Tokoh lintas agama bawa kasus sekolah Katolik Blitar ke MK

29/01/2013

Tokoh lintas agama bawa kasus sekolah Katolik Blitar ke MK thumbnail

Siti Musdah Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Senin (28/1), menerima sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).

Kedatangan kelompok yang dipimpin oleh Siti Musdah Mulia ini adalah untuk mengadukan kasus “pemaksaan” pendidikan agama yang terjadi di Blitar, Jawa Timur.

Dalam penuturannya kepada Mahfud, Ketua Umum ICRP Musdah Mulia menyatakan peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Blitar Samahudi Anwar beberapa waktu lalu sudah menjadi semacam virus.

“Ketika satu daerah menerapkannya, daerah lain pun mengikuti langkah itu,” ujar Musdah di Gedung MK, Jakarta Pusat, seperti dilansir okezone.com.

Lebih lanjut Musdah mengatakan implementasi SK Wali Kota Blitar tersebut di antaranya juga terlihat dari kewajiban lulus tes baca tulis Alquran sebagai syarat masuk sekolah.

“Akibatnya, banyak terjadi praktik jual beli sertifikat lulus tes tersebut,” ucap wanita yang juga akvitis perempuan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Romo Johannes Haryanto SJ, salah seorang pemuka agama Katolik di Indonesia yang ikut dalam rombongan ICRP menyampaikan bahwa kebanyakan sekolah Katolik memang tidak menyelenggarakan pendidikan agama lain di sekolah mereka.

Hal itu, ungkapnya, dikarenakan persoalan anggaran yang sekolah Katolik hadapi selama ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, enam sekolah Katolik di Blitar terancam ditutup oleh pemda karena sekolah Katolik tersebut dituduh tidak memenuhi peraturan pemerintah ya4ng dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2012 adalah alasan pihak berotoritas melakukan itu.

Sementara, salah seorang perwakilan dari sekolah Katolik di Blitar, Sumardiono mengatakan penyebab pihaknya tidak juga merespon apa yang dimintakan oleh pemda adalah karena pihaknya memang masih harus berkoordinasi dengan pengurus yayasan pusat.

After reading this article, people also read

Uskup Agung Semarang keberatan fotonya digunakan dalam kampanye Cagub May 23, 2013
HRWG: Bila tetap menerima 'Statesman Award', SBY menipu diri sendiri May 23, 2013
Politisi PKS nilai ucapan Dipo Alam lecehkan Romo Magnis May 23, 2013
Era reformasi, intoleransi meningkat May 22, 2013
Konferensi internasional hasilkan Deklarasi Makassar tentang perdamaian May 22, 2013
Orang miskin dipersulit masuk PTN di Jawa May 22, 2013
Caleg Katolik jangan tenggelam dalam arus politik tidak sehat May 21, 2013
Syafii Maarif: Saya ikut protesnya Romo Magnis May 21, 2013

Elias Abul

Pemerintah yang tidak Cerdas. Segala sesuatu harus dipaksakan.
Bernardus Wato Ole

Dari dulu sekolah yayasan keagamaan tidak memberikan pelajaran agama lain kecuali pendidikan agama yang menjadi ciri khas sekolah tersebut. Namun hemat saya ketentuan itu harus berubah berdasarkan UU Pendidikan No.20 tahun 2003. Bahwa anak di sekolah tertentu berhak memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianut dan oleh guru yang seagama. Yang menarik di Indonesia ini ialah ada banyak sekolah keagamaan yang khusus bagi siswa agama tertentu. Misalnya di Islam ada RA, Ibtidaiyah, MA di Kristen (Protestan dulu) ada SMA Kristen Negeri, ada Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKEN). Di Katolik nampaknya belum ada sekolah keagamaan negeri yang dibiayai oleh pemerintah. Cuma ada Seminari atau Stipas yang dibina oleh Bimas Katolik Kmenterian Agama RI. Mengapa kita tidak berpikir secara lebih terbuka dan percayakan penhyelenggaraan sekolah-sekolah kita kepada pemerintah. Kalau demikian kita mendnapat banyak kemudahan. Contoh lagi, sejak beberapa tahun ini tidak ada pengangkatan guru agama Katolik oleh Kementerian Agama RI. Karena Kemenag (Bimas Katolik) tidak punya sekolah negeri untuk dibiayai. Pengangkatan guru dilimpahkan ke Pemda sesuai kebutuhan. Dan untuk daerah khusus seperti Aceh, Gorontalo, jata guru agama Katolik tidak mudah diperoleh.
mychilds

lebih baik Wali Kota Blitar Samahudi Anwar mengurus kotanya dulu spt UMR, kesejahteraan utk rakyat miskin…..urusan sekolah biar departemen pendidikan yg menangani
el fath

Musdah mulia itu tidak konsisten,…

di satu waktu, ia meminta agar saling toleran, di satu waktu ia radikal….

hak siswa tentu mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya.. itu mutlak…

lihat sekolah Muhammadiyah yang di Ende, para siswanya 75% kristen, tetapi mereka juga mendapatkan pendidikan kristen yang diajarkan oleh pengajar kristen…

apa sih susahnya…

lihat: http://www.commongroundnews.org/article.php?id=32488&lan=ba&sp=0

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini