UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Syarat pejabat publik harus bebas dari ‘kejahatan perkawinan’

08/02/2013

Syarat pejabat publik harus bebas dari ‘kejahatan perkawinan’ thumbnail

 

Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati kepada wartawan mengatakan aturan seperti itu dibutuhkan untuk mencegah kembali adanya pejabat publik yang melakukan kejahatan perkawinan seperti nikah siri.

Dia juga menyayangkan selama ini praktek-praktek seperti itu oleh penegak hukum dianggap sebagai ranah pribadi sehingga banyak pejabat publik, pelaku tindak kejahatan perkawinan tidak tersentuh hukum.

Untuk itu, kata Sri, Komnas Perempuan juga meminta adanya penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku tindak kejahatan perkawinan apalagi ketika tindak kejahatan itu dilakukan oleh aparat penyelenggara negara.

Data Komnas Perempuan menyebutkan pada akhir tahun 2012, terdapat 3 pejabat publik yang melakukan nikah siri. Mereka diantaranya Walikota Palembang, Wakil Walikota Magelang dan Bupati Garut. Dari 3 pejabat publik tersebut, baru Bupati Garut saja yang diproses secara hukum.

Komnas Perempuan, tambah Sri, sangat mengapresiasi penyelesaian kasus hukum atas kasus nikah siri Bupati Garut, Aceng Fikri yang berujung pada pemakzulan.

Kasus ini, lanjut Sri, merupakan preseden hukum yang penting dalam kerangka perbaikan sistem otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Di pasal 279 KUHP ini menegaskan bahwa ketika dia (pejabat publik) menjadi pejabat yah dia bisa dicabut haknya untuk menduduki segala jabatan bahkan untuk hak memilih dan dipilih dia juga akan kehilangan. Hak asuh anak dia akan kehilangan. Ketika pejabat publik melakukan kekerasan terhadap perempuan termasuk kejahatan perkawinan, ini bagian tidak terpisahkan menjadi ranah negara untuk ikut campur, itu tadi yah melalui proses rekrutmen, hukuman disipliner itu menjadi bagian,” kata Sri seperti dilansir VOA Indonesia.

Sri menyatakan dampak yang paling besar akibat dari kejahatan perkawinan ini adalah penelantaran.

Hasil pantauan Komnas Perempuan menunjukan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri kerap merupakan cara bagi suami atau laki-laki menghindari tanggung jawab hukum atas istri dan anak yang lahir dari perkawinan itu.

“Saya menemukan 75 persen penelantaran rumah tangga karena tidak mampu bersikap adil dan tidak memiliki kemampuan. Bentuk penelantaran inilah yang paling tinggi karena kemudian cara kejahatan perkawinan dengan tidak melalui proses hukum yang benar, ini yang menjadi peluang sebenarnya bagi par alaki-laki untuk meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami,” ujar Sri.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonizar Moenek mengungkapkan saat ini pihaknya sedang membahas peraturan tentang pemerintahan daerah. Dalam peraturan tersebut akan diatur secara ketat tentang calon pejabat publik.

“Jadikah ada persyaratan calon, jauh sebelum dia mengikuti sebagai kepala daerah baik itu sebelum atau sesudah, ada klausula yang menyebtukan tidak terlibat persoalan-persoalan yang berkenaan dengan amoral, memalukan atau yang sifatnya tercela,” demikian Raydonizar.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Upaya Paus Fransiskus meringankan umat Katolik bercerai dan menikah lagi ditolak para kardinal
  2. Gereja Keuskupan Ruteng dan perjuangan tolak tambang
  3. Para ahli bela keputusan Paus menikahkan pasangan bermasalah
  4. Tantangan orang bercerai dan Katolik
  5. Gereja pertama di Cina diberi nama Santo Yohanes Paulus II
  6. Dewan Kardinal mulai membuat draf dokumen pertama untuk reformasi Vatikan
  7. Menag: Negara tidak boleh dikalahkan oleh kelompok intoleran
  8. Hari Perdamaian, Menag ajak komitmen menegakan toleransi
  9. Para guru Santo Paulus mainkan Opera Van Saint Paul
  10. Paus Fransiskus undang Presiden Xi Jinping ke Vatikan
  1. Gereja Keuskupan Ruteng dan perjuangan tolak tambang
  2. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  3. Etika Kebersamaan dalam Keberagaman
  4. Upaya Paus Fransiskus meringankan umat Katolik bercerai dan menikah lagi ditolak para kardinal
  5. Warisan Presiden SBY dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia
  6. Soal GKI Yasmin, pemerintah akan jalankan putusan MA
  7. Menag harus miliki peta masalah umat
  8. Penyandang tunanetra menghibur para lansia di sejumlah panti jompo
  9. Dewan Kardinal mulai membuat draf dokumen pertama untuk reformasi Vatikan
  10. Tantangan orang bercerai dan Katolik
  1. Ini urusan Malaysia, tetangga dekat tetapi sangat beda dengan kita. Kita pastik...
    Said on 2014-09-06 07:54:00
  2. Apa yang terjadi dengan ditentukannya hanya ada 5 agama yang diakui? Dapatkah d...
    Said on 2014-09-06 07:46:00
  3. Pak Menteri mengatakan "sulit" dilakukan. Itu tidak sama dengan "tidak mungkin"...
    Said on 2014-09-06 07:15:00
  4. Ya memang perlu, khawatirnya yang 120 juta itu tidak mengerti untuk apa segala i...
    Said on 2014-09-03 15:53:00
  5. Puji Tuhan Bapak Menteri Agama yang baru tidak membiarkan yang tidak boleh dibia...
    Said on 2014-09-02 05:36:00
  6. DUC IN ALTUM...
    Said Stefanus on 2014-08-28 07:21:00
  7. Mantap. Tempatnya luas, berada di sementanjung Jafna. Disana ada benteng...penin...
    Said Alfons Liwun on 2014-08-27 11:39:00
  8. karena itu, pemerintah harus tegas terhadap kelompok2 intoleran dan suka main ha...
    Said Ama Kaka on 2014-08-23 15:03:00
  9. Romo Mangnis benar dan menang. Negara tdk boleh diurus oleh mereka yang serakah,...
    Said MAtheus on 2014-08-22 09:47:00
  10. CAHAYA CINTA KASIH~ Yakinilah bahwa Allah Swt Pencipta, Pemilik, Penguasa Alam ...
    Said Yang Setia Yang Benar on 2014-08-14 01:50:00
UCAN India Books Online