UCAN Indonesia Catholic Church News
SEASON

Pemerintah menerbitkan Inpres tentang penanganan konflik sosial

29/01/2013

Pemerintah menerbitkan Inpres tentang penanganan konflik sosial thumbnail

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/2013 tentang penanganan konflik sosial untuk merespon konflik di sejumlah daerah dan mencuatnya kritikan bahwa pemerintah melakukan pembiaran.

Yudhoyono mengakui, tahun 2012 lalu masih terjadi konflik komunal, termasuk aksi terorisme,  sehingga, menurutnya, selama tahun 2013 dan 2014, tugas menjalankan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prioritas utama, apalagi menjelang Pemilu tahun 2014.

“Sudah beberapa kali saya mengeluarkan instruksi dan arahan kepada para pejabat terkait untuk sungguh-sungguh menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian aksi-aksi kekerasan dan gangguan keamanan ini masih terus terjadi,” kata Yudhoyono di hadapan para pejabat negara di Jakarta Convention Centre, Senin (28/1).

Ia menjelaskan, dengan terbitnya Inpres tersebut, Polri akan dibantu oleh TNI dan kepala daerah memelihara situasi keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing.

“Tidak boleh lagi ada keragu-raguan dalam bertindak. Tidak boleh lagi ada keterlambatan, tidak boleh lagi tidak bisa mencegah apa yang seharusnya bisa dicegah, dan tidak boleh lagi menghentikan konflik komunal dengan tidak tuntas. Jangan simpan bom waktu. Harus tuntas,” jelasnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto pun menjelaskan, “Substansi Inpres ini meningkatkan efektifitas penanganan dalam penanganan konflik sesuai fungsi dan tugas masing-masing berdasarkan undang-undang yang berlaku.”

Ia mengaku sudah memberikan arahan kepada gubernur, bupati, dan walikota agar mengetahui peta-peta konflik di daerah masing-masing. Dengan demikian, penanganan konflik itu bisa diatasi atau bahkan bisa dicegah sebelum meluas.

Namun, Inpres ini mendapat kritikan dari anggota DPR dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).

Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum, HAM dan kemanan mengaku kuatir, Inpres ini akan berdampak pada penggunaan kekerasan secara berlebihan yang berujung pada pelanggaran HAM yang meluas, seperti yang terjadi pada masa orde baru di bawah pimpinan Soeharto.

Ia juga merujuk pada kasus Timor Timur, dimana negara menggunakan pendekatan keamanan berlebihan dan akhirnya mengundang intervensi asing.

“Bukan tidak mungkin, bila Inpres ini diterapkan dalam penanganan konflik di daerah lain, seperti Papua, pendekatan keamanan yang berlebihan akan terjadi dan asing pun masuk. Artinya, Inpres ini kontraproduktif bagi keutuhan negara”, kata Sundari kepada ucanews.com, Selasa (29/1)

Sementara itu, Haris Azhar, Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan, Inpres ini menegaskan pendekatan negara terhadap konflik condong ke model penanganan keamanan belaka, tapi tidak melihat akar persoalan.

Padahal, menurutnya, berdasarkan data KontraS di mana sepanjang tahun 2012 terjadi 32 konflik yang menyebabkan 28 orang tewas dan lebih dari 200 orang luka-luka dipicu oleh sengketa lahan, ketidakpuasan warga atas praktik penegakan hukum, peristiwa kriminal, beredarnya pesan provokatif, dan dendam karena konflik lama.

“Jadi kasus-kasus seperti itu tidak bisa dijawab dengan menurunkan jumlah pasukan bersenjata berskala besar. Pemerintah harus mencari akar persoalan, bukan memberikan restriksi lewat aturan keamanan.

Menurut Haris, pendekatan keamanan adalah bentuk penyederhanaan persoalan. “Pemerintah mengabaikan alasan mengapa konflik itu terjadi”, tegasnya.

Ryan Dagur, Jakarta

One Comment on "Pemerintah menerbitkan Inpres tentang penanganan konflik sosial"

  1. Bernardus Wato Ole on Wed, 30th Jan 2013 5:57 am 

    Biasanya konflik itu terjadi pertama-tama karena kesenjangan ekonomi dan sosial kemudian memuncak pada hal-hal yang bernuansa SARA. Tugas pemerintah pertama-tama mensejahterakan hidup masyarakat secara adil dan merata.




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Romo Carolus masuk ke Nusakambangan jelang eksekusi mati
  2. Kardinal Tagle berikan ‘hadiah’ untuk OMK yang menghadiri WYD
  3. Lilin seorang suster untuk Merry Utami yang akan dieksekusi mati
  4. Kelompok Gereja berkampanye menentang eksekusi
  5. Karitas India bertemu membahas tantangan pendanaan
  6. Para delegasi OMK untuk WYD didesak berbagi iman dan cinta
  7. 14 terpidana mati akan dieksekusi pekan ini
  8. Mahasiswa Papua minta perlindungan
  9. Hukuman mati dalam pandangan Gereja Katolik
  10. Era tak beriman
  1. Lebih sedikit hukuman mati lebih baik,...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-29 10:33:31
  2. Susah untuk diungkapkan. Ini nampaknya noda satu satunya(?)di pemerintahan Jokow...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-28 21:28:59
  3. Semoga berhasil ditiadakan.....
    Said Jenny Marisa on 2016-07-26 19:50:21
  4. Pengawasan dana desa?? Bukannya itu urusan pemerintah?...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-26 17:08:38
  5. Jangan kareta kesalahan satu orang, ratusan orang dikorbankan. Kalau memang yang...
    Said brian on 2016-07-25 11:16:27
  6. Hanya Mao Ze Dong yang mereka idolakan... tidak ada yang lebih baik... Buat kita...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-15 10:18:37
  7. Motornya jenis matic, pengendaranya jenis apa ya?...
    Said Jenny Marisa on 2016-07-08 09:37:42
  8. Upaya menjalin persahabatan tentu baik dan yang mengacaukannya, salah. Namun, a...
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 10:44:28
  9. Romo Magnis mengatakan terus terang, yang mungkin tidak enak didengar....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-21 08:07:15
  10. Ini baru bisa mengatakan selamat berbuka puasa, karena tidak ada yang mengusik.....
    Said Jenny Marisa on 2016-06-15 12:22:52
UCAN India Books Online