Pemerintah akui gagal upayakan dialog

04/03/2013

Pemerintah akui gagal upayakan dialog thumbnail

Ilustrasi

 

Pemerintah mengakui aksi-aksi intoleran yang dilakukan gerombolan militan terhadap para penganut agama minoritas masih sering terjadi. Upaya pemerintah untuk mendorong dialog dari pihak yang bertikai selama ini belum membuahkan hasil karena masing-masing pihak menutup pintu dialog.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi survei Human Right Watch (HRW), lembaga internasional pemerhati hak asasi manusia, yang menuding pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang lembek menghadapi gerombolan militan antipluralisme.

“Sejauh ini pemerintah telah cukup berkeringat mengatasi masalah ini. Namun selama pintu dialog sulit dibuka oleh semua kelompok, upaya penyelesaian masalah intoleran seperti yang terjadi di beberapa daerah sulit terjadi,” ungkapnya, seperti dilansir shnews.com.

Menurut Nasaruddin, masyarakat Indonesia sebenarnya sangat menjunjung perdamaian dan keterbukaan. Hal itu dibuktikan dengan kemauan berbagai suku dan budaya di Indonesia yang bersedia bergabung dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bangsa ini, ditambahkannya, sebagai negara maritim tentu lebih egalitarian dan demokratis daripada negara-negara lain. Ini karena sejak dahulu, pesisir pantai di seluruh wilayah kepulauan di negeri ini sudah terbuka terhadap datangnya “tamu-tamu” dari bangsa lain. Dengan dasar itu, dia meyakini seluruh penduduk di negeri ini pada prinsipnya sangat siap untuk berdialog dengan perbedaan.

“Pemerintah akan terus melakukan pendekatan kepada setiap elemen di negeri ini, dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan hukum, politik, dan teologi, sebab prinsip semua agama maupun aliran kepercayaan sebenarnya sama, yaitu menjunjung perdamaian,” ungkapnya.

Sebelumnya, riset terbaru yang dirilis HRW di Jakarta, Kamis (28/2), mengungkap kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengatasi gerombolan-gerombolan militan, yang melakukan intimidasi dan serangan terhadap rumah-rumah ibadah serta anggota minoritas agama.

Temuan HRW menyebut gerombolan militan ini makin lama makin agresif. Sasaran mereka termasuk Ahmadiyah, Kristen, maupun muslim Syiah. Satu lembaga pemantau kekerasan mencatat 264 kasus kekerasan terjadi tahun lalu.

HRW melakukan riset di 10 provinsi di Jawa, Madura, Sumatera, dan Timor, serta mewawancarai lebih dari 115 orang dari berbagai kepercayaan. Direktur HRW di Asia, Brad Adams, mengatakan, Presiden Yudhoyono harus tegas dan minta zero tolerance terhadap siapa pun yang main hakim sendiri atas nama agama.

“Kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap dan melindungi kaum minoritas dari intimidasi dan kekerasan tentu saja merupakan olok-olok terhadap klaim bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang melindungi hak asasi manusia,” ungkapnya di Jakarta, Kamis.

Penguatan Identitas

Sosiolog dari Unika Soegijapranoto, Hermawan Pantjasiwi, melihat adanya peningkatan konflik bernuansa agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran salah satunya disebabkan adanya tuntutan penguatan identitas kelompok pada zaman yang semakin keras. Sementara itu pembiaran yang dilakukan oleh negara terjadi karena kondisi pemerintahan yang rapuh.

“Kondisi negara yang berasal dari partai-partai beraneka warna membuat siapa pun yang berada dalam jaringan kekuasaan menjadi diam saja karena takut. Pemerintah menjadi tidak sehat dan tidak mempunyai wibawa, karena lebih mengutamakan teror dari kelompok-kelompok tertentu yang bisa merongrong partainya,” ungkapnya.




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Uskup Militer Ajak Anggota TNI/POLRI Katolik Wujudkan Nilai-nilai Kristen
  2. Uskup: Rencana Keterlibatan Amerika Memperburuk Konflik Mindanao
  3. Uskup Korea Mendorong Pihak yang Bertikai Menahan Diri
  4. Renungan Hari Minggu XX Tahun A – 20 Agustus 2017
  5. Caritas Memberi Bantuan kepada Korban Banjir
  6. Timor-Leste Berjuang Membentuk Pemerintahan Baru
  7. Demo Menuntut Keadilan bagi Papua Berujung Penangkapan
  8. PBB Berlaku Tidak Adil Terhadap Pengungsi Kristen di Bangkok
  9. HUT RI Ke-72, Ormas Katolik Ajak Masyarakat Mengamalkan Pancasila
  10. Gereja dan Aktivis Indonesia Prihatin dengan PRT di Bawah Umur
  1. Saya ingin dapatkan versi Bahasa Indonesia buku panduan Legionis Maria( Legion o...
    Said Maria Ithaya Rasan on 2017-08-15 14:22:31
  2. Visitator Apostolik itu tugasnya adalah mengunjungi pihak-pihak yang dianggap me...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-14 11:40:48
  3. Ada asap PASTI karna ada api... Tontonlah film 'Spotlight' yg brdasarkn kisah n...
    Said RESI Kurniajaya on 2017-08-12 22:38:30
  4. Teman-teman saudara-saudariku yang ada di dan berasal dari Keuskupan Ruteng. Saa...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-12 15:12:04
  5. Berita menggembirakan, shg para imam tak memberi eks komunikasi bagi yang berce...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 20:10:43
  6. Permasalahan di Keuskupan Ruteng sampai mencuat seperti ini, tentu tidak main ma...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 16:19:26
  7. Keberadaan uskup bukan seperti presiden hingga kepala desa, yang dilakukan melal...
    Said aloysius on 2017-08-11 10:53:19
  8. sebaiknya umat bersabar dan berdoa agar kemelut ini segera berakhir. kendatipun...
    Said yohanes on 2017-08-11 10:21:16
  9. Pembuktian kebenaran jika ada proses pengadilan/tribunal. Sebagai pemimpin Gerej...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-11 06:54:24
  10. Umat Katholik dimana saja. Jangan bicara tentang uang di Gereja yang anda telah ...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-11 06:48:21
UCAN India Books Online