Implementasi demokrasi di Indonesia terancam gagal

25/02/2013

Implementasi demokrasi di Indonesia terancam gagal thumbnail

 

Demokrasi di Indonesia dianggap sedang terancam gagal akibat menguatnya tendensi oligarki dimana kepentingan semua warga negara tidak menjadi tujuan utama dalam kehidupan negara, tetapi kepentingan kelompok terbatas yang menguasai uang dan memiliki akses pada kekuasaan.

Hal itu dikatakan oleh Fransisco Budi Hardiman, Pengajar Filsafat Politik Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (STFD), salah satu narasumber dalam seminar bertajuk Demokrasi Indonesia: Quo vadis?” di Kampus STFD, Rawasari, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2). Pembicara lain seminar puncak Dies Natalis ke-44 STFD ini adalah Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari dan Mantan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef.

Menurut Budi Hardiman, demokrasi pada dasarnya mengisyaratkan negara untuk selalu melibatkan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat warga dalam diskursus untuk merumuskan kebijakan publik.

Namun, kata dia, hal itu makin jauh dari kenyataan karena tergambar jelas dalam praktek kehidupan bernegara saat ini, semua kebijakan publik diarahkan pada pemenuhan kepentingan kelompok-kelompok terbatas (oligarki), seperti partai politik, juga kelompok yang bermodal.

Akibat buruk dari oligarki itu, kata Budi, misalnya juga tampak dalam kejahatan korupsi yang meracuni tubuh partai-partai politik.

“(Ini) menyingkapkan bagaimana oligarki tanpa rasa salah sedikitpun merampok kekayaan Indonesia dan memiskinkan rakyatnya”.

Ia menambahkan, saat ini, faktanya bukan kekuatan argumen yang lebih baik yang diperhitungkan dalam perumusan kebijakan, melainkan jumlah uang yang lebih banyak.

“Maka di balik retorika demokrasi, bercokol politik uang yang dijalankan oleh para predator bisnis-politis,” tegas Budi yang juga pengajar di Universitas Pelita Harapan.

Menurutnya, hal ini membuat parlemen, media, dunia pendidikan, pelayanan publik menjadi arena komersialisasi.

Demokrasi pun, demikian Budi, lebih tampak sebagai pasar suara, tempat partai-partai dan para kandidat membeli suara dari para pemilih untuk formasi kerajaan oligarkis mereka yang pada gilirannnya akan menjarah negara dengan kekuasaan legitim yang berhasil mereka beli.

Senada dengan itu, menurut Eva Sundari, demokrasi yang sesungguhnya sulit diwujudkan karena kepentingan elit penguasa mengendalikan parlemen sehingga kepentingan kelompok marginal tidak terakomodasi.

“Sistem Pemilu dengan suara terbanyak menyebabkan partai politik terdorong untuk mencalonkan tokoh-tokoh yang populer atau berkantong tebal tanpa ada kriteria kapasitas, karakter maupun komitmen pada rakyat”, katanya.

Ia menambahkan, tidak heran jika Pemilu 2009 menghasilkan anggota DPR yang sekitar 40 persen berlatar belakang pengusaha, juga dari kalangan artis karena merekalah yang memiliki uang.

Untuk mengatasi persolan demikian, menurut Eva, perlu diperjuangkan sistem Pemilu yang murah dan mengakomodasi gotong royong serta isu subsidi negara yang cukup untuk membiayai partai politik.

“Hal ini merupakan necessary sekaligus sufficient conditions bagi terwujudnya demokrasi substantif di Indonesia yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tegas Eva.

Sementara itu, bagi Daoed Joesoef, untuk bisa merealisasikan spirit demokrasi, perlu diupayakan penghargaan terhadap setiap pribadi dan dibutuhkan pemimpin yang berkualitas.

“Setiap orang perlu di-wongke, diajak berkomunikasi.” ungkapnya.

Terkait hal itu, ia mengusulkan perlunya pergeseran paradigma pembangunan dari spectator development ke participatory development.

“Pembangunan yang mengikutsertakan dan bukan pembangunan yang menonton. Jadi setiap orang dilibatkan dalam proses pembangunan.”

Ia memberi catatan, hal ini akan terwujud jika kita tidak hanya memiliki pemimpin yang  bisa tersenyum, sopan, tetapi dia harus tahu menjadi  designer.

“Dia adalah seorang spesialis dalam konstruksi keseluruhan, a specialist in the construction of the whole. Seorang pemimpin yang tahu kemana kapal harus bergerak dan berlabuh”, tegasnya.

Menurut Daoed, perpaduan antara kedua hal itu, akan menjamin tercapainya gagasan dasar demokrasi, menjadikan warga negara sebagai subjek, bukan sebagai alat untuk mencapai kepentingan sebagian kelompok.

Ryan Dagur, Jakarta




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Ulang tahun ke-60, Kardinal Tagle berbicara tentang kemunafikan
  2. Menciptakan peradaban cinta di Keuskupan Agung Semarang
  3. Muslim Indonesia mengecam serangan militan di Marawi
  4. Umat ​​Katolik Laos siap mengikuti AYD di Yogyakarta
  5. Tidak ada perdamaian di Kashmir, bahkan selama Ramadan
  6. Kardinal Quevedo mengaitkan konflik dengan kemiskinan
  7. HRW tuduh polisi Filipina memalsukan data ‘pembunuhan perang narkoba’
  8. Gereja dan LSM di NTT membantu orang dengan HIV
  9. Uskup Macau bertemu dengan uskup China yang tidak diakui Vatikan
  10. Biarawati China mogok makan menuntut kompensasi setelah tarekat dibubarkan
  1. Memang perang itu lebih membuat susah perempuan dan anak-anak. Tapi menghadapi p...
    Said Matheus Krivo on 2017-06-17 07:15:48
  2. kehidupan problema kehidupan, diera kini jauh berbeda dari era sebelumnya. sehin...
    Said Antera Jaya on 2017-06-14 23:40:08
  3. Suku asli Baduy mempertahankan banyak tradisi nenek moyang yang bernilai positi...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-09 13:41:55
  4. Terimakasih Bapak Paus Fransiskus, yang selalu menghidupkan kembali pesan Firman...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-09 07:58:40
  5. maksud saya sulit membedakan.. dst....
    Said Jenny Marisa on 2017-06-08 14:22:59
  6. Agak (kadang sangat)membedakan mana Muslim yang asli dan mana yang masuk teroris...
    Said Jenny Marisa on 2017-06-08 14:21:57
  7. Kata gubernur dan masyarakat muslim di Marawi mengungkapkan kebenaran hakiki bah...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-08 13:49:07
  8. Gereja sudah betul mengeluarkan surat gembala untuk umat, namun maaf penyakit ko...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-06-06 14:25:46
  9. Informasi tentang pulau Buru sangat membantu untuk memahami keadaan masyarakat d...
    Said DR. Bele Antonius, M.Si. on 2017-06-02 06:30:56
  10. Dalam sejarah dunia, bangsa penjajah yang pernah menjajah banyak negara adalah R...
    Said ROTE on 2017-06-02 01:05:49
UCAN India Books Online