Masyarakat Adat Nusantara desak pemerintah hentikan kekerasan dan konflik terkait tanah

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah menyelenggarakan rapat kerja nasional ketiganya, di Palangkaraya dan Desa Tumbang Malahoi, Propinsi Kalimantan Tengah.

Aliansi sekitar 400 komunitas adat se-Indonesia itu menegaskan sikap politik mereka untuk melakukan uji materi terhadap UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan.

Pernyataan AMAN, yang dikeluarkan di akhir pertemuan mereka yang dikirim kepada media, Senin, menyatakan, mereka mendesak pemerintah segera “menghentikan kekerasan dan membuat langkah-langkah nyata menyelesaikan konflik-konflik terkait tanah, wilayah, dan sumber daya alam di wilayah-wilayah masyarakat adat.”

Terkait kehutanan yang dikelola Kementerian Kehutanan, yang menguasai hampir semua data lahan darat di Indonesia, AMAN mendesak Mahkamah Konstitusi meneruskan permohonan uji materi terhadap UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan.

Presiden, menurut AMAN, membentuk kelembagaan yang kuat di bawah presiden yang mampu mengatasi sektoralisme dalam implementasi Strategi Nasional, selain mengeluarkan instruksi presiden tentang inventarisasi dan administrasi wilayah-wilayah adat.

AMAN sangat memotori pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat pada pertengahan 2013. Terkait ini, AMAN telah bersepakat untuk tidak memilih partai politik yang tidak mendukung pengesahan RUU tersebut.

AMAN akan menyelenggarakan rapat kerja nasional keempat pada 2015 di Papua. Ini untuk membuktikan bahwa Papua aman, yang akan dihadiri Pengurus Besar, 20 Pengurus Wilayah, dan 82 Pengurus Daerah AMAN se-Indonesia.

Foto: aman.or.id