UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Pemerintah didesak penuhi hak kaum Ahmadiyah

05/02/2013

Pemerintah didesak penuhi hak kaum Ahmadiyah thumbnail

Bonar Tigor Naipospos

 

Aktivis dari Setara Institute untuk Demokrasi dan Perdamaian mendesak pemerintah segera mengambil jalan keluar terhadap persoalan yang menimpa ratusan warga Ahmadiyah yang sudah 7 tahun mendekap di kamp pengungsian di Transito, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Sampai sekarang mereka tidak mendapat  hak untuk hidup layak, untuk pendidikan, kesehatan dan memperoleh pelayanan publik,” kata Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute, Senin (4/2).

Menurutnya, kaum Ahmadiyah di Transito berjumlah sekitar 140 orang dari 35 kepala keluarga. Mereka diungsikan ke sana oleh pemerintah setempat mulai tahun 2006 karena terus mengalami serangan dari kelompok anti-Ahmadiyah sejak 2004.

“Selama di sana, mereka belum merasa nyaman. Perhatian pemerintah sangat minim. Karena kurangnya pelayanan dari pemerintah selama di pengungsian, di sana mereka mendirikan Trauma Center, tempat untuk konsultasi dan saling menguatkan antarsesama Ahmadiyah”, kata Naipospos.

Jemaah Ahmadiyah di NTB mengalami serangan sebanyak 7 kali, penyerangan terakhir mereka alami pada 26 November 2010.

Firdaus Mubarik, salah satu anggota Ahmadiyah mengatakan, mereka tinggal di bangunan aula di Transito. Setiap keluarga hanya menempati bilik-bilik berukuran 2×2 meter persegi.

“Kami menggunakan kain bekas dan kardus sebagai dinding. Untuk tidur, kami menggunakan tumpukan kardus dan kain bekas, sebagai ganti kasur”.

Kesulitan lain yang mereka alami adalah kurangnya pasokan listrik dan air bersih.

“Listrik sering mati, sehingga anak-anak kami sulit belajar. Selain itu air bersih sulit didapat”, katanya.

Karena kesulitan hidup, sebagian anak muda di sana memilih merantau. “Ada sekitar 40 anak yang mengungsi di daerah Jawa Barat agar bisa mendapat pendidikan yang layak”, katanya.

Ismail Hasani, peneliti Setara Institute mengatakan, pemerintah pusat seharusnya membuat terobosan kebijakan, terlebih lewat UU No. 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia yang dengan jelas menjamin adanya ganti rugi, kompensasi maupun rehabilitasi korban kekerasan.

“Kaum Ahmadiyah itu korban, tapi mengapa pemerintah tidak berpihak pada mereka, hanya karena mereka Ahmadiyah”, katanya.

Ia menambahkan, “Jika kasus ini tidak selesai, kekerasan serupa bakal terus mengancam kaum minoritas yang lain di Indonesia”.

Kasus yang menimpah Ahmadiyah belum mencapai titik terang. Tahun lalu, mereka bahkan pernah ditawarakan dua pilihan oleh pemerintah setempat. Pertama, mereka mencari suaka ke negara lain. Kedua, mereka dipindahkan ke sebuah pulau yang terisolasi dan belum ditempati di Gili Tingkong, sekitar 40 km dari Lombok.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Uskup Agung Kuala Lumpur fokus pada kaum muda
  2. Jokowi-JK bersumpah pegang teguh UUD 1945
  3. Anggota Kongres AS: Ada 'jurang besar' di antara pemerintah Tiongkok dan Gereja Katolik
  4. Para pemimpin agama ASEAN bahas perdamaian
  5. Fransiskan India memerangi kekerasan terhadap perempuan
  6. Pemerintah berpihak pada FPI menentang pernikahan beda agama
  7. Para uskup isyaratkan untuk mengubah dokumen akhir Sinode
  8. Tokoh JIL Ulil Abshar Abdalla dilarang masuk Malaysia
  9. Pastor, suster gelar unjuk rasa di Komnas HAM desak pencabutan izin tambang
  10. Romo Benny: Basuki harus dialog dengan para penentangnya
  1. Jokowi-JK bersumpah pegang teguh UUD 1945
  2. Uskup Agung Kuala Lumpur fokus pada kaum muda
  3. Fransiskan India memerangi kekerasan terhadap perempuan
  4. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  5. Para pemimpin agama ASEAN bahas perdamaian
  6. SBY dinilai gagal membebaskan perempuan dari kemiskinan
  7. Anggota Kongres AS: Ada ‘jurang besar’ di antara pemerintah Tiongkok dan Gereja Katolik
  8. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  9. Pengadilan Pakistan pertahankan hukuman mati terhadap seorang ibu Kristen
  10. Negara tidak boleh diam terkait aksi anarkis berbau agama
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online