Komnas HAM: Audit 16.000 prajurit TNI di Papua

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia  (Komnas HAM) meminta agar dilakukan audit pertahanan dan keamanan di Papua untuk melihat kelayakan penempatan 14.000-16.000 prajurit di Papua saat ini.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai  menilai bahwa meningkatnya eskalasi konflik di Papua merupakan kelalaian presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Gugurnya 8 prajurit TNI menunjukkan bahwa para prajurit lebih banyak santai dari pada bekerja menjaga keamanan. Nyatanya, mereka jalan-jalan santai tanpa pegang senjata di hutan belantara,” ujarnya, seperti dilansir sinarharapan.com belum lama ini.

Menurutnya, Komnas HAM juga menolak operasi militer karena secara substansial jumlah prajurit TNI yang mencapai 14.000 sampai 16.000 personil sudah kategori daerah operasi militer.

“Jadi menurut saya, Presiden harus segera melakukan audit manajemen pertahanan dan keamanan di Papua sebelum menata kembali keamanan sesuai kebutuhan.”

Dia menambahkan Polri dan TNI harus memastikan pelaku penembakan. Maka dalam usaha pengejaran harus diantisipasi bila rakyat sipil biasa jangan sampai menjadi korban. “Karena itu kita juga monitor supaya tidak berdampak ke rakyat, termasuk stigma OPM pada rakyat biasa,” ujarnya.

Jika benar OPM berada di balik kekerasan yang mematikan, maka dalam konteks HAM tidak melanggar HAM karena mereka sama-sama memegang senjata, yaitu antara aktor negara dan aktor OPM.  “Tetapi, jika ada oknum tertentu yang menembak dengan motif lain maka tentu kriminal dan melanggar hak hidup orang lain dan harus diusut secara pro justisia,” ujarnya.

Menurutnya, Komnas HAM sudah mulai menyiapkan sebuah tim penyelesaian masalah Papua yang akan mulai berkerja dalam waktu dekat. Tim tersebut akan bekerja untuk menciptakan pra kondisi terciptanya Papua sebagai tanah damai.

Beberapa langkah yang disiapkan Komnas HAM adalah mendorong pengusutan tuntas pelanggaran HAM, seperti kasus Wasior, Wamena, Abepura, pembunuhan Arnold AP, Thom Wanggai, Mako Tabuni dan berbagai berbagai pelanggaran yang melibatkan korporasi, seperti Degeuwo, Freeport, dan Perusahan Perkebunan di Merauke.

Komnas HAM juga sedang mengusahakan pembebasan dan pelayanan yang baik bagi tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) di Papua.

“Kita juga akan memastikan hak-hak ECOSOB (hak ekonomi sosial budaya) terlayani dengan baik di Papua serta mendorong dialog Jakarta-Papua sehingga terciptanya Papua sebagai tanah yang damai,” ujarnya.