UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Syarat pejabat publik harus bebas dari ‘kejahatan perkawinan’

08/02/2013

Syarat pejabat publik harus bebas dari ‘kejahatan perkawinan’ thumbnail

 

Komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati kepada wartawan mengatakan aturan seperti itu dibutuhkan untuk mencegah kembali adanya pejabat publik yang melakukan kejahatan perkawinan seperti nikah siri.

Dia juga menyayangkan selama ini praktek-praktek seperti itu oleh penegak hukum dianggap sebagai ranah pribadi sehingga banyak pejabat publik, pelaku tindak kejahatan perkawinan tidak tersentuh hukum.

Untuk itu, kata Sri, Komnas Perempuan juga meminta adanya penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku tindak kejahatan perkawinan apalagi ketika tindak kejahatan itu dilakukan oleh aparat penyelenggara negara.

Data Komnas Perempuan menyebutkan pada akhir tahun 2012, terdapat 3 pejabat publik yang melakukan nikah siri. Mereka diantaranya Walikota Palembang, Wakil Walikota Magelang dan Bupati Garut. Dari 3 pejabat publik tersebut, baru Bupati Garut saja yang diproses secara hukum.

Komnas Perempuan, tambah Sri, sangat mengapresiasi penyelesaian kasus hukum atas kasus nikah siri Bupati Garut, Aceng Fikri yang berujung pada pemakzulan.

Kasus ini, lanjut Sri, merupakan preseden hukum yang penting dalam kerangka perbaikan sistem otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Di pasal 279 KUHP ini menegaskan bahwa ketika dia (pejabat publik) menjadi pejabat yah dia bisa dicabut haknya untuk menduduki segala jabatan bahkan untuk hak memilih dan dipilih dia juga akan kehilangan. Hak asuh anak dia akan kehilangan. Ketika pejabat publik melakukan kekerasan terhadap perempuan termasuk kejahatan perkawinan, ini bagian tidak terpisahkan menjadi ranah negara untuk ikut campur, itu tadi yah melalui proses rekrutmen, hukuman disipliner itu menjadi bagian,” kata Sri seperti dilansir VOA Indonesia.

Sri menyatakan dampak yang paling besar akibat dari kejahatan perkawinan ini adalah penelantaran.

Hasil pantauan Komnas Perempuan menunjukan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri kerap merupakan cara bagi suami atau laki-laki menghindari tanggung jawab hukum atas istri dan anak yang lahir dari perkawinan itu.

“Saya menemukan 75 persen penelantaran rumah tangga karena tidak mampu bersikap adil dan tidak memiliki kemampuan. Bentuk penelantaran inilah yang paling tinggi karena kemudian cara kejahatan perkawinan dengan tidak melalui proses hukum yang benar, ini yang menjadi peluang sebenarnya bagi par alaki-laki untuk meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami,” ujar Sri.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonizar Moenek mengungkapkan saat ini pihaknya sedang membahas peraturan tentang pemerintahan daerah. Dalam peraturan tersebut akan diatur secara ketat tentang calon pejabat publik.

“Jadikah ada persyaratan calon, jauh sebelum dia mengikuti sebagai kepala daerah baik itu sebelum atau sesudah, ada klausula yang menyebtukan tidak terlibat persoalan-persoalan yang berkenaan dengan amoral, memalukan atau yang sifatnya tercela,” demikian Raydonizar.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Para penderita kusta berjuang menghadapi penyakit dan diskriminasi
  2. Menteri Agama: Pemimpin bisa berasal dari kalangan mana pun
  3. Kardinal Kriengsak: 'Sekularisme' merupakan wajah setan
  4. Taiwan dikunjungi uskup tak diakui Vatikan, muncul spekulasi hubungan Sino-Vatikan
  5. Imam Yesuit India yang diculik di Afghanistan telah dibebaskan
  6. Presiden FABC memberi penghormatan kepada 21 orang Kristen yang dipenggal sebagai martir
  7. RUU Perlindungan Umat Beragama akan atur syarat agama
  8. Denominasi Gereja termasuk Katolik dukung Kongres X GAMKI
  9. Syafii Maarif: tingkatkan toleransi terhadap pemimpin beda keyakinan
  10. Kitab Suci dijadikan jantung kehidupan Gereja Cina
  1. Para penderita kusta berjuang menghadapi penyakit dan diskriminasi
  2. Yesuit bantu film Hollywood tentang martir Jepang abad ke-17
  3. Tiongkok umumkan satu tahun moratorium tentang impor ukiran gading
  4. Tak terekam, perempuan Poso redamkan konflik Islam-Kristen
  5. Dua tahun: Paus Emeritus terlupakan melihat dirinya bukan sebagai bayangan
  6. Pastor membawa altar ke sawah dan kandang
  7. Mencintai Tuhan dan Sesama
  8. Taiwan dikunjungi uskup tak diakui Vatikan, muncul spekulasi hubungan Sino-Vatikan
  9. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  10. RUU Perlindungan Umat Beragama akan atur syarat agama
  1. Tokoh tokoh yang netral, mendamaikan, mendinginkan suasana, kita butuhkan... sek...
    Said on 2015-02-27 11:43:00
  2. Ya memang tidak mudah mempunyai jabatan dimana harus memimpin banyak golongan di...
    Said on 2015-02-27 11:27:00
  3. semangat pelayanan yang luar biasa, Tuhan memberkati karya Romo...
    Said maria warwanto on 2015-02-26 05:34:00
  4. Seorang Misioner sejati yang sangat langka pada zaman sekarang. Hidup Romo Caro...
    Said Sary on 2015-02-25 07:35:00
  5. Kalau boleh usul, sebaiknya praktek yang dilakukan di Aceh tetap di Aceh, jangan...
    Said on 2015-02-24 10:46:00
  6. Saya beranggapan ada side effect dari adanya hukuman mati (bukan efek jera). Di...
    Said on 2015-02-24 10:43:00
  7. Hari Valentine sesungguhnya adalah perayaan atau lebih tepatnya kenangan akan ke...
    Said jane on 2015-02-18 06:25:00
  8. Yang haram bukan hari nya valetine nya tapi manusia nya. Kalau cuma mikir nya ng...
    Said Guess on 2015-02-16 11:21:00
  9. Tentu semua negara harus berupaya yang semestinya; sebetulnya tiap pemerintah ya...
    Said on 2015-02-11 07:05:00
  10. Saya percaya ensiklik akan diterbitkan oleh Paus Fransiskus karena situasi yang...
    Said sr.yustina on 2015-02-08 08:42:00
UCAN India Books Online