Perkebunan sawit jadi penyebab konflik terbesar di Indonesia

Perkebunan kelapa sawit menduduki peringkat pertama penyebab konflik sumber daya alam dan agraria yang terjadi di Indonesia saat ini. Di Indonesia ada tujuh provinsi yang memiliki konflik besar.

Demikian diungkapkan organisasi HuMa, dalam Outlook Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria yang dikeluarkan Jumat (15/2), di Jakarta.

Provinsi yang memiliki konflik terbesar adalah Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan 67 kasus. Disusul Jawa Tengah (Jateng) dengan 36 kasus, Sumatera Utara (Sumut) 16 kasus, Banten 14 kasus, Jawa Barat (Jabar) 12 kasus, Kalimantan Barat (Kalbar) 11 kasus, dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) 10 kasus.

Data HuMa menunjukkan, terdapat 232 konflik sumber daya alam dan agraria. Konflik berlangsung di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi. Luas area konflik mencapai 2.043.287 hektare (ha), atau lebih dari 20.000 kilometer persegi (km2).

HuMa mencatat sebanyak 91.968 orang dari 315 komunitas telah menjadi korban dalam konflik sumber daya alam dan agraria.

“Total konflik terdapat 232 kasus, konflik perkebunan sawit menduduki posisi pertama dengan 118 kasus,” papar juru bicara HuMa Widiyanto, Kamis (14/2), seperti dilansir sinarharapan.com.

Konflik pada bidang kehutanan menyusul dengan jumlah 72 kasus, dengan luasan konflik mencapai 1.266.449 ha. Konflik pada kehutanan ini menunjukkan tren meningkat. Seperti catatan pada 2011 dirilis total area konflik seluas 800.000 ha, dan tahun 2012 hampir mencapai 1,3 ha. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik terkait kehadiran perkebunan kelapa sawit.

Faktor tersebut di antaranya keberpihakan pemerintah terhadap pemodal besar. Selain itu, ada keinginan mengembangkan komoditas tertentu seperti sawit. Di sisi lain, pola kerja sama tidak seimbang antara perusahaan dan petani plasma. Tata ruang juga mengakibatkan konflik antara pemilik modal dan masyarakat.

Dari sisi pelaku, perusahaan lintas sektoral menduduki peringkat pertama penyebab konflik besar. Jumlahnya sekitar 69 persen. Sedangkan, perhutani menduduki pelaku penyebab selanjutnya dengan jumlah 13 persen. Taman nasional atau Kementerian Kehutanan (Kemenhut) 9 persen. Pemerintah Daerah (Pemda) dengan persentase 3 persen dan instansi lain termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 1 persen.

Hasil outlook ini merupakan penilaian yang dilakukan HuMa selama enam tahun terakhir, sejak 2006 hingga 2012.

Menurut Widianto, jika tidak ada perubahan yang mendasar dalam penyelesaian, konflik diprediksi akan terus meningkat di masa mendatang. “Ada tren yang cukup kuat, konflik yang dulu bersifat laten berubah menjadi manifes,” katanya.

Banyak konflik yang awalnya terjadi secara diam-diam, tiba-tiba meletus ke permukaan, seperti terjadi di Mesuji-Lampung Utara, Ogan Ilir, Kebumen, hingga Sumbawa. Sebelumnya berbagai pihak juga menyebutkan makin tingginya konflik di Indonesia.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) menyatakan terdapat peningkatan konflik dari tahun 2011 dan 2012. Hal itu terlihat dari adanya peningkatan laporan hingga 10 kasus per minggu tahun 2012.

Pihak ilmuwan juga menyebutkan hal serupa. Penyebab konflik adalah keberpihakan pemerintah pada para pemodal.

Sebanyak 153 ilmuwan kemudian menyampaikan petisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, mengingat makin tingginya eskalasi konflik pada masa mendatang.