UCAN Indonesia Catholic Church News

MA kabulkan permohonan pemakzulan bupati yang nikah siri

25/01/2013

MA kabulkan permohonan pemakzulan bupati yang nikah siri thumbnail

 

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan usulan DPRD Garut Jawa Barat untuk memakzulkan Bupati Aceng Fikri yang dinilai melanggar hukum dan etika karena menikahi seorang perempuan di bawah umur.

Fikri menikahi Fanny Oktora, 18, namun ia menceraikannya 4 hari kemudian lewat SMS karena alasan Oktora tidak perawan lagi. Perkawinan ini pun tidak tercatat dalam buku perkawinan dan tidak mendapat izin tertulis dari isteri pertamanya. Keluarga Oktora kemudian melaporkan hal ini kepada DPRD Garut yang merespons dengan mengajukan surat permohonan pemakzulan pada 21 Desember lalu.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengatakan, keputusan permohonan DPRD Garut memiliki landasan hukum, karena itu MA mengabulkan permohonan tersebut. Namun, ia menjelaskan, MA hanya mengadili permohonan dari sudut yuridis, sedangkan pelaksanaan keputusan ini diserahkan kepada DPRD yang nanti mengajukan permohonan pemakzulan kepada presiden.

Perkawinan Aceng, menurut MA, melanggar UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang mengatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat f yang menyebutkan, “menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai, pemakzulan ini patut diapresiasi karena yang dilakukan Aceng “bukan hanya tindakannya yang terang-terangan melecehkan perempuan tetapi sekaligus memperlihatkan kebangkrutan moral pejabat publik”.

“Secara etis dan wilayah moral sosial pun, sungguh merupakan penghinaan terhadap rakyat, secara terang-terangan mempertontonkan sebuah arogansi kekuasaan yang mandul empati terhadap rakyat”, katanya.

Ia menjelaskan, kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Garut yang tercatat sebagai salah satu daerah tertinggal tentu menyedihkan bila dibandingankan dengan apa yang dilakukan Aceng.

“Ketika rakyat ada dalam kemiskinan dan berjibaku dalam kehidupan yang sangat sulit, tentu sebuah penghinaan terhadap rakyat dengan mengumbar hasrat syahwat bahkan secara terbuka dan terang-terangan di depan publik”, jelasnya.

Sementara itu, Yuniyanti Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan, menilai pemakzulan Aceng merupakan sebuah langkah maju dalam proses perlindungan dan penghargaan terhadap perempuan di Indonesia.

“Komnas Perempuan terus mengawal pakta integritas agar proses seleksi pejabat publik harus dipastikan punya persepketif dan komitmen pada keadilan gender khususnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan”, katanya.

Ia menambahkan, Komnas Perempuan akan bersama-sama semua pihak mendorong lahirnya RUU Anti kekerasan seksual.

Pengacara Aceng, Eggy Sudjana mempertanyakan proses pemberhentian yang dianggapnya cacat hukum karena lebih dikarenakan faktor tekanan publik.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  2. Uskup, imam di Tiongkok bersatu menentang pembongkaran salib
  3. Selama liburan Paus Fransiskus pilih bersantai di kediamannya
  4. Gereja Katolik harus 'semakin berani bersuara' soal perubahan iklim: KWI
  5. Ensiklik Laudato Si' mulai diterapkan di keuskupan India
  6. BNN dan KWI jalin kerjasama penanggulangan narkoba
  7. Said Agil: Prinsip NU adalah melindungi hak minoritas
  8. Izin rehab gedung Gereja Alkitab Indonesia dibekukan
  9. Pemimpin Gereja sambut baik pembebasan pria Kristen terkait penghujatan
  10. Paroki harus manfaatkan FKUB
  1. Di Banglades, warga pesisir menjadi korban akibat perubahan iklim
  2. Kehidupan berbahaya di perbatasan Banglades-India
  3. Puluhan orang tewas di seluruh Asia Selatan akibat banjir
  4. Masyarakat adat di Banglades tuntut pengakuan atas hak-hak mereka
  5. Aktivis dari 28 negara bahas dampak kerusakan akibat pertambangan
  6. Kasimo layak mendapat gelar Pahlawan Nasional
  7. Pemuda Katolik imbau publik tidak pilih petahana yang gagal layani rakyat
  8. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  9. Kapolri minta Kapolda Papua yang baru dekati pastor dan pendeta
  10. Ensiklik Laudato Si’ mulai diterapkan di keuskupan India
  1. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  2. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  3. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  4. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  5. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  6. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  7. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  8. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  9. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  10. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
UCAN India Books Online