Komnas HAM desak selesaikan kasus Syiah

Kasus kerusuhan warga Syiah Sampang, Jawa Timur, yang pecah pada Agustus 2012  hingga kini belum menemukan solusi bagi kedua belah pihak yang bertikai.

Penanganan kasus itu sudah miliaran rupiah digelontorkan. Namun, belum ada satupun warga Syiah yang kini masih tinggal di penampungan untuk kembali ke kampung halamannya, Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran.

Kondisi ini mengundang keprihatinan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). Komisioner Sub Komisi Mediasi Komnas HAM M Imdadun Rahmat saat berada di Sampang, Rabu (27/02/2013) mengatakan, penanganan kasus Syiah Sampang tidak cukup dibebankan kepada pemerintah daerah saja. Namun, sejumlah lembaga negara di republik ini patut untuk ikut andil dalam mencarikan penyelesaian.

“Kementerian Agama dan Kementerian Sosial harus ikut bertanggungjawab menyelesaikan kasus Syiah Sampang. Tidak adil kalau sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” katanya, Rabu, seperti dilansir kompas.com.

Selain itu, lembaga negara juga harus memberikan jaminan keamanan bagi warga Syiah ketika berada di kampung halamannya kelak.

“Warga Syiah masih enggan kembali ke rumahnya masing-masing karena alasan keamanan belum terjamin,” imbuhnya.

Kedatangannya ke Sampang dalam rangka mendorong lembaga negara yang sudah mendapat rekomendasi dari Komisi VIII DPR RI untuk ikut serta menuntaskan persoalan Syiah di Sampang.

Menurut Imdadun, selama ini lembaga negara hanya menyampaikan pendapat dan program saja. Namun, realisasinya belum ada karena terkendala anggaran.

Komnas HAM sendiri, kata Imdadun, akan berupaya untuk menawarkan opsi kepada warga Syiah, berupa hunian sementara serta pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan darurat. Tujuannya agar para pengungsi bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan manusiawi.

Namun, opsi itu nampaknya berat untuk diterima warga Syiah. Opsi itu pula pernah ditawarkan pihak Pemkab Sampang dan Pemprov Jawa Timur beberapa bulan setelah peristiwa kerusuhan.

“Kita akan terus mencari formula yang tepat untuk ditawarkan kepada para pengungsi,” tandasnya.

Imdadun dalam kunjungannya diterima Bupati Sampang, Fannan Hasib dan Wakilnya, Fadilah Budiono yang baru dilantik kemarin. Selain mereka berdua, hadir juga jajaran pimpinan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Sampang.

Di hadapan mereka, Imdadun banyak berdiskusi. Namun hasil dari kunjungan dan diskusinya itu, akan dibawa ke Jakarta untuk dirumuskan menjadi sebuah kebijakan dan program, dengan dukungan finansial yang mumpuni.