PGI soroti konflik agraria dan ketidakadilan pengelolaan SDA

06/02/2013

PGI soroti konflik agraria dan ketidakadilan pengelolaan SDA thumbnail

Pendeta Gomar Gultom

 

Sidang Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) tahun 2013 yang berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 24-28 Januari lalu menyoroti masalah konflik agraria dan ketidakadilan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), demikian pernyataan resmi PGI kemarin.

Sekertaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI, Jeirry Sumampow mengatakan, alasan PGI memfokuskan perhatian pada masalah tersebut berangkat dari keperihatinan banyaknya kasus di mana lahan masyarakat diambil alih oleh pemerintah yang kemudian penguasaan dan pengelolaannya diserahkan secara kolusif dan nepotistik kepada para investor.

“Akibatnya, hak-hak rakyat direduksi hanya sebagai pemilih pada saat pemilihan umum. Setelah itu, mereka tidak lagi dihargai, hak-haknya dengan mudah dirampas” kata Sumampow dalam konferensi pers di Wisma PGI, Jakarta, Selasa (5/2).

Menurutnya, hal ini melahirkan banyaknya konflik horisontal dan vertikal, pelanggaran HAM dan marginalisasi masyarakat setempat.

Ia menambahkan, hasil investigasi Komnas HAM telah membenarkan hal ini. Data Komnas HAM menunjukkan, selama 2009-2012, konflik eksploitasi SDA telah menyebabkan 52 korban meninggal, 64 orang ditembak, 604 orang ditangkap/ditahan, 321 dianiaya hingga luka-luka. Konflik ini mencakup luasan lahan sekitar 500.372 hektar dan melibatkan 69.975 keluarga.

PGI pun merekomendasikan agar pemerintah segera membatasi dan menghentikan perluasan areal perkebunan dan pertambangan yang hanya menguntungkan para investor dan tidak mensejahterakan masyarakat.

“Gereja-gereja diimbau agar mendukung dan mendampingi masyarakat dalam mempertahankan tanahnya dari alih fungsi yang tidak profesional”, jelasnya.

Sementara itu, Gomar Gultom, Sekertaris Umum PGI mengatakan untuk menyukseskan rencana ini, PGI akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Komnas HAM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Selain itu, juga akan dibangun kerjasama dengan agama lain, terutama Katolik dan Islam.

“Kami akan fokus pada upaya perjuangan hukum dalam melawan aturan perundang-undangan yang merugikan masyarakat serta pengorganisasian masyarakat agar mereka kuat dalam melawan invansi investor dan ketidakberpihakan pemerintah”, tegasnya.

PGI menyadari bahwa keterlibatan gereja selama ini dalam mengatasi masalah-masalah sosial masih sangat terbatas.

“Meskipun sudah ada upaya tertentu yang dilakukan masing-masing gereja dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat kecil, namun itu semua belumlah optimal”, katanya.

Ia menjelaskan, gereja di Indonesia masih lebih dominan tampil dengan wajah formalistik, seremonial dan selebratif.

“Belum ada upaya mewujudnyatakan bela rasa, solidaritas dengan mereka yang teraniaya dan tertindas, belum menjadi gerakan yang membangun bumi yang berkeadilan dan layak didiami”, tegas Gultom.

Ryan Dagur, Jakarta




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemimpin lintas agama mendoakan para pahlawan di rumah Aung San Suu Kyi
  2. Sr. Sesilia Ketut SSpS menjadi harapan warga yang mengungsi dari Timor-Leste
  3. Siswi Sekolah Katolik demo menentang pembunuhan karena narkoba
  4. RUU ‘Pelindungan Umat Beragama’ membahayakan kalangan minoritas
  5. Renungan Minggu XVI Tahun A – 23 Juli 2017
  6. Orang Kristen di Bangladesh diminta lebih terlibat dalam politik
  7. Menyita paspor terpidana pedofilia adalah langkah tepat 
  8. Umat Katolik Hong Kong mengenang Liu Xiaobo dalam Misa Requiem
  9. Koleksi buku Katolik milik Soekarno tersimpan rapi di Bengkulu
  10. Keluarga Katolik Pakistan melarikan diri setelah tuduhan penistaan
  1. imbauan KPK kpd GK spy mengaudit keuangan gereja lebih diharapkan agar menjadi c...
    Said Patricius HBK on 2017-07-21 13:49:20
  2. Dalam artikel diatas sama sekali tidak disebut diiaudit oleh KPK tapi ditekankan...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 13:17:16
  3. Saya kurang setuju bila KPK mengaudit, karena bukan badan atau kantor di pemerin...
    Said Jumtu Bagus on 2017-07-21 11:10:19
  4. KPK,gak boleh asa bergerak kesemua arah,fokus kepada keuangan negara,karena keua...
    Said ROSSY on 2017-07-21 10:28:53
  5. bukan diaudit oleh KPK tetapi diaudit oleh tim yg dibentuk oleh gereja sendiri /...
    Said Yanto Lamawato on 2017-07-21 10:01:03
  6. Absolute power corrupts absolutely Ingat. Runtuhnya kekuasaan gereja Katolik ...
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:26:18
  7. Jadi semakin yakin ada yang tidak beres dg keuangan paroki Kristoforus....
    Said anton widjaja on 2017-07-21 07:23:17
  8. Tidak bermaksud menghalang-halangi niat/usulan KPK dalam rangka pelaksanaan audi...
    Said Alex on 2017-07-21 06:53:41
  9. Audit keuangan GEREJA itu penting utk transparansi yg akan membuat Jemaat/Umatme...
    Said Alexander Katuuk on 2017-07-20 20:59:10
  10. Audit keuangan di tubuh gereja penting utk menunjukkan tanggung jawab para penge...
    Said Don Suban Garak on 2017-07-20 19:12:24
UCAN India Books Online