HRW: Indonesia gagal menjamin hak minoritas agama

01/02/2013

HRW: Indonesia gagal menjamin hak minoritas agama thumbnail

 

Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang menimpa kaum minoritas agama serta masih adanya peraturan-peraturan yang dikriminatif menunjukkan kegagalan pemerintah Indonesia menjamin perlindungan bagi minoritas agama, demikian kata Human Rights Watch (HRW) dalam laporan terbaru mereka yang dirilis pada Kamis (31/1).

“Para pemimpin Indonesia perlu menunjukkan komitmen nyata dan mengecam kekerasan, merevisi undang-undang yang diskriminatif dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran kebebasan beragama dihukum”, kata Wakil Direktur HRW Asia Phelim Kine.

HRW juga menyoroti peran polisi yang dinilai ”terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap minoritas agama”.

“Pada 26 Agustus 2012, polisi diam sementara ratusan militan Sunni membakar 50 rumah di sebuah desa Syiah di Pulau Madura, menewaskan satu orang,” jelas HRW, seraya mencotohkan penyerangan terhadap kaum Syiah di Jawa Timur tahun lalu.

Menanggapi laporan ini, Theophilus Bela , Sekertaris Jenderal Committee on Religion for Peace mengatakan, persoalan yang menimpa minoritas tidak akan berhenti selama sikap pemerintah tidak mau berubah karena menurutnya dalam sejumlah kasus pemerintah menjadi aktor intimidasi terhadap minoritas.

“Umumnya demi kepentingan politik menjelang pemilihan kepala daerah, bupati atau walikota berusaha menarik simpati kaum mayoritas karena dianggap akan memberi keuntungan bagi kelangsungan kekuasaan, sementara hak-hak minoritas diabaikan. Ketika ada kekerasan terhadap kaum minoritas tidak ada tindakan tegas, takut tidak mendapat dukungan,“ kata Bela, yang juga Ketua Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) kepada ucanews.com hari ini.

Berdasarkan data FKKJ tahun lalu, di seluruh Indonesia khusus untuk kasus yang menimpa gereja berjumlah 75, berupa serangan dan ancaman, bahkan ada gereja yang dibakar. Jumlah ini meningkat bila dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya, seperti tahun 2009 (8 kasus), 2010 (47 kasus) dan 2011 (64 kasus).

Sementara itu, Natalis Pigai, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, persoalan makin diperparah karena banyak pejabat pemerintah yang tidak memiliki perpektif HAM.

”Lihat saja, ada banyak aturan dikriminatif, tapi tidak dianggap sebagai persoalan. Pemerintah daerah biarkan saja. Pemerintahh pusat juga sama”, tegasnya.

Ryan Dagur, Jakarta




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Peresmian Pemerintah Baru Timor-Leste Tertunda
  2. Katolik dan Muslim di Purwokerto Bertekad Memerangi Hoax
  3. Prihatin dengan Kondisi Filipina, Kardinal Tagle Tawarkan Dialog Nasional
  4. Uskup Kirim Tim untuk Melindungi Warga dari Pembunuhan
  5. Pemerintah China Perintahkan Pemakaman Berbeda untuk Dua Uskup Ini
  6. Ketika Upaya Damai Dibayangi Ketakutan akan Perang Nuklir
  7. Uskup Militer Ajak Anggota TNI/POLRI Katolik Wujudkan Nilai-nilai Kristen
  8. Uskup: Rencana Keterlibatan Amerika Memperburuk Konflik Mindanao
  9. Uskup Korea Mendorong Pihak yang Bertikai Menahan Diri
  10. Renungan Hari Minggu XX Tahun A – 20 Agustus 2017
  1. Dengan hormat, Bisakah saya mendapatkan nomor telepon untuk menghubungi Ibu P...
    Said Djatu on 2017-08-21 15:55:06
  2. Lau kita selalu di teror sama roh jahat kita tidak perlu takut untuk melawan roh...
    Said Tuhan besertaku on 2017-08-19 22:15:11
  3. Di dalam alkitab tidak ada tertulis bahwa salib mempunyai kuasa..yang benar hany...
    Said Tuhan besertaku on 2017-08-19 22:00:45
  4. Saya ingin dapatkan versi Bahasa Indonesia buku panduan Legionis Maria( Legion o...
    Said Maria Ithaya Rasan on 2017-08-15 14:22:31
  5. Visitator Apostolik itu tugasnya adalah mengunjungi pihak-pihak yang dianggap me...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-14 11:40:48
  6. Ada asap PASTI karna ada api... Tontonlah film 'Spotlight' yg brdasarkn kisah n...
    Said RESI Kurniajaya on 2017-08-12 22:38:30
  7. Teman-teman saudara-saudariku yang ada di dan berasal dari Keuskupan Ruteng. Saa...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-12 15:12:04
  8. Berita menggembirakan, shg para imam tak memberi eks komunikasi bagi yang berce...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 20:10:43
  9. Permasalahan di Keuskupan Ruteng sampai mencuat seperti ini, tentu tidak main ma...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 16:19:26
  10. Keberadaan uskup bukan seperti presiden hingga kepala desa, yang dilakukan melal...
    Said aloysius on 2017-08-11 10:53:19
UCAN India Books Online