Utusan PBB kecam pelanggaran HAM di Kachin

Pelanggaran HAM berat masih berlangsung di Negara Bagian Kachin di bagian utara Myanmar, yang bergolak, demikian ungkap seorang utusan HAM PBB ke negara tersebut selama akhir pekan.

Dengan mengungkapkan kekhawatiran tentang pertempuran sengit baru-baru ini di antara pasukan pemerintah dan pasukan Kachin Independence Army (KIA), Tomas Ojea Quintana menyalahkan pelanggaran itu akibat kehadiran militer besar-besaran di sana. Dia menjelaskan situasi itu sebagai di luar jangkauan mekanisme akuntabilitas.

“Saya merasa prihatin dengan praktek yang sedang berlangsung termasuk penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan selama interogasi oleh militer terhadap pria Kachin yang dituduh terkait dengan Kachin Independence Army,” kata Quintana kepada wartawan saat konferensi pers di Bandara Internasional Yangon pada belum lama ini.

Saat ini, perdamaian sangat rapuh di Negara Bagian Kachin menyusul kedua pihak sepakat untuk mengurangi pertempuran yang meningkat dengan mengadakan pembicaraan damai yang dimediasi Cina pada 4 Februari, di Ruili, kota yang berbatasan dengan Cina.

Saat ini serangan pasukan pemerintah, yang dimulai sejak Desember tahun lalu,  menarget di dan sekitar Laiza dengan menggunakan pesawat jet dan helikopter.

Selama kunjungan lima hari ke Myanmar, Quintana meminta baik pemerintah maupun KIA untuk memasukkan organisasi berbasis masyarakat dalam diskusi ke depan tentang konsekuensi konflik yang sedang berlangsung.

Dia lebih jauh mendesak pemerintah mempercepat proses bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di daerah konflik.

Kemarin, pihak berwenang Myanmar mengizinkan konvoi kemanusiaan PBB ke Hpakant, kawasan pertambangan di mana pertempuran sengit terjadi baru-baru ini, kata koordinator kemanusiaan PBB dalam siaran pers.

PBB memperkirakan bahwa lebih dari 80.000 orang telah mengungsi di seluruh Kachin dan Negara Bagian Shan sejak awal Juni 2011.

Menurut para pejabat pemerintah dan para pemberontak, pertempuran itu telah menurun menyusul perundingan di Cina.

“Belum ada pertempuran lebih mematikan, meskipun ada konfrontasi di beberapa kota-kota di negara bagian Kachin,” kata juru bicara KIA La Nan.

Meskipun, pertempuran telah mereda, juru bicara majelis rendah Myanmar Thura Shwe Mann mengatakan pekan lalu bahwa pemilu di kota-kota Mogaung dan Hpakant yang ditunda tahun lalu akan ditunda lagi.

Dalam upaya mempercepat proses perdamaian, sebuah komite perdamaian yang dipimpin pemerintah Myanmar akan bertemu dengan beberapa kelompok etnis bersenjata, termasuk pejabat KIA, pada Rabu di Chaing Mai, Thailand.

Dalam pidato pada 12 Februari menandai peringatan Hari Persatuan negara itu, pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi menawarkan untuk berpartisipasi dalam pembicaraan damai pemerintah-KIA ke depan.

Namun, KIA menolak tawarannya, dengan mengatakan hal itu akan menjadi “perdebatan” bagi para anggota parlemen untuk membantu menengahi situasi tersebut.

Sumber: UN envoy condemns Kachin rights abuses