Para uskup desak presiden baru menyelesaikan masalah buruh

Para uskup Korea Selatan mendesak Presiden Juliana Park Geun-hye untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan, dan harus menjadi prioritas pertama.

Desakan itu disampaikan kelompok uskup tersebut pada Selasa dalam sebuah konferensi pers di luar kantor komite transisi kepresidenan di Seoul.

Para anggota Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Korea itu  mengatakan negara terus menghadapi perselisihan perburuhan dan memperhatikan banyaknya bunuh diri belum lama ini di kalangan para pemimpin buruh.

Masalah utama di antara isu-isu perburuhan adalah PHK tidak adil, diskriminasi kerja, dan tekanan politik terhadap para aktivis buruh, kata para uskup.

Pastor Vincent Jang Dong-hun, sekretaris komite itu, mengatakan bahwa presiden (terpilih) Park telah berjanji selama kampanyenya untuk menyelidiki perselisihan perburuhan di Ssangyong Motors.

Para pekerja di Ssangyong mengatakan perusahaan itu menghadapi defisit  500 miliar won (US$ 467 juta) untuk membenarkan PHK lebih dari 2.500 karyawan.

Uskup Ri Matthias Iong-hoon dari Suwon, ketua komite itu, mengatakan “setelah pemilihan presiden pada 19 Desember, tujuh aktivis buruh telah melakukan bunuh diri karena putus asa bahwa di bawah kepemimpinan Park perselisihan mereka tidak akan diselesaikan”, demikian pernyataannya, yang dibacakan dalam konferensi pers tersebut oleh Pastor Jang.

“Yang mendorong mereka putus asa adalah kaum kapitalis yang menganggap buruh sebagai sarana demi keuntungan, pemerintah mengabaikannya dan tidak bertanggung jawab, diam serta tidak ramah,” lanjutnya dalam pernyataan itu.

Pernyataan itu kemudian diserahkan kepada tim transisi kepresidenan.

“Kami akan mempertimbangkan pendapat Gereja Katolik dalam kebijakan pemerintah berikutnya,” kata Chung Ik-hoon, seorang pejabat dari tim transisi dan direktur Pusat Proposal Kesejahteraan Rakyat.

Sumber: New president told to solve labor issues