Amnesti Internasional desak perlindungan PRT Indonesia

Amnesti Internasional dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia.

“Surat terbuka itu sehubungan dengan peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional pada 15 Februari yang diperingati masyarakat Indonesia,” kata Deputy Director Asia-Pacific Amnesti Internasional, Isabelle Arradon, kepada ANTARA London, Sabtu (16/2).

Surat itu juga disampaikan lembaga internasional yang berkedudukan di London itu kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, dan Komisi IX DPR RI (bidang Kependudukan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi).

Arradon menyoroti keprihatinan Amnesti International tentang situasi PRT di Indonesia dan mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah nyata untuk melindungi mereka dari diskriminasi berbasis gender, kekerasan fisik, psikologis dan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

“Suatu langkah menuju jaminan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga di Indonesia adalah dengan diadopsinya secara cepat suatu perundang-undangan (UU)  khusus yang melindungi hak-hak mereka,” ujar Arradon.

Amnesti menyadari parlemen telah memprioritaskan suatu UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam agenda legislasi untuk tahun 2013.

Namun demikian, Amnesti International prihatin pengesahan undang-undang tersebut mengalami penundaan terus-menerus sejak pertama kali diprioritaskan dan diagendakan legislasi di tahun 2010.

Amnesti juga prihatin atas kekurangan-kekurangan dalam rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum dan standar internasional.

Amnesti menyatakan bahwa PRT di Indonesia diperkirakan berjumlah 2,4 juta orang, tapi tidak dilindungi secara hukum sebagai pekerja di bawah hukum Indonesia.

UU domestik yang ada khususnya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinilai mendiskriminasikan PRT karena tidak menempatkan pada perlindungan yang sama dengan pekerja lainnya.

Tanpa perlindungan hukum yang memadai, PRT sering kali dieksploitasi secara ekonomi dan tidak diakui hak-haknya atas kondisi kerja yang layak, kesehatan, pendidikan, standar penghidupan yang layak dan kebebasan bergerak.

“Mereka juga memiliki akses yang terbatas atas suatu mekanisme pengaduan dan mendapat pemulihan hak yang efektif ketika hak-hak mereka sebagai pekerja tidak diakui,” ujar Arradon.

Sebagai hasilnya banyak PRT tinggal dan bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi tanpa perlindungan, dan banyak dari mereka, termasuk pekerja rumah tangga perempuan anak seumur 14 tahun, menghadapi risiko kekerasan fisik, psikologis, dan seksual.

Situasi ini secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan perempuan anak, yang secara luar biasa merupakan mayoritas pekerja rumah tangga di Indonesia.

PRT perempuan dan anak perempuan juga menghadapi hambatan serius dalam memperoleh pelayanan kesehatan reproduktif dan seksual yang mereka butuhkan.

Amnesti menyambut baik penerimaan Pemerintah Indonesia atas rekomendasi mengadopsi rancangan undang-undang tentang PRT pada waktu Penilaian Universal Berkalanya (Universal Periodic Review) pada Mei 2012, dan selama adopsi dari Penilaian September tahun lalu.

Amnesti memastikan adanya debat yang segera dan pemberlakuan UU PRT yang sesuai dengan hukum dan standar internasional.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (the Committee on the Elimination of Discrimination against Women) pada Juli tahun lalu merekomendasikan Indonesia untuk mengadopsi, dengan tenggat waktu yang jelas, suatu Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Foto: VOA Indonesia