Dialog perlu diutamakan, pasca tewasnya 8 TNI dan 4 warga sipil di Papua

Menanggapi ketegangan di Papua pasca penembakan 8 TNI dan 4 warga sipil, aktivis HAM mengingatkan aparat untuk tidak melakukan penyisiran di rumah-rumah warga sipil dan mendesak pemerintah untuk mewujudkan dialog terbuka dengan semua pihak di Papua.

Sebagaimana diberitakan, 8 orang TNI tewas ditembak di dua tempat berbeda di Kabupaten Puncak Jaya, Kamis (21/2), yaitu di pos militer Desa Tingginambut dan di Distrik Sinak. Sementara 4 warga sipil  tewas di Sinak.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menduga kuat, kelompok separatis bertanggung jawab atas penembakan ini.

“Yang pertama di Tingginambut, kemungkinan besar itu Goliath Tabuni yang selalu melakukan kegiatan yang mengganggu aparat Polri dan TNI serta para pekerja investasi di wilayah tersebut. Satunya lagi kelompok Murib,” ujar Djoko dalam konferensi pers di Jakarta, merujuk pada dua pimpinan kelompok Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), yang dicap sebagai kelompok separatis oleh pemerintah.

Pada hari  Jumat (22/2), pasukan bersenjata pun menembaki sebuah helikopter yang mengevakuasi jenzah TNI. Tiga awak terluka.

Suyanto menginstruksikan seluruh jajaran aparat keamanan, baik Kodam XVII/Cenderawasih, Polda Papua dan aparat intelijen agar melakukan pengejaran dan penangkapan untuk mengungkap pelaku dan motif penyerangan.

Kepada ucanews.com, Jumat (22/2), Pastor Yohanes Djonga Pr, aktivis peraih penghargaan HAM Yap Tiam Hien Award 2009 mengingatkan, instruksi melakukan penyisiran melahirkan ketakutan di kalangan warga sipil.

“Mendengar pernyataan seperti itu, warga di sini (Papua) langsung cemas. Berdasarkan pengalaman selama ini, instruksi demikian pasti menjadi alasan bagi aparat untuk menyisir rumah-rumah warga dengan dalih mencari pelaku penembakan”, katanya.

Saat ini, katanya, situasi di Papua mencekam, aparat masih terus berjaga, sementara warga khususnya di pedalaman ketakutan untuk melakukan aktivitas seperti biasa.

Menurut Pastor Djonga, pemerintah keliru mendiagnosa persoalan di Papua, yang berakibat terus bertumbuhnya masalah di sana.

“Penembakan yang terjadi sekarang hanyalah sinyal frustrasi kelompok yang terus merasa tidak didengar. Ada akar persoalan yang mendasari itu semua, yaitu persoalan ketidakadilan, kemiskinan dan juga proses penyelesaian persoalan-persoalan HAM,” katanya.

Ia mengatakan, selama ini persoalan-persoalan itu tidak dijadikan prioritas. Yang dilakukan pemerintah, kata dia, hanya mengerahkan pasukan yang merepresi orang Papua.

“Jangan berharap persoalan selesai, jika pemerintah berasumsi bahwa penembakan ini dan persoalan kekerasan lain hanya gangguan keamanan belaka. Ada persoalan yang mendasari ini semua.  Penembakan bukan pertama kali, ini sudah berkali-kali,” katanya.

Pastor Djonga menegaskan, yang dibutuhkan orang Papua adalah duduk bersama dengan pemerintah dan membahas secara terbuka persoalan yang ada.

“Tapi, sampai sekarang pemerintah masih belum mau. Yang ada perintah kita kejar, kita tangkap, tapi tidak mau menggali mengapa itu terus terjadi”.

Padahal, kata dia, sudah lama gagasan dialog Jakarta-Papua diajukan, namun hingga kini belum direspon. “Roh dari gagasan dialog adalah mendengarkan harapan orang Papua yang sudah 50 tahun lebih mengalami penindasan”, katanya.

“Jika ini dilakukan, saya yakin, OPM yang dianggap sebagai separatis pun mau mencari jalan damai, asal mereka dihargai dan didengar”, tambah pastor yang sudah belasan tahun berkarya di Papua ini.

Ryan Dagur, Jakarta