UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Syarat pejabat publik harus bebas dari ‘kejahatan perkawinan’

08/02/2013

Syarat pejabat publik harus bebas dari ‘kejahatan perkawinan’ thumbnail

 

Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati kepada wartawan mengatakan aturan seperti itu dibutuhkan untuk mencegah kembali adanya pejabat publik yang melakukan kejahatan perkawinan seperti nikah siri.

Dia juga menyayangkan selama ini praktek-praktek seperti itu oleh penegak hukum dianggap sebagai ranah pribadi sehingga banyak pejabat publik, pelaku tindak kejahatan perkawinan tidak tersentuh hukum.

Untuk itu, kata Sri, Komnas Perempuan juga meminta adanya penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku tindak kejahatan perkawinan apalagi ketika tindak kejahatan itu dilakukan oleh aparat penyelenggara negara.

Data Komnas Perempuan menyebutkan pada akhir tahun 2012, terdapat 3 pejabat publik yang melakukan nikah siri. Mereka diantaranya Walikota Palembang, Wakil Walikota Magelang dan Bupati Garut. Dari 3 pejabat publik tersebut, baru Bupati Garut saja yang diproses secara hukum.

Komnas Perempuan, tambah Sri, sangat mengapresiasi penyelesaian kasus hukum atas kasus nikah siri Bupati Garut, Aceng Fikri yang berujung pada pemakzulan.

Kasus ini, lanjut Sri, merupakan preseden hukum yang penting dalam kerangka perbaikan sistem otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Di pasal 279 KUHP ini menegaskan bahwa ketika dia (pejabat publik) menjadi pejabat yah dia bisa dicabut haknya untuk menduduki segala jabatan bahkan untuk hak memilih dan dipilih dia juga akan kehilangan. Hak asuh anak dia akan kehilangan. Ketika pejabat publik melakukan kekerasan terhadap perempuan termasuk kejahatan perkawinan, ini bagian tidak terpisahkan menjadi ranah negara untuk ikut campur, itu tadi yah melalui proses rekrutmen, hukuman disipliner itu menjadi bagian,” kata Sri seperti dilansir VOA Indonesia.

Sri menyatakan dampak yang paling besar akibat dari kejahatan perkawinan ini adalah penelantaran.

Hasil pantauan Komnas Perempuan menunjukan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri kerap merupakan cara bagi suami atau laki-laki menghindari tanggung jawab hukum atas istri dan anak yang lahir dari perkawinan itu.

“Saya menemukan 75 persen penelantaran rumah tangga karena tidak mampu bersikap adil dan tidak memiliki kemampuan. Bentuk penelantaran inilah yang paling tinggi karena kemudian cara kejahatan perkawinan dengan tidak melalui proses hukum yang benar, ini yang menjadi peluang sebenarnya bagi par alaki-laki untuk meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami,” ujar Sri.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonizar Moenek mengungkapkan saat ini pihaknya sedang membahas peraturan tentang pemerintahan daerah. Dalam peraturan tersebut akan diatur secara ketat tentang calon pejabat publik.

“Jadikah ada persyaratan calon, jauh sebelum dia mengikuti sebagai kepala daerah baik itu sebelum atau sesudah, ada klausula yang menyebtukan tidak terlibat persoalan-persoalan yang berkenaan dengan amoral, memalukan atau yang sifatnya tercela,” demikian Raydonizar.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Paus merasa sedih pembunuhan imam Yesuit di Suriah
  2. Yesus lebih populer di Weibo Cina
  3. Demi kebangsaan, ketua PBNU tolak koalisi partai Islam
  4. KPAI akan surati Kemdikbud terkait kekerasan seksual
  5. GKI Yasmin tidak masuk 5 prioritas walikota Bogor
  6. Motto dan Logo terkait kunjungan Paus Fransiskus ke Korea
  7. 52 persen dari 239 anak alami kekerasan seksual
  8. Uskup Agung Myanmar berbicara menentang UU baru terkait agama dan ras
  9. Paus Fransiskus ajak umat untuk refleksi selama Pekan Suci
  10. Paus Yohanes Paulus II turut menjatuhkan komunisme
  1. Apakah Paus Fransiskus membuka pintu bagi pria menikah menjadi imam?
  2. Asia Bibi merayakan Paskah di balik jeruji besi
  3. Uskup Filipina menyerukan gencatan senjata selama Pekan Suci
  4. 52 persen dari 239 anak alami kekerasan seksual
  5. 245 kasus intoleransi di Indonesia dalam setahun
  6. Lama Tak Mendengar Ceritamu Hai Perempuan!
  7. Pastor pembela hak Tamil masuk dalam daftar “teroris” oleh pemerintah
  8. Vatikan angkat seorang profesor wanita jadi penasehat
  9. KPAI akan surati Kemdikbud terkait kekerasan seksual
  10. Komisi Ahli Hukum Internasional kritik penerapan Syariah di Brunei
  1. Terima kasih Mgr. Koo. Kisah hidup yang menjadi inspirasi bagi kami utk memperta...
    Said corry on 2014-04-10 12:42:00
  2. Ria: sy jg geram dengan tindakan mantan pastor ini, yg akhirnya membuat nama Ger...
    Said corry on 2014-04-10 12:27:00
  3. Dimana2 orang Kristen dianiaya, dikambinghitamkan dgn alasan ini itu yg tdk terb...
    Said Corry on 2014-04-10 11:48:00
  4. Aneh negeri ini jg presiden odong2. Ini bukan negara muslim, shg seenaknya mener...
    Said Corry on 2014-04-10 11:41:00
  5. Metode blusukan memang telah dilakukan oleh Yesus dan juga para nabi, sehingga p...
    Said Hadrianus Wardjito on 2014-04-07 20:47:00
  6. Sepertinya penulisan oleh Tempo mungkin tidak sesuai dengan yang dikatakan, bahw...
    Said on 2014-04-07 17:15:00
  7. Disebut FUI, ataukah FPI? Sepertinya pengacauan mereka menjadi kebanggaan pemer...
    Said on 2014-03-31 17:23:00
  8. Sambut baik pesan MUI agar tidak takut memilih non-Muslim. Dimana kita berada, a...
    Said on 2014-03-25 08:34:00
  9. Yang sulit kan menemukan bawahannya yang dapat dipercaya tulus, mau berdedikasi ...
    Said on 2014-03-23 10:38:00
  10. Ya, saya akan doa dulu mulai sekarang kepada Bunda Maria agar ada caleg yang tah...
    Said on 2014-03-05 14:59:00
UCAN India Books Online