Delegasi: Kekerasan berbasis gender harus diakhiri

Sekelompok aktivis Kristen telah menyerukan pemerintah Orissa untuk mengambil tindakan yang lebih efektif untuk mengakhiri kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama di distrik Kandhamal, negara bagian Orissa, India, yang merupakan fokus kekerasan anti-Kristen lima tahun lalu.

Tim Pencari Fakta India tentang Kekerasan Gender, sebuah delegasi beranggotakan sembilan orang, mengadakan tur ke Kandhamal dari 23-26 Februari, dan berbicara dengan otoritas negara bagian dan distrik itu, serta keluarga dari seorang gadis yang diperkosa dan dibunuh tahun lalu.

“Kami menemukan bahwa ada berbagai insiden kekerasan gender  berskala besar terhadap para gadis di kelompok usia 12-16 tahun dan perdagangan manusia,” kata John Dayal, salah satu anggota delegasi.

Dalam siaran pers, tim itu mengatakan, “Orang-orang tampaknya tidak takut hukum meski mereka mengetahui,” seraya menambahkan bahwa “jumlah pembebasan kasus pidana yang besar terkait dengan kekerasan anti-Kristen di Kandhamal di masa lalu, mungkin pihak yang bertanggung jawab dengan kekerasan seksual tersebut.

Delegasi tersebut termasuk anggota dari Kantor Perempuan dari Konferensi Waligereja India, Dewan Kristen Seluruh India (AICC) dan Dewan  Gereja-gereja di India.

Para pejabat di distrik itu mencatat 21 kasus pemerkosaan tahun lalu, turun sedikit dari 31 kasus yang dilaporkan tahun 2011, demikian data pemerintah. LSM lokal mengatakan mereka telah mendaftar sembilan kasus perkosaan dari 24 Oktober 2012 hingga 15 Februari 2013.

Dayal, yang juga sekretaris jenderal AICC, mengatakan delegasi telah merekomendasikan pendidikan gender bagi personel polisi dan pejabat pemerintah karena dalam banyak kasus kekerasan seksual dan perkosaan, pemerintah telah menunjukkan ketidakpekaan terhadap korban dan memaksa mereka untuk mencapai penyelesaian dengan para penyerang daripada mengajukan pengaduan pidana.

Suster Mary Scaria, seorang pengacara dan anggota delegasi, mengatakan lebih banyak petugas polisi perempuan harus ditempatkan di kantor-kantor polisi dan di tempat umum untuk membantu menjamin keamanan perempuan dan anak perempuan.

“Pihak berwenang juga perlu  mempercepat proses pemeriksaan kesehatan para korban dan menanggapi pengaduan polisi untuk mengurangi penderitaan korban,” katanya.

Dayal mengatakan misi pencarian fakta dilakukan karena “kami ingin mengetahui respon dari pemerintah dan masyarakat sipil terhadap kekerasan gender dan status para korban.”

Dalam banyak kasus, tambahnya, korban tidak menerima kompensasi hukum.

“Ini tidak masuk akal bahwa korban harus membuat aplikasi sendiri meminta kompensasi. Pihak berwenang harus memberikan suo mutu kompensasi tersebut,” kata pernyataan delegasi.

Delegasi akan menyampaikan laporan akhir kepada lembaga nasional dan negara yang bertanggungjawab atas keamanan perempuan.

“Kami juga akan terus memantau situasi,” kata Dayal.

Sumber: Gender-based violence must end: delegation