Petisi komunitas Kristiani kepada PBB terkait kejahatan perang

Para pemimpin dari komunitas Kristiani dari mayoritas Tamil di utara Sri Lanka telah menyerukan kepada Dewan HAM PBB untuk mengadakan penyelidikan internasional yang independen atas dugaan kekejaman yang dilakukan selama perang saudara di negara itu.

Dalam sebuah surat yang dikeluarkan pada Senin dan ditandatangani oleh 133 pastor, pendeta dan biarawati mengatakan pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk menyelidiki kejahatan perang, terutama yang dilakukan oleh kedua pihak selama tahap terakhir dari perang tiga dekade yang berakhir tahun 2009.

Kelompok-kelompok HAM mengatakan sekitar 40.000 warga sipil tewas di babak akhir perang, namun pemerintah membantah kematian warga sipil dan mengeksekusi para tahanan.

Dalam surat tersebut para klerus Kristen juga mengatakan bahwa mereka telah menyaksikan pemerintah telah melakukan pembodohan yang terus menerus dan pelanggaran rekomendasi yang ditetapkan oleh Lessons Learnt and Reconciliation Commission.

Petisi ini berkaitan dengan solusi politik tentang konflik etnis, pembebasan tahanan politik dan pengangkatan seorang komisaris untuk meninjau penghilangan dan reparasi, tulis surat itu.

“Kami yakin bahwa akar penyebab dari masalah ini adalah kurangnya kemauan politik,” kata surat itu, yang mendesak pengangkatan seorang pelapor khusus dengan sebuah mandat yang luas untuk mengatasi pelanggaran masa lalu dan berkelanjutan dan membantu pemerintah dengan inisiatif rekonsiliasi di masa depan .

Pastor S. Anpurasa OMI, salah satu penandatangan, mengatakan tidak ada platform lain membawa masalah ini untuk diperbaiki, selain dari PBB.

“Kepada siapa kita bisa berbicara tentang pelanggaran tersebut? Tidak ada organisasi lokal mengadu terkait isu-isu ini,” kata Pastor Anpurasa.

Imam itu mengatakan, para penandatangan surat itu kemungkinan akan mengalami serangan balasan pemerintah.

“Tahun lalu, mereka yang mengkritik dan menantang pemerintah dengan cara damai termasuk keterlibatan PBB, telah diserang, ditangkap, diancam dan diintimidasi oleh para menteri pemerintah, pejabat dan militer.

Sumber: Christians petition UN for war crime probe