UCAN Indonesia Catholic Church News
Tomorrows church today

Syarat pejabat publik harus bebas dari ‘kejahatan perkawinan’

08/02/2013

Syarat pejabat publik harus bebas dari ‘kejahatan perkawinan’ thumbnail

 

Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati kepada wartawan mengatakan aturan seperti itu dibutuhkan untuk mencegah kembali adanya pejabat publik yang melakukan kejahatan perkawinan seperti nikah siri.

Dia juga menyayangkan selama ini praktek-praktek seperti itu oleh penegak hukum dianggap sebagai ranah pribadi sehingga banyak pejabat publik, pelaku tindak kejahatan perkawinan tidak tersentuh hukum.

Untuk itu, kata Sri, Komnas Perempuan juga meminta adanya penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku tindak kejahatan perkawinan apalagi ketika tindak kejahatan itu dilakukan oleh aparat penyelenggara negara.

Data Komnas Perempuan menyebutkan pada akhir tahun 2012, terdapat 3 pejabat publik yang melakukan nikah siri. Mereka diantaranya Walikota Palembang, Wakil Walikota Magelang dan Bupati Garut. Dari 3 pejabat publik tersebut, baru Bupati Garut saja yang diproses secara hukum.

Komnas Perempuan, tambah Sri, sangat mengapresiasi penyelesaian kasus hukum atas kasus nikah siri Bupati Garut, Aceng Fikri yang berujung pada pemakzulan.

Kasus ini, lanjut Sri, merupakan preseden hukum yang penting dalam kerangka perbaikan sistem otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Di pasal 279 KUHP ini menegaskan bahwa ketika dia (pejabat publik) menjadi pejabat yah dia bisa dicabut haknya untuk menduduki segala jabatan bahkan untuk hak memilih dan dipilih dia juga akan kehilangan. Hak asuh anak dia akan kehilangan. Ketika pejabat publik melakukan kekerasan terhadap perempuan termasuk kejahatan perkawinan, ini bagian tidak terpisahkan menjadi ranah negara untuk ikut campur, itu tadi yah melalui proses rekrutmen, hukuman disipliner itu menjadi bagian,” kata Sri seperti dilansir VOA Indonesia.

Sri menyatakan dampak yang paling besar akibat dari kejahatan perkawinan ini adalah penelantaran.

Hasil pantauan Komnas Perempuan menunjukan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri kerap merupakan cara bagi suami atau laki-laki menghindari tanggung jawab hukum atas istri dan anak yang lahir dari perkawinan itu.

“Saya menemukan 75 persen penelantaran rumah tangga karena tidak mampu bersikap adil dan tidak memiliki kemampuan. Bentuk penelantaran inilah yang paling tinggi karena kemudian cara kejahatan perkawinan dengan tidak melalui proses hukum yang benar, ini yang menjadi peluang sebenarnya bagi par alaki-laki untuk meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami,” ujar Sri.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonizar Moenek mengungkapkan saat ini pihaknya sedang membahas peraturan tentang pemerintahan daerah. Dalam peraturan tersebut akan diatur secara ketat tentang calon pejabat publik.

“Jadikah ada persyaratan calon, jauh sebelum dia mengikuti sebagai kepala daerah baik itu sebelum atau sesudah, ada klausula yang menyebtukan tidak terlibat persoalan-persoalan yang berkenaan dengan amoral, memalukan atau yang sifatnya tercela,” demikian Raydonizar.

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Menengok agenda besar Yesuit pada masa akan datang
  2. Sikapi paham radikal, Mendikbud akan tata ulang buku teks pelajaran
  3. Aktivis gereja dari Jepang dan Korea kunjungi lokasi nuklir
  4. Renungan Hari Minggu XXVII bersama Pastor Bill Grimm, MM
  5. Seminari Tinggi St. Mikhael Kupang merayakan ulang tahun ke-25
  6. Ketua PGI menilai sikap intoleran merusak kesatuan bangsa
  7. Diplomat ini mengaku diintimidasi karena berbicara keras soal Papua
  8. Para mantan pastor di India meluncurkan ‘layanan sewa pastor’
  9. Catat! PKS janji akan membangun sebuah gereja di Flores
  10. Untuk mencegah terorisme, BNPT perkuat ‘Pesantren Bersinar’
  1. Hanya membingungkan saja.. tidak perlu ada "imam disewakan".....
    Said Jenny Marisa on 2016-09-30 11:49:58
  2. Sayang, dari sisi iman dia bukan tipe yang patut disegani. Dia memilih menjadi m...
    Said St.S.Tartono on 2016-09-29 08:56:46
  3. Nampaknya penduduk di Kalimantan lebih toleran......
    Said Jenny Marisa on 2016-09-23 09:07:47
  4. Kekejaman semakin banyak terjadi, apa sebabnya? Mengerikan membaca berita sekar...
    Said Jenny Marisa on 2016-09-16 16:28:43
  5. Untuk mencegah umat di keuskupan mati karenanya, harus dipasang poster yang jela...
    Said Jenny Marisa on 2016-09-13 13:45:12
  6. Semua aparat pemerintah daerah dan TNI POLRI di negri ini kehilangan tenaga..?...
    Said Agus giyai on 2016-09-13 11:14:00
  7. Semua aparat pemerintah daerah,TNI POLRI yang bertugas di negri ini, kehilangan ...
    Said Agus giyai on 2016-09-13 11:08:57
  8. Mengapa perempuan dibenci dan diperlakukan dengan kejam... Apakah laki laki itu ...
    Said Jenny Marisa on 2016-09-12 12:16:03
  9. hebatttt sr Nia saudariku.....
    Said holiq on 2016-09-10 23:47:46
  10. Soal menghukum orang bukan urusan saya, tetapi toh tidak dapat diam saja. Menir...
    Said Jenny Marisa on 2016-09-09 20:01:47
UCAN India Books Online