UCAN Indonesia Catholic Church News

DPR sahkan RUU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

13/02/2013

DPR sahkan RUU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme thumbnail

 

Dewan Perwakilan Rakyat RI kemarin mengesahkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme agar penegak hukum bisa menelusuri aliran dana yang dipakai kelompok teroris.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, undang-undang (UU) itu membuat Indonesia memiliki payung hukum yang cukup tegas terkait isu terorisme.

“Selain penting bagi dunia internasional, regulasi ini penting untuk penegakan HAM di Indonesia,” ujar Priyo, pada Selasa (12/2), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Priyo berharap bahwa dengan pengesahan RUU ini, aparat penegak hukum tidak boleh kecolongan lagi terkait aksi terorisme yang sempat marak tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, yang mewakili pemerintah, menuturkan bahwa pendanaan terorisme merupakan hal paling vital karena menjadi pangkal dari aksi terorisme.

“Jika selama ini aturan yang ada hanya dapat menyeret pelaku, kini aliran dana terorisme juga dapat ditangani, seperti pihak yang diduga bertindak sebagai penyandang dan penerima dana,” kata Amir.

Jika Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana mencurigakan yang mengalir ke kelompok teroris, katanya, maka rekening tersebut dapat diblokir untuk kepentingan penyidikan. Jika terbukti bahwa uang tersebut digunakan untuk kegiatan terorisme, maka pelaku bisa terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah.

“Ini juga akan menjadi landasan hukum bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan internasional dalam rangka penanggulangan terorisme,” tambah Amir.

Ketua Pansus RUU PPTPPT, Adang Daradjatun, ketika menyampaikan laporannya menjelaskan, UU PPTPPT ini hadir untuk memperkuat dukungan Indonesia dalam upaya pemberantasan terorisme.

Menurutnya, Indonesia selama ini telah meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Sedangkan, UU PPTPPT ini merupakan tindak lanjut dari UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999.

“UU ini sebagai komitmen dalam memerangi tindak pidana terorisme dengan metode penelusuran terhadap jalur dana,” tambahnya.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  2. Vietnam bebaskan blogger Katolik dan aktivis Protestan
  3. Uskup, imam di Tiongkok bersatu menentang pembongkaran salib
  4. Ensiklik Laudato Si' mulai diterapkan di keuskupan India
  5. BNN dan KWI jalin kerjasama penanggulangan narkoba
  6. Said Agil: Prinsip NU adalah melindungi hak minoritas
  7. Pameran St. Yohanes Paulus pererat hubungan Katolik-Yahudi
  8. Kasimo layak mendapat gelar Pahlawan Nasional
  9. Paus Fransiskus: Jangan takut mengaku dosa
  10. Siswi SMA Katolik akan berdongeng di ACC Korsel
  1. Vietnam bebaskan blogger Katolik dan aktivis Protestan
  2. Kardinal Myanmar minta bantuan untuk korban banjir
  3. Gereja Katolik Tiongkok memperoleh uskup baru
  4. Siswi SMA Katolik akan berdongeng di ACC Korsel
  5. Peranan dan Pengakuan Sekolah Swasta
  6. Paus Fransiskus: Jangan takut mengaku dosa
  7. Protes pembongkaran salib di Tiongkok mendapatkan banyak dukungan
  8. Dua tahun setelah Topan Haiyan, pengungsi tetap berada dalam ‘kondisi memprihatinkan’
  9. Jangan ada peristiwa Tolikara jilid II
  10. Amendemen UUD 45 perlu dikaji lagi
  1. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  2. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  3. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  4. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  5. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  6. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  7. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  8. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  9. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  10. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
UCAN India Books Online