UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Komnas HAM: Audit 16.000 prajurit TNI di Papua

25/02/2013

Komnas HAM: Audit 16.000 prajurit TNI di Papua thumbnail

Ilustrasi

 

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia  (Komnas HAM) meminta agar dilakukan audit pertahanan dan keamanan di Papua untuk melihat kelayakan penempatan 14.000-16.000 prajurit di Papua saat ini.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai  menilai bahwa meningkatnya eskalasi konflik di Papua merupakan kelalaian presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Gugurnya 8 prajurit TNI menunjukkan bahwa para prajurit lebih banyak santai dari pada bekerja menjaga keamanan. Nyatanya, mereka jalan-jalan santai tanpa pegang senjata di hutan belantara,” ujarnya, seperti dilansir sinarharapan.com belum lama ini.

Menurutnya, Komnas HAM juga menolak operasi militer karena secara substansial jumlah prajurit TNI yang mencapai 14.000 sampai 16.000 personil sudah kategori daerah operasi militer.

“Jadi menurut saya, Presiden harus segera melakukan audit manajemen pertahanan dan keamanan di Papua sebelum menata kembali keamanan sesuai kebutuhan.”

Dia menambahkan Polri dan TNI harus memastikan pelaku penembakan. Maka dalam usaha pengejaran harus diantisipasi bila rakyat sipil biasa jangan sampai menjadi korban. “Karena itu kita juga monitor supaya tidak berdampak ke rakyat, termasuk stigma OPM pada rakyat biasa,” ujarnya.

Jika benar OPM berada di balik kekerasan yang mematikan, maka dalam konteks HAM tidak melanggar HAM karena mereka sama-sama memegang senjata, yaitu antara aktor negara dan aktor OPM.  “Tetapi, jika ada oknum tertentu yang menembak dengan motif lain maka tentu kriminal dan melanggar hak hidup orang lain dan harus diusut secara pro justisia,” ujarnya.

Menurutnya, Komnas HAM sudah mulai menyiapkan sebuah tim penyelesaian masalah Papua yang akan mulai berkerja dalam waktu dekat. Tim tersebut akan bekerja untuk menciptakan pra kondisi terciptanya Papua sebagai tanah damai.

Beberapa langkah yang disiapkan Komnas HAM adalah mendorong pengusutan tuntas pelanggaran HAM, seperti kasus Wasior, Wamena, Abepura, pembunuhan Arnold AP, Thom Wanggai, Mako Tabuni dan berbagai berbagai pelanggaran yang melibatkan korporasi, seperti Degeuwo, Freeport, dan Perusahan Perkebunan di Merauke.

Komnas HAM juga sedang mengusahakan pembebasan dan pelayanan yang baik bagi tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) di Papua.

“Kita juga akan memastikan hak-hak ECOSOB (hak ekonomi sosial budaya) terlayani dengan baik di Papua serta mendorong dialog Jakarta-Papua sehingga terciptanya Papua sebagai tanah yang damai,” ujarnya.

  • http://www.facebook.com/karaeng.buraknea Karaeng Buraknea

    KOMNAS HAM Kalau bicara TNI… yang selalu salah adalah TNI. Pegang senjata dibilang takut-0takuin rakyat, tidak megang senjata disebut salah sendiri, santai dan ceroboh. Tapi maaf saya tidak pernah percaya pada KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA….

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Kardinal Baldisseri turut berdebat tentang keluarga menjelang sinode
  2. Pengadilan Tiongkok menolak klaim pendeta terkait pelanggaran hak asasi
  3. Presiden Obama ingatkan India terkait kekerasan agama
  4. Menteri Anies kunjungi gereja di Ambon, pertama kali berdiri di mimbar gereja
  5. Model pewartaan yang kontekstual
  6. 35 Ormas akan amendemen UU Narkotika
  7. Tiongkok kirim pesan menyusul Paus menetapkan pertemuan dengan Dalai Lama
  8. Walikota Bogor segera membalas surat Dewan Gereja Dunia terkait GKI Yasmin
  9. Mantan staf Karitas dan PBB di Jepang memilih jadi biarawati
  10. Pembelaan Barat terhadap 'Charlie Hebdo' jadi kekhawatiran Muslim moderat Asia
  1. Kardinal Baldisseri turut berdebat tentang keluarga menjelang sinode
  2. Pengadilan Tiongkok menolak klaim pendeta terkait pelanggaran hak asasi
  3. Presiden Obama ingatkan India terkait kekerasan agama
  4. 35 Ormas akan amendemen UU Narkotika
  5. Gerakan iklim Katolik global pertama diluncurkan
  6. Model pewartaan yang kontekstual
  7. Uskup Agung Kuala Lumpur mengatakan kata ‘Allah’ masih digunakan dalam Misa
  8. Kardinal Filoni memuji komunitas Katolik di Vietnam
  9. Presiden Jokowi harus buktikan penegakan HAM di 2015
  10. Romo Benny: Presiden bertindak tak sesuai Konstitusi
  1. Boleh saja melarang jika di tempat publik, tetapi jaminlah kalau perayaan diadak...
    Said on 2015-01-14 07:48:00
  2. Saya selalu beranggapan bahwa kecelakaan tidak perlu terjadi... Bahwasanya terja...
    Said on 2015-01-14 07:44:00
  3. Alangkah indahnya nanti kalau ada pemimpin baik.. semoga terus demikian....
    Said on 2015-01-14 07:30:00
  4. Aceh lain sifatnya dari Indonesia pada umumnya.. Kita prihatin nasib perempuan t...
    Said on 2015-01-14 07:17:00
  5. Mudah2an semacam ensiklik juga ditujukan untuk Indonesia, walaupun kaum Kristen-...
    Said on 2015-01-14 07:06:00
  6. Perjalanannya masih panjang di Aceh.....
    Said on 2015-01-09 05:46:00
  7. Baik sekali kalau dalam TNI tidak membedakan perayaan Nasrani - yang hadir semua...
    Said on 2015-01-09 05:44:00
  8. Like...
    Said Yohanes Seandy Sunjoko on 2014-12-21 10:11:00
  9. Mestinya yang mengajar, ya mengajar yang baik. Janganlah di khotbah pada waktu ...
    Said on 2014-12-18 07:06:00
  10. iya, iya, baiklah... tenaga dalam saja, jangan senjata. ..Banser kan artinya ba...
    Said on 2014-12-18 07:03:00
UCAN India Books Online