UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Indonesia

Meski ada pelanggaran, Kemenag RI tak bisa menutup enam sekolah Katolik

Pebruari 6, 2013

Meski ada pelanggaran, Kemenag RI tak bisa menutup enam sekolah Katolik

Ilustrasi

 

Persoalan rencana pemerintah daerah Blitar menutup enam sekolah Katolik di BlitarĀ  mendorong tim Kementerian Agama Republik Indonesia datang untuk mencari fakta dan data serta sikap-sikap dari pihak yang terlibat masalah mendukung rekomendasi Kementerian Agama Kota Blitar.

“Jadi tujuan kedatangan kami ke sini untuk menekankan pada pihak yayasan agar mau menerapkan lima pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut siswanya masing-masing. Itu sudah diatur pada UU,” ungkap Imam Thalha, pimpinan tim Kemenag Agama RI di Blitar, belum lama ini, seperti dilansir tribunnews.com.

Imam Thalha mengatakan bahwa meski ia dan tim Kemenag RI mendapatkan bukti-bukti adanya pelanggaran UU, tetapi Kemenag tidak dapat menutup enam sekolah Katolik tersebut.

Menurutnya, tim Kemenag RI hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional.

“Memang faktanya seperti itu, bahwa sekolah itu nggak memberikan pelajaran agama lain selain Katolik. Itu akan kami buat sebagai bahan rekomendasi,” ungkapnya.

Sementara di tempat dan waktu yang berbeda, Sumardiono, Kepala Kantor Yayasan Katolik Yohanes Gabriel, mengaku bahwa pihak yayasan tetap berpendirian pada keputusan semula atau tujuan didirikannya sekolah itu. “Yakni, hanya mengajarkan pendidikan agama Katolik,” ungkapnya.

Mengenai banyak siswa yang sudah mengajukan pindah ke sekolah lain akibat kabar munculnya ancaman penutupan itu, Sumardiono mengaku tak bisa mencegahnya. Itu hak para siswa sendiri.

“Silakan saja, kalau kurang nyaman ya nggak apa-apa kalau mau pindah,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, enam sekolah Katolik di Blitar: SMA Katolik Diponegoro, STM Katolik, TK Santa Maria, SD Katolik Santa Maria serta SD Katolik dan SMP Yos Sudarso mendapat peringatan keras dari pemerintah daerah karena hingga batas waktu yang ditentukan belum juga menyediakan guru agama bagi para siswa yang non-Katolik.

 

6 responses to “Meski ada pelanggaran, Kemenag RI tak bisa menutup enam sekolah Katolik”

  1. Aretha Marg. says:

    Dilaporkan ke KOMNAS HAM di Jakarta saja !!
    Peraturan di daerah yang diterapkan se-mena2 dan tidak masuk akal,, ini termasuk pelanggaran HAM ! Sebab dari awal siswa masuk ke sekolah Katholik biasanya diharuskan menanda tangani surat yg isinya : setuju bahwa di sekolah tsb hanya ada pelajaran agama Katholik !! kalau tidak setuju menanda tangani mestinya siswa tidak usah diterima sekolah disitu .Jadi artinya : Kalau mau pelajaran agama selain Katholik ya jangan masuk di sekolah itu .
    GITU AJA KOK REPOT.!

  2. Pihak Pemerintah Pusat giat mnrapkan WAJIB BELAJAR, sdngkan Pemerintah Daerah akan mnutup Sekolah. Apakah yg trjadi melanggar UU, atau ada tujuan lain??? Apakah sdh tdk ada jln kluar yg win win slution.Apakah di daerah lain jg ada Praturan Daerah yg sama?

  3. YeBambangTri says:

    Arogansi Pemkot Blitar. Klo tdk mau ya silakan pindah sekolah yang lain, Mhammmadiyah khan banyak. Kalau anak katolik sekolah di Muhammadiyah, apa piah sekolah mau memberi pelajaran katolik… sama sama dong.. ini negara Pancasila.

  4. fendi says:

    emang di madrasah/ sekolah islam ada guru katolik, kristen, budha dan hindu? jangan memaksakan kehendak dong….

  5. Djoko R says:

    Apakah Kementrian Agama tahu bahwa di beberapa Sekolah Negeri tidak ada guru Agama Katholik? Padahal disekolah itu ada murid beragama Katholik. Melanggar UU kah Sekolah Negeri tsb.?

  6. Iwan Karyadi says:

    Sangat disayangkan kelompok minoritas di negeri ini belum mendapatkan perlakukan hak yang sama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan lewatkan

Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini

© UCAN Indonesia 2017. | Kontak | Syarat Penggunaan | Privasi