UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Syarat pejabat publik harus bebas dari ‘kejahatan perkawinan’

08/02/2013

Syarat pejabat publik harus bebas dari ‘kejahatan perkawinan’ thumbnail

 

Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati kepada wartawan mengatakan aturan seperti itu dibutuhkan untuk mencegah kembali adanya pejabat publik yang melakukan kejahatan perkawinan seperti nikah siri.

Dia juga menyayangkan selama ini praktek-praktek seperti itu oleh penegak hukum dianggap sebagai ranah pribadi sehingga banyak pejabat publik, pelaku tindak kejahatan perkawinan tidak tersentuh hukum.

Untuk itu, kata Sri, Komnas Perempuan juga meminta adanya penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku tindak kejahatan perkawinan apalagi ketika tindak kejahatan itu dilakukan oleh aparat penyelenggara negara.

Data Komnas Perempuan menyebutkan pada akhir tahun 2012, terdapat 3 pejabat publik yang melakukan nikah siri. Mereka diantaranya Walikota Palembang, Wakil Walikota Magelang dan Bupati Garut. Dari 3 pejabat publik tersebut, baru Bupati Garut saja yang diproses secara hukum.

Komnas Perempuan, tambah Sri, sangat mengapresiasi penyelesaian kasus hukum atas kasus nikah siri Bupati Garut, Aceng Fikri yang berujung pada pemakzulan.

Kasus ini, lanjut Sri, merupakan preseden hukum yang penting dalam kerangka perbaikan sistem otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Di pasal 279 KUHP ini menegaskan bahwa ketika dia (pejabat publik) menjadi pejabat yah dia bisa dicabut haknya untuk menduduki segala jabatan bahkan untuk hak memilih dan dipilih dia juga akan kehilangan. Hak asuh anak dia akan kehilangan. Ketika pejabat publik melakukan kekerasan terhadap perempuan termasuk kejahatan perkawinan, ini bagian tidak terpisahkan menjadi ranah negara untuk ikut campur, itu tadi yah melalui proses rekrutmen, hukuman disipliner itu menjadi bagian,” kata Sri seperti dilansir VOA Indonesia.

Sri menyatakan dampak yang paling besar akibat dari kejahatan perkawinan ini adalah penelantaran.

Hasil pantauan Komnas Perempuan menunjukan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri kerap merupakan cara bagi suami atau laki-laki menghindari tanggung jawab hukum atas istri dan anak yang lahir dari perkawinan itu.

“Saya menemukan 75 persen penelantaran rumah tangga karena tidak mampu bersikap adil dan tidak memiliki kemampuan. Bentuk penelantaran inilah yang paling tinggi karena kemudian cara kejahatan perkawinan dengan tidak melalui proses hukum yang benar, ini yang menjadi peluang sebenarnya bagi par alaki-laki untuk meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami,” ujar Sri.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonizar Moenek mengungkapkan saat ini pihaknya sedang membahas peraturan tentang pemerintahan daerah. Dalam peraturan tersebut akan diatur secara ketat tentang calon pejabat publik.

“Jadikah ada persyaratan calon, jauh sebelum dia mengikuti sebagai kepala daerah baik itu sebelum atau sesudah, ada klausula yang menyebtukan tidak terlibat persoalan-persoalan yang berkenaan dengan amoral, memalukan atau yang sifatnya tercela,” demikian Raydonizar.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Menanti Komitmen JKW-JK Menuntaskan Kasus Tragedi Semanggi
  2. KWI dukung gugatan nikah beda agama
  3. Kardinal Zen: Tiongkok tidak memahami 'niat baik' Paus Fransiskus
  4. Paus Fransiskus: Tuhan Maha Pemaaf, alam tidak
  5. Di Sri Lanka, seorang pastor pernah melindungi ribuan orang
  6. Gereja Katolik Sri Lanka kecam penggunaan gambar Paus Fransiskus untuk kampanye pemilu
  7. Gereja Katolik menandai 500 tahun di Myanmar
  8. Model pendidikan seminari dan pesantren cocok diterapkan di perbatasan
  9. Pemimpin Kristen dan Muslim desak revisi UU Penghujatan
  10. Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan konflik TNI dan Polri
  1. Pesan Natal Bersama KWI-PGI Tahun 2014
  2. Meningkatkan dialog dengan Muslim fokus utama perjalanan Paus ke Turki
  3. Menanti Komitmen JKW-JK Menuntaskan Kasus Tragedi Semanggi
  4. Tunjangan setahun tak dibayar, guru Katolik mengadu ke DPRD
  5. Pemuda pro-demokrasi yang ditangkap polisi tulis surat terbuka kepada Paus Fransiskus
  6. Paus Fransiskus kecam ‘terorisme negara’ dan ‘sikap apatis’ Eropa
  7. 11 kampus bersatu lawan kekerasan seksual
  8. Toleransi Bukan Harmoni
  9. Pesan uskup agung Myanmar untuk ‘Tahun Yubileum’
  10. Indonesia-Australia sepakat akhiri kekerasan terhadap perempuan
  1. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  2. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  3. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  4. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  5. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  6. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  7. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  8. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  9. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  10. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
UCAN India Books Online