UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Amnesti Internasional minta Indonesia atasi kekerasan

04/02/2013

Amnesti Internasional minta Indonesia atasi kekerasan thumbnail

 

Amnesti International khawatir dengan terjadinya kekerasan yang terus-menerus, ancaman dan gangguan terhadap para pembela hak asasi manusia di Indonesia.

Kekhawatiran badan internasional yang berkedudukan di Inggris itu disampaikan Josef Roy Benedict, Campaigner – Indonesia & Timor-Leste Amnesty International Secretary kepada ANTARA London, Sabtu (2/2).

Roy mengatakan Pemerintah Indonesia harus memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh polisi di Sumatera Selatan dan melakukan evaluasi menyeluruh selama memelihara ketertiban umum dengan memastikan memenuhi standar internasional.

Setidaknya tiga insiden terpisah sejak Juli tahun lalu yang melibatkan petani dari Kabupaten Ogan Ilir menyoroti polisi Indonesia gagal menangani operasi ketertiban umum tanpa menggunakan kekuatan berlebihan, dan bahkan mematikan.

Pada 29 Januari 2013 sekelompok sekitar 500 petani dari Kabupaten Ogan Ilir, didampingi aktivis dari cabang Sumatera Selatan dari Indonesia lingkungan organisasi WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), berbaris ke markas Polisi Daerah (Polda) Sumatera Selatan di Palembang.

Menurut laporan yang dapat dipercaya, polisi menggunakan kekerasan yang tidak perlu dan berlebihan untuk membubarkan para pengunjuk rasa, yang berusaha memasuki kompleks kantor polisi.

Puluhan pengunjuk rasa terluka, dan setidaknya satu aktivis HAM dari WALHI menderita cedera kepala. Dua puluh enam demonstran, termasuk dua aktivis, kemudian ditangkap oleh polisi.

Semua kecuali tiga orang pengunjuk rasa telah sejak dilepas, Anwar Sadat, Ketua Eksekutif WALHI Sumatera Selatan, Dede Chaniago, seorang aktivis WALHI dan Kamaludin, seorang petani.

Semuanya masih berada dalam tahanan polisi dan didakwa dengan hasutan untuk melakukan kekerasan terhadap pemerintah, kekerasan terhadap orang lain atau barang, dan penganiayaan dengan ancaman hukuman sampai enam tahun penjara.

Para demonstran memprotes tindakan polisi di Polres Ogan Ilir dan orang tak dikenal lainnya dilaporkan memasuki desa Betung dan menuntut bahwa penduduk desa meninggalkan tanah mereka.

Sumber yang dapat dipercaya menunjukkan polisi menghancurkan tempat ibadah di Desa Betung sebelum pergi. Telah terjadi sengketa tanah yang sedang berlangsung antara petani dan perusahaan perkebunan milik negara di Kabupaten Ogan Ilir sejak 1982.

Dalam insiden sebelumnya pada Juli 2012 polisi Brigade Mobil (Brimob) dan Kepolisian Kabupaten Ogan Ilir melepaskan tembakan pada kerumunan petani membunuh seorang anak berusia 12 tahun dan melukai empat orang lainnya di desa Limbang Jaya.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), polisi telah menembakkan peluru tajam ke arah kerumunan sementara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bahwa aparat polisi telah melanggar prosedur kepolisian.

Enam petugas polisi kemudian diberikan disiplin peringatan tertulis. Amnesti International tidak mengetahui adanya investigasi kriminal.

Amnesti International khawatir tentang apa yang nampaknya menjadi pola pelanggaran polisi terhadap petani dari Kabupaten Ogan Ilir, dan merekomendasikan bahwa penyelidikan independen harus segera dilakukan.

Mereka yang diduga bertanggung jawab, termasuk orang dengan perintah atau tanggung jawab atasan terlepas dari pangkat, harus dibawa ke muka hukum di pengadilan sipil dan korban diberikan ganti rugi (reparasi).

Dalam menangani operasi ketertiban umum, polisi harus menghormati hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia merupakan negara pihak.

Aparat penegak hukum harus menerapkan langkah non-kekerasan sebelum beralih ke penggunaan kekuatan dan senjata api yang dapat digunakan jika benar-benar tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan. Polisi juga harus menghormati hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai yang diatur dalam Pasal 19 dan 21 dari ICCPR.

Menurut Pasal dua Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia, setiap negara memiliki kewajiban menciptakan kondisi yang diperlukan untuk membela hak asasi manusia dalam yurisdiksi mereka.

Amnesti International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk memastikan suatu lingkungan di mana dimungkinkan untuk membela hak asasi manusia tanpa takut akan pembalasan dan intimidasi.

 

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Keluarga masih menanti terpidana mati Mery Jane kembali ke rumah
  2. Kenapa Pria Modern Perlu Belajar dari Santo Yosef?
  3. Jelang prosesi Jumat Agung di Larantuka, rumah warga jadi "home stay"
  4. Gereja Katolik Singapura mengadakan Misa Requiem untuk Mendiang Lee Kuan Yew
  5. Ajaran membunuh di Buku Agama tak ada dalam Alquran, kata Syaffi Maarif
  6. 10 Pelajaran Dari Kesuksesan Singapura Bersama Lee Kuan Yew
  7. Ketakutan dan kemarahan orang Kristen menyusul pemboman gereja di Pakistan
  8. Menteri Anies: Tarik buku agama ajarkan membunuh kafir
  9. Otoritas Tiongkok di Harbin menahan dua imam 'bawah tanah’
  10. Kenangan Jo Seda sang tokoh pendiri Unika Atma Jaya
  1. Setengah juta orang dukung petisi online membebaskan Asia Bibi
  2. Renungan Hari Minggu Palma bersama Pastor Bill Grimm
  3. Pemerintah siap Rp250 juta untuk Semana Santa
  4. Kenangan Jo Seda sang tokoh pendiri Unika Atma Jaya
  5. OASE: Agama sering jadi monster perampas HAM
  6. Polisi India menangkap pelaku perkosaan biarawati
  7. Uskup ingatkan umat terkait penyaliban diri pada Jumat Agung
  8. Ratusan tunawisma diundang Vatikan untuk makan malam dan tour ke museum
  9. Gereja Katolik Singapura mengadakan Misa Requiem untuk Mendiang Lee Kuan Yew
  10. Pemerintah didesak revisi UU Kebebasan Berbicara dan Berkumpul untuk melawan ISIS
  1. Online atau off-line kan sama haramnya... ?...
    Said on 2015-03-26 05:49:00
  2. Dahulu hukuman kepada anak, menulis dengan tangan beberapa ratus kali suatu kali...
    Said on 2015-03-24 07:53:00
  3. 1.mestinya tulisan ttg ajaran suatu agama perlu ada imprimatur/editing akhir seb...
    Said maryonobernardus on 2015-03-24 07:35:00
  4. Inilah harus diingat oleh pemerintah tentang hukuman mati: 1) menghukum mati seo...
    Said on 2015-03-24 07:15:00
  5. Untuk Indonesia, mengingat banyaknya krimiminalitas, serta tidak sebanyak orang ...
    Said on 2015-03-14 08:05:00
  6. Long live minister Jonan ...
    Said Ye Bambang Tri on 2015-03-14 06:55:00
  7. Menurut saya untuk Indonesia, jika benar semua agama yg sah berada di Indonesia ...
    Said Ambrosius Wahono on 2015-03-13 09:55:00
  8. Menghitung orang mati karena narkoba? Sepuluh atau limapuluh tidak ada beda - m...
    Said on 2015-03-13 07:15:00
  9. Dalam hal ini nampak bukan saja ketegasan, tetapi lebih lebih adalah kesombongan...
    Said on 2015-03-13 07:00:00
  10. Presiden ini tidak akan mampu menyelamatkan TKI dari eksekusi mati! Yang di depa...
    Said on 2015-03-13 06:43:00
UCAN India Books Online