UCAN Indonesia Catholic Church News
LA CIVILTÀ CATTOLICA

Implementasi demokrasi di Indonesia terancam gagal

25/02/2013

Implementasi demokrasi di Indonesia terancam gagal thumbnail

 

Demokrasi di Indonesia dianggap sedang terancam gagal akibat menguatnya tendensi oligarki dimana kepentingan semua warga negara tidak menjadi tujuan utama dalam kehidupan negara, tetapi kepentingan kelompok terbatas yang menguasai uang dan memiliki akses pada kekuasaan.

Hal itu dikatakan oleh Fransisco Budi Hardiman, Pengajar Filsafat Politik Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (STFD), salah satu narasumber dalam seminar bertajuk Demokrasi Indonesia: Quo vadis?” di Kampus STFD, Rawasari, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2). Pembicara lain seminar puncak Dies Natalis ke-44 STFD ini adalah Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari dan Mantan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef.

Menurut Budi Hardiman, demokrasi pada dasarnya mengisyaratkan negara untuk selalu melibatkan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat warga dalam diskursus untuk merumuskan kebijakan publik.

Namun, kata dia, hal itu makin jauh dari kenyataan karena tergambar jelas dalam praktek kehidupan bernegara saat ini, semua kebijakan publik diarahkan pada pemenuhan kepentingan kelompok-kelompok terbatas (oligarki), seperti partai politik, juga kelompok yang bermodal.

Akibat buruk dari oligarki itu, kata Budi, misalnya juga tampak dalam kejahatan korupsi yang meracuni tubuh partai-partai politik.

“(Ini) menyingkapkan bagaimana oligarki tanpa rasa salah sedikitpun merampok kekayaan Indonesia dan memiskinkan rakyatnya”.

Ia menambahkan, saat ini, faktanya bukan kekuatan argumen yang lebih baik yang diperhitungkan dalam perumusan kebijakan, melainkan jumlah uang yang lebih banyak.

“Maka di balik retorika demokrasi, bercokol politik uang yang dijalankan oleh para predator bisnis-politis,” tegas Budi yang juga pengajar di Universitas Pelita Harapan.

Menurutnya, hal ini membuat parlemen, media, dunia pendidikan, pelayanan publik menjadi arena komersialisasi.

Demokrasi pun, demikian Budi, lebih tampak sebagai pasar suara, tempat partai-partai dan para kandidat membeli suara dari para pemilih untuk formasi kerajaan oligarkis mereka yang pada gilirannnya akan menjarah negara dengan kekuasaan legitim yang berhasil mereka beli.

Senada dengan itu, menurut Eva Sundari, demokrasi yang sesungguhnya sulit diwujudkan karena kepentingan elit penguasa mengendalikan parlemen sehingga kepentingan kelompok marginal tidak terakomodasi.

“Sistem Pemilu dengan suara terbanyak menyebabkan partai politik terdorong untuk mencalonkan tokoh-tokoh yang populer atau berkantong tebal tanpa ada kriteria kapasitas, karakter maupun komitmen pada rakyat”, katanya.

Ia menambahkan, tidak heran jika Pemilu 2009 menghasilkan anggota DPR yang sekitar 40 persen berlatar belakang pengusaha, juga dari kalangan artis karena merekalah yang memiliki uang.

Untuk mengatasi persolan demikian, menurut Eva, perlu diperjuangkan sistem Pemilu yang murah dan mengakomodasi gotong royong serta isu subsidi negara yang cukup untuk membiayai partai politik.

“Hal ini merupakan necessary sekaligus sufficient conditions bagi terwujudnya demokrasi substantif di Indonesia yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tegas Eva.

Sementara itu, bagi Daoed Joesoef, untuk bisa merealisasikan spirit demokrasi, perlu diupayakan penghargaan terhadap setiap pribadi dan dibutuhkan pemimpin yang berkualitas.

“Setiap orang perlu di-wongke, diajak berkomunikasi.” ungkapnya.

Terkait hal itu, ia mengusulkan perlunya pergeseran paradigma pembangunan dari spectator development ke participatory development.

“Pembangunan yang mengikutsertakan dan bukan pembangunan yang menonton. Jadi setiap orang dilibatkan dalam proses pembangunan.”

Ia memberi catatan, hal ini akan terwujud jika kita tidak hanya memiliki pemimpin yang  bisa tersenyum, sopan, tetapi dia harus tahu menjadi  designer.

“Dia adalah seorang spesialis dalam konstruksi keseluruhan, a specialist in the construction of the whole. Seorang pemimpin yang tahu kemana kapal harus bergerak dan berlabuh”, tegasnya.

Menurut Daoed, perpaduan antara kedua hal itu, akan menjamin tercapainya gagasan dasar demokrasi, menjadikan warga negara sebagai subjek, bukan sebagai alat untuk mencapai kepentingan sebagian kelompok.

Ryan Dagur, Jakarta




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Kebencian berakar pada dosa kemalasan
  2. Pengadilan Filipina lamban memutuskan nasib Mary Jane
  3. Aborsi bayi perempuan terus menghantui Nepal
  4. Wartawan Vatikan protes mahalnya tiket untuk terbang bersama Paus
  5. Seorang imam di Cina diadili tanpa ada putusan
  6. Umat Katolik ikut protes menentang rudal Korea Selatan
  7. Imam ini menuduh pemerintah mengincar aktivis Filipina
  8. Kecurigaan atas terpilihnya Carrie Lam jadi pemimpin Hong Kong
  9. Suster yang dibunuh di India ini akan segera dibeatifikasi
  10. Paus minta calon penerima Krisma agar tidak lakukan ‘bully’
  1. Hem, SALAM... Saya sependapat jika setiap pribadi sadar bahwa dirinya adalah ge...
    Said Egas on 2017-03-29 13:25:19
  2. Saya setuju dengan pendapat Pak Boni di atas. Keselamatan itu bukan nanti akhir ...
    Said Edelbertus Jara on 2017-03-29 11:58:49
  3. Halo.... para pakar. Jangan lupa siapa itu Gereja? kita di jaman Pasca Konsili V...
    Said Jose Baptiste on 2017-03-29 07:03:27
  4. bagaimana cara pengajuan bantuan pembangunan gereja?...
    Said TABEBALAZI on 2017-03-28 19:16:51
  5. tidak nyaman untuk Hongkong......
    Said Jenny Marisa on 2017-03-28 16:18:04
  6. Salut utk postingan ini, rupanya kerajaan Allah sangat dekat dihati jika org org...
    Said Oklan liunokas on 2017-03-28 12:52:25
  7. Bagaimana mau memperhatikan kesejahteraan umatnya, di bebera desa, umatnya dimin...
    Said Boni on 2017-03-28 06:58:45
  8. Sangat bagus untuk kami renung...
    Said Paulus Parmos on 2017-03-27 20:24:30
  9. Ini menjadi tganggung jawab semua pihak. Para tokoh di mana saja ikut bertanggun...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-03-27 15:26:32
  10. kesejahteraan fisik, material, harus diperhatikan oleh permerintah. Upaya gereja...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-27 10:50:35
UCAN India Books Online