UCAN Indonesia Catholic Church News
LA CIVILTÀ CATTOLICA

RUU Ormas ancam dan kekang komunitas keagamaan

04/03/2013

RUU Ormas ancam dan kekang komunitas keagamaan thumbnail

Yenny Wahid

 

Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang terus digodok di DPR dinilai mengancam dan mengekang keberadaan komunitas keagamaan yang tumbuh di tanah air.

Sebab organisasi semacam majelis taklim, paroki, pengurus mushala, masjid, gereja, wihara dan sebagainya sebagian besar adalah organisasi keagamaan yang umumnya memiliki struktur sederhana, namun tidak berbadan hukum.

“Karena  organisasinya sederhana sehingga tidak berbadan hukum, maka mereka akan diatur dan dikontrol negara melalui RUU Ormas. Namun sebenarnya inilah bentuk kontrol negara untuk mengawasi bahkan mengekang kebebasan berorganisasi di Indonesia,” ujar Direktur The Wahid Institute (WI) Zannuba Arifah Chafshoh atau Yenny Wahid di Jakarta,  seperti dilansir jpnn.com.

Saat itu, Yenny berkumpul bersama dengan organisasi keagamaan lain seperti  Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia (KAMSI), Al-Washliyah, Syarikat Islam, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), bersama 98 ormas dan LSM lain yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat (KBB) dalam menolak RUU Ormas.

Kontrol pemerintah melalui RUU Ormas tersebut, jika disahkan,  sebentar lagi akan dilakukan sampai ke tingkat desa. Ormas yang tidak berbadan hukum diwajibkan memberitahukan keberadaannya secara tertulis dengan menyertakan  nama dan alamat organisasi, nama pendiri, tujuan dan kegiatan, serta nama pengurus.

Selain itu, kata Yenny, mereka juga harus mendapatan Surat Keterangan Terdaftar. Aturan itu disebut dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 dalam draft Panja Ormas DPR 5 Desember 2012.

“Masyarakat juga harus melaporkan kepada pemerintah terkait dana dan bantuan yang diterima. Sebab, ada aturan di mana ormas dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Tidak boleh lagi ada istilah hamba Allah,” jelas Yenny.

Menurut putri Gus Dur ini, RUU Ormas juga mengancam hak warga negara dalam menjalankan agama dan keyakinannya, khususnya kelompok minoritas.

Misalnya larangan melakukan penyalahgunaan, penistaan, dan/atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia. Di Pasal 61 ayat 2 poin d, kalimat ‘agama yang diakui di Indonesia’ bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Uji Materi UU PNPS 1965.

“Padahal negara ini tidak hanya mengakui enam agama saja di Indonesia, tapi juga mengakui kehadiran agama dan keyakinan lain tumbuh dan berkembang di Indonesia,” imbuhnya.

Menurut  Yenny, tidak semua ormas berpotensi melakukan tindakan kekerasan semena-mena. “Yang diperlukan dalam penanganan ormas yang kerap melakukan tindak kekerasan hanyalah ketegasan dari aparat. Kalau sakitnya diare diberi obat sakit kepala, nggak cocok. Mengobati ormas anarkis harus dengan tindakan tegas dari aparat kepolisian. Bukannya mengaturnya dengan RUU Ormas,” tambah Yenny.




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Kebencian berakar pada dosa kemalasan
  2. Pengadilan Filipina lamban memutuskan nasib Mary Jane
  3. Aborsi bayi perempuan terus menghantui Nepal
  4. Wartawan Vatikan protes mahalnya tiket untuk terbang bersama Paus
  5. Seorang imam di Cina diadili tanpa ada putusan
  6. Umat Katolik ikut protes menentang rudal Korea Selatan
  7. Imam ini menuduh pemerintah mengincar aktivis Filipina
  8. Kecurigaan atas terpilihnya Carrie Lam jadi pemimpin Hong Kong
  9. Suster yang dibunuh di India ini akan segera dibeatifikasi
  10. Paus minta calon penerima Krisma agar tidak lakukan ‘bully’
  1. Hem, SALAM... Saya sependapat jika setiap pribadi sadar bahwa dirinya adalah ge...
    Said Egas on 2017-03-29 13:25:19
  2. Saya setuju dengan pendapat Pak Boni di atas. Keselamatan itu bukan nanti akhir ...
    Said Edelbertus Jara on 2017-03-29 11:58:49
  3. Halo.... para pakar. Jangan lupa siapa itu Gereja? kita di jaman Pasca Konsili V...
    Said Jose Baptiste on 2017-03-29 07:03:27
  4. bagaimana cara pengajuan bantuan pembangunan gereja?...
    Said TABEBALAZI on 2017-03-28 19:16:51
  5. tidak nyaman untuk Hongkong......
    Said Jenny Marisa on 2017-03-28 16:18:04
  6. Salut utk postingan ini, rupanya kerajaan Allah sangat dekat dihati jika org org...
    Said Oklan liunokas on 2017-03-28 12:52:25
  7. Bagaimana mau memperhatikan kesejahteraan umatnya, di bebera desa, umatnya dimin...
    Said Boni on 2017-03-28 06:58:45
  8. Sangat bagus untuk kami renung...
    Said Paulus Parmos on 2017-03-27 20:24:30
  9. Ini menjadi tganggung jawab semua pihak. Para tokoh di mana saja ikut bertanggun...
    Said Bernardus Wato Ole on 2017-03-27 15:26:32
  10. kesejahteraan fisik, material, harus diperhatikan oleh permerintah. Upaya gereja...
    Said Jenny Marisa on 2017-03-27 10:50:35
UCAN India Books Online