UCAN Indonesia Catholic Church News

Komnas HAM: Audit 16.000 prajurit TNI di Papua

25/02/2013

Komnas HAM: Audit 16.000 prajurit TNI di Papua thumbnail

Ilustrasi

 

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia  (Komnas HAM) meminta agar dilakukan audit pertahanan dan keamanan di Papua untuk melihat kelayakan penempatan 14.000-16.000 prajurit di Papua saat ini.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai  menilai bahwa meningkatnya eskalasi konflik di Papua merupakan kelalaian presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Gugurnya 8 prajurit TNI menunjukkan bahwa para prajurit lebih banyak santai dari pada bekerja menjaga keamanan. Nyatanya, mereka jalan-jalan santai tanpa pegang senjata di hutan belantara,” ujarnya, seperti dilansir sinarharapan.com belum lama ini.

Menurutnya, Komnas HAM juga menolak operasi militer karena secara substansial jumlah prajurit TNI yang mencapai 14.000 sampai 16.000 personil sudah kategori daerah operasi militer.

“Jadi menurut saya, Presiden harus segera melakukan audit manajemen pertahanan dan keamanan di Papua sebelum menata kembali keamanan sesuai kebutuhan.”

Dia menambahkan Polri dan TNI harus memastikan pelaku penembakan. Maka dalam usaha pengejaran harus diantisipasi bila rakyat sipil biasa jangan sampai menjadi korban. “Karena itu kita juga monitor supaya tidak berdampak ke rakyat, termasuk stigma OPM pada rakyat biasa,” ujarnya.

Jika benar OPM berada di balik kekerasan yang mematikan, maka dalam konteks HAM tidak melanggar HAM karena mereka sama-sama memegang senjata, yaitu antara aktor negara dan aktor OPM.  “Tetapi, jika ada oknum tertentu yang menembak dengan motif lain maka tentu kriminal dan melanggar hak hidup orang lain dan harus diusut secara pro justisia,” ujarnya.

Menurutnya, Komnas HAM sudah mulai menyiapkan sebuah tim penyelesaian masalah Papua yang akan mulai berkerja dalam waktu dekat. Tim tersebut akan bekerja untuk menciptakan pra kondisi terciptanya Papua sebagai tanah damai.

Beberapa langkah yang disiapkan Komnas HAM adalah mendorong pengusutan tuntas pelanggaran HAM, seperti kasus Wasior, Wamena, Abepura, pembunuhan Arnold AP, Thom Wanggai, Mako Tabuni dan berbagai berbagai pelanggaran yang melibatkan korporasi, seperti Degeuwo, Freeport, dan Perusahan Perkebunan di Merauke.

Komnas HAM juga sedang mengusahakan pembebasan dan pelayanan yang baik bagi tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) di Papua.

“Kita juga akan memastikan hak-hak ECOSOB (hak ekonomi sosial budaya) terlayani dengan baik di Papua serta mendorong dialog Jakarta-Papua sehingga terciptanya Papua sebagai tanah yang damai,” ujarnya.

  • http://www.facebook.com/karaeng.buraknea Karaeng Buraknea

    KOMNAS HAM Kalau bicara TNI… yang selalu salah adalah TNI. Pegang senjata dibilang takut-0takuin rakyat, tidak megang senjata disebut salah sendiri, santai dan ceroboh. Tapi maaf saya tidak pernah percaya pada KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA….

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pembangunan katedral bersejarah di Singapura masih butuh dana
  2. Romo Magnis: Pemeluk agama tak sama dengan pendukung bola
  3. Umat Katolik Paroki Santa Clara merindukan gereja
  4. Kehadiran minoritas harus memberi arti bagi mayoritas
  5. Tanggapan Gereja Katolik Asia terhadap Laudato si' dalam mengatasi perubahan iklim
  6. Umat Katolik di Tiongkok desak bebaskan uskup lansia yang sakit dan lama dipenjara
  7. TV María akan menampilkan acara untuk anak-anak, orang muda
  8. Kardinal Hong Kong: Ia tidak diundang ke Sinode tentang Keluarga
  9. Para uskup AS belajar isu migran di Malaysia
  10. Cendikiawan Muslim: Pemerintah harus mengambil langkah pemblokiran situs radikal
  1. Umat Katolik menyerukan kanonisasi mantan uskup agung Dhaka
  2. OMK Kamboja dan Laos rayakan Hari Kaum Muda pertama
  3. Pembangunan katedral bersejarah di Singapura masih butuh dana
  4. Umat Katolik Paroki Santa Clara merindukan gereja
  5. Sekolah di Timor Leste masih berjuang dengan kebutuhan dasar
  6. Gereja Katolik dukung aksi mogok nasional pekerja di India
  7. Gereja: UU Ras dan Agama Myanmar bisa menimbulkan perpecahan
  8. Cendikiawan Muslim: Pemerintah harus mengambil langkah pemblokiran situs radikal
  9. Tanggapan Gereja Katolik Asia terhadap Laudato si’ dalam mengatasi perubahan iklim
  10. Umat Katolik di Tiongkok desak bebaskan uskup lansia yang sakit dan lama dipenjara
  1. Kapan Tiongkok itu jadi negera yang normal - sehat lahir batin?...
    Said on 2015-09-03 08:54:00
  2. Tentu saja kesibukan sebatas Liturgi - Altar, perlu diimbangi dengan ketegasan p...
    Said sani@ on 2015-08-21 11:51:00
  3. Silahkan baca di teks ini selengkapnya...terima kasih.. http://www.mirifica.net...
    Said on 2015-08-19 14:30:00
  4. “Dalam perjalanan ke depan, Gereja Katolik memandang bahwa pemerintah dan para p...
    Said kristiadjirahardjo on 2015-08-17 10:55:00
  5. Undangan kepada Bapa Suci dr Menag unt berkunjung ke Indonesia,tentu sangat meng...
    Said tarcisius fenfat on 2015-08-15 10:51:00
  6. Menuju keteraturan......
    Said on 2015-08-14 16:46:00
  7. Baik sekali kalau Bpk Menteri kunjung ke Vatikan.....
    Said on 2015-08-14 16:45:00
  8. Salut kepada menteri agama t ksi atas upayanya utk mengundang bp paus franciskus...
    Said Eduardus on 2015-08-13 13:29:00
  9. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  10. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
UCAN India Books Online