UCAN Indonesia Catholic Church News
LA CIVILTÀ CATTOLICA

Amnesti Internasional desak perlindungan PRT Indonesia

18/02/2013

Amnesti Internasional desak perlindungan PRT Indonesia thumbnail

PRT mengadakan aksi demonstrasi di Yogyakarta

 

Amnesti Internasional dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia.

“Surat terbuka itu sehubungan dengan peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional pada 15 Februari yang diperingati masyarakat Indonesia,” kata Deputy Director Asia-Pacific Amnesti Internasional, Isabelle Arradon, kepada ANTARA London, Sabtu (16/2).

Surat itu juga disampaikan lembaga internasional yang berkedudukan di London itu kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, dan Komisi IX DPR RI (bidang Kependudukan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi).

Arradon menyoroti keprihatinan Amnesti International tentang situasi PRT di Indonesia dan mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah nyata untuk melindungi mereka dari diskriminasi berbasis gender, kekerasan fisik, psikologis dan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

“Suatu langkah menuju jaminan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga di Indonesia adalah dengan diadopsinya secara cepat suatu perundang-undangan (UU)  khusus yang melindungi hak-hak mereka,” ujar Arradon.

Amnesti menyadari parlemen telah memprioritaskan suatu UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam agenda legislasi untuk tahun 2013.

Namun demikian, Amnesti International prihatin pengesahan undang-undang tersebut mengalami penundaan terus-menerus sejak pertama kali diprioritaskan dan diagendakan legislasi di tahun 2010.

Amnesti juga prihatin atas kekurangan-kekurangan dalam rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum dan standar internasional.

Amnesti menyatakan bahwa PRT di Indonesia diperkirakan berjumlah 2,4 juta orang, tapi tidak dilindungi secara hukum sebagai pekerja di bawah hukum Indonesia.

UU domestik yang ada khususnya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinilai mendiskriminasikan PRT karena tidak menempatkan pada perlindungan yang sama dengan pekerja lainnya.

Tanpa perlindungan hukum yang memadai, PRT sering kali dieksploitasi secara ekonomi dan tidak diakui hak-haknya atas kondisi kerja yang layak, kesehatan, pendidikan, standar penghidupan yang layak dan kebebasan bergerak.

“Mereka juga memiliki akses yang terbatas atas suatu mekanisme pengaduan dan mendapat pemulihan hak yang efektif ketika hak-hak mereka sebagai pekerja tidak diakui,” ujar Arradon.

Sebagai hasilnya banyak PRT tinggal dan bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi tanpa perlindungan, dan banyak dari mereka, termasuk pekerja rumah tangga perempuan anak seumur 14 tahun, menghadapi risiko kekerasan fisik, psikologis, dan seksual.

Situasi ini secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan perempuan anak, yang secara luar biasa merupakan mayoritas pekerja rumah tangga di Indonesia.

PRT perempuan dan anak perempuan juga menghadapi hambatan serius dalam memperoleh pelayanan kesehatan reproduktif dan seksual yang mereka butuhkan.

Amnesti menyambut baik penerimaan Pemerintah Indonesia atas rekomendasi mengadopsi rancangan undang-undang tentang PRT pada waktu Penilaian Universal Berkalanya (Universal Periodic Review) pada Mei 2012, dan selama adopsi dari Penilaian September tahun lalu.

Amnesti memastikan adanya debat yang segera dan pemberlakuan UU PRT yang sesuai dengan hukum dan standar internasional.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (the Committee on the Elimination of Discrimination against Women) pada Juli tahun lalu merekomendasikan Indonesia untuk mengadopsi, dengan tenggat waktu yang jelas, suatu Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Foto: VOA Indonesia

 




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Seorang imam di Cina diadili tanpa ada putusan
  2. Umat Katolik ikut protes menentang rudal Korea Selatan
  3. Imam ini menuduh pemerintah mengincar aktivis Filipina
  4. Kecurigaan atas terpilihnya Carrie Lam jadi pemimpin Hong Kong
  5. Suster yang dibunuh di India ini akan segera dibeatifikasi
  6. Paus minta calon penerima Krisma agar tidak lakukan ‘bully’
  7. Militer Myanmar hadang bantuan untuk pengungsi
  8. Gereja di NTT dapat nilai merah untuk keterlibatan sosial
  9. Etnis Rakhine tolak status kewarganegaraan Rohingya
  10. Calon terkuat pemimpin Hong Kong ini bicara soal iman Katolik
  1. tidak nyaman untuk Hongkong......
    Said Jenny Marisa on 2017-03-28 16:18:04
  2. Salut utk postingan ini, rupanya kerajaan Allah sangat dekat dihati jika org org...
    Said Oklan liunokas on 2017-03-28 12:52:25
  3. Bagaimana mau memperhatikan kesejahteraan umatnya, di bebera desa, umatnya dimin...
    Said Boni on 2017-03-28 06:58:45
  4. Sangat bagus untuk kami renung...
    Said Paulus Parmos on 2017-03-27 20:24:30
  5. Ini menjadi tganggung jawab semua pihak. Para tokoh di mana saja ikut bertanggun...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-03-27 15:26:32
  6. kesejahteraan fisik, material, harus diperhatikan oleh permerintah. Upaya gereja...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-27 10:50:35
  7. Retreat is really helpful and crucial since by having special chance in silence ...
    Said Alot Andreas on 2017-03-26 15:18:10
  8. industri malah sering bikin susah.. di Indonesia saat ini petani menolak dibangu...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-23 11:34:22
  9. alam yang subur, tanah pertanian, perkebunan sayang kalau digunakan untuk indust...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-23 08:57:04
  10. Tetap maju terus perjuangan hidup di planet ini penjara besar sudah terlepas mak...
    Said NIKODEMUS KOWIP on 2017-03-21 15:38:37
UCAN India Books Online