Komnas HAM: Audit 16.000 prajurit TNI di Papua

25/02/2013

Komnas HAM: Audit 16.000 prajurit TNI di Papua thumbnail

Ilustrasi

 

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia  (Komnas HAM) meminta agar dilakukan audit pertahanan dan keamanan di Papua untuk melihat kelayakan penempatan 14.000-16.000 prajurit di Papua saat ini.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai  menilai bahwa meningkatnya eskalasi konflik di Papua merupakan kelalaian presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Gugurnya 8 prajurit TNI menunjukkan bahwa para prajurit lebih banyak santai dari pada bekerja menjaga keamanan. Nyatanya, mereka jalan-jalan santai tanpa pegang senjata di hutan belantara,” ujarnya, seperti dilansir sinarharapan.com belum lama ini.

Menurutnya, Komnas HAM juga menolak operasi militer karena secara substansial jumlah prajurit TNI yang mencapai 14.000 sampai 16.000 personil sudah kategori daerah operasi militer.

“Jadi menurut saya, Presiden harus segera melakukan audit manajemen pertahanan dan keamanan di Papua sebelum menata kembali keamanan sesuai kebutuhan.”

Dia menambahkan Polri dan TNI harus memastikan pelaku penembakan. Maka dalam usaha pengejaran harus diantisipasi bila rakyat sipil biasa jangan sampai menjadi korban. “Karena itu kita juga monitor supaya tidak berdampak ke rakyat, termasuk stigma OPM pada rakyat biasa,” ujarnya.

Jika benar OPM berada di balik kekerasan yang mematikan, maka dalam konteks HAM tidak melanggar HAM karena mereka sama-sama memegang senjata, yaitu antara aktor negara dan aktor OPM.  “Tetapi, jika ada oknum tertentu yang menembak dengan motif lain maka tentu kriminal dan melanggar hak hidup orang lain dan harus diusut secara pro justisia,” ujarnya.

Menurutnya, Komnas HAM sudah mulai menyiapkan sebuah tim penyelesaian masalah Papua yang akan mulai berkerja dalam waktu dekat. Tim tersebut akan bekerja untuk menciptakan pra kondisi terciptanya Papua sebagai tanah damai.

Beberapa langkah yang disiapkan Komnas HAM adalah mendorong pengusutan tuntas pelanggaran HAM, seperti kasus Wasior, Wamena, Abepura, pembunuhan Arnold AP, Thom Wanggai, Mako Tabuni dan berbagai berbagai pelanggaran yang melibatkan korporasi, seperti Degeuwo, Freeport, dan Perusahan Perkebunan di Merauke.

Komnas HAM juga sedang mengusahakan pembebasan dan pelayanan yang baik bagi tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) di Papua.

“Kita juga akan memastikan hak-hak ECOSOB (hak ekonomi sosial budaya) terlayani dengan baik di Papua serta mendorong dialog Jakarta-Papua sehingga terciptanya Papua sebagai tanah yang damai,” ujarnya.

One Comment on "Komnas HAM: Audit 16.000 prajurit TNI di Papua"

  1. Karaeng Buraknea on Mon, 25th Feb 2013 9:45 am 

    KOMNAS HAM Kalau bicara TNI… yang selalu salah adalah TNI. Pegang senjata dibilang takut-0takuin rakyat, tidak megang senjata disebut salah sendiri, santai dan ceroboh. Tapi maaf saya tidak pernah percaya pada KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA….




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Otoritas Cina menggerebek Misa komunitas bawah tanah
  2. Gereja Indonesia dan aktivis mencari cara melindungi anak dari pornografi
  3. Misionaris Filipina menjadi pemimpin Konferensi Yesuit Asia Pasifik
  4. Pemimpin Partai Kristen Pakistan tidak diijinkan berobat dalam tahanan
  5. Kardinal Bo minta tokoh agama Myanmar aktif berdialog
  6. Survei: Umat Katolik di Hong Kong tidak paham tugas diakon
  7. Kehadiran umat di gereja Filipina cendrung menurun
  8. Orang Kristen menjadi kelompok teraniaya paling banyak di dunia
  9. FPI: Penyampaian dakwah jelang Pilkada DKI Jakarta efektif
  10. Petani Asia menolak uji coba padi hasil rekayasa
  1. Riset Wahid Foundation dan Kemenag Mei 2016 dan riset terpisah oleh Forum Keruku...
    Said fred on 2017-04-27 09:10:22
  2. Setuju Grace. Patut disayangkan dana sebesar itu "hanya" untuk membangun sesuatu...
    Said fred on 2017-04-27 08:34:15
  3. Admin, nggak salah tu orang kristen paling teraniaya. orang islam kali yg paling...
    Said Yesi on 2017-04-27 08:15:21
  4. Secara pribadi....sebaiknya bagi calon pemimpin jangan didukung oleh ormas agama...
    Said Ansel on 2017-04-26 14:41:04
  5. Terlalu bombastis dananya, lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Bisa jadi mala...
    Said Setyo on 2017-04-26 11:54:30
  6. Menurut saya, idenya sih boleh boleh saja tapi agak berlebihan. Duit sebanyak i...
    Said Grace on 2017-04-25 15:08:34
  7. Wajar saja kalau timbul kekhawatiran di kalangan minoritas karena kelompok radik...
    Said Aan Monterado on 2017-04-21 12:14:35
  8. Salut tuk kerja keras tim, tapi kritik utk peran pastor/suster, tetep aja yg kat...
    Said andreas jacob on 2017-04-17 14:16:16
  9. Menurut saya jika kita melihat dengan kondisi bangsa saat ini lebih bagus waktu ...
    Said Nick on 2017-04-15 10:04:04
  10. Saya harap juga setiap gereja di Jakarta dipersiapkan keamanannya.....
    Said Jenny Marisa on 2017-04-12 13:14:03
UCAN India Books Online