Aktivis lingkungan dan petani diserang dan dipukul polisi

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan para petani di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) diserang dan dipukul serta ditangkap oleh polisi kemarin ketika mereka mengadakan aksi demonstrasi menuntut pembebasan rekan mereka yang ditangkap polisi beberapa hari sebelumnya karena terlibat konflik lahan dengan sebuah perusahan milik negara.

Hadi Jatmiko, Kepala Divisi Pengembangan dan Pengorganisasian Walhi Sumsel mengatakan, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Anwar Sadat mengalami luka robek di bagian kepala dan aktivis lain serta petani yang berjumlah 25 orang kini diamankan polisi dengan kondisi luka memar di sekujur tubuh.

“Massa yang berjumlah 500-an diserang ratusan polisi. Mereka ditangkap dan dipukuli”, katanya.

Menurut Hadi, para aktivis dan petani menuntut pembebasan rekan-rekan mereka warga desa Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir yang ditahan Polres Ogan Hilir pada 25 Januari lalu.

Mereka juga menuntut agar Kapolres Ogan Ilir, Denni Dharmapala diproses secara hukum karena dinilai bertanggung jawab atas peristiwa berdarah 27 Juli 2012 di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir yang menyebabkan meninggalnya anak 13 tahun Angga bin Dharmawan dan beberapa warga lainnya mengalami luka serta banyak rakyat yang mengalami trauma hingga saat ini.

Terkait konflik warga dengan PTPN VII unit Cinta Manis, Kabupaten Ogan Ilir yang beroperasi sejak 1982, menurut Walhi, bermula dari klaim bahwa PTPN VII memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas 20.000 hektar, namun, pada  2009 Walhi dan warga mereka mengetahui, dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN), PTPN VII hanya memiliki HGU 6.500 hektar.

“Artinya total 13.500 hektar adalah milik warga. Warga pun sudah berulang kali melakukan protes”.

Jatmiko mengatakan, mereka akan  akan terus memperjuangkan lahan tengketa tersebut. Ia menjelaskan, saat ini tim advokasi Walhi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang sedang berupaya menempuh jalur hukum  atas kasus ini.

“Kami sedang  berusaha membebaskan mereka yang masih ditahan”, jelasnya.

Sementara itu, Humas Polda Sumsel AKBP R Djarod Padakova mengatakan, penangkapan para aktivis dan petani dilakukan karena “mereka mendorong, menyerang petugas dengan bambu yang mereka gunakan yang sebelumnya untuk bendera”.

Padakova menjelaskan, sebelum peristiwa itu, pihak Polda sudah memberikan kesempatan kepada para pengunjuk rasa untuk menemui pihaknya untuk membuat pelaporan dan keterangan terkait tuntutan mereka.

“Sudah kami beri kesempatan itu, tapi mereka tidak mempergunakannya. Mereka malah menyerang anggota kami yang ada di lapangan,” katanya seperti dilansir detik.com.

Aktivis dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, aksi yang dilakukan para petani dan aktivis merupakan kegiatan yang dilindungi oleh konstitusi.

“Untuk itu kami menegaskan bahwa hak-hak para pihak dalam aksi tersebut adalah bagian dari hak atas kebebasan berekspresi”, demikian kata Sri Supriyati, Wakil Kordinator Kontras dalam sebuah pernyataan.

Ia pun mendesak agar polisi, “membuka seluas-luasnya akses informasi terhadap kondisi terakhir mereka yang ditangkap dan luka-luka serta pendampingan hukum secara adil dan transparan”.

“Memastikan adanya jaminan akses kesehatan secepat mungkin, bagi mereka yang mengalami luka-luka dan pemeriksaan dapat dilakukan apabila akses kesehatan kepada mereka yang luka-luka telah terpenuhi”, tegasnya.

Ryan Dagur, Jakarta