UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Pelaku perkosaan masih ‘di bawah umur’ bisa dibebaskan dari hukuman

30/01/2013

Pelaku perkosaan masih ‘di bawah umur’ bisa dibebaskan dari hukuman thumbnail

 

Tersangka keenam yang terlibat dalam pemerkosaan geng baru-baru ini terhadap seorang mahasiswi kedokteran di New Delhi, India telah dinyatakan sebagai anak ‘di bawah umur’ oleh Dewan Peradilan Anak di India, memicu perdebatan hukum saat ini.

Keputusan itu akan memungkinkan tersangka dibebaskan pada 4 Juni karena ia masih berusia 18 tahun.

Kuasa hukum mengatakan mereka akan mengajukan banding kepada pemerintah di pengadilan yang lebih tinggi.

Terdakwa tersebut, dijelaskan oleh polisi Delhi sebagai yang paling brutal dari enam terdakwa lain. Dewan peradilan menjelaskan ia berusia 17 tahun, enam bulan, dan 24 hari (pada Selasa).

Di India, orang yang kurang dari 18 tahun dianggap sebagai anak di bawah umur.

Sumber mengatakan polisi cenderung menentang keputusan dewan dan “mencari argumen hukum” terkait usia.

Ayah korban, yang meninggal awal bulan ini menyusul cedera serius akibat insiden tersebut, menuntut hukuman mati bagi terdakwa remaja itu.

“Hukuman tidak boleh dikurangi meskipun ia adalah seorang remaja,” katanya.

Subramanian Swamy, ketua Janata Party (Partai Rakyat), mengatakan, “Alasan usia adalah salah untuk membebaskannya. Ketika seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain dengan cara yang serius, harus ada pembalasan. Dia harus dikenakan hukuman yang setimpal.”

Politisi senior Ram Bilas mengatakan, “Undang-undang harus diubah karena seorang anak modern atau anak berusia 16-17 tahun secara mental lebih maju ketimbang anak-anak di era 40 tahun lalu.”

Pemerintah harus mempertimbangkan kembali bagaimana hukum diberlakukan kepada remaja, seperti yang telah dilakukan di negara-negara seperti Australia dan AS, tambahnya.

Namun, yang lain berbagi pandangan yang berbeda.

Amod Kanth K., seorang pejabat pensiunan polisi, mengatakan kepada ucanews.com keputusan dewan terhadap remaja itu sesuai hukum negara.

Kanth, ketua Komisi Perlindungan Anak Delhi, mengatakan bahwa remaja yang harus diperlakukan secara berbeda.

“Seseorang hingga berusia 18 tahun adalah seorang anak. Dia harus ditangani secara berbeda,” katanya. “Di bawah usia 18 tahun, seorang anak tidak memiliki hak untuk menikah atau memilih. Bagaimana kita menyerahkan orang tersebut ke dalam sistem peradilan?”

Dewan itu berpedoman pada akte kelahiran tersangka dan dokumen-dokumen sekolahnya. Dewan ini menolak permohonan polisi untuk melakukan osifikasi (tes bentuk tulang) terdakwa untuk menentukan usianya.

Insiden pemerkosaan tertanggal 16 Desember di ibukota negara itu mengguncang negara itu, dan mendorong orang-orang turun ke jalan-jalan menuntut keamanan bagi perempuan dan hukum yang lebih ketat bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan terhadap perempuan.

Sebuah komite yang dibentuk untuk meninjau kembali undang-undang perkosaan setelah insiden tersebut juga menolak menurunkan usia dari 18 tahun ke 16 tahun.

Sumber: Gang rape suspect ruled a ‘minor’

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemerintah berpihak pada FPI menentang pernikahan beda agama
  2. Ulil: Umat Muslim yang percaya kata 'Allah' hanya untuk Islam adalah 'keliru'
  3. PGI Papua: Gereja tak pernah berpihak pada separatis
  4. Vatikan mengumumkan jadwal perjalanan Paus Fransiskus ke Turki
  5. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  6. Hukum positif tidak wadahi perkawinan beda agama
  7. Negara tidak boleh diam terkait aksi anarkis berbau agama
  8. Pengadilan Pakistan pertahankan hukuman mati terhadap seorang ibu Kristen
  9. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  10. Singapura menjadikan Tahun Evangelisasi Baru untuk Bunda Maria
  1. PGI Papua: Gereja tak pernah berpihak pada separatis
  2. Vatikan mengumumkan jadwal perjalanan Paus Fransiskus ke Turki
  3. Tiga pendeta dihukum 6 tahun penjara di Iran
  4. Hukum positif tidak wadahi perkawinan beda agama
  5. Para kardinal bahas penderitaan orang Kristen di Timur Tengah
  6. Jadwal pemilu presiden Sri Lanka menghambat kunjungan Paus Fransiskus
  7. Presiden Jokowi hadapi setumpuk masalah HAM
  8. Indonesia kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB
  9. Pewartaan agama dinilai sensitif, SEJUK rilis buku “Mewartakan Agama”
  10. Institut Sekular Asia bertemu di Korea Selatan
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online