UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Intoleransi hambat pembahasan UU Penghujatan

26/02/2013

Intoleransi hambat pembahasan UU Penghujatan thumbnail

 

Kolaborasi yang lebih besar antara kaum moderat dalam komunitas Kristen dan Muslim adalah kunci untuk mengatasi konflik sektarian dan menolak intoleransi yang dipicu oleh hukum agama bermotif politik, demikian anggota kelompok antaragama Pakistan.

Pusat Sumber Daya Interaktif berbasis di Lahore, Pakistan menggunakan metode-metode alternatif untuk meningkatkan isu-isu di lingkungan yang rentan untuk menekankan dialog antaragama, kata direkturnya Mohammad Waseem.

“Intoleransi dan UU Penghujatan adalah hambatan terbesar dalam membawa dua komunitas agama itu hidup berdampingan,” katanya.

“Itulah alasan kami mencoba untuk menemukan cara-cara alternatif, termasuk seminar untuk membahas UU itu karena kita tidak bisa secara terbuka berdebat dalam masyarakat.”

Komentar Waseem muncul selama diskusi panel untuk serangkaian  Seminar Keanekaragaman tahunan pertama di Aula Loyola, Lahore, diselenggarakan oleh Pemuda Kelompok Interfaith dalam Aksi (IYA).

Meskipun banyak forum seperti itu penerapan UU Penghujatan tak akan berubah, demikian seorang anggota Presbyterian.

“Saya berhenti menghadiri seminar tersebut tahun lalu. Saya  bosan setelah menyadari bahwa berbicara di aula dan menikmati kue bersama-sama tidak ada perubahan”, kata Pendeta Majid Abel dari Gereja Presbyterian Naulakha.

“Baik pendeta maupun ulama telah gagal dalam membawa esensi harmoni antaragama ke akar rumput. Kecurigaan terus meningkat,” tambahnya.

Sebuah laporan yang dikeluarkan tahun lalu oleh Pusat Riset dan Kajian Keamanan yang berbasis di Islamabad menyatakan bahwa antara tahun 1990 dan tahun lalu, 52 orang, kebanyakan Muslim, menjadi korban pembunuhan di luar hukum setelah dituduh menghujat.

UU itu dikeluarkan pada era kolonial Inggris, tetapi direvisi dan diperluas di bawah Zia ul-Haq, yang memerintah Pakistan tahun 1977 hingga 1988. Sejak itu tuntutan penghujatan meningkat drastis.

Presiden Asif Ali Zardari telah mengakui bahwa UU itu telah disalahgunakan dan meminta para pemimpin agama dari berbagai agama untuk bekerja sama untuk memastikan UU itu diterapkan dengan bijaksana.

“Kami menyadari penyalahgunaan UU Penghujatan terhadap minoritas oleh kepentingan pribadi. Kami tidak akan mengizinkan penyalahgunaan UU itu terhadap kelompok rentan,” katanya saat Konferensi Nasional Kerukunan Antaragama tahun lalu.

Namun, sedikit yang telah dilakukan untuk mengubah UU kontroversial itu, dan upaya untuk mengatasi masalah ini telah menimbulkan lebih banyak kekerasan.

Shahbaz Bhatti, seorang Katolik, anggota Majelis Nasional dan Menteri Federal untuk Minoritas, dibunuh tahun 2011 akibat kritik keras terhadap UU itu.

Tapi, Ketua IYA Shahid Rehmat, mengatakan inisiatif antaragama masih melayani suatu tujuan, terutama untuk minoritas Kristen.

“Sebagian besar sesi tersebut adalah tentang persahabatan dan membangun hubungan untuk menyelamatkan mereka yang dianiaya akibat iman mereka,” katanya.

Sumber: Intolerance hampers blasphemy debate

 

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemerintah berpihak pada FPI menentang pernikahan beda agama
  2. Ulil: Umat Muslim yang percaya kata 'Allah' hanya untuk Islam adalah 'keliru'
  3. PGI Papua: Gereja tak pernah berpihak pada separatis
  4. Vatikan mengumumkan jadwal perjalanan Paus Fransiskus ke Turki
  5. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  6. Hukum positif tidak wadahi perkawinan beda agama
  7. Negara tidak boleh diam terkait aksi anarkis berbau agama
  8. Pengadilan Pakistan pertahankan hukuman mati terhadap seorang ibu Kristen
  9. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  10. Singapura menjadikan Tahun Evangelisasi Baru untuk Bunda Maria
  1. PGI Papua: Gereja tak pernah berpihak pada separatis
  2. Vatikan mengumumkan jadwal perjalanan Paus Fransiskus ke Turki
  3. Tiga pendeta dihukum 6 tahun penjara di Iran
  4. Hukum positif tidak wadahi perkawinan beda agama
  5. Para kardinal bahas penderitaan orang Kristen di Timur Tengah
  6. Jadwal pemilu presiden Sri Lanka menghambat kunjungan Paus Fransiskus
  7. Presiden Jokowi hadapi setumpuk masalah HAM
  8. Indonesia kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB
  9. Pewartaan agama dinilai sensitif, SEJUK rilis buku “Mewartakan Agama”
  10. Institut Sekular Asia bertemu di Korea Selatan
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online