UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

AHRC desak pemerintah serius atasi kasus pedofilia di Bali

21/02/2013

AHRC desak pemerintah serius atasi kasus pedofilia di Bali thumbnail

 

Komisi Hak Asasi Manusia Asia (AHRC, Asia Human Rights Commission) mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah serius dalam memerangi kasus pedofilia di Bali dan menyatakan keinginan untuk membawa isu ini ke hadapan sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Seruan ini mencuat menyusul terjadinya kasus pelecehan terhadap 4 anak perempuan usia 9-13 tahun di Desa Kaliasem, Singaraja, Kabupaten Buleleng yang diduga dilakukan oleh warga Belanda berusia 57 tahun dan saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Singaraja.

Kasus ini berhenti di tengah jalan karena korban yang sebelumnya mengaku diraba-raba dan dicium oleh pelaku, mencabut kembali pernyataan mereka pada sidang 8 Januari lalu dan mengatakan, tersangka tidak pernah melakukan kejahatan sebagaimana mereka akui  sebelumnya.

Karena alasan ini, jaksa pun tak mau melanjutkan kasus ini dan mengatakan, penyelidikan lebih lanjut soal kebenaran pengakuan korban sebelumnya merupakan tugas polisi.

“Jaksa enggan untuk bersikap proaktif dalam mencari tahu alasan penarikan kesaksian dan menolak saran aktivis lokal untuk menghadirkan psikiater yang mampu menilai apakah korban atau saksi berbohong,” kata AHRC dalam pernyataan mereka, Selasa (19/2).

AHRC juga menyesalkan sikap jaksa yang menolak untuk menyajikan video wawancara dengan dua korban yang pernah direkam oleh aktivis lokal.

“Dengan kurangnya kemauan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini, ada kemungkinan bahwa terdakwa akan dibebaskan oleh pengadilan.”

Menurut data AHRC, pedofilia bukan masalah baru di Bali. Kasus serupa pernah dialami oleh warga Italia pada 2001, lalu tahun 2004 seorang warga negara Australia dipenjara dan kemudian memilih bunuh diri. Di Banjar, Kaliasem, seorang warga Belanda juga diduga melecehkan anak-anak, tetapi, karena ia sering memberikan bantuan kepada warga setempat, ia dianggap lebih sebagai pahlawan daripada penjahat.

AHRC menyatakan, meski menurut Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku dikenakan hukuman 3 sampai 15 tahun penjara serta denda  Rp 60 – 300 juta, namun hal ini tidak diterapkan di Bali yang sering disebut ‘surga bagi pedofilia’. Penegak hukum lebih sering menggunakan KUHP yang memberi hukuman lebih ringan.

“Keengganan penduduk setempat atau keluarga korban untuk melaporkan kasus penganiayaan anak dan melawan pelaku merupakan tantangan lain dalam memberantas kejahatan (pedofilia) di Bali”.

Selain itu, kata AHRC, keengganan untuk melapor juga sering disebabkan oleh ketergantungan keluarga korban atau penduduk setempat pada lembaga amal yang disediakan oleh para pelaku.

“Datang ke sebuah desa miskin dan memberikan ‘amal’ untuk penduduk setempat adalah modus operandi yang biasa digunakan oleh para pedofil di Bali”.

AHRC mencontohkan, dalam kasus penganiayaan anak di Serangan, Denpasar, keluarga korban memutuskan untuk tidak melaporkan pelecehan yang dialami oleh anak-anak mereka karena pelaku menyerahkan uang Rp 10 juta dan seekor sapi kepada masing-masing korban.

Menurut AHRC, persoalan lain adalah kurangnya pemahaman tentang pedofilia dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

“Sebuah definisi yang sangat sempit pedofilia, yaitu, hubungan seksual antara orang dewasa dan anak kecil adalah apa yang umum dipahami oleh masyarakat. Belum ada pemahaman luas bahwa meraba-raba atau menelanjangi anak-anak oleh orang dewasa juga termasuk dalam kategori pedofilia dan sama-sama meninggalkan trauma pada anak-anak”

Arist Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengakui, saat ini memang masih ada persepsi yang sempit soal pedofilia.

“Pedofilia masih dipahami sebagai hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak-anak, sehingga bentuk pelecehan lain seperti meraba buah dada atau bokong anak dianggap sebagai hal biasa oleh masyarakat”, katanya kepada ucanews.com, Rabu (20/2), sambil menambahkan, hal ini membutuhkan penyadaran terus-menerus agar masyarakat bisa  mengambil langkah antisipatif.

Ia mengakui, Bali memang rentan terhadap tindakan pedofilia dan juga aksi kekerasan terhadap anak lainnya.

“Perannya sebagai tempat wisata terkenal, tentu menyisahkan banyak persoalan dengan kehadiran wisatawan asing tertentu yang memiliki kelaianan seksual”, kata Sirait.

Ia pun mengakui kebenaran modus operandi seperti yang dikatakan AHRC lewat memberi bantuan kepada keluarga-keluarga miskin.

“Karena itu, saya berharap penegak hukum berani menyelidiki persoalan-persoalan yang terjadi dengan jeli. Yang terbukti melakukan kejahatan, harus dihukum, tanpa mempertimbangkan status mereka sebagai pemberi bantuan bagi masyarakat setempat”, tegasnya.

Ryan Dagur, Jakarta

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu pertama di Indonesia ditolak warga
  2. Upaya Paus Fransiskus meringankan umat Katolik bercerai dan menikah lagi ditolak para kardinal
  3. Gereja Keuskupan Ruteng dan perjuangan tolak tambang
  4. Para ahli bela keputusan Paus menikahkan pasangan bermasalah
  5. Tantangan orang bercerai dan Katolik
  6. Gereja pertama di Cina diberi nama Santo Yohanes Paulus II
  7. Dewan Kardinal mulai membuat draf dokumen pertama untuk reformasi Vatikan
  8. Menag: Negara tidak boleh dikalahkan oleh kelompok intoleran
  9. Hari Perdamaian, Menag ajak komitmen menegakan toleransi
  10. Para guru Santo Paulus mainkan Opera Van Saint Paul
  1. Gereja Keuskupan Ruteng dan perjuangan tolak tambang
  2. Renungan Hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  3. Etika Kebersamaan dalam Keberagaman
  4. Upaya Paus Fransiskus meringankan umat Katolik bercerai dan menikah lagi ditolak para kardinal
  5. Warisan Presiden SBY dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia
  6. Soal GKI Yasmin, pemerintah akan jalankan putusan MA
  7. Menag harus miliki peta masalah umat
  8. Penyandang tunanetra menghibur para lansia di sejumlah panti jompo
  9. Dewan Kardinal mulai membuat draf dokumen pertama untuk reformasi Vatikan
  10. Tantangan orang bercerai dan Katolik
  1. Ini urusan Malaysia, tetangga dekat tetapi sangat beda dengan kita. Kita pastik...
    Said on 2014-09-06 07:54:00
  2. Apa yang terjadi dengan ditentukannya hanya ada 5 agama yang diakui? Dapatkah d...
    Said on 2014-09-06 07:46:00
  3. Pak Menteri mengatakan "sulit" dilakukan. Itu tidak sama dengan "tidak mungkin"...
    Said on 2014-09-06 07:15:00
  4. Ya memang perlu, khawatirnya yang 120 juta itu tidak mengerti untuk apa segala i...
    Said on 2014-09-03 15:53:00
  5. Puji Tuhan Bapak Menteri Agama yang baru tidak membiarkan yang tidak boleh dibia...
    Said on 2014-09-02 05:36:00
  6. DUC IN ALTUM...
    Said Stefanus on 2014-08-28 07:21:00
  7. Mantap. Tempatnya luas, berada di sementanjung Jafna. Disana ada benteng...penin...
    Said Alfons Liwun on 2014-08-27 11:39:00
  8. karena itu, pemerintah harus tegas terhadap kelompok2 intoleran dan suka main ha...
    Said Ama Kaka on 2014-08-23 15:03:00
  9. Romo Mangnis benar dan menang. Negara tdk boleh diurus oleh mereka yang serakah,...
    Said MAtheus on 2014-08-22 09:47:00
  10. CAHAYA CINTA KASIH~ Yakinilah bahwa Allah Swt Pencipta, Pemilik, Penguasa Alam ...
    Said Yang Setia Yang Benar on 2014-08-14 01:50:00
UCAN India Books Online