UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Directory | A service of UCA News

Komnas HAM: Audit 16.000 prajurit TNI di Papua

25/02/2013

Komnas HAM: Audit 16.000 prajurit TNI di Papua thumbnail

Ilustrasi

 

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia  (Komnas HAM) meminta agar dilakukan audit pertahanan dan keamanan di Papua untuk melihat kelayakan penempatan 14.000-16.000 prajurit di Papua saat ini.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai  menilai bahwa meningkatnya eskalasi konflik di Papua merupakan kelalaian presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Gugurnya 8 prajurit TNI menunjukkan bahwa para prajurit lebih banyak santai dari pada bekerja menjaga keamanan. Nyatanya, mereka jalan-jalan santai tanpa pegang senjata di hutan belantara,” ujarnya, seperti dilansir sinarharapan.com belum lama ini.

Menurutnya, Komnas HAM juga menolak operasi militer karena secara substansial jumlah prajurit TNI yang mencapai 14.000 sampai 16.000 personil sudah kategori daerah operasi militer.

“Jadi menurut saya, Presiden harus segera melakukan audit manajemen pertahanan dan keamanan di Papua sebelum menata kembali keamanan sesuai kebutuhan.”

Dia menambahkan Polri dan TNI harus memastikan pelaku penembakan. Maka dalam usaha pengejaran harus diantisipasi bila rakyat sipil biasa jangan sampai menjadi korban. “Karena itu kita juga monitor supaya tidak berdampak ke rakyat, termasuk stigma OPM pada rakyat biasa,” ujarnya.

Jika benar OPM berada di balik kekerasan yang mematikan, maka dalam konteks HAM tidak melanggar HAM karena mereka sama-sama memegang senjata, yaitu antara aktor negara dan aktor OPM.  “Tetapi, jika ada oknum tertentu yang menembak dengan motif lain maka tentu kriminal dan melanggar hak hidup orang lain dan harus diusut secara pro justisia,” ujarnya.

Menurutnya, Komnas HAM sudah mulai menyiapkan sebuah tim penyelesaian masalah Papua yang akan mulai berkerja dalam waktu dekat. Tim tersebut akan bekerja untuk menciptakan pra kondisi terciptanya Papua sebagai tanah damai.

Beberapa langkah yang disiapkan Komnas HAM adalah mendorong pengusutan tuntas pelanggaran HAM, seperti kasus Wasior, Wamena, Abepura, pembunuhan Arnold AP, Thom Wanggai, Mako Tabuni dan berbagai berbagai pelanggaran yang melibatkan korporasi, seperti Degeuwo, Freeport, dan Perusahan Perkebunan di Merauke.

Komnas HAM juga sedang mengusahakan pembebasan dan pelayanan yang baik bagi tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) di Papua.

“Kita juga akan memastikan hak-hak ECOSOB (hak ekonomi sosial budaya) terlayani dengan baik di Papua serta mendorong dialog Jakarta-Papua sehingga terciptanya Papua sebagai tanah yang damai,” ujarnya.

  • http://www.facebook.com/karaeng.buraknea Karaeng Buraknea

    KOMNAS HAM Kalau bicara TNI… yang selalu salah adalah TNI. Pegang senjata dibilang takut-0takuin rakyat, tidak megang senjata disebut salah sendiri, santai dan ceroboh. Tapi maaf saya tidak pernah percaya pada KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA….

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Paus menyerukan doa bagi orang Kristen yang eksodus dari Mosul
  2. Pengadilan Tinggi bela orang Kristen terkait CD yang menggunakan kata "Allah"
  3. Mengenal agama Baha'i yang sedang dikaji pemerintah Indonesia
  4. Paus Fransiskus akan makan siang bersama dengan 20 orang muda Katolik Asia
  5. Jokowi-JK diingatkan soal kelompok a-nasional
  6. Jokowi menangi Pilpres 2014
  7. Berpolitik tanpa bermusuhan: Natsir dan IJ Kasimo
  8. Tokoh lintas agama ajak seluruh elemen bangsa untuk menerima hasil Pilpres
  9. Kelompok masyarakat sipil dukung penetapan Pilpres oleh KPU
  10. Komunitas Sant’Egidio adakan buka puasa dengan warga Muslim yang kurang mampu
  1. Renungan hari Minggu bersama Pastor Bill Grimm
  2. Wanita Sudan yang nyaris dieksekusi karena pindah agama bertemu Paus Fransiskus
  3. Paus Fransiskus akan makan siang bersama dengan 20 orang muda Katolik Asia
  4. Komunitas Sant’Egidio refleksikan pelayanan mereka bersama uskup, imam dan suster
  5. ISIS mengejar orang Kristen yang melarikan diri dari Mosul
  6. Jokowi-JK diingatkan soal kelompok a-nasional
  7. Mengenal agama Baha’i yang sedang dikaji pemerintah Indonesia
  8. Presiden Baru dan Krisis Lingkungan
  9. Presiden terpilih didesak agar tetap pegang janji terkait HAM
  10. Kelompok masyarakat sipil dukung penetapan Pilpres oleh KPU
  1. How can the state prohibits the use of Allah word, whereas the word is universal...
    Said y3 on 2014-07-14 14:51:00
  2. Good news. I have been in South Korea and several time attended Misa in Myongdon...
    Said y3 on 2014-07-14 14:40:00
  3. Tks Romo Uskup tercinta...
    Said Y3 on 2014-07-10 07:31:00
  4. very cool monsinyur...
    Said Y3 on 2014-07-10 07:23:00
  5. Aku ingin komentar namun diluar topik yang seenarnya. Namun ini menggangu pikira...
    Said Yohannes on 2014-07-08 17:53:00
  6. Kira2 FPI dan Kader PDIP garang yang mana ya.....kalo FPI yg diswiping tempat2 m...
    Said Wanto on 2014-07-05 18:19:00
  7. Amin...
    Said Cahya Nugroho on 2014-07-03 16:35:00
  8. Ini versi yang lebih lengkap dari pada yang sudah-sudah saya baca di media OL la...
    Said Dwi Prass on 2014-07-02 19:46:00
  9. sistem pemimpin dunia ini sudah akan berakhir. maka semua yg terjadi memang har...
    Said jojo on 2014-06-30 15:08:00
  10. Good article...
    Said yebambang on 2014-06-27 05:05:00
UCAN India Books Online