UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

RUU Ormas ancam dan kekang komunitas keagamaan

04/03/2013

RUU Ormas ancam dan kekang komunitas keagamaan thumbnail

Yenny Wahid

 

Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang terus digodok di DPR dinilai mengancam dan mengekang keberadaan komunitas keagamaan yang tumbuh di tanah air.

Sebab organisasi semacam majelis taklim, paroki, pengurus mushala, masjid, gereja, wihara dan sebagainya sebagian besar adalah organisasi keagamaan yang umumnya memiliki struktur sederhana, namun tidak berbadan hukum.

“Karena  organisasinya sederhana sehingga tidak berbadan hukum, maka mereka akan diatur dan dikontrol negara melalui RUU Ormas. Namun sebenarnya inilah bentuk kontrol negara untuk mengawasi bahkan mengekang kebebasan berorganisasi di Indonesia,” ujar Direktur The Wahid Institute (WI) Zannuba Arifah Chafshoh atau Yenny Wahid di Jakarta,  seperti dilansir jpnn.com.

Saat itu, Yenny berkumpul bersama dengan organisasi keagamaan lain seperti  Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia (KAMSI), Al-Washliyah, Syarikat Islam, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), bersama 98 ormas dan LSM lain yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat (KBB) dalam menolak RUU Ormas.

Kontrol pemerintah melalui RUU Ormas tersebut, jika disahkan,  sebentar lagi akan dilakukan sampai ke tingkat desa. Ormas yang tidak berbadan hukum diwajibkan memberitahukan keberadaannya secara tertulis dengan menyertakan  nama dan alamat organisasi, nama pendiri, tujuan dan kegiatan, serta nama pengurus.

Selain itu, kata Yenny, mereka juga harus mendapatan Surat Keterangan Terdaftar. Aturan itu disebut dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 dalam draft Panja Ormas DPR 5 Desember 2012.

“Masyarakat juga harus melaporkan kepada pemerintah terkait dana dan bantuan yang diterima. Sebab, ada aturan di mana ormas dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Tidak boleh lagi ada istilah hamba Allah,” jelas Yenny.

Menurut putri Gus Dur ini, RUU Ormas juga mengancam hak warga negara dalam menjalankan agama dan keyakinannya, khususnya kelompok minoritas.

Misalnya larangan melakukan penyalahgunaan, penistaan, dan/atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia. Di Pasal 61 ayat 2 poin d, kalimat ‘agama yang diakui di Indonesia’ bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Uji Materi UU PNPS 1965.

“Padahal negara ini tidak hanya mengakui enam agama saja di Indonesia, tapi juga mengakui kehadiran agama dan keyakinan lain tumbuh dan berkembang di Indonesia,” imbuhnya.

Menurut  Yenny, tidak semua ormas berpotensi melakukan tindakan kekerasan semena-mena. “Yang diperlukan dalam penanganan ormas yang kerap melakukan tindak kekerasan hanyalah ketegasan dari aparat. Kalau sakitnya diare diberi obat sakit kepala, nggak cocok. Mengobati ormas anarkis harus dengan tindakan tegas dari aparat kepolisian. Bukannya mengaturnya dengan RUU Ormas,” tambah Yenny.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Para pemimpin Katolik ditahan di Tiongkok
  2. Paus Fransiskus desak masyarakat internasional bantu ribuan migran Asia
  3. Partai Komunis Tiongkok keluarkan peringatan kepada anggotanya yang menganut agama
  4. Gubernur Ahok: Banyak politikus bersaing menjual agama
  5. Biarawati Katolik luncurkan kampanye untuk membantu pengungsi Rohingya
  6. Gereja menentang otoritas Zhejiang terkait kampanye pembongkaran salib
  7. Alkitab dengan kata 'Allah' akan dilarang di Semenanjung Malaysia
  8. Gereja Katolik terus membantu para korban gempa di Nepal
  9. Kardinal Myanmar menyerukan pemerintah untuk bersikap belarasa dan peduli dengan Rohingya
  10. Ratusan biksu radikal Myanmar memprotes 'tekanan' internasioal terkait Rohingya
  1. Myanmar melemparkan tanggung jawab terkait krisis manusia perahu
  2. Polisi tahan peserta aksi damai di Papua
  3. Renungan Hari Raya Tritunggal Mahakudus bersama Pastor Bill Grimm
  4. PBB ingatkan Myanmar terkait empat RUU tentang ‘ras dan agama’
  5. Gubernur Ahok: Banyak politikus bersaing menjual agama
  6. Karitas kecam pembubaran ‘tidak manusiawi’ terhadap protes damai petani
  7. Jesuit Asia Selatan menekankan pentingnya rasa kepedulian terhadap Rohingya
  8. Sektarianisme telah mengerus kebhinnekaan Indonesia
  9. Para pemimpin Katolik ditahan di Tiongkok
  10. Ratusan biksu radikal Myanmar memprotes ‘tekanan’ internasioal terkait Rohingya
  1. Kalaupun bantuan itu merupakan "first aid", sudah menolong juga. Ada yang menye...
    Said on 2015-05-28 07:14:00
  2. Beberapa daerah gelombang panas. Apakah daerah lain dapat membantu dengan member...
    Said on 2015-05-28 06:51:00
  3. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  4. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
  5. Malaysia, Indonesia berlomba membuang migran, ya? Saya bayangkan dipantai laut a...
    Said on 2015-05-19 08:31:00
  6. Sudahlah, jangan (dikirim) bekerja luar negeri, mereka biar di Indonesia, bekerj...
    Said on 2015-05-19 08:16:00
  7. Selamat bekerja. Bersyukur terpilih karena kesempatan untuk menempah diri menjad...
    Said Martin Teiseran on 2015-05-19 04:48:00
  8. Iya, bagaimana ini, televisi begitu "leko"nya memberitakan dan meng-interview ur...
    Said on 2015-05-13 20:53:00
  9. Merupakan masalah bagi migran maupun negara penampung. Bagaimana menerima orang...
    Said on 2015-05-13 07:04:00
  10. Jika membangun rumah, sisihkan tanah untuk taman dan resapan air, tanami satu, ...
    Said on 2015-05-12 19:15:00
UCAN India Books Online