UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

PGI soroti konflik agraria dan ketidakadilan pengelolaan SDA

06/02/2013

PGI soroti konflik agraria dan ketidakadilan pengelolaan SDA thumbnail

Pendeta Gomar Gultom

 

Sidang Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) tahun 2013 yang berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 24-28 Januari lalu menyoroti masalah konflik agraria dan ketidakadilan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), demikian pernyataan resmi PGI kemarin.

Sekertaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI, Jeirry Sumampow mengatakan, alasan PGI memfokuskan perhatian pada masalah tersebut berangkat dari keperihatinan banyaknya kasus di mana lahan masyarakat diambil alih oleh pemerintah yang kemudian penguasaan dan pengelolaannya diserahkan secara kolusif dan nepotistik kepada para investor.

“Akibatnya, hak-hak rakyat direduksi hanya sebagai pemilih pada saat pemilihan umum. Setelah itu, mereka tidak lagi dihargai, hak-haknya dengan mudah dirampas” kata Sumampow dalam konferensi pers di Wisma PGI, Jakarta, Selasa (5/2).

Menurutnya, hal ini melahirkan banyaknya konflik horisontal dan vertikal, pelanggaran HAM dan marginalisasi masyarakat setempat.

Ia menambahkan, hasil investigasi Komnas HAM telah membenarkan hal ini. Data Komnas HAM menunjukkan, selama 2009-2012, konflik eksploitasi SDA telah menyebabkan 52 korban meninggal, 64 orang ditembak, 604 orang ditangkap/ditahan, 321 dianiaya hingga luka-luka. Konflik ini mencakup luasan lahan sekitar 500.372 hektar dan melibatkan 69.975 keluarga.

PGI pun merekomendasikan agar pemerintah segera membatasi dan menghentikan perluasan areal perkebunan dan pertambangan yang hanya menguntungkan para investor dan tidak mensejahterakan masyarakat.

“Gereja-gereja diimbau agar mendukung dan mendampingi masyarakat dalam mempertahankan tanahnya dari alih fungsi yang tidak profesional”, jelasnya.

Sementara itu, Gomar Gultom, Sekertaris Umum PGI mengatakan untuk menyukseskan rencana ini, PGI akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Komnas HAM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Selain itu, juga akan dibangun kerjasama dengan agama lain, terutama Katolik dan Islam.

“Kami akan fokus pada upaya perjuangan hukum dalam melawan aturan perundang-undangan yang merugikan masyarakat serta pengorganisasian masyarakat agar mereka kuat dalam melawan invansi investor dan ketidakberpihakan pemerintah”, tegasnya.

PGI menyadari bahwa keterlibatan gereja selama ini dalam mengatasi masalah-masalah sosial masih sangat terbatas.

“Meskipun sudah ada upaya tertentu yang dilakukan masing-masing gereja dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat kecil, namun itu semua belumlah optimal”, katanya.

Ia menjelaskan, gereja di Indonesia masih lebih dominan tampil dengan wajah formalistik, seremonial dan selebratif.

“Belum ada upaya mewujudnyatakan bela rasa, solidaritas dengan mereka yang teraniaya dan tertindas, belum menjadi gerakan yang membangun bumi yang berkeadilan dan layak didiami”, tegas Gultom.

Ryan Dagur, Jakarta

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. PBNU: Jokowi tak boleh hapus Kementerian Agama
  2. Aktivis tolak rencana penerapan Hukum Syariah bagi non-Muslim di Aceh
  3. Lampung jadi prioritas penerapan program sekolah toleransi
  4. Imam Yesuit desak komunitas akademik dukung perdamaian Mindanao
  5. Paus Fransiskus undang Presiden Xi Jinping ke Vatikan
  6. Paus Fransiskus menikahkan 20 pasangan bermasalah
  7. KWI tolak PP No. 61/2014 tentang Aborsi karena urgensi medik dan akibat perkosaan
  8. Komisi hukum India dukung hak perempuan Kristiani mendapatkan warisan
  9. Gereja Katolik Kepulauan Cook menghormati dua imam yang melayani 120 tahun
  10. Romo Hariyanto: Negara tak boleh masuk ranah teologi
  1. Paus Fransiskus undang Presiden Xi Jinping ke Vatikan
  2. Imam Yesuit desak komunitas akademik dukung perdamaian Mindanao
  3. Komisi hukum India dukung hak perempuan Kristiani mendapatkan warisan
  4. PBNU: Jokowi tak boleh hapus Kementerian Agama
  5. Lampung jadi prioritas penerapan program sekolah toleransi
  6. Para ahli bela keputusan Paus menikahkan pasangan bermasalah
  7. Gereja pertama di Cina diberi nama Santo Yohanes Paulus II
  8. Paus Fransiskus menikahkan 20 pasangan bermasalah
  9. Gereja: Sri Lanka tidak boleh mempolitisasi kunjungan Paus
  10. Kerukunan antar umat beragama di Kulonprogo tinggi
  1. Ini urusan Malaysia, tetangga dekat tetapi sangat beda dengan kita. Kita pastik...
    Said on 2014-09-06 07:54:00
  2. Apa yang terjadi dengan ditentukannya hanya ada 5 agama yang diakui? Dapatkah d...
    Said on 2014-09-06 07:46:00
  3. Pak Menteri mengatakan "sulit" dilakukan. Itu tidak sama dengan "tidak mungkin"...
    Said on 2014-09-06 07:15:00
  4. Ya memang perlu, khawatirnya yang 120 juta itu tidak mengerti untuk apa segala i...
    Said on 2014-09-03 15:53:00
  5. Puji Tuhan Bapak Menteri Agama yang baru tidak membiarkan yang tidak boleh dibia...
    Said on 2014-09-02 05:36:00
  6. DUC IN ALTUM...
    Said Stefanus on 2014-08-28 07:21:00
  7. Mantap. Tempatnya luas, berada di sementanjung Jafna. Disana ada benteng...penin...
    Said Alfons Liwun on 2014-08-27 11:39:00
  8. karena itu, pemerintah harus tegas terhadap kelompok2 intoleran dan suka main ha...
    Said Ama Kaka on 2014-08-23 15:03:00
  9. Romo Mangnis benar dan menang. Negara tdk boleh diurus oleh mereka yang serakah,...
    Said MAtheus on 2014-08-22 09:47:00
  10. CAHAYA CINTA KASIH~ Yakinilah bahwa Allah Swt Pencipta, Pemilik, Penguasa Alam ...
    Said Yang Setia Yang Benar on 2014-08-14 01:50:00
UCAN India Books Online