UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

DPR sahkan RUU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

13/02/2013

DPR sahkan RUU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme thumbnail

 

Dewan Perwakilan Rakyat RI kemarin mengesahkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme agar penegak hukum bisa menelusuri aliran dana yang dipakai kelompok teroris.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, undang-undang (UU) itu membuat Indonesia memiliki payung hukum yang cukup tegas terkait isu terorisme.

“Selain penting bagi dunia internasional, regulasi ini penting untuk penegakan HAM di Indonesia,” ujar Priyo, pada Selasa (12/2), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Priyo berharap bahwa dengan pengesahan RUU ini, aparat penegak hukum tidak boleh kecolongan lagi terkait aksi terorisme yang sempat marak tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, yang mewakili pemerintah, menuturkan bahwa pendanaan terorisme merupakan hal paling vital karena menjadi pangkal dari aksi terorisme.

“Jika selama ini aturan yang ada hanya dapat menyeret pelaku, kini aliran dana terorisme juga dapat ditangani, seperti pihak yang diduga bertindak sebagai penyandang dan penerima dana,” kata Amir.

Jika Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana mencurigakan yang mengalir ke kelompok teroris, katanya, maka rekening tersebut dapat diblokir untuk kepentingan penyidikan. Jika terbukti bahwa uang tersebut digunakan untuk kegiatan terorisme, maka pelaku bisa terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah.

“Ini juga akan menjadi landasan hukum bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan internasional dalam rangka penanggulangan terorisme,” tambah Amir.

Ketua Pansus RUU PPTPPT, Adang Daradjatun, ketika menyampaikan laporannya menjelaskan, UU PPTPPT ini hadir untuk memperkuat dukungan Indonesia dalam upaya pemberantasan terorisme.

Menurutnya, Indonesia selama ini telah meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Sedangkan, UU PPTPPT ini merupakan tindak lanjut dari UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999.

“UU ini sebagai komitmen dalam memerangi tindak pidana terorisme dengan metode penelusuran terhadap jalur dana,” tambahnya.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Renungan Hari Minggu Adven Keempat bersama Pastor Bill Grimm
  2. Demi Gereja di Tiongkok, Paus Fransiskus tolak bertemu Dalai Lama
  3. Mengapa Paus Fransiskus hindari pertemuan dengan Dalai Lama
  4. Gereja Katolik buka posko bantuan untuk para korban longsor Banjarnegara
  5. Jaga gereja, anggota Banser Bondowoso dibekali tenaga dalam
  6. Menag: Jangan jelek-jelekkan agama lain
  7. Halau radikalisme, Ulil harap umat Muslim tafsirkan Alquran lebih inklusif
  8. Uskup Papua Nugini kecam perburuan terhadap para penyihir untuk dibunuh
  9. Vatikan: Paus Fransiskus akan angkat kardinal baru pada Februari
  10. Jemaat GKI Yasmin tolak ibadah Natal di tempat lain
  1. Umat Katolik di Tiongkok adakan Malam Kasih Natal
  2. Renungan Hari Minggu Adven Keempat bersama Pastor Bill Grimm
  3. Paus Fransiskus berperan penting dalam pemulihan hubungan AS-Kuba
  4. Polisi siaga terkait ancaman demonstran anti penggunaan antribut Natal
  5. Menag: Jangan jelek-jelekkan agama lain
  6. Analis: Indonesia perlu strategi baru untuk membendung ekstremisme Islam
  7. Kelompok HAM minta keringanan jelang eksekusi lima terpidana mati
  8. Gereja Katolik di Pakistan mengecam serangan di sekolah
  9. Gereja Katolik Korea Selatan berupaya menjadi jembatan demi pemulihan hubungan dengan Utara
  10. Pemberontak komunis Filipina umumkan gencatan senjata selama kunjungan Paus
  1. Ada mafianya tuh makanya BA gak berani cabut segelnya......
    Said kepuh on 2014-12-15 07:49:00
  2. sayangnya... Pak Hasyim tidak bisa menaham segelintir Umatnya yang nakal dan mas...
    Said Maman Sutarman on 2014-12-02 08:23:00
  3. Lagi lagi membenarkan diri? Tidak mewakili Malaysia secara keseluruhan? Pemerint...
    Said on 2014-12-02 08:10:00
  4. "Tidak dibenarkan" bukan DILARANG. Karena tidak dilarang, terjadi penutupan ger...
    Said on 2014-12-02 08:05:00
  5. Kalau boleh saran, berilah pakaian kepada yang telanjang, pakaian pantas untuk m...
    Said on 2014-12-01 07:02:00
  6. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  7. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  8. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  9. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  10. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
UCAN India Books Online