UCAN Indonesia Catholic Church News
SEASON

Komnas HAM: Audit 16.000 prajurit TNI di Papua

25/02/2013

Komnas HAM: Audit 16.000 prajurit TNI di Papua thumbnail

Ilustrasi

 

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia  (Komnas HAM) meminta agar dilakukan audit pertahanan dan keamanan di Papua untuk melihat kelayakan penempatan 14.000-16.000 prajurit di Papua saat ini.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai  menilai bahwa meningkatnya eskalasi konflik di Papua merupakan kelalaian presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Gugurnya 8 prajurit TNI menunjukkan bahwa para prajurit lebih banyak santai dari pada bekerja menjaga keamanan. Nyatanya, mereka jalan-jalan santai tanpa pegang senjata di hutan belantara,” ujarnya, seperti dilansir sinarharapan.com belum lama ini.

Menurutnya, Komnas HAM juga menolak operasi militer karena secara substansial jumlah prajurit TNI yang mencapai 14.000 sampai 16.000 personil sudah kategori daerah operasi militer.

“Jadi menurut saya, Presiden harus segera melakukan audit manajemen pertahanan dan keamanan di Papua sebelum menata kembali keamanan sesuai kebutuhan.”

Dia menambahkan Polri dan TNI harus memastikan pelaku penembakan. Maka dalam usaha pengejaran harus diantisipasi bila rakyat sipil biasa jangan sampai menjadi korban. “Karena itu kita juga monitor supaya tidak berdampak ke rakyat, termasuk stigma OPM pada rakyat biasa,” ujarnya.

Jika benar OPM berada di balik kekerasan yang mematikan, maka dalam konteks HAM tidak melanggar HAM karena mereka sama-sama memegang senjata, yaitu antara aktor negara dan aktor OPM.  “Tetapi, jika ada oknum tertentu yang menembak dengan motif lain maka tentu kriminal dan melanggar hak hidup orang lain dan harus diusut secara pro justisia,” ujarnya.

Menurutnya, Komnas HAM sudah mulai menyiapkan sebuah tim penyelesaian masalah Papua yang akan mulai berkerja dalam waktu dekat. Tim tersebut akan bekerja untuk menciptakan pra kondisi terciptanya Papua sebagai tanah damai.

Beberapa langkah yang disiapkan Komnas HAM adalah mendorong pengusutan tuntas pelanggaran HAM, seperti kasus Wasior, Wamena, Abepura, pembunuhan Arnold AP, Thom Wanggai, Mako Tabuni dan berbagai berbagai pelanggaran yang melibatkan korporasi, seperti Degeuwo, Freeport, dan Perusahan Perkebunan di Merauke.

Komnas HAM juga sedang mengusahakan pembebasan dan pelayanan yang baik bagi tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) di Papua.

“Kita juga akan memastikan hak-hak ECOSOB (hak ekonomi sosial budaya) terlayani dengan baik di Papua serta mendorong dialog Jakarta-Papua sehingga terciptanya Papua sebagai tanah yang damai,” ujarnya.

One Comment on "Komnas HAM: Audit 16.000 prajurit TNI di Papua"

  1. Karaeng Buraknea on Mon, 25th Feb 2013 9:45 am 

    KOMNAS HAM Kalau bicara TNI… yang selalu salah adalah TNI. Pegang senjata dibilang takut-0takuin rakyat, tidak megang senjata disebut salah sendiri, santai dan ceroboh. Tapi maaf saya tidak pernah percaya pada KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA….




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Uskup yang tidak diakui Vatikan menahbiskan sembilan imam
  2. Tulisan Ibu Teresa akan diterbitkan dalam sebuah buku menjelang kanonisasinya
  3. Menkopolkam: Ketidakadilan jadi sumber masalah bagi Indonesia
  4. Kaum perempuan ingin kebijakan nasional untuk korban perkosaan
  5. Peringatan hari lahir Pancasila, berbagai Ormas akan gelar apel syukuran
  6. Ribuan umat Katolik menghadiri peresmian gereja dan paroki mereka
  7. Gereja Katolik kritik pemerintah atas Perppu Kebiri
  8. Renungan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus bersama Pastor Bill Grimm
  9. Rosario Merah Putih di dada prajurit
  10. Tiongkok dan Vietnam: Keduanya negara komunis tetapi berbeda
  1. Selamat kepada umat Katolik di jambi... Syukur semuanya baik, Pemda mendukung....
    Said Jenny Marisa on 2016-05-30 16:19:12
  2. Silahkan Pater kontak ke email ucanews.com. Terima kasih banyak Pater. Tuhan mem...
    Said editor on 2016-05-30 14:31:51
  3. Menjadi persoalan, apakah para siswa itu paham dan tahu betul apa itu syariat is...
    Said Brian on 2016-05-28 18:25:34
  4. Saya rasa wajar jika para pelaku dikenakan hukuman kibiri, karena mereka memperl...
    Said olenggius on 2016-05-28 06:42:02
  5. Semoga cepat terealisasi...
    Said lota on 2016-05-24 16:16:12
  6. saya sangat ridu untuk bisa kembali berziarah rohani , walau hanya didalam neger...
    Said yohanes a. hendra sandjojo on 2016-05-23 08:56:38
  7. Saya salut cuman saya mau tanya apabila di lingkungan kita ada agama lain mau ba...
    Said NIKO HILAPOK on 2016-05-20 23:57:08
  8. Semoga rencana untuk dijadikan seumur hidup bersyarat adalah awal perbaikan seta...
    Said Jenny Marisa on 2016-05-20 12:03:38
  9. Adakalanya seorang pasien yang sudah dirawat sebaik mungkin karena cirrosis, yan...
    Said Jenny Marisa on 2016-05-18 19:23:07
  10. Banyak negara melarang hukuman mati. Sebaliknya, negeri Belanda membenarkan euth...
    Said Jenny Marisa on 2016-05-18 19:11:14
UCAN India Books Online