleksi pejabat publik harus dipastikan punya persepketif dan komitmen pada keadilan gender khususnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan”, katanya.

Ia menambahkan, Komnas Perempuan akan bersama-sama semua pihak mendorong lahirnya RUU Anti kekerasan seksual.

Pengacara Aceng, Eggy Sudjana mempertanyakan proses pemberhentian yang dianggapnya cacat hukum karena lebih dikarenakan faktor tekanan publik.

Ryan Dagur, Jakarta




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Surat Dari Roma: Pemecatan prefek Kongregasi Ajaran Iman
  2. Aktivis kecam Jokowi terkait perintah menembak penyelundup norkoba
  3. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  4. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  5. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  6. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  7. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  8. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  9. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  10. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  1. Sebagai awam Katolik saya sangat prihati dengan kemelut yang tengah terjadi di ...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-07-26 07:00:27
  2. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  3. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  4. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  5. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  6. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  7. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  8. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
  9. Segera laksanakan audit keuangan Gereja dan KUB....
    Said Rey on 2017-07-22 13:47:36
  10. Audit Keuangan Hirarki Gereja Katolik Perlu dan wajib. Syaratnya hanya perlu goo...
    Said AB Raturangga on 2017-07-22 11:07:47
UCAN India Books Online