UCAN Indonesia Catholic Church News

Pemerintah menerbitkan Inpres tentang penanganan konflik sosial

29/01/2013

Pemerintah menerbitkan Inpres tentang penanganan konflik sosial thumbnail

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/2013 tentang penanganan konflik sosial untuk merespon konflik di sejumlah daerah dan mencuatnya kritikan bahwa pemerintah melakukan pembiaran.

Yudhoyono mengakui, tahun 2012 lalu masih terjadi konflik komunal, termasuk aksi terorisme,  sehingga, menurutnya, selama tahun 2013 dan 2014, tugas menjalankan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prioritas utama, apalagi menjelang Pemilu tahun 2014.

“Sudah beberapa kali saya mengeluarkan instruksi dan arahan kepada para pejabat terkait untuk sungguh-sungguh menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian aksi-aksi kekerasan dan gangguan keamanan ini masih terus terjadi,” kata Yudhoyono di hadapan para pejabat negara di Jakarta Convention Centre, Senin (28/1).

Ia menjelaskan, dengan terbitnya Inpres tersebut, Polri akan dibantu oleh TNI dan kepala daerah memelihara situasi keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing.

“Tidak boleh lagi ada keragu-raguan dalam bertindak. Tidak boleh lagi ada keterlambatan, tidak boleh lagi tidak bisa mencegah apa yang seharusnya bisa dicegah, dan tidak boleh lagi menghentikan konflik komunal dengan tidak tuntas. Jangan simpan bom waktu. Harus tuntas,” jelasnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto pun menjelaskan, “Substansi Inpres ini meningkatkan efektifitas penanganan dalam penanganan konflik sesuai fungsi dan tugas masing-masing berdasarkan undang-undang yang berlaku.”

Ia mengaku sudah memberikan arahan kepada gubernur, bupati, dan walikota agar mengetahui peta-peta konflik di daerah masing-masing. Dengan demikian, penanganan konflik itu bisa diatasi atau bahkan bisa dicegah sebelum meluas.

Namun, Inpres ini mendapat kritikan dari anggota DPR dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).

Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum, HAM dan kemanan mengaku kuatir, Inpres ini akan berdampak pada penggunaan kekerasan secara berlebihan yang berujung pada pelanggaran HAM yang meluas, seperti yang terjadi pada masa orde baru di bawah pimpinan Soeharto.

Ia juga merujuk pada kasus Timor Timur, dimana negara menggunakan pendekatan keamanan berlebihan dan akhirnya mengundang intervensi asing.

“Bukan tidak mungkin, bila Inpres ini diterapkan dalam penanganan konflik di daerah lain, seperti Papua, pendekatan keamanan yang berlebihan akan terjadi dan asing pun masuk. Artinya, Inpres ini kontraproduktif bagi keutuhan negara”, kata Sundari kepada ucanews.com, Selasa (29/1)

Sementara itu, Haris Azhar, Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan, Inpres ini menegaskan pendekatan negara terhadap konflik condong ke model penanganan keamanan belaka, tapi tidak melihat akar persoalan.

Padahal, menurutnya, berdasarkan data KontraS di mana sepanjang tahun 2012 terjadi 32 konflik yang menyebabkan 28 orang tewas dan lebih dari 200 orang luka-luka dipicu oleh sengketa lahan, ketidakpuasan warga atas praktik penegakan hukum, peristiwa kriminal, beredarnya pesan provokatif, dan dendam karena konflik lama.

“Jadi kasus-kasus seperti itu tidak bisa dijawab dengan menurunkan jumlah pasukan bersenjata berskala besar. Pemerintah harus mencari akar persoalan, bukan memberikan restriksi lewat aturan keamanan.

Menurut Haris, pendekatan keamanan adalah bentuk penyederhanaan persoalan. “Pemerintah mengabaikan alasan mengapa konflik itu terjadi”, tegasnya.

Ryan Dagur, Jakarta

  • Bernardus Wato Ole

    Biasanya konflik itu terjadi pertama-tama karena kesenjangan ekonomi dan sosial kemudian memuncak pada hal-hal yang bernuansa SARA. Tugas pemerintah pertama-tama mensejahterakan hidup masyarakat secara adil dan merata.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  2. Uskup, imam di Tiongkok bersatu menentang pembongkaran salib
  3. Ensiklik Laudato Si' mulai diterapkan di keuskupan India
  4. BNN dan KWI jalin kerjasama penanggulangan narkoba
  5. Said Agil: Prinsip NU adalah melindungi hak minoritas
  6. Pemimpin Gereja sambut baik pembebasan pria Kristen terkait penghujatan
  7. Paroki harus manfaatkan FKUB
  8. Pameran St. Yohanes Paulus pererat hubungan Katolik-Yahudi
  9. Kasimo layak mendapat gelar Pahlawan Nasional
  10. Ziarah tahunan contoh kerukunan antaragama
  1. Paus Fransiskus: Jangan takut mengaku dosa
  2. Protes pembongkaran salib di Tiongkok mendapatkan banyak dukungan
  3. Dua tahun setelah Topan Haiyan, pengungsi tetap berada dalam ‘kondisi memprihatinkan’
  4. Jangan ada peristiwa Tolikara jilid II
  5. Amendemen UUD 45 perlu dikaji lagi
  6. Di Banglades, warga pesisir menjadi korban akibat perubahan iklim
  7. Kehidupan berbahaya di perbatasan Banglades-India
  8. Puluhan orang tewas di seluruh Asia Selatan akibat banjir
  9. Masyarakat adat di Banglades tuntut pengakuan atas hak-hak mereka
  10. Aktivis dari 28 negara bahas dampak kerusakan akibat pertambangan
  1. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  2. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  3. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  4. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  5. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  6. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  7. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  8. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  9. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  10. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
UCAN India Books Online