Meski ada pelanggaran, Kemenag RI tak bisa menutup enam sekolah Katolik

Persoalan rencana pemerintah daerah Blitar menutup enam sekolah Katolik di Blitar  mendorong tim Kementerian Agama Republik Indonesia datang untuk mencari fakta dan data serta sikap-sikap dari pihak yang terlibat masalah mendukung rekomendasi Kementerian Agama Kota Blitar.

“Jadi tujuan kedatangan kami ke sini untuk menekankan pada pihak yayasan agar mau menerapkan lima pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut siswanya masing-masing. Itu sudah diatur pada UU,” ungkap Imam Thalha, pimpinan tim Kemenag Agama RI di Blitar, belum lama ini, seperti dilansir tribunnews.com.

Imam Thalha mengatakan bahwa meski ia dan tim Kemenag RI mendapatkan bukti-bukti adanya pelanggaran UU, tetapi Kemenag tidak dapat menutup enam sekolah Katolik tersebut.

Menurutnya, tim Kemenag RI hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional.

“Memang faktanya seperti itu, bahwa sekolah itu nggak memberikan pelajaran agama lain selain Katolik. Itu akan kami buat sebagai bahan rekomendasi,” ungkapnya.

Sementara di tempat dan waktu yang berbeda, Sumardiono, Kepala Kantor Yayasan Katolik Yohanes Gabriel, mengaku bahwa pihak yayasan tetap berpendirian pada keputusan semula atau tujuan didirikannya sekolah itu. “Yakni, hanya mengajarkan pendidikan agama Katolik,” ungkapnya.

Mengenai banyak siswa yang sudah mengajukan pindah ke sekolah lain akibat kabar munculnya ancaman penutupan itu, Sumardiono mengaku tak bisa mencegahnya. Itu hak para siswa sendiri.

“Silakan saja, kalau kurang nyaman ya nggak apa-apa kalau mau pindah,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, enam sekolah Katolik di Blitar: SMA Katolik Diponegoro, STM Katolik, TK Santa Maria, SD Katolik Santa Maria serta SD Katolik dan SMP Yos Sudarso mendapat peringatan keras dari pemerintah daerah karena hingga batas waktu yang ditentukan belum juga menyediakan guru agama bagi para siswa yang non-Katolik.