UCAN Indonesia Catholic Church News

Politikus diminta teken pakta anti-poligami

14/02/2013

Politikus diminta teken pakta anti-poligami thumbnail

Andy Yetriyani

 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta politikus dan pejabat publik meneken pakta integritas antipoligami. Pakta tersebut untuk mencegah politikus melanggar hukum perkawinan.

“Banyak kasus poligami dilakukan dengan melanggar hukum,” ujar Komisioner Komnas Perempuan Andy Yetriyani dalam diskusi “Hasrat Politik dan Syahwat Politik” di Restoran Bumbu Desa Cikini, Rabu, (13/2), seperti dilansir Tempo.co.

Praktek beristri lebih dari satu, menurut dia, melanggar asas pernikahan Indonesia yang menganut monogami.

Poligami, kata Andy, sering kali melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum agama Islam.

“Bisa juga tidak sesuai dengan administrasi yang berlaku,” ujarnya.

Andy mempertanyakan pencatatan administrasi sipil semua pejabat yang kini memiliki istri lebih dari satu orang.

“Pejabat publik ataupun politikus, sebagai orang yang semestinya diteladani, justru melanggar hukum,” ujar Andy.

Usul pakta integritas antipoligami ini sudah diajukan Komnas Perempuan sejak 2009 ke Komisi Hukum DPR. “Kami mendapatkan jawaban pro dan kontra dari Dewan.”

Permintaan adanya pakta integritas ini dilatarbelakangi alasan ekonomi dan potensi pemborosan anggaran negara.

“Coba saja dipikir, jika seorang politikus poligami terpilih menjadi presiden, berarti ada biaya ekstra untuk prosedur pengamanan ibu negara,” kata Andy. “Belum lagi muncul kebingungan menentukan penentuan ibu negara di antara istri-istri politikus itu.”

Selain mengupayakan dialog dengan DPR, Komnas Perempuan mengaku mendekati partai politik untuk menggolkan pakta integritas ini bagi calon legislatif.

“Kami masih melakukan sosialisasi dan akan kami usulkan kembali ke DPR dalam waktu dekat,” ujar Andy.

Dia mengusulkan pakta integritas ini diberlakukan untuk berbagai macam posisi pejabat publik. “Harapannya, para politikus dan pejabat publik bisa menjadi contoh kepatuhan pada hukum.”

 

  • bernardus wato ole

    Perkawinan yang monogam menuntut orang meninggalkan keegoisannya.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Umat Katolik diminta ambil bagian dalam reformasi Paus Fransiskus
  2. Uskup Tiongkok berusia 89 tahun pimpin protes pembongkaran salib
  3. Payah! Berkas pelanggaran HAM menumpuk di lemari jaksa agung
  4. Sekularisme, kemajuan teknologi pengaruhi panggilan religius di Asia Timur
  5. Aktivis lingkungan kecewa dengan pidato kenegaraan Presiden Aquino
  6. Uskup: Kunjungan Paus ke Korea Selatan masih berdampak
  7. Presiden: Toleransi penting bagi bangsa yang majemuk
  8. Ahok: Pertemuan lintas agama penting mengatasi prasangka buruk
  9. Polisi Filipina serang pengungsi di gereja
  10. Said Agil: Prinsip NU adalah melindungi hak minoritas
  1. Aktivis lingkungan kecewa dengan pidato kenegaraan Presiden Aquino
  2. Payah! Berkas pelanggaran HAM menumpuk di lemari jaksa agung
  3. Ziarah tahunan contoh kerukunan antaragama
  4. Pertemuan JESCOM Asia-Pasifik ke-15 di Australia
  5. Paroki harus manfaatkan FKUB
  6. Tahun ini 100.000 pengguna narkoba akan direhabilitasi
  7. Yesuit bantu sekolah rusak akibat gempa di Nepal
  8. Pemimpin Gereja sambut baik pembebasan pria Kristen terkait penghujatan
  9. RIP, Uskup Emeritus Prajasuta MSF wafat
  10. Gereja Katolik harus ‘semakin berani bersuara’ soal perubahan iklim: KWI
  1. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  2. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  3. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  4. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  5. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  6. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  7. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  8. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  9. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  10. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
UCAN India Books Online