Amnesti Internasional minta Indonesia atasi kekerasan

04/02/2013

Amnesti Internasional minta Indonesia atasi kekerasan thumbnail

 

Amnesti International khawatir dengan terjadinya kekerasan yang terus-menerus, ancaman dan gangguan terhadap para pembela hak asasi manusia di Indonesia.

Kekhawatiran badan internasional yang berkedudukan di Inggris itu disampaikan Josef Roy Benedict, Campaigner – Indonesia & Timor-Leste Amnesty International Secretary kepada ANTARA London, Sabtu (2/2).

Roy mengatakan Pemerintah Indonesia harus memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh polisi di Sumatera Selatan dan melakukan evaluasi menyeluruh selama memelihara ketertiban umum dengan memastikan memenuhi standar internasional.

Setidaknya tiga insiden terpisah sejak Juli tahun lalu yang melibatkan petani dari Kabupaten Ogan Ilir menyoroti polisi Indonesia gagal menangani operasi ketertiban umum tanpa menggunakan kekuatan berlebihan, dan bahkan mematikan.

Pada 29 Januari 2013 sekelompok sekitar 500 petani dari Kabupaten Ogan Ilir, didampingi aktivis dari cabang Sumatera Selatan dari Indonesia lingkungan organisasi WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), berbaris ke markas Polisi Daerah (Polda) Sumatera Selatan di Palembang.

Menurut laporan yang dapat dipercaya, polisi menggunakan kekerasan yang tidak perlu dan berlebihan untuk membubarkan para pengunjuk rasa, yang berusaha memasuki kompleks kantor polisi.

Puluhan pengunjuk rasa terluka, dan setidaknya satu aktivis HAM dari WALHI menderita cedera kepala. Dua puluh enam demonstran, termasuk dua aktivis, kemudian ditangkap oleh polisi.

Semua kecuali tiga orang pengunjuk rasa telah sejak dilepas, Anwar Sadat, Ketua Eksekutif WALHI Sumatera Selatan, Dede Chaniago, seorang aktivis WALHI dan Kamaludin, seorang petani.

Semuanya masih berada dalam tahanan polisi dan didakwa dengan hasutan untuk melakukan kekerasan terhadap pemerintah, kekerasan terhadap orang lain atau barang, dan penganiayaan dengan ancaman hukuman sampai enam tahun penjara.

Para demonstran memprotes tindakan polisi di Polres Ogan Ilir dan orang tak dikenal lainnya dilaporkan memasuki desa Betung dan menuntut bahwa penduduk desa meninggalkan tanah mereka.

Sumber yang dapat dipercaya menunjukkan polisi menghancurkan tempat ibadah di Desa Betung sebelum pergi. Telah terjadi sengketa tanah yang sedang berlangsung antara petani dan perusahaan perkebunan milik negara di Kabupaten Ogan Ilir sejak 1982.

Dalam insiden sebelumnya pada Juli 2012 polisi Brigade Mobil (Brimob) dan Kepolisian Kabupaten Ogan Ilir melepaskan tembakan pada kerumunan petani membunuh seorang anak berusia 12 tahun dan melukai empat orang lainnya di desa Limbang Jaya.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), polisi telah menembakkan peluru tajam ke arah kerumunan sementara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bahwa aparat polisi telah melanggar prosedur kepolisian.

Enam petugas polisi kemudian diberikan disiplin peringatan tertulis. Amnesti International tidak mengetahui adanya investigasi kriminal.

Amnesti International khawatir tentang apa yang nampaknya menjadi pola pelanggaran polisi terhadap petani dari Kabupaten Ogan Ilir, dan merekomendasikan bahwa penyelidikan independen harus segera dilakukan.

Mereka yang diduga bertanggung jawab, termasuk orang dengan perintah atau tanggung jawab atasan terlepas dari pangkat, harus dibawa ke muka hukum di pengadilan sipil dan korban diberikan ganti rugi (reparasi).

Dalam menangani operasi ketertiban umum, polisi harus menghormati hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia merupakan negara pihak.

Aparat penegak hukum harus menerapkan langkah non-kekerasan sebelum beralih ke penggunaan kekuatan dan senjata api yang dapat digunakan jika benar-benar tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan. Polisi juga harus menghormati hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai yang diatur dalam Pasal 19 dan 21 dari ICCPR.

Menurut Pasal dua Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia, setiap negara memiliki kewajiban menciptakan kondisi yang diperlukan untuk membela hak asasi manusia dalam yurisdiksi mereka.

Amnesti International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk memastikan suatu lingkungan di mana dimungkinkan untuk membela hak asasi manusia tanpa takut akan pembalasan dan intimidasi.

 

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online