Politikus diminta teken pakta anti-poligami

14/02/2013

Politikus diminta teken pakta anti-poligami thumbnail

Andy Yetriyani

 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta politikus dan pejabat publik meneken pakta integritas antipoligami. Pakta tersebut untuk mencegah politikus melanggar hukum perkawinan.

“Banyak kasus poligami dilakukan dengan melanggar hukum,” ujar Komisioner Komnas Perempuan Andy Yetriyani dalam diskusi “Hasrat Politik dan Syahwat Politik” di Restoran Bumbu Desa Cikini, Rabu, (13/2), seperti dilansir Tempo.co.

Praktek beristri lebih dari satu, menurut dia, melanggar asas pernikahan Indonesia yang menganut monogami.

Poligami, kata Andy, sering kali melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum agama Islam.

“Bisa juga tidak sesuai dengan administrasi yang berlaku,” ujarnya.

Andy mempertanyakan pencatatan administrasi sipil semua pejabat yang kini memiliki istri lebih dari satu orang.

“Pejabat publik ataupun politikus, sebagai orang yang semestinya diteladani, justru melanggar hukum,” ujar Andy.

Usul pakta integritas antipoligami ini sudah diajukan Komnas Perempuan sejak 2009 ke Komisi Hukum DPR. “Kami mendapatkan jawaban pro dan kontra dari Dewan.”

Permintaan adanya pakta integritas ini dilatarbelakangi alasan ekonomi dan potensi pemborosan anggaran negara.

“Coba saja dipikir, jika seorang politikus poligami terpilih menjadi presiden, berarti ada biaya ekstra untuk prosedur pengamanan ibu negara,” kata Andy. “Belum lagi muncul kebingungan menentukan penentuan ibu negara di antara istri-istri politikus itu.”

Selain mengupayakan dialog dengan DPR, Komnas Perempuan mengaku mendekati partai politik untuk menggolkan pakta integritas ini bagi calon legislatif.

“Kami masih melakukan sosialisasi dan akan kami usulkan kembali ke DPR dalam waktu dekat,” ujar Andy.

Dia mengusulkan pakta integritas ini diberlakukan untuk berbagai macam posisi pejabat publik. “Harapannya, para politikus dan pejabat publik bisa menjadi contoh kepatuhan pada hukum.”

 

One Comment on "Politikus diminta teken pakta anti-poligami"

  1. bernardus wato ole on Fri, 15th Feb 2013 5:01 am 

    Perkawinan yang monogam menuntut orang meninggalkan keegoisannya.




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Peresmian Pemerintah Baru Timor-Leste Tertunda
  2. Katolik dan Muslim di Purwokerto Bertekad Memerangi Hoax
  3. Prihatin dengan Kondisi Filipina, Kardinal Tagle Tawarkan Dialog Nasional
  4. Uskup Kirim Tim untuk Melindungi Warga dari Pembunuhan
  5. Pemerintah China Perintahkan Pemakaman Berbeda untuk Dua Uskup Ini
  6. Ketika Upaya Damai Dibayangi Ketakutan akan Perang Nuklir
  7. Uskup Militer Ajak Anggota TNI/POLRI Katolik Wujudkan Nilai-nilai Kristen
  8. Uskup: Rencana Keterlibatan Amerika Memperburuk Konflik Mindanao
  9. Uskup Korea Mendorong Pihak yang Bertikai Menahan Diri
  10. Renungan Hari Minggu XX Tahun A – 20 Agustus 2017
  1. Dengan hormat, Bisakah saya mendapatkan nomor telepon untuk menghubungi Ibu P...
    Said Djatu on 2017-08-21 15:55:06
  2. Lau kita selalu di teror sama roh jahat kita tidak perlu takut untuk melawan roh...
    Said Tuhan besertaku on 2017-08-19 22:15:11
  3. Di dalam alkitab tidak ada tertulis bahwa salib mempunyai kuasa..yang benar hany...
    Said Tuhan besertaku on 2017-08-19 22:00:45
  4. Saya ingin dapatkan versi Bahasa Indonesia buku panduan Legionis Maria( Legion o...
    Said Maria Ithaya Rasan on 2017-08-15 14:22:31
  5. Visitator Apostolik itu tugasnya adalah mengunjungi pihak-pihak yang dianggap me...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-14 11:40:48
  6. Ada asap PASTI karna ada api... Tontonlah film 'Spotlight' yg brdasarkn kisah n...
    Said RESI Kurniajaya on 2017-08-12 22:38:30
  7. Teman-teman saudara-saudariku yang ada di dan berasal dari Keuskupan Ruteng. Saa...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-12 15:12:04
  8. Berita menggembirakan, shg para imam tak memberi eks komunikasi bagi yang berce...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 20:10:43
  9. Permasalahan di Keuskupan Ruteng sampai mencuat seperti ini, tentu tidak main ma...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 16:19:26
  10. Keberadaan uskup bukan seperti presiden hingga kepala desa, yang dilakukan melal...
    Said aloysius on 2017-08-11 10:53:19
UCAN India Books Online