UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Sistem satu partai akan tetap diterapkan, kata pemimpin

28/02/2013

Sistem satu partai akan tetap diterapkan, kata pemimpin thumbnail

 

Ketua Partai Komunis Vietnam telah berbeda dalam sejumlah pendapat terkait rancangan perubahan konstitusi.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong mengatakan pada Senin bahwa beberapa usulan yang dibuat oleh publik menunjukkan “kemerosotan politik, pemikiran dan moralitas” di Vietnam.

Usulan itu mencakup diakhiri kontrol total Partai Komunis atas negara dan masyarakat, redefinisi tentara sebagai entitas non-politik, dan sistem multi-partai.

Trong  mengingatkan para pengusul yang di-posting di internet atau para penandatangan petisi.

Dari Januari hingga Maret, pemerintah akan mengadakan referendum publik tentang amandemen draft menjadi konstitusi.

Draft yang diusulkan menetapkan bahwa Partai Komunis Vietnam mengontrol negara dan masyarakat, serta tentara melayani Partai Komunis.

Trong mengatakan kepada pihak berwenang setempat “untuk tidak membiarkan setiap individu memanfaatkan referendum publik untuk mendistorsi fakta-fakta, membuat informasi palsu, atau menentang partai kami dan negara.”

Ini adalah pertama kalinya Trong berbicara menentang pandangan yang bertentangan mengenai amandemen, yang telah dibahas secara nasional dan di internet.

Kaum intelektual, mantan pejabat tinggi dan pembangkang mengajukan petisi kepada Majelis Nasional pada awal bulan ini.

Petisi, yang di-posting di internet, mengatakan konstitusi terutama harus bertujuan untuk menjamin keamanan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat serta harus membatasi penyalahgunaan kekuasaan.

Petisi itu mengatakan orang-orang harus menghentikan terkait konstitusi negara dan rancangan yang diusulkan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia dan hak sipil dan supremasi hukum.

Petisi itu mengatakan hanya sebuah negara yang bebas, demokratis dan multi-partai akan melayani kebaikan bersama semua warga negara. Ini telah menarik lebih dari 5.600 tanda tangan sejauh.

Para penandatangan petisi itu termasuk Uskup Joseph Nguyen Chi Linh, wakil ketua Konferensi Waligereja Vietnam, Nguyen Thai Hop Paul, kepala Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi itu, dan Uskup Agung Emeritus Joseph Ngo Quang Kiet dari Hanoi.

Phan Ly Trung, kepala Komite Hukum Majelis Nasional, mengatakan pada Desember, “Semua kekuasaan milik rakyat sehingga rakyat mengambil peran penting dalam membangun dan amandemen konstitusi.”

Trong berbicara kepada pihak berwenang dari Provinsi Phu Tho bagian utara, Senin, dan pidatonya disiarkan di televisi nasional di malam hari.

Sumber: One-party rule is here to stay, says leader

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Lomba lukisan tentang iman Katolik untuk menemukan seniman muda
  2. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  3. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  4. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  5. Pembunuh biarawati: Pengampunan keluarga memberikan 'kehidupan baru' bagi dia
  6. Kemenag siapkan RUU Perlindungan Umat Beragama
  7. Diskriminasi Ras vs Sumpah Pemuda
  8. Umat Katolik protes terkait perampasan lahan Gereja oleh pemerintah
  9. Kekerasan terus terjadi, Gereja Papua minta negara serius lindungi warga
  10. Anarkisme umat Islam akibat salah menafsirkan Alquran
  1. Paus Fransiskus: Jangan menjadi orang Kristen kalau berperilaku buruk
  2. Anarkisme umat Islam akibat salah menafsirkan Alquran
  3. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  4. Kardinal Tagle: Jadwal Paus akan padat selama kunjungan ke Filipina
  5. Tuntaskan Konflik Papua
  6. Kapel Sistina dipasang dengan sistem pencahayaan baru untuk melestarikan lukisan
  7. Sejumlah agamawan Indonesia ikuti dialog lintas agama di Polandia dan Slowakia
  8. Paus desak para aktivis berjuang melawan ‘penyebab kemiskinan struktural’
  9. Kemenag siapkan RUU Perlindungan Umat Beragama
  10. Ketulusan Jokowi menjadi obat pengungsi Sinabung
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online