Komnas HAM panggil Mendikbud terkait revisi PP tentang guru

06/02/2013

Komnas HAM panggil Mendikbud terkait revisi PP tentang guru thumbnail

 

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengatakan telah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

“Hari ini (4/2) akan kami kirim suratnya untuk pemanggilan Mendikbud pada hari Rabu (6/2) pukul 11.00 WIB,” kata Natalius Pigai di Jakarta, Senin, seperti dilansir antara.

Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM itu mengatakan pemanggilan Mendikbud itu untuk meminta klarifikasi terhadap ayat (3) pasal 44 draf revisi PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Menurut Natalius, ayat dan pasal pada draf revisi tersebut memiliki indikasi pemberangusan serikat guru dan melanggar kebebasan individual untuk berserikat dan berekspresi.

“Ayat dan pasal itu bertentangan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak asasi sebagaimana deklarasi universal dan konstitusi,” ujarnya.

Pada pasal 44 ayat (3) draf revisi PP tersebut tercantum bahwa organisasi guru harus memenuhi persyaratan memiliki keanggotaan yang terdata dan tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten-kota minimal 25 persen dari jumlah guru di wilayah itu.

Organisasi profesi guru juga harus memiliki kepengurusan di pusat dan semua provinsi serta minimal 75 persen kabupaten-kota, memiliki kode etik dan dewan pusat kehormatan guru sampai di tingkat kabupaten-kota.

“Seharusnya aturan tentang berserikat tidak menggunakan syarat persentase. Sebab, berserikat dan berekspresi adalah hak individual bukan komunal. Persyaratan persentase itu hanya untuk hak komunal,” tuturnya.

Pemanggilan Mendikbud Mohammad Nuh itu merupakan tindak lanjut dari pengaduan tiga organisasi guru, yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) pada Jumat (1/2).

Ketiga organisasi guru itu menganggap revisi PP tentang Guru itu merupakan upaya pemerintah untuk membungkam dan memberangus organisasi guru yang bersikap kritis dengan pemerintah.

Selama ini, mereka memang cukup vokal menentang beberapa kebijakan di bidang pendidikan seperti ujian nasional dan uji kompetensi guru.

“Kami ingin mengadukan upaya pemerintah untuk mengekang kebebasan berserikat dan berpendapat para guru melalui revisi PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti di Komnas HAM.

Retno mengatakan pada pasal 44 ayat (3) draf revisi PP tersebut tercantum bahwa organisasi guru harus memenuhi persyaratan memiliki keanggotaan yang terdata dan tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten-kota minimal 25 persen dari jumlah guru di wilayah itu.

Foto: tribunnews.com

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pro dan kontra seputar rencana pembangunan patung Yesus di Papua
  2. Vatikan desak pemerintah global melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan
  3. Otoritas Cina menggerebek Misa komunitas bawah tanah
  4. Gereja Indonesia dan aktivis mencari cara melindungi anak dari pornografi
  5. Misionaris Filipina menjadi pemimpin Konferensi Yesuit Asia Pasifik
  6. Pemimpin Partai Kristen Pakistan tidak diijinkan berobat dalam tahanan
  7. Kardinal Bo minta tokoh agama Myanmar aktif berdialog
  8. Survei: Umat Katolik di Hong Kong tidak paham tugas diakon
  9. Kehadiran umat di gereja Filipina cendrung menurun
  10. Orang Kristen menjadi kelompok teraniaya paling banyak di dunia
  1. Kira kira Yesus akan bilang apa?...
    Said Jenny Marisa on 2017-04-28 20:01:14
  2. Riset Wahid Foundation dan Kemenag Mei 2016 dan riset terpisah oleh Forum Keruku...
    Said fred on 2017-04-27 09:10:22
  3. Setuju Grace. Patut disayangkan dana sebesar itu "hanya" untuk membangun sesuatu...
    Said fred on 2017-04-27 08:34:15
  4. Admin, nggak salah tu orang kristen paling teraniaya. orang islam kali yg paling...
    Said Yesi on 2017-04-27 08:15:21
  5. Secara pribadi....sebaiknya bagi calon pemimpin jangan didukung oleh ormas agama...
    Said Ansel on 2017-04-26 14:41:04
  6. Terlalu bombastis dananya, lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Bisa jadi mala...
    Said Setyo on 2017-04-26 11:54:30
  7. Menurut saya, idenya sih boleh boleh saja tapi agak berlebihan. Duit sebanyak i...
    Said Grace on 2017-04-25 15:08:34
  8. Wajar saja kalau timbul kekhawatiran di kalangan minoritas karena kelompok radik...
    Said Aan Monterado on 2017-04-21 12:14:35
  9. Salut tuk kerja keras tim, tapi kritik utk peran pastor/suster, tetep aja yg kat...
    Said andreas jacob on 2017-04-17 14:16:16
  10. Menurut saya jika kita melihat dengan kondisi bangsa saat ini lebih bagus waktu ...
    Said Nick on 2017-04-15 10:04:04
UCAN India Books Online