UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Komnas HAM panggil Mendikbud terkait revisi PP tentang guru

06/02/2013

Komnas HAM panggil Mendikbud terkait revisi PP tentang guru thumbnail

 

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengatakan telah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

“Hari ini (4/2) akan kami kirim suratnya untuk pemanggilan Mendikbud pada hari Rabu (6/2) pukul 11.00 WIB,” kata Natalius Pigai di Jakarta, Senin, seperti dilansir antara.

Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM itu mengatakan pemanggilan Mendikbud itu untuk meminta klarifikasi terhadap ayat (3) pasal 44 draf revisi PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Menurut Natalius, ayat dan pasal pada draf revisi tersebut memiliki indikasi pemberangusan serikat guru dan melanggar kebebasan individual untuk berserikat dan berekspresi.

“Ayat dan pasal itu bertentangan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak asasi sebagaimana deklarasi universal dan konstitusi,” ujarnya.

Pada pasal 44 ayat (3) draf revisi PP tersebut tercantum bahwa organisasi guru harus memenuhi persyaratan memiliki keanggotaan yang terdata dan tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten-kota minimal 25 persen dari jumlah guru di wilayah itu.

Organisasi profesi guru juga harus memiliki kepengurusan di pusat dan semua provinsi serta minimal 75 persen kabupaten-kota, memiliki kode etik dan dewan pusat kehormatan guru sampai di tingkat kabupaten-kota.

“Seharusnya aturan tentang berserikat tidak menggunakan syarat persentase. Sebab, berserikat dan berekspresi adalah hak individual bukan komunal. Persyaratan persentase itu hanya untuk hak komunal,” tuturnya.

Pemanggilan Mendikbud Mohammad Nuh itu merupakan tindak lanjut dari pengaduan tiga organisasi guru, yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) pada Jumat (1/2).

Ketiga organisasi guru itu menganggap revisi PP tentang Guru itu merupakan upaya pemerintah untuk membungkam dan memberangus organisasi guru yang bersikap kritis dengan pemerintah.

Selama ini, mereka memang cukup vokal menentang beberapa kebijakan di bidang pendidikan seperti ujian nasional dan uji kompetensi guru.

“Kami ingin mengadukan upaya pemerintah untuk mengekang kebebasan berserikat dan berpendapat para guru melalui revisi PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti di Komnas HAM.

Retno mengatakan pada pasal 44 ayat (3) draf revisi PP tersebut tercantum bahwa organisasi guru harus memenuhi persyaratan memiliki keanggotaan yang terdata dan tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten-kota minimal 25 persen dari jumlah guru di wilayah itu.

Foto: tribunnews.com

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Ulil: Umat Muslim yang percaya kata 'Allah' hanya untuk Islam adalah 'keliru'
  2. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  3. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  4. Menara Pohon Natal yang dibenci Korut telah dibongkar
  5. Vatikan mengumumkan jadwal perjalanan Paus Fransiskus ke Turki
  6. Para kardinal bahas penderitaan orang Kristen di Timur Tengah
  7. Jokowi-JK bersumpah pegang teguh UUD 1945
  8. PGI Papua: Gereja tak pernah berpihak pada separatis
  9. Tiga pendeta dihukum 6 tahun penjara di Iran
  10. Presiden Jokowi hadapi setumpuk masalah HAM
  1. Paus Fransiskus menyerukan penghapusan hukuman mati dan penjara seumur hidup
  2. Kendurenan awali Konggres Persaudaraan Sejati Lintas Iman
  3. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  4. Polri adakan program Sekolah Toleransi dan Klinik Pancasila
  5. Cegah terorisme, BNPT datangi kampus-kampus di seluruh Indonesia
  6. 70 ribu anak dihukum di LP umum
  7. Suster Canossian di Singapura merayakan 120 tahun
  8. PGI Papua: Gereja tak pernah berpihak pada separatis
  9. Vatikan mengumumkan jadwal perjalanan Paus Fransiskus ke Turki
  10. Menara Pohon Natal yang dibenci Korut telah dibongkar
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online