UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Komnas HAM panggil Mendikbud terkait revisi PP tentang guru

06/02/2013

Komnas HAM panggil Mendikbud terkait revisi PP tentang guru thumbnail

 

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengatakan telah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

“Hari ini (4/2) akan kami kirim suratnya untuk pemanggilan Mendikbud pada hari Rabu (6/2) pukul 11.00 WIB,” kata Natalius Pigai di Jakarta, Senin, seperti dilansir antara.

Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM itu mengatakan pemanggilan Mendikbud itu untuk meminta klarifikasi terhadap ayat (3) pasal 44 draf revisi PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Menurut Natalius, ayat dan pasal pada draf revisi tersebut memiliki indikasi pemberangusan serikat guru dan melanggar kebebasan individual untuk berserikat dan berekspresi.

“Ayat dan pasal itu bertentangan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak asasi sebagaimana deklarasi universal dan konstitusi,” ujarnya.

Pada pasal 44 ayat (3) draf revisi PP tersebut tercantum bahwa organisasi guru harus memenuhi persyaratan memiliki keanggotaan yang terdata dan tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten-kota minimal 25 persen dari jumlah guru di wilayah itu.

Organisasi profesi guru juga harus memiliki kepengurusan di pusat dan semua provinsi serta minimal 75 persen kabupaten-kota, memiliki kode etik dan dewan pusat kehormatan guru sampai di tingkat kabupaten-kota.

“Seharusnya aturan tentang berserikat tidak menggunakan syarat persentase. Sebab, berserikat dan berekspresi adalah hak individual bukan komunal. Persyaratan persentase itu hanya untuk hak komunal,” tuturnya.

Pemanggilan Mendikbud Mohammad Nuh itu merupakan tindak lanjut dari pengaduan tiga organisasi guru, yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) pada Jumat (1/2).

Ketiga organisasi guru itu menganggap revisi PP tentang Guru itu merupakan upaya pemerintah untuk membungkam dan memberangus organisasi guru yang bersikap kritis dengan pemerintah.

Selama ini, mereka memang cukup vokal menentang beberapa kebijakan di bidang pendidikan seperti ujian nasional dan uji kompetensi guru.

“Kami ingin mengadukan upaya pemerintah untuk mengekang kebebasan berserikat dan berpendapat para guru melalui revisi PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti di Komnas HAM.

Retno mengatakan pada pasal 44 ayat (3) draf revisi PP tersebut tercantum bahwa organisasi guru harus memenuhi persyaratan memiliki keanggotaan yang terdata dan tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten-kota minimal 25 persen dari jumlah guru di wilayah itu.

Foto: tribunnews.com

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Uskup Suwatan undang Paus Fransiskus ke Manado
  2. Kardinal Kriengsak: 'Sekularisme' merupakan wajah setan
  3. Menteri Agama: Pemimpin bisa berasal dari kalangan mana pun
  4. Pastor dikenal sebagai pejuang lingkungan tantang Bupati Rotok
  5. Imam Yesuit India yang diculik di Afghanistan telah dibebaskan
  6. Presiden FABC memberi penghormatan kepada 21 orang Kristen yang dipenggal sebagai martir
  7. Mengenal hukuman mati di Asia Tenggara
  8. Konferensi Waligereja Filipina serukan doa dalam menanggapi tuduhan kudeta
  9. Syafii Maarif: tingkatkan toleransi terhadap pemimpin beda keyakinan
  10. Denominasi Gereja termasuk Katolik dukung Kongres X GAMKI
  1. Taiwan dikunjungi uskup tak diakui Vatikan, muncul spekulasi hubungan Sino-Vatikan
  2. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  3. RUU Perlindungan Umat Beragama akan atur syarat agama
  4. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap perempuan
  5. Di Mindanao, anak-anak pengungsi menanggung beban konflik
  6. Kitab Suci dijadikan jantung kehidupan Gereja Cina
  7. Serangan anti-Kristen terus terjadi di India meskipun jaminan perdana menteri
  8. Menteri Agama: Pemimpin bisa berasal dari kalangan mana pun
  9. Syafii Maarif: tingkatkan toleransi terhadap pemimpin beda keyakinan
  10. Denominasi Gereja termasuk Katolik dukung Kongres X GAMKI
  1. Seorang Misioner sejati yang sangat langka pada zaman sekarang. Hidup Romo Caro...
    Said Sary on 2015-02-25 07:35:00
  2. Kalau boleh usul, sebaiknya praktek yang dilakukan di Aceh tetap di Aceh, jangan...
    Said on 2015-02-24 10:46:00
  3. Saya beranggapan ada side effect dari adanya hukuman mati (bukan efek jera). Di...
    Said on 2015-02-24 10:43:00
  4. Hari Valentine sesungguhnya adalah perayaan atau lebih tepatnya kenangan akan ke...
    Said jane on 2015-02-18 06:25:00
  5. Yang haram bukan hari nya valetine nya tapi manusia nya. Kalau cuma mikir nya ng...
    Said Guess on 2015-02-16 11:21:00
  6. Tentu semua negara harus berupaya yang semestinya; sebetulnya tiap pemerintah ya...
    Said on 2015-02-11 07:05:00
  7. Saya percaya ensiklik akan diterbitkan oleh Paus Fransiskus karena situasi yang...
    Said sr.yustina on 2015-02-08 08:42:00
  8. Boleh saja melarang jika di tempat publik, tetapi jaminlah kalau perayaan diadak...
    Said on 2015-01-14 07:48:00
  9. Saya selalu beranggapan bahwa kecelakaan tidak perlu terjadi... Bahwasanya terja...
    Said on 2015-01-14 07:44:00
  10. Alangkah indahnya nanti kalau ada pemimpin baik.. semoga terus demikian....
    Said on 2015-01-14 07:30:00
UCAN India Books Online