UCAN Indonesia Catholic Church News

Setahun jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia gelar ibadah di depan Istana Negara

18/02/2013

Setahun jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia gelar ibadah di depan Istana Negara thumbnail

 

Satu tahun sudah, Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor dan HKBP Filadelfia, Bekasi, menggelar ibadah di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Namun, hingga kini belum ada kejelasan terhadap nasib mereka.

Pantauan Beritasatu.com, sekitar 50-an jemaat mengikuti ibadah dengan khusuk, di depan Gerbang Monumen Nasional, tepat di seberang Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (17/2), seperti dilansir beritasatu.com.

Dibawah terik matahari, mereka melantunkan lagu-lagu pujian dan berdoa kepada Sang Khalik.

Sambil memegang bendera Merah-Putih dan tata ibadah, jemaat mendengarkan khotbah pendeta EP Sembiring dari Gereja Batak Karo Protestan, Jakarta, dengan hikmat.

Sementara itu puluhan anggota kepolisan nampak berjaga-jaga di sekitar jemaat beribadah.

Juru Bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, menuturkan pemerintah pusat tak pernah memberikan ketegasan untuk menegakan keputusan Makamah Agung (MA) dan Ombusman Republik Indonesia.

“Kami sangat menyesalkan, diskriminasi yang terjadi pada GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia sudah belangsung bertahun-tahun, tanpa pernah ada ketegasan pemerintah pusat apalagi presiden untuk menegakan keputusan MA dan Ombusman,” ujarnya.

Bona menyesalkan sikap presiden yang justru bersikap tegas ketika partainya sedang diguncang permasalahan, namun sebaliknya tak pernah tegas terhadap kasus GKI Yasmin.

“Kami membandingkan dengan presiden SBY bertindak sebagai bagian dari Partai Demokrat. Kami melihat, dia begitu cepat bereaksi dan menyatakan pernyataan serta bertindak untuk menyelamatkan partainya dan anaknya. Tetapi menyelamatkan rakyat Indonesia yang kebetulan adalah Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia?” ungkapnya

Bona menyampaikan, Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia selalu menunggu ketegasan presiden agar keadilan dapat ditegakan.

“Kapan kami ini diselamatkan, kapan ada pernyataan tegas dari pemerintah tentang diskriminasi terhadap GKI Yasmin dan HKBP Filadefia harus dihentikan sekarang? Ketegasan SBY sebagai Presiden ditunggu, bukan hanya ketegasan SBY dalam kapasitas partai serta sebagai ayah kepada anaknya yang jadi Sekjen sebuah partai,” tambahnya.

Menurut Bona, sudah satu tahun GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia menggelar ibadah di depan Istana Negara.

“Kalau melihat pembekuan izin GKI Yasmin, itu sudah dari tahun 2008. Berarti, ini tahun kelima. Lalu kalau reguler ibadah di Istana Negara sudah satu tahun, sejak Februari 2012. Makanya tak masuk diakal, jika seorang presiden untuk sebuah kasus dari tahun 2008, sudah setahun lalu rakyatnya terpaksa ibadah di depan istana, dia tak ada tindakan tegas apapun,” paparnya.

Ihwal sampai kapan akan melaksanakan ibadah di pinggir jalan, Bona mengatakan, pihaknya hanya bisa menunggu ketegasan presiden.

“Saya kira terpaksa kita seperti ini terus, sampai ada ketegasan. Karena, semua jalur hukum sudah mentok. Makamah Agung itu sudah paling tinggi, Ombusman adalah lembaga yang dibentuk Undang-undang dan juga rekomendasinya bersifat wajib dan final. Ketika itu tak dilaksanakan presiden, ya tentunya kita tinggal berharap kepada yang tertinggi di pemerintahan dalam ini presiden,” imbuhnya.

“Tinggal dia harapan kita. Walikota tak bereaksi, Gubernur Jawa Barat Aher, sampai sekarang pilkada lagi, malah mendukung Walikota Bogor. Mendagri setali tiga uang, malah mendukung Walikota untuk tidak melaksanakan putusan MA dan Ombusman. Ya, harapan terakhir kita presiden. Dalam UU dia yang punya putusan terakhir dan kami menunggu tindakan nyatanya,” bilangnya.

Bona menuturkan, kalau presiden selalu diam, pertaruhannya terlalu besar. Ia menganalogikan, jika presiden terus diam, Pemerintah Daerah di tempat lain dapat mencontohnya.

“Misal di Bali, saya dapat contoh nih dari Walikota Bogor dan Bekasi. Lalu, tiba-tiba dia menutup Gereja dan Masjid baru di Bali. Lalu, diingatkan Gereja dan Masjid itu memiliki IMB yang sah. Tapi, kalau Pemda Bali mengatakan, ya ga papa juga soalnya kolega saya di Bogor bisa kok. Kalau itu dicontoh Pemda lainnya, mau jadi apa ini Indonesia,” paparnya.

Dewan Ketahanan Nasional, kata Bona, juga sudah pernah mengeluarkan rekomendasi kepada walikota. Pertama, Walikota Bogor harus taat kepada putusan MA dan Ombusman. Kedua, Walikota Bogor diminta membangung tempat ibadah lain sebagai simbol Bhineka Tunggal Ika. Misalnya, seperti Katedral dan Istiqlal di Jakarta.

“Namun, tetap ditolak sama Walikota. Super sekali walikota ini, MA ditentang, Ombusman ditentang, Dewan Ketahanan juga ditentang. Jadi mana yang harus diikuti,” sebutnya.

Tak pernah direspon Istana

Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, lanjut Bona, pernah menyerahkan sekitar 7000 kartu pos menjelang natal tahun lalu. Perwakilan resmi Sekretariat Negara, menerima 7000 kartu pos itu. Ada tanda tangan resmi, ada tanda terima resmi. Tapi, sampai sekarang tak ada respon.

“Bahkan, Julian Pasha menyatakan saya tak terima. Ini jadi bingung kita. Jadi kalau sudah ada tanda terima, tapi ngakunya tak terima lalu kami serahkan ke siapa. Lagi pula kasus ini sudah high profile. Jadi tak bisa, orang istana berasalan tak tahu kasus ini. Kami tak pernah bicara sama presiden. Tertinggi kami berdialog sama Menteri Dalam Negeri, namun menteri juga berpihak kepada walikota,” tandasnya.

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. RIP, Uskup Emeritus Prajasuta MSF wafat
  2. Pengadilan Pakistan tunda eksekusi mati wanita Katolik ini
  3. Umat Katolik diminta ambil bagian dalam reformasi Paus Fransiskus
  4. Tidak ada tempat bagi radikalisme di Indonesia
  5. Tantangan dan masa depan kaum religius di Asia Tenggara
  6. Uskup Tiongkok berusia 89 tahun pimpin protes pembongkaran salib
  7. Sekularisme, kemajuan teknologi pengaruhi panggilan religius di Asia Timur
  8. Uskup: Kunjungan Paus ke Korea Selatan masih berdampak
  9. Kardinal Myanmar kritik pemerintah sebagai pelindung kapitalisme
  10. Presiden: Toleransi penting bagi bangsa yang majemuk
  1. RIP, Uskup Emeritus Prajasuta MSF wafat
  2. Gereja Katolik harus ‘semakin berani bersuara’ soal perubahan iklim: KWI
  3. Selama liburan Paus Fransiskus pilih bersantai di kediamannya
  4. Mengenakan kerudung dan salib, biarawati ini dilarang ikut ujian
  5. Lembaga kemanusiaan kecam pemblokiran bantuan untuk pengungsi
  6. Izin rehab gedung Gereja Alkitab Indonesia dibekukan
  7. Tidak ada tempat bagi radikalisme di Indonesia
  8. Mengenang ‘Juli Kelabu’ aktivis Sri Lanka desak hapus rasisme
  9. Polisi Filipina serang pengungsi di gereja
  10. Ahok: Pertemuan lintas agama penting mengatasi prasangka buruk
  1. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  2. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  3. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  4. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  5. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  6. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  7. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  8. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
  9. Malaysia, Indonesia berlomba membuang migran, ya? Saya bayangkan dipantai laut a...
    Said on 2015-05-19 08:31:00
  10. Sudahlah, jangan (dikirim) bekerja luar negeri, mereka biar di Indonesia, bekerj...
    Said on 2015-05-19 08:16:00
UCAN India Books Online