Sistem satu partai akan tetap diterapkan, kata pemimpin

Ketua Partai Komunis Vietnam telah berbeda dalam sejumlah pendapat terkait rancangan perubahan konstitusi.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong mengatakan pada Senin bahwa beberapa usulan yang dibuat oleh publik menunjukkan “kemerosotan politik, pemikiran dan moralitas” di Vietnam.

Usulan itu mencakup diakhiri kontrol total Partai Komunis atas negara dan masyarakat, redefinisi tentara sebagai entitas non-politik, dan sistem multi-partai.

Trong  mengingatkan para pengusul yang di-posting di internet atau para penandatangan petisi.

Dari Januari hingga Maret, pemerintah akan mengadakan referendum publik tentang amandemen draft menjadi konstitusi.

Draft yang diusulkan menetapkan bahwa Partai Komunis Vietnam mengontrol negara dan masyarakat, serta tentara melayani Partai Komunis.

Trong mengatakan kepada pihak berwenang setempat “untuk tidak membiarkan setiap individu memanfaatkan referendum publik untuk mendistorsi fakta-fakta, membuat informasi palsu, atau menentang partai kami dan negara.”

Ini adalah pertama kalinya Trong berbicara menentang pandangan yang bertentangan mengenai amandemen, yang telah dibahas secara nasional dan di internet.

Kaum intelektual, mantan pejabat tinggi dan pembangkang mengajukan petisi kepada Majelis Nasional pada awal bulan ini.

Petisi, yang di-posting di internet, mengatakan konstitusi terutama harus bertujuan untuk menjamin keamanan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat serta harus membatasi penyalahgunaan kekuasaan.

Petisi itu mengatakan orang-orang harus menghentikan terkait konstitusi negara dan rancangan yang diusulkan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia dan hak sipil dan supremasi hukum.

Petisi itu mengatakan hanya sebuah negara yang bebas, demokratis dan multi-partai akan melayani kebaikan bersama semua warga negara. Ini telah menarik lebih dari 5.600 tanda tangan sejauh.

Para penandatangan petisi itu termasuk Uskup Joseph Nguyen Chi Linh, wakil ketua Konferensi Waligereja Vietnam, Nguyen Thai Hop Paul, kepala Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi itu, dan Uskup Agung Emeritus Joseph Ngo Quang Kiet dari Hanoi.

Phan Ly Trung, kepala Komite Hukum Majelis Nasional, mengatakan pada Desember, “Semua kekuasaan milik rakyat sehingga rakyat mengambil peran penting dalam membangun dan amandemen konstitusi.”

Trong berbicara kepada pihak berwenang dari Provinsi Phu Tho bagian utara, Senin, dan pidatonya disiarkan di televisi nasional di malam hari.

Sumber: One-party rule is here to stay, says leader