UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Syarat pejabat publik harus bebas dari ‘kejahatan perkawinan’

08/02/2013

Syarat pejabat publik harus bebas dari ‘kejahatan perkawinan’ thumbnail

 

Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati kepada wartawan mengatakan aturan seperti itu dibutuhkan untuk mencegah kembali adanya pejabat publik yang melakukan kejahatan perkawinan seperti nikah siri.

Dia juga menyayangkan selama ini praktek-praktek seperti itu oleh penegak hukum dianggap sebagai ranah pribadi sehingga banyak pejabat publik, pelaku tindak kejahatan perkawinan tidak tersentuh hukum.

Untuk itu, kata Sri, Komnas Perempuan juga meminta adanya penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku tindak kejahatan perkawinan apalagi ketika tindak kejahatan itu dilakukan oleh aparat penyelenggara negara.

Data Komnas Perempuan menyebutkan pada akhir tahun 2012, terdapat 3 pejabat publik yang melakukan nikah siri. Mereka diantaranya Walikota Palembang, Wakil Walikota Magelang dan Bupati Garut. Dari 3 pejabat publik tersebut, baru Bupati Garut saja yang diproses secara hukum.

Komnas Perempuan, tambah Sri, sangat mengapresiasi penyelesaian kasus hukum atas kasus nikah siri Bupati Garut, Aceng Fikri yang berujung pada pemakzulan.

Kasus ini, lanjut Sri, merupakan preseden hukum yang penting dalam kerangka perbaikan sistem otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Di pasal 279 KUHP ini menegaskan bahwa ketika dia (pejabat publik) menjadi pejabat yah dia bisa dicabut haknya untuk menduduki segala jabatan bahkan untuk hak memilih dan dipilih dia juga akan kehilangan. Hak asuh anak dia akan kehilangan. Ketika pejabat publik melakukan kekerasan terhadap perempuan termasuk kejahatan perkawinan, ini bagian tidak terpisahkan menjadi ranah negara untuk ikut campur, itu tadi yah melalui proses rekrutmen, hukuman disipliner itu menjadi bagian,” kata Sri seperti dilansir VOA Indonesia.

Sri menyatakan dampak yang paling besar akibat dari kejahatan perkawinan ini adalah penelantaran.

Hasil pantauan Komnas Perempuan menunjukan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri kerap merupakan cara bagi suami atau laki-laki menghindari tanggung jawab hukum atas istri dan anak yang lahir dari perkawinan itu.

“Saya menemukan 75 persen penelantaran rumah tangga karena tidak mampu bersikap adil dan tidak memiliki kemampuan. Bentuk penelantaran inilah yang paling tinggi karena kemudian cara kejahatan perkawinan dengan tidak melalui proses hukum yang benar, ini yang menjadi peluang sebenarnya bagi par alaki-laki untuk meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami,” ujar Sri.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonizar Moenek mengungkapkan saat ini pihaknya sedang membahas peraturan tentang pemerintahan daerah. Dalam peraturan tersebut akan diatur secara ketat tentang calon pejabat publik.

“Jadikah ada persyaratan calon, jauh sebelum dia mengikuti sebagai kepala daerah baik itu sebelum atau sesudah, ada klausula yang menyebtukan tidak terlibat persoalan-persoalan yang berkenaan dengan amoral, memalukan atau yang sifatnya tercela,” demikian Raydonizar.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Paus Fransiskus menyumbangkan dana untuk korban gempa di Nepal
  2. Pengagum Kardinal Sin dan tokoh Petisi 50 wafat
  3. Laporan mengecam budaya impunitas di India terkait kekerasan agama
  4. Terpidana mati kasus narkoba asal Brasil 'tidak sadar' akan dieksekusi
  5. Krisis migran dan perubahan iklim menjadi fokus perhatian Paus dan Sekjen PBB
  6. Uskup Nepal mengisahkan kehancuran luar biasa akibat gempa
  7. Gereja Papua cari keadilan, perdamaian, dan stabilitas
  8. Renungan Hari Minggu Paskah V bersama Pastor Bill Grimm
  9. Seorang kardinal menegaskan Gereja Katolik tidak pernah bekerja untuk konversi
  10. Gereja Katolik adakan doa khusus bagi 8 terpidana yang dieksekusi
  1. Qanun baru Kabupaten Aceh Utara pisahkan ruang kelas siswa, siswi
  2. Soal dialog antaragama, Romo Magnis berikan 3 catatan
  3. Parlemen provinsi Pakistan sahkan RUU yang melarang pekerja anak
  4. Kasus Mary Jane jadi momentum perbaiki hukum Indonesia
  5. Remaja diselamatkan setelah terperangkap 5 hari dalam reruntuhan akibat gempa di Nepal
  6. Pemenang Oscar: Silence menginspirasi iman Katolik sejak masa kecil saya
  7. Pengagum Kardinal Sin dan tokoh Petisi 50 wafat
  8. Pelayanan Romo Carolus membuat FPI jatuh hati
  9. Seorang kardinal menegaskan Gereja Katolik tidak pernah bekerja untuk konversi
  10. Pengiriman bantuan kemanusian untuk korban gempa di Nepal mengalami hambatan
  1. Selalu ada Kartini di setiap zaman......
    Said Viktor Sagala on 2015-04-28 14:58:00
  2. Ya pak Kalla, tolong Anda bantu Pak Jokowi yang masih muda dalam segala hal deng...
    Said on 2015-04-28 09:58:00
  3. Istilah "kedaulatan hukum" seperti arti Kudus saja.. bukan! Sekarang dengan kep...
    Said on 2015-04-28 09:52:00
  4. Benar, setiap detik adalah baik untuk pengampunan. Terima kasih untuk petisi An...
    Said on 2015-04-28 09:35:00
  5. Beberapa tahun lagi kita akan meninggalkan bumi termasuk Indonesia. Pada waktu ...
    Said on 2015-04-24 08:03:00
  6. Diharap Bapak Menteri menyertakan pemuka agama lain disamping pemuka agama Islam...
    Said on 2015-04-24 07:52:00
  7. Orang berniat kurang baik takut pada simbol Salib Kristen... entah takut kejatuh...
    Said on 2015-04-23 07:55:00
  8. Senyum manis Kartini Susi penuh kasih pada bundanya... Siapa duga pada suatu har...
    Said on 2015-04-23 07:45:00
  9. Saya rasa saat yang tepat memohon grasi untuk Mary Jane dan yang lain adalah wak...
    Said on 2015-04-21 08:23:00
  10. Inilah orang kudus dewasa ini,, mereka mengorbankan diri tanpa takut dan dengan ...
    Said Boni Farneubun on 2015-04-19 06:56:00
UCAN India Books Online