UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Pemerintah dinilai lemah menghadapi kelompok radikal, gagal lindungi minoritas

01/03/2013

Pemerintah dinilai lemah menghadapi kelompok radikal, gagal lindungi minoritas thumbnail

Ilustrasi

 

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai gagal melindungi kaum minoritas dari kekerasan dan intoleransi atas nama agama.

Ini terbukti makin agresifnya serangan gerombolan radikal dan intimidasi yang mereka lakukan terhadap kelompok minoritas penganut agama, seperti Ahmadiyah, Muslim Syiah, dan kelompok Kristen.

Laporan Human Right Watch (HRW) yang dirilis di Jakarta, Kamis (28/2), mengungkapkan hal tersebut, seperti dilansir shnews.com.

Direktur HRW di Asia, Brad Adams mengatakan, Presiden Yudhoyono harus tegas dan minta zero tolerance terhadap siapa pun yang main hakim sendiri atas nama agama.

“Kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap dan melindungi kaum minoritas dari intimidasi dan kekerasan tentu saja merupakan olok-olok terhadap klaim bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang melindungi hak asasi manusia,” ungkapnya di Jakarta, Kamis.

HRW melakukan riset di 10 provinsi di Jawa, Madura, Sumatera, dan Timor, serta mewawancarai lebih dari 115 orang dari berbagai kepercayaan. Mereka termasuk 71 korban kekerasan dan pelanggaran, maupun ulama, polisi, jaksa, milisi, pengacara, dan aktivis masyarakat sipil.

Hasilnya, sebuah laporan sepanjang 120 halaman berjudul “Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia,” yang merekam kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengatasi gerombolan-gerombolan militan, yang melakukan intimidasi dan serangan terhadap rumah-rumah ibadah serta anggota minoritas agama.

Temuan HRW menyebut gerombolan militan ini makin lama makin agresif. Sasaran mereka termasuk Ahmadiyah, Kristen, maupun Muslim Syiah. Satu lembaga pemantau kekerasan mencatat 264 kasus kekerasan terjadi tahun lalu.

Menurut Adams, faktor kepemimpinan nasional sangat esensial. Presiden Yudhoyono, menurutnya, perlu tegas dalam hal penegakan hukum. “Ia harus mengumumkan bahwa setiap pelaku kekerasan akan diadili, serta menjelaskan strategi untuk memerangi kekerasan atas nama agama,” ungkap Adams.

Salahkan Minoritas

Yang menarik dari temuan HRW, pejabat daerah sering menyikapi pembakaran atau kekerasan justru dengan menyalahkan korban minoritas. Para pelaku menerima hukuman ringan atau sama sekali tak dihukum.

Dalam dua kasus, pejabat daerah menolak menjalankan keputusan Mahkamah Agung yang memberikan hak kepada dua jemaat minoritas untuk membangun rumah ibadah mereka. Pejabat pusat sering membela kebebasan beragama, namun ada juga—termasuk Menteri Agama Suryadharma Ali— yang justru mengeluarkan pernyataan diskriminatif.

Presiden Yudhoyono juga gagal menggunakan kekuasaannya guna membela warga negara Indonesia dari kaum minoritas agama, serta tak pernah secara efektif mendisiplinkan anggota-anggota kabinet yang bandel menganjurkan pelanggaran.

Dalam suatu pidato pada Maret 2011, misalnya, Menteri Agama mengatakan, “Saya memilih Ahmadiyah dibubarkan. Jelas Ahmadiyah menentang Islam.” Pada September 2012, dia mengusulkan warga Syiah pindah ke Islam Sunni. Namun atas sikapnya tersebut, Suryadharma Ali tak menerima sanksi apa pun.

HRW juga menemukan organisasi militan yang membawa bendera Islam, termasuk Forum Umat Islam dan Front Pembela Islam, sering dilaporkan terlibat dalam penyerangan dan penutupan rumah ibadah maupun rumah pribadi.

Mereka memberikan pembenaran terhadap penggunaan kekerasan dengan memakai tafsir Islam Sunni, yang memberi label “kafir” kepada kalangan non-muslim, serta “sesat” kepada kalangan muslim yang tak sama dengan mereka.

Sebelumnya, Setara Institute, lembaga yang memantau kebebasan beragama di Indonesia, pernah melaporkan naiknya kekerasan pada minoritas agama, dari 244 pada 2011 jadi 264 pada 2012. Wahid Institute, kelompok sipil lain yang juga berbasis di Jakarta, mendokumentasikan 92 pelanggaran kebebasan beragama dan 184 peristiwa intoleransi agama pada 2011, naik dari 64 pelanggaran dan 134 peristiwa intoleransi pada 2010.

HRW menilai sejumlah lembaga negara yang berperan dalam pelanggaran kebebasan beragama, termasuk Kementerian Agama, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang menginduk pada Kejaksaan Agung, serta lembaga semi-pemerintah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menggerogoti kebebasan beragama dengan mengeluarkan fatwa terhadap anggota-anggota agama minoritas, sekaligus memanfaatkan kedudukan mereka untuk mendesak kriminalisasi terhadap “penoda agama”.

 

  • Olsy

    Bebaskan agama dari campur tangan negara.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Di hadapan aktivis lintas iman, mantan pentolan FPI paparkan kisahnya
  2. Menteri Agama: Pemimpin bisa berasal dari kalangan mana pun
  3. Taiwan dikunjungi uskup tak diakui Vatikan, muncul spekulasi hubungan Sino-Vatikan
  4. RUU Perlindungan Umat Beragama akan atur syarat agama
  5. Denominasi Gereja termasuk Katolik dukung Kongres X GAMKI
  6. Syafii Maarif: tingkatkan toleransi terhadap pemimpin beda keyakinan
  7. Kitab Suci dijadikan jantung kehidupan Gereja Cina
  8. Pastor membawa altar ke sawah dan kandang
  9. Serangan anti-Kristen terus terjadi di India meskipun jaminan perdana menteri
  10. Konferensi Waligereja Filipina serukan doa dalam menanggapi tuduhan kudeta
  1. Kardinal Quevedo jadi utusan Paus untuk perayaan 150 tahun penemuan orang Katolik di Jepang
  2. Hadapi defisit, Paus Fransiskus minta para pastor belajar manajemen
  3. Kamboja mendeportasi 36 warga Kristen Montagnard ke Vietnam
  4. Pendidikan anak wilayah pesisir memprihatinkan
  5. Di hadapan aktivis lintas iman, mantan pentolan FPI paparkan kisahnya
  6. Para penderita kusta berjuang menghadapi penyakit dan diskriminasi
  7. Yesuit bantu film Hollywood tentang martir Jepang abad ke-17
  8. Tiongkok umumkan satu tahun moratorium tentang impor ukiran gading
  9. Tak terekam, perempuan Poso redamkan konflik Islam-Kristen
  10. Dua tahun: Paus Emeritus terlupakan melihat dirinya bukan sebagai bayangan
  1. Tokoh tokoh yang netral, mendamaikan, mendinginkan suasana, kita butuhkan... sek...
    Said on 2015-02-27 11:43:00
  2. Ya memang tidak mudah mempunyai jabatan dimana harus memimpin banyak golongan di...
    Said on 2015-02-27 11:27:00
  3. semangat pelayanan yang luar biasa, Tuhan memberkati karya Romo...
    Said maria warwanto on 2015-02-26 05:34:00
  4. Seorang Misioner sejati yang sangat langka pada zaman sekarang. Hidup Romo Caro...
    Said Sary on 2015-02-25 07:35:00
  5. Kalau boleh usul, sebaiknya praktek yang dilakukan di Aceh tetap di Aceh, jangan...
    Said on 2015-02-24 10:46:00
  6. Saya beranggapan ada side effect dari adanya hukuman mati (bukan efek jera). Di...
    Said on 2015-02-24 10:43:00
  7. Hari Valentine sesungguhnya adalah perayaan atau lebih tepatnya kenangan akan ke...
    Said jane on 2015-02-18 06:25:00
  8. Yang haram bukan hari nya valetine nya tapi manusia nya. Kalau cuma mikir nya ng...
    Said Guess on 2015-02-16 11:21:00
  9. Tentu semua negara harus berupaya yang semestinya; sebetulnya tiap pemerintah ya...
    Said on 2015-02-11 07:05:00
  10. Saya percaya ensiklik akan diterbitkan oleh Paus Fransiskus karena situasi yang...
    Said sr.yustina on 2015-02-08 08:42:00
UCAN India Books Online