UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Syarat pejabat publik harus bebas dari ‘kejahatan perkawinan’

08/02/2013

Syarat pejabat publik harus bebas dari ‘kejahatan perkawinan’ thumbnail

 

Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati kepada wartawan mengatakan aturan seperti itu dibutuhkan untuk mencegah kembali adanya pejabat publik yang melakukan kejahatan perkawinan seperti nikah siri.

Dia juga menyayangkan selama ini praktek-praktek seperti itu oleh penegak hukum dianggap sebagai ranah pribadi sehingga banyak pejabat publik, pelaku tindak kejahatan perkawinan tidak tersentuh hukum.

Untuk itu, kata Sri, Komnas Perempuan juga meminta adanya penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku tindak kejahatan perkawinan apalagi ketika tindak kejahatan itu dilakukan oleh aparat penyelenggara negara.

Data Komnas Perempuan menyebutkan pada akhir tahun 2012, terdapat 3 pejabat publik yang melakukan nikah siri. Mereka diantaranya Walikota Palembang, Wakil Walikota Magelang dan Bupati Garut. Dari 3 pejabat publik tersebut, baru Bupati Garut saja yang diproses secara hukum.

Komnas Perempuan, tambah Sri, sangat mengapresiasi penyelesaian kasus hukum atas kasus nikah siri Bupati Garut, Aceng Fikri yang berujung pada pemakzulan.

Kasus ini, lanjut Sri, merupakan preseden hukum yang penting dalam kerangka perbaikan sistem otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Di pasal 279 KUHP ini menegaskan bahwa ketika dia (pejabat publik) menjadi pejabat yah dia bisa dicabut haknya untuk menduduki segala jabatan bahkan untuk hak memilih dan dipilih dia juga akan kehilangan. Hak asuh anak dia akan kehilangan. Ketika pejabat publik melakukan kekerasan terhadap perempuan termasuk kejahatan perkawinan, ini bagian tidak terpisahkan menjadi ranah negara untuk ikut campur, itu tadi yah melalui proses rekrutmen, hukuman disipliner itu menjadi bagian,” kata Sri seperti dilansir VOA Indonesia.

Sri menyatakan dampak yang paling besar akibat dari kejahatan perkawinan ini adalah penelantaran.

Hasil pantauan Komnas Perempuan menunjukan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri kerap merupakan cara bagi suami atau laki-laki menghindari tanggung jawab hukum atas istri dan anak yang lahir dari perkawinan itu.

“Saya menemukan 75 persen penelantaran rumah tangga karena tidak mampu bersikap adil dan tidak memiliki kemampuan. Bentuk penelantaran inilah yang paling tinggi karena kemudian cara kejahatan perkawinan dengan tidak melalui proses hukum yang benar, ini yang menjadi peluang sebenarnya bagi par alaki-laki untuk meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami,” ujar Sri.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonizar Moenek mengungkapkan saat ini pihaknya sedang membahas peraturan tentang pemerintahan daerah. Dalam peraturan tersebut akan diatur secara ketat tentang calon pejabat publik.

“Jadikah ada persyaratan calon, jauh sebelum dia mengikuti sebagai kepala daerah baik itu sebelum atau sesudah, ada klausula yang menyebtukan tidak terlibat persoalan-persoalan yang berkenaan dengan amoral, memalukan atau yang sifatnya tercela,” demikian Raydonizar.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Sektarianisme telah mengerus kebhinnekaan Indonesia
  2. Alkitab dengan kata 'Allah' akan dilarang di Semenanjung Malaysia
  3. Pengadilan Pakistan mendakwa 106 pembunuh pasangan Kristen
  4. Paus menyerukan umat Katolik Tiongkok untuk tetap menjaga kesetiaan mereka
  5. Presiden Xi desak agama-agama di Tiongkok menghindari pengaruh asing
  6. Biarawati Katolik luncurkan kampanye untuk membantu pengungsi Rohingya
  7. Tokoh agama: hadapi pengungsi Rohingya, utamakan aspek kemanusiaan
  8. Gereja menentang otoritas Zhejiang terkait kampanye pembongkaran salib
  9. Jumlah umat Katolik kecil di Tibet mungkin dipengaruhi komunis Tiongkok
  10. Partai Komunis Tiongkok keluarkan peringatan kepada anggotanya yang menganut agama
  1. Sektarianisme telah mengerus kebhinnekaan Indonesia
  2. Para pemimpin Katolik ditahan di Tiongkok
  3. Ratusan biksu radikal Myanmar memprotes ‘tekanan’ internasioal terkait Rohingya
  4. Alkitab dengan kata ‘Allah’ akan dilarang di Semenanjung Malaysia
  5. Kardinal Myanmar menyerukan pemerintah untuk bersikap belarasa dan peduli dengan Rohingya
  6. Lebih dari 1.100 orang tewas di India akibat gelombang panas ekstrim
  7. Partai Komunis Tiongkok keluarkan peringatan kepada anggotanya yang menganut agama
  8. Misionaris merajut kembali kebersamaan hidup yang hancur di Mindanao
  9. Paus Fransiskus desak masyarakat internasional bantu ribuan migran Asia
  10. Pembaruan Karismatik Katolik akan mengadakan Konvenas XIII di Makassar
  1. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
  2. Malaysia, Indonesia berlomba membuang migran, ya? Saya bayangkan dipantai laut a...
    Said on 2015-05-19 08:31:00
  3. Sudahlah, jangan (dikirim) bekerja luar negeri, mereka biar di Indonesia, bekerj...
    Said on 2015-05-19 08:16:00
  4. Selamat bekerja. Bersyukur terpilih karena kesempatan untuk menempah diri menjad...
    Said Martin Teiseran on 2015-05-19 04:48:00
  5. Iya, bagaimana ini, televisi begitu "leko"nya memberitakan dan meng-interview ur...
    Said on 2015-05-13 20:53:00
  6. Merupakan masalah bagi migran maupun negara penampung. Bagaimana menerima orang...
    Said on 2015-05-13 07:04:00
  7. Jika membangun rumah, sisihkan tanah untuk taman dan resapan air, tanami satu, ...
    Said on 2015-05-12 19:15:00
  8. Raul harus cepat saja kembali... beliau sudah lansia......
    Said on 2015-05-12 07:07:00
  9. Datang dari Jakarta tentu harus bawa kado.. Lain kali ke Papua saya harap mereka...
    Said on 2015-05-12 06:58:00
  10. Ada baiknya dalam bulan Mei kita berdoa melalui Ratu Segala Bangsa, untuk perlin...
    Said on 2015-05-12 06:49:00
UCAN India Books Online