Para tapol harus berjuang akibat kesulitan mendapatkan pekerjaan

28/01/2013

Para tapol harus berjuang akibat kesulitan mendapatkan pekerjaan thumbnail

 

Ko Talky menghabiskan lima tahun di balik jeruji besi di bawah mantan junta militer negara itu. Tapi, ketika dia dibebaskan tahun 2010, ia masih menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan.

“Tidak seorang pun yang ingin memberikan saya pekerjaan … Saya adalah mantan pembangkang politik,” kata Ko Talky.

Dia adalah salah satu dari 1.000 tahanan politik (tapol) yang dibebaskan oleh pemerintah Myanmar sejak tahun 2010, demikian Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP) yang berbasis di Thailand.

Pemerintah sipil yang baru telah memulai serangkaian reformasi politik dan ekonomi, namun bagi para mantan tapol, membangun kembali kehidupan mereka mengalami kesulitan.

Ko Talky akhirnya menemukan pekerjaan sebagai sopir taksi setelah membayar deposit sebesar US $ 500 kepada pemilik taksi.

“Saya mendapatkan 5.000 kyats [US$ 5] per hari, dan saya harus mendukung orang tua saya dan saudara saya,” kata Ko Talky. “Ini tidak cukup, tapi saya tetap menjalankan pekerjaan ini.”

Bersama dengan dua mantan tapol lainnya, Ko Talky membentuk kelompok taksi Kecapi Emas pada Februari 2012. Dikenal beberapa wisatawan yang datang melalui Yangon, kelompok ini juga bekerja membantu para pembangkang lain menemukan pekerjaan sebagai sopir taksi.

Bo Kyi, sekretaris gabungan AAPP, mengatakan para mantan tapol merasa sangat sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat.

“Keluarga Anda tidak kaya, mereka sangat miskin dan mereka tidak dapat mendukung Anda secara teratur. Ini benar-benar sulit,” kata Bo Kyi kepada Kare News baru-baru ini.

Mereka tidak dapat menemukan pekerjaan atau melanjutkan studi mereka. Banyak dari mereka ditolak membuat paspor dan dilarang bepergian ke luar negeri.

Bantuan untuk Asosiasi Tahanan Politik yang berbasis di Yangon menyediakan komputer dan pelatihan mengemudi bagi tapol yang dibebaskan karena mereka tidak bisa bekerja di kantor-kantor pemerintah. Tapi, juga menemukan pekerjaan di perusahaan-perusahaan komersial tidak mudah.

“Ketika saya melamar pekerjaan, saya ditolak, karena keberadaan saya mungkin mencemarkan reputasi perusahaan,” kata seorang tahanan politik, Nyo Tun.

Ia mengatakan ia dipenjara dari tahun 1989-1997. Pemerintah setempat terus mengawasi dirinya bahkan setelah ia dibebaskan, sesekali menahan dan melakukan interogasi terhadap dirinya.

Beberapa organisasi membantu para tapol menargetkan pada masalah kesehatan. Ratusan mantan tapol terus menderita secara fisik bahkan setelah dibebaskan, demikian News AlertNet.

Win Tin, anggota senior partai oposisi utama, Liga Nasional untuk Demokrasi, mengatakan ia mulai yayasannya sendiri Win Tin dengan sumbangan pribadi US$ 19.000 untuk biaya medis bagi para mantan tahanan yang paling membutuhkan.

“Pemerintah harus bertanggungjawab terhadap para tapol yang telah dibebaskan karena mereka bekerja untuk negara dan ditempatkan di balik jeruji besi,” kata Win Tin.

Min Set mengkontribusi laporan ini dari Yangon.

Sumber: Jobs prove elusive, even as country struggles to leave its past behind

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. PM Singapura ingatkan ancaman kelompok ekstrimis
  2. Warga Timor-Leste inginkan koalisi pemerintahan yang pro-rakyat
  3. Kardinal Zen kritik pengadilan yang mendiskualifikasi anggota parlemen
  4. Pendukung Mgr Hubertus Leteng meminta umat membela uskup
  5. Paus sumbang €25.000 untuk membantu warga di Afrika Timur
  6. Setelah kelompok teroris, ini target serangan Duterte berikutnya
  7. India memberikan pelatihan bagi jutaan PRT
  8. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  9. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  10. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  1. Syalom, semua saudara. Tolong baca baik-baik, Pal Alex Marwata tidak mengatakan ...
    Said Aurel on 2017-07-24 16:04:09
  2. KPK ingin audit Gereja ? Gak salah, ada udang dibalik batu, ada unsur politik bs...
    Said Bonbon on 2017-07-23 21:19:37
  3. KPK tentunya tak berwenang mengaudit keuangan lembaga agama seperti gereja karen...
    Said Willy Nggadas on 2017-07-23 16:22:59
  4. Apapun undang-undangnya, soal perbuatan baik dalam hal ini gereja bebas korupsi...
    Said Alexander on 2017-07-23 07:02:14
  5. Good morning...
    Said Bienvenhu on 2017-07-23 05:19:23
  6. Pandangan yg rasional bila keterbukaan itu di mulai dari Gereja Katolik seperti ...
    Said Matias on 2017-07-22 21:51:12
  7. Sudah saatnya gereja accountable. https://www.naulinovation.com:8443/onebody/...
    Said Leonard on 2017-07-22 17:15:48
  8. Segera laksanakan audit keuangan Gereja dan KUB....
    Said Rey on 2017-07-22 13:47:36
  9. Audit Keuangan Hirarki Gereja Katolik Perlu dan wajib. Syaratnya hanya perlu goo...
    Said AB Raturangga on 2017-07-22 11:07:47
  10. Menurut saya, audit itu perlu .. tetapi dilakukan oleh divisi dari Keuskupan ata...
    Said Tony on 2017-07-22 06:56:49
UCAN India Books Online