UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Komnas HAM panggil Mendikbud terkait revisi PP tentang guru

06/02/2013

Komnas HAM panggil Mendikbud terkait revisi PP tentang guru thumbnail

 

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengatakan telah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

“Hari ini (4/2) akan kami kirim suratnya untuk pemanggilan Mendikbud pada hari Rabu (6/2) pukul 11.00 WIB,” kata Natalius Pigai di Jakarta, Senin, seperti dilansir antara.

Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM itu mengatakan pemanggilan Mendikbud itu untuk meminta klarifikasi terhadap ayat (3) pasal 44 draf revisi PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Menurut Natalius, ayat dan pasal pada draf revisi tersebut memiliki indikasi pemberangusan serikat guru dan melanggar kebebasan individual untuk berserikat dan berekspresi.

“Ayat dan pasal itu bertentangan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak asasi sebagaimana deklarasi universal dan konstitusi,” ujarnya.

Pada pasal 44 ayat (3) draf revisi PP tersebut tercantum bahwa organisasi guru harus memenuhi persyaratan memiliki keanggotaan yang terdata dan tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten-kota minimal 25 persen dari jumlah guru di wilayah itu.

Organisasi profesi guru juga harus memiliki kepengurusan di pusat dan semua provinsi serta minimal 75 persen kabupaten-kota, memiliki kode etik dan dewan pusat kehormatan guru sampai di tingkat kabupaten-kota.

“Seharusnya aturan tentang berserikat tidak menggunakan syarat persentase. Sebab, berserikat dan berekspresi adalah hak individual bukan komunal. Persyaratan persentase itu hanya untuk hak komunal,” tuturnya.

Pemanggilan Mendikbud Mohammad Nuh itu merupakan tindak lanjut dari pengaduan tiga organisasi guru, yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) pada Jumat (1/2).

Ketiga organisasi guru itu menganggap revisi PP tentang Guru itu merupakan upaya pemerintah untuk membungkam dan memberangus organisasi guru yang bersikap kritis dengan pemerintah.

Selama ini, mereka memang cukup vokal menentang beberapa kebijakan di bidang pendidikan seperti ujian nasional dan uji kompetensi guru.

“Kami ingin mengadukan upaya pemerintah untuk mengekang kebebasan berserikat dan berpendapat para guru melalui revisi PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti di Komnas HAM.

Retno mengatakan pada pasal 44 ayat (3) draf revisi PP tersebut tercantum bahwa organisasi guru harus memenuhi persyaratan memiliki keanggotaan yang terdata dan tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten-kota minimal 25 persen dari jumlah guru di wilayah itu.

Foto: tribunnews.com

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Romo Budi gelar konser amal untuk pembangunan pusat pastoral
  2. Umat Kristiani India mengungkapkan keterkejutan terkait serangan gereja
  3. Paus desak dunia bertindak menyusul tragedi Mediterania
  4. Keadilan sulit dipahami terkait pembunuhan para aktivis lingkungan
  5. Politisi Hong Kong berkomentar 'rasis' terhadap PRT
  6. Sikap PMKRI tak hadiri undangan Watimpres dapat sanjungan
  7. Penganiayaan orang Kristen di Zhejiang lebih parah dari data sebelumnya: China Aid
  8. Otoritas Malaysia desak pemimpin Gereja memasang kembali salib
  9. Para uskup Filipina minta KWI membantu Mary Jane
  10. Ribuan umat Katolik Medan doakan kelancaran KAA
  1. Keluarga dan diplomat ajukan PK terakhir untuk menyelamatkan terpidana mati kasus narkoba
  2. NIIS dan Janji Surga
  3. Gereja Armenia memberikan gelar orang kudus korban genosida
  4. Renungan Hari Minggu Paskah IV bersama Pastor Bill Grimm
  5. RUU kontroversial Myanmar akan berdampak buruk bagi perempuan dan minoritas
  6. Presiden Jokowi tutup KAA, kecam terorisme atas nama agama
  7. Sikap PMKRI tak hadiri undangan Watimpres dapat sanjungan
  8. Asia-Afrika nyatakan perang terhadap narkoba
  9. Jaksa agung diminta sidik pelanggaran HAM berat
  10. Menag masih persoalkan batasan agama RUU PUB
  1. Terlalu banyak TKI yang nasibnya dihukum mati. Apa gerangan yang mereka lakukan...
    Said on 2015-04-16 20:46:00
  2. Sepertinya orang "Rimba" Jambi tidak mempunyai nama lain? Tidak masuk sensus? T...
    Said on 2015-04-14 09:11:00
  3. Nasib mereka bergantung di benang sutra.. karena getolnya para jaksa penuntut......
    Said on 2015-04-11 09:21:00
  4. Menteri dalam kasus ini harus gebrak meja! Beliau terlalu manis.....
    Said on 2015-04-11 09:13:00
  5. Semoga bagi para pengungsi merasa terhibur dan perhatian dari Paus Fransiskus me...
    Said on 2015-04-09 06:01:00
  6. Kalau sampai pada vonis hukuman mati, diam saja ya, tidak perlu menentangnya....
    Said on 2015-04-03 08:59:00
  7. Apakah waktunya setiap perempuan membawa rotweiler kalau bepergian??...
    Said on 2015-04-03 08:55:00
  8. Terima kasih untuk bantuannya... semoga aman saja....
    Said on 2015-04-03 08:50:00
  9. Domba tidak bisa mengerti apa maunya serigala... Siapa menulis buku sejahat itu ...
    Said on 2015-04-03 08:43:00
  10. Yang tidak tertarik juga tidak akan membacanya.....
    Said on 2015-04-02 15:28:00
UCAN India Books Online