Romo Benny: Harus ada sanksi sosial bagi partai koruptor

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (Komisi HAK KWI) Romo Antonius Benny Susetyo menilai kasus korupsi yang menjerat oknum partai politik membuat keadaban politik tidak berkembang.

“Selama sistem politik biaya tinggi masih berlangsung, maka korupsi dan manipulasi menjadi hal yang biasa,” kata Romo Benny seperti dikutip dari Antara, Kamis (31/1/2013).

Dia mengatakan, masyarakat semakin tidak percaya partai politik memiliki kejelasan visi melayani rakyat.

Menurut Romo Benny, partai politik tidak bisa diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Romo Benny menyarankan agar masyarakat berani memberi sanksi sosial bagi partai politik dengan tidak memilih partai yang anggotanya terlibat dalam praktik korupsi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi yang melibatkan PT Indoguna Utama.

“Dari hasil gelar perkara tadi disimpulkan bahwa KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup adanya tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh JE (Juard Effendi) dan AAE (Arya Abdi Effendi) dengan salah satu anggota DPR atas nama LHI (Lutfi Hasan Ishaaq),” kata juru bicara KPK Johan Budi.