Pemerintah akui gagal upayakan dialog

Pemerintah mengakui aksi-aksi intoleran yang dilakukan gerombolan militan terhadap para penganut agama minoritas masih sering terjadi. Upaya pemerintah untuk mendorong dialog dari pihak yang bertikai selama ini belum membuahkan hasil karena masing-masing pihak menutup pintu dialog.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi survei Human Right Watch (HRW), lembaga internasional pemerhati hak asasi manusia, yang menuding pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang lembek menghadapi gerombolan militan antipluralisme.

“Sejauh ini pemerintah telah cukup berkeringat mengatasi masalah ini. Namun selama pintu dialog sulit dibuka oleh semua kelompok, upaya penyelesaian masalah intoleran seperti yang terjadi di beberapa daerah sulit terjadi,” ungkapnya, seperti dilansir shnews.com.

Menurut Nasaruddin, masyarakat Indonesia sebenarnya sangat menjunjung perdamaian dan keterbukaan. Hal itu dibuktikan dengan kemauan berbagai suku dan budaya di Indonesia yang bersedia bergabung dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bangsa ini, ditambahkannya, sebagai negara maritim tentu lebih egalitarian dan demokratis daripada negara-negara lain. Ini karena sejak dahulu, pesisir pantai di seluruh wilayah kepulauan di negeri ini sudah terbuka terhadap datangnya “tamu-tamu” dari bangsa lain. Dengan dasar itu, dia meyakini seluruh penduduk di negeri ini pada prinsipnya sangat siap untuk berdialog dengan perbedaan.

“Pemerintah akan terus melakukan pendekatan kepada setiap elemen di negeri ini, dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan hukum, politik, dan teologi, sebab prinsip semua agama maupun aliran kepercayaan sebenarnya sama, yaitu menjunjung perdamaian,” ungkapnya.

Sebelumnya, riset terbaru yang dirilis HRW di Jakarta, Kamis (28/2), mengungkap kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengatasi gerombolan-gerombolan militan, yang melakukan intimidasi dan serangan terhadap rumah-rumah ibadah serta anggota minoritas agama.

Temuan HRW menyebut gerombolan militan ini makin lama makin agresif. Sasaran mereka termasuk Ahmadiyah, Kristen, maupun muslim Syiah. Satu lembaga pemantau kekerasan mencatat 264 kasus kekerasan terjadi tahun lalu.

HRW melakukan riset di 10 provinsi di Jawa, Madura, Sumatera, dan Timor, serta mewawancarai lebih dari 115 orang dari berbagai kepercayaan. Direktur HRW di Asia, Brad Adams, mengatakan, Presiden Yudhoyono harus tegas dan minta zero tolerance terhadap siapa pun yang main hakim sendiri atas nama agama.

“Kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap dan melindungi kaum minoritas dari intimidasi dan kekerasan tentu saja merupakan olok-olok terhadap klaim bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang melindungi hak asasi manusia,” ungkapnya di Jakarta, Kamis.

Penguatan Identitas

Sosiolog dari Unika Soegijapranoto, Hermawan Pantjasiwi, melihat adanya peningkatan konflik bernuansa agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran salah satunya disebabkan adanya tuntutan penguatan identitas kelompok pada zaman yang semakin keras. Sementara itu pembiaran yang dilakukan oleh negara terjadi karena kondisi pemerintahan yang rapuh.

“Kondisi negara yang berasal dari partai-partai beraneka warna membuat siapa pun yang berada dalam jaringan kekuasaan menjadi diam saja karena takut. Pemerintah menjadi tidak sehat dan tidak mempunyai wibawa, karena lebih mengutamakan teror dari kelompok-kelompok tertentu yang bisa merongrong partainya,” ungkapnya.