Politikus diminta teken pakta anti-poligami

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta politikus dan pejabat publik meneken pakta integritas antipoligami. Pakta tersebut untuk mencegah politikus melanggar hukum perkawinan.

“Banyak kasus poligami dilakukan dengan melanggar hukum,” ujar Komisioner Komnas Perempuan Andy Yetriyani dalam diskusi “Hasrat Politik dan Syahwat Politik” di Restoran Bumbu Desa Cikini, Rabu, (13/2), seperti dilansir Tempo.co.

Praktek beristri lebih dari satu, menurut dia, melanggar asas pernikahan Indonesia yang menganut monogami.

Poligami, kata Andy, sering kali melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum agama Islam.

“Bisa juga tidak sesuai dengan administrasi yang berlaku,” ujarnya.

Andy mempertanyakan pencatatan administrasi sipil semua pejabat yang kini memiliki istri lebih dari satu orang.

“Pejabat publik ataupun politikus, sebagai orang yang semestinya diteladani, justru melanggar hukum,” ujar Andy.

Usul pakta integritas antipoligami ini sudah diajukan Komnas Perempuan sejak 2009 ke Komisi Hukum DPR. “Kami mendapatkan jawaban pro dan kontra dari Dewan.”

Permintaan adanya pakta integritas ini dilatarbelakangi alasan ekonomi dan potensi pemborosan anggaran negara.

“Coba saja dipikir, jika seorang politikus poligami terpilih menjadi presiden, berarti ada biaya ekstra untuk prosedur pengamanan ibu negara,” kata Andy. “Belum lagi muncul kebingungan menentukan penentuan ibu negara di antara istri-istri politikus itu.”

Selain mengupayakan dialog dengan DPR, Komnas Perempuan mengaku mendekati partai politik untuk menggolkan pakta integritas ini bagi calon legislatif.

“Kami masih melakukan sosialisasi dan akan kami usulkan kembali ke DPR dalam waktu dekat,” ujar Andy.

Dia mengusulkan pakta integritas ini diberlakukan untuk berbagai macam posisi pejabat publik. “Harapannya, para politikus dan pejabat publik bisa menjadi contoh kepatuhan pada hukum.”