UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Sistem satu partai akan tetap diterapkan, kata pemimpin

28/02/2013

Sistem satu partai akan tetap diterapkan, kata pemimpin thumbnail

 

Ketua Partai Komunis Vietnam telah berbeda dalam sejumlah pendapat terkait rancangan perubahan konstitusi.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong mengatakan pada Senin bahwa beberapa usulan yang dibuat oleh publik menunjukkan “kemerosotan politik, pemikiran dan moralitas” di Vietnam.

Usulan itu mencakup diakhiri kontrol total Partai Komunis atas negara dan masyarakat, redefinisi tentara sebagai entitas non-politik, dan sistem multi-partai.

Trong  mengingatkan para pengusul yang di-posting di internet atau para penandatangan petisi.

Dari Januari hingga Maret, pemerintah akan mengadakan referendum publik tentang amandemen draft menjadi konstitusi.

Draft yang diusulkan menetapkan bahwa Partai Komunis Vietnam mengontrol negara dan masyarakat, serta tentara melayani Partai Komunis.

Trong mengatakan kepada pihak berwenang setempat “untuk tidak membiarkan setiap individu memanfaatkan referendum publik untuk mendistorsi fakta-fakta, membuat informasi palsu, atau menentang partai kami dan negara.”

Ini adalah pertama kalinya Trong berbicara menentang pandangan yang bertentangan mengenai amandemen, yang telah dibahas secara nasional dan di internet.

Kaum intelektual, mantan pejabat tinggi dan pembangkang mengajukan petisi kepada Majelis Nasional pada awal bulan ini.

Petisi, yang di-posting di internet, mengatakan konstitusi terutama harus bertujuan untuk menjamin keamanan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat serta harus membatasi penyalahgunaan kekuasaan.

Petisi itu mengatakan orang-orang harus menghentikan terkait konstitusi negara dan rancangan yang diusulkan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia dan hak sipil dan supremasi hukum.

Petisi itu mengatakan hanya sebuah negara yang bebas, demokratis dan multi-partai akan melayani kebaikan bersama semua warga negara. Ini telah menarik lebih dari 5.600 tanda tangan sejauh.

Para penandatangan petisi itu termasuk Uskup Joseph Nguyen Chi Linh, wakil ketua Konferensi Waligereja Vietnam, Nguyen Thai Hop Paul, kepala Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi itu, dan Uskup Agung Emeritus Joseph Ngo Quang Kiet dari Hanoi.

Phan Ly Trung, kepala Komite Hukum Majelis Nasional, mengatakan pada Desember, “Semua kekuasaan milik rakyat sehingga rakyat mengambil peran penting dalam membangun dan amandemen konstitusi.”

Trong berbicara kepada pihak berwenang dari Provinsi Phu Tho bagian utara, Senin, dan pidatonya disiarkan di televisi nasional di malam hari.

Sumber: One-party rule is here to stay, says leader

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. 1.700 buku radikalisme beredar di Bandung
  2. Musdah Mulia: Radikalisme di Indonesia dibiayai APBN
  3. Gereja Katolik Singapura mengadakan Misa Requiem untuk Mendiang Lee Kuan Yew
  4. Kisah tentang penderitaan keluarga Mary Jane di Filipina
  5. Delegasi kepausan membawa bantuan bagi para pengungsi Irak
  6. Kenangan Jo Seda sang tokoh pendiri Unika Atma Jaya
  7. Pemerintah siap Rp250 juta untuk Semana Santa
  8. Polisi India menangkap pelaku perkosaan biarawati
  9. Daniel Mananta bangun gereja di Flores ungkapan syukur pita suaranya pulih
  10. Minggu Palma, Paus mengajak umat bersikap 'rendah hati'
  1. Delegasi kepausan membawa bantuan bagi para pengungsi Irak
  2. Polisi Pakistan dituduh melakukan penahanan ilegal terhadap orang Kristen
  3. Tangkal radikalisme dengan ajaran toleransi
  4. Daniel Mananta bangun gereja di Flores ungkapan syukur pita suaranya pulih
  5. 1.700 buku radikalisme beredar di Bandung
  6. Survei Setara: Satu dari 14 siswa SMA setuju ISIS
  7. Cegah radikalisme sejak rekrutmen guru
  8. Warga Tionghoa gelar pawai lilin kenang 10 tahun gempa di Nias
  9. Kisah tentang penderitaan keluarga Mary Jane di Filipina
  10. Malaysia memperkenalkan RUU Anti-Terorisme terkait pendukung ISIS
  1. Online atau off-line kan sama haramnya... ?...
    Said on 2015-03-26 05:49:00
  2. Dahulu hukuman kepada anak, menulis dengan tangan beberapa ratus kali suatu kali...
    Said on 2015-03-24 07:53:00
  3. 1.mestinya tulisan ttg ajaran suatu agama perlu ada imprimatur/editing akhir seb...
    Said maryonobernardus on 2015-03-24 07:35:00
  4. Inilah harus diingat oleh pemerintah tentang hukuman mati: 1) menghukum mati seo...
    Said on 2015-03-24 07:15:00
  5. Untuk Indonesia, mengingat banyaknya krimiminalitas, serta tidak sebanyak orang ...
    Said on 2015-03-14 08:05:00
  6. Long live minister Jonan ...
    Said Ye Bambang Tri on 2015-03-14 06:55:00
  7. Menurut saya untuk Indonesia, jika benar semua agama yg sah berada di Indonesia ...
    Said Ambrosius Wahono on 2015-03-13 09:55:00
  8. Menghitung orang mati karena narkoba? Sepuluh atau limapuluh tidak ada beda - m...
    Said on 2015-03-13 07:15:00
  9. Dalam hal ini nampak bukan saja ketegasan, tetapi lebih lebih adalah kesombongan...
    Said on 2015-03-13 07:00:00
  10. Presiden ini tidak akan mampu menyelamatkan TKI dari eksekusi mati! Yang di depa...
    Said on 2015-03-13 06:43:00
UCAN India Books Online