UCAN Indonesia Catholic Church News
Happy Easter to all

Pemerintah menerbitkan Inpres tentang penanganan konflik sosial

29/01/2013

Pemerintah menerbitkan Inpres tentang penanganan konflik sosial thumbnail

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/2013 tentang penanganan konflik sosial untuk merespon konflik di sejumlah daerah dan mencuatnya kritikan bahwa pemerintah melakukan pembiaran.

Yudhoyono mengakui, tahun 2012 lalu masih terjadi konflik komunal, termasuk aksi terorisme,  sehingga, menurutnya, selama tahun 2013 dan 2014, tugas menjalankan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prioritas utama, apalagi menjelang Pemilu tahun 2014.

“Sudah beberapa kali saya mengeluarkan instruksi dan arahan kepada para pejabat terkait untuk sungguh-sungguh menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian aksi-aksi kekerasan dan gangguan keamanan ini masih terus terjadi,” kata Yudhoyono di hadapan para pejabat negara di Jakarta Convention Centre, Senin (28/1).

Ia menjelaskan, dengan terbitnya Inpres tersebut, Polri akan dibantu oleh TNI dan kepala daerah memelihara situasi keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing.

“Tidak boleh lagi ada keragu-raguan dalam bertindak. Tidak boleh lagi ada keterlambatan, tidak boleh lagi tidak bisa mencegah apa yang seharusnya bisa dicegah, dan tidak boleh lagi menghentikan konflik komunal dengan tidak tuntas. Jangan simpan bom waktu. Harus tuntas,” jelasnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto pun menjelaskan, “Substansi Inpres ini meningkatkan efektifitas penanganan dalam penanganan konflik sesuai fungsi dan tugas masing-masing berdasarkan undang-undang yang berlaku.”

Ia mengaku sudah memberikan arahan kepada gubernur, bupati, dan walikota agar mengetahui peta-peta konflik di daerah masing-masing. Dengan demikian, penanganan konflik itu bisa diatasi atau bahkan bisa dicegah sebelum meluas.

Namun, Inpres ini mendapat kritikan dari anggota DPR dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).

Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum, HAM dan kemanan mengaku kuatir, Inpres ini akan berdampak pada penggunaan kekerasan secara berlebihan yang berujung pada pelanggaran HAM yang meluas, seperti yang terjadi pada masa orde baru di bawah pimpinan Soeharto.

Ia juga merujuk pada kasus Timor Timur, dimana negara menggunakan pendekatan keamanan berlebihan dan akhirnya mengundang intervensi asing.

“Bukan tidak mungkin, bila Inpres ini diterapkan dalam penanganan konflik di daerah lain, seperti Papua, pendekatan keamanan yang berlebihan akan terjadi dan asing pun masuk. Artinya, Inpres ini kontraproduktif bagi keutuhan negara”, kata Sundari kepada ucanews.com, Selasa (29/1)

Sementara itu, Haris Azhar, Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan, Inpres ini menegaskan pendekatan negara terhadap konflik condong ke model penanganan keamanan belaka, tapi tidak melihat akar persoalan.

Padahal, menurutnya, berdasarkan data KontraS di mana sepanjang tahun 2012 terjadi 32 konflik yang menyebabkan 28 orang tewas dan lebih dari 200 orang luka-luka dipicu oleh sengketa lahan, ketidakpuasan warga atas praktik penegakan hukum, peristiwa kriminal, beredarnya pesan provokatif, dan dendam karena konflik lama.

“Jadi kasus-kasus seperti itu tidak bisa dijawab dengan menurunkan jumlah pasukan bersenjata berskala besar. Pemerintah harus mencari akar persoalan, bukan memberikan restriksi lewat aturan keamanan.

Menurut Haris, pendekatan keamanan adalah bentuk penyederhanaan persoalan. “Pemerintah mengabaikan alasan mengapa konflik itu terjadi”, tegasnya.

Ryan Dagur, Jakarta

  • Bernardus Wato Ole

    Biasanya konflik itu terjadi pertama-tama karena kesenjangan ekonomi dan sosial kemudian memuncak pada hal-hal yang bernuansa SARA. Tugas pemerintah pertama-tama mensejahterakan hidup masyarakat secara adil dan merata.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Yesus lebih populer di Weibo Cina
  2. Demi kebangsaan, ketua PBNU tolak koalisi partai Islam
  3. Rakyat yang Disalibkan
  4. Polisi siap amankan gereja selama Tri Hari Suci
  5. Komnas HAM: Pemilu 2014 dikotori kejahatan demografi
  6. Uskup Agung Myanmar berbicara menentang UU baru terkait agama dan ras
  7. Paus Fransiskus ajak umat untuk refleksi selama Pekan Suci
  8. Apakah Paus Fransiskus membuka pintu bagi pria menikah menjadi imam?
  9. Paus Yohanes Paulus II turut menjatuhkan komunisme
  10. Para uskup ingatkan terkait ritual penyaliban
  1. Mengapa sejumlah umat Katolik tidak suka Paus Fransiskus membasuh kaki?
  2. Polisi siap amankan gereja selama Tri Hari Suci
  3. Imam yang dibunuh di Suriah dipuji sebagai martir
  4. Rakyat yang Disalibkan
  5. Komnas HAM: Pemilu 2014 dikotori kejahatan demografi
  6. Para uskup ingatkan terkait ritual penyaliban
  7. Apakah Paus Fransiskus membuka pintu bagi pria menikah menjadi imam?
  8. GP Ansor terjunkan 300 personel amankan Paskah
  9. Asia Bibi merayakan Paskah di balik jeruji besi
  10. Uskup Filipina menyerukan gencatan senjata selama Pekan Suci
  1. Ternyata anak2 ke sekolah tetap harus dijaga orang tua atau utusannya. Sekolah,...
    Said on 2014-04-17 08:02:00
  2. Niat baik dan bersahabat patut disambut baik dan dihargai. Mengapa tidak disebu...
    Said on 2014-04-17 07:45:00
  3. Setuju Romo, kita membutuhkan Pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki komitmen un...
    Said Wahyu Handoko Yulianto on 2014-04-17 06:50:00
  4. Terima kasih Mgr. Koo. Kisah hidup yang menjadi inspirasi bagi kami utk memperta...
    Said corry on 2014-04-10 12:42:00
  5. Ria: sy jg geram dengan tindakan mantan pastor ini, yg akhirnya membuat nama Ger...
    Said corry on 2014-04-10 12:27:00
  6. Dimana2 orang Kristen dianiaya, dikambinghitamkan dgn alasan ini itu yg tdk terb...
    Said Corry on 2014-04-10 11:48:00
  7. Aneh negeri ini jg presiden odong2. Ini bukan negara muslim, shg seenaknya mener...
    Said Corry on 2014-04-10 11:41:00
  8. Metode blusukan memang telah dilakukan oleh Yesus dan juga para nabi, sehingga p...
    Said Hadrianus Wardjito on 2014-04-07 20:47:00
  9. Sepertinya penulisan oleh Tempo mungkin tidak sesuai dengan yang dikatakan, bahw...
    Said on 2014-04-07 17:15:00
  10. Disebut FUI, ataukah FPI? Sepertinya pengacauan mereka menjadi kebanggaan pemer...
    Said on 2014-03-31 17:23:00
UCAN India Books Online