Karitas Pakistan kritik Perdana Menteri gunakan dana bantuan banjir

Badan-badan bantuan termasuk Karitas Pakistan mengkritik pemerintah yang menggunakan dana bantuan banjir sebesar 1,2 miliar rupee (US$ 12.280.000) untuk cabang-cabang dari partainya yang berkuasa, Partai Rakyat Pakistan, meskipun baru-baru ini tindakan itu dilarang.

Karitas Pakistan, sebuah kelompok bantuan Katolik di negara itu, mengatakan dana sumbangannya diambil dari kolekte tahun 2011. Tindakan itu adalah ilegal dan akan membahayakan ratusan ribu orang yang membutuhkan bantuan menyusul musim hujan tahun ini.

“Tata kelola yang buruk yang menyakiti organisasi-organisasi yang berusaha membantu warga yang masih menderita. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pakistan harus memastikan peralihan dana tersebut tidak terjadi lagi,” kata Amjad Gulzar, direktur eksekutif Karitas Pakistan.

Pada 22 Januari KPU mengeluarkan larangan penggunaan dana dengan motif politik, setelah Perdana Menteri Raja Pervaiz Ashraf mentranfer 15 miliar rupee dari dana 106 proyek pembangunan kepada cabang partainya yang berkuasa menjelang pemilu nasional yang diharapkan akhir tahun ini.

Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan larangan tersebut, komisi itu menyatakan transfer itu sebagai “suap politik”, namun pekan ini Ashraf membuat transfer lain ke cabang-cabang partainya, kali ini dari dana bantuan banjir, yang ditentang langsung komisi itu.

“Cara itu adalah tidak sensitif dan ilegal. Komisi sedang mengkaji kasus ini dan akan mengambil tindakan tegas,” kata Altaf Ahmad, humas KPU, ucanews.com.

Hujan lebat tahun lalu berdampak pada lebih dari satu juta orang dan menghancurkan 827.000 hektar tanaman. Badan-badan bantuan mengatakan bahwa kerusakan menimbulkan ancaman bagi para petani.

Amjad mengatakan Karitas harus mengurangi rencana bantuannya tahun ini setelah respon yang kurang dari para donor tahun lalu, dengan membuat dana cadangan bantuan banjir.

Mohammad Hassan Mashori, ketua HAM dan Asosiasi Pembangunan Pedesaan, lebih jauh mengkritik apa yang dia katakan adalah penyalahgunaan perdana menteri terhadap dana bantuan itu.

Dia mengatakan hanya organisasi-organisasi non-pemerintah telah membantu penduduk desa di Provinsi Sindh bagian selatan, yang selalu menderita selama musim hujan.

“Partai yang berkuasa itu hanya membantu para pekerja politiknya di daerah yang terkena banjir,” katanya.

Sumber: Relief groups slam PM’s use of flood aid