HRW: Indonesia gagal menjamin hak minoritas agama

Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang menimpa kaum minoritas agama serta masih adanya peraturan-peraturan yang dikriminatif menunjukkan kegagalan pemerintah Indonesia menjamin perlindungan bagi minoritas agama, demikian kata Human Rights Watch (HRW) dalam laporan terbaru mereka yang dirilis pada Kamis (31/1).

“Para pemimpin Indonesia perlu menunjukkan komitmen nyata dan mengecam kekerasan, merevisi undang-undang yang diskriminatif dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran kebebasan beragama dihukum”, kata Wakil Direktur HRW Asia Phelim Kine.

HRW juga menyoroti peran polisi yang dinilai ”terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap minoritas agama”.

“Pada 26 Agustus 2012, polisi diam sementara ratusan militan Sunni membakar 50 rumah di sebuah desa Syiah di Pulau Madura, menewaskan satu orang,” jelas HRW, seraya mencotohkan penyerangan terhadap kaum Syiah di Jawa Timur tahun lalu.

Menanggapi laporan ini, Theophilus Bela , Sekertaris Jenderal Committee on Religion for Peace mengatakan, persoalan yang menimpa minoritas tidak akan berhenti selama sikap pemerintah tidak mau berubah karena menurutnya dalam sejumlah kasus pemerintah menjadi aktor intimidasi terhadap minoritas.

“Umumnya demi kepentingan politik menjelang pemilihan kepala daerah, bupati atau walikota berusaha menarik simpati kaum mayoritas karena dianggap akan memberi keuntungan bagi kelangsungan kekuasaan, sementara hak-hak minoritas diabaikan. Ketika ada kekerasan terhadap kaum minoritas tidak ada tindakan tegas, takut tidak mendapat dukungan,“ kata Bela, yang juga Ketua Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) kepada ucanews.com hari ini.

Berdasarkan data FKKJ tahun lalu, di seluruh Indonesia khusus untuk kasus yang menimpa gereja berjumlah 75, berupa serangan dan ancaman, bahkan ada gereja yang dibakar. Jumlah ini meningkat bila dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya, seperti tahun 2009 (8 kasus), 2010 (47 kasus) dan 2011 (64 kasus).

Sementara itu, Natalis Pigai, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, persoalan makin diperparah karena banyak pejabat pemerintah yang tidak memiliki perpektif HAM.

”Lihat saja, ada banyak aturan dikriminatif, tapi tidak dianggap sebagai persoalan. Pemerintah daerah biarkan saja. Pemerintahh pusat juga sama”, tegasnya.

Ryan Dagur, Jakarta