UCAN Indonesia Catholic Church News

RUU Ormas ancam dan kekang komunitas keagamaan

04/03/2013

RUU Ormas ancam dan kekang komunitas keagamaan thumbnail

Yenny Wahid

 

Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang terus digodok di DPR dinilai mengancam dan mengekang keberadaan komunitas keagamaan yang tumbuh di tanah air.

Sebab organisasi semacam majelis taklim, paroki, pengurus mushala, masjid, gereja, wihara dan sebagainya sebagian besar adalah organisasi keagamaan yang umumnya memiliki struktur sederhana, namun tidak berbadan hukum.

“Karena  organisasinya sederhana sehingga tidak berbadan hukum, maka mereka akan diatur dan dikontrol negara melalui RUU Ormas. Namun sebenarnya inilah bentuk kontrol negara untuk mengawasi bahkan mengekang kebebasan berorganisasi di Indonesia,” ujar Direktur The Wahid Institute (WI) Zannuba Arifah Chafshoh atau Yenny Wahid di Jakarta,  seperti dilansir jpnn.com.

Saat itu, Yenny berkumpul bersama dengan organisasi keagamaan lain seperti  Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia (KAMSI), Al-Washliyah, Syarikat Islam, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), bersama 98 ormas dan LSM lain yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat (KBB) dalam menolak RUU Ormas.

Kontrol pemerintah melalui RUU Ormas tersebut, jika disahkan,  sebentar lagi akan dilakukan sampai ke tingkat desa. Ormas yang tidak berbadan hukum diwajibkan memberitahukan keberadaannya secara tertulis dengan menyertakan  nama dan alamat organisasi, nama pendiri, tujuan dan kegiatan, serta nama pengurus.

Selain itu, kata Yenny, mereka juga harus mendapatan Surat Keterangan Terdaftar. Aturan itu disebut dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 dalam draft Panja Ormas DPR 5 Desember 2012.

“Masyarakat juga harus melaporkan kepada pemerintah terkait dana dan bantuan yang diterima. Sebab, ada aturan di mana ormas dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Tidak boleh lagi ada istilah hamba Allah,” jelas Yenny.

Menurut putri Gus Dur ini, RUU Ormas juga mengancam hak warga negara dalam menjalankan agama dan keyakinannya, khususnya kelompok minoritas.

Misalnya larangan melakukan penyalahgunaan, penistaan, dan/atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia. Di Pasal 61 ayat 2 poin d, kalimat ‘agama yang diakui di Indonesia’ bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Uji Materi UU PNPS 1965.

“Padahal negara ini tidak hanya mengakui enam agama saja di Indonesia, tapi juga mengakui kehadiran agama dan keyakinan lain tumbuh dan berkembang di Indonesia,” imbuhnya.

Menurut  Yenny, tidak semua ormas berpotensi melakukan tindakan kekerasan semena-mena. “Yang diperlukan dalam penanganan ormas yang kerap melakukan tindak kekerasan hanyalah ketegasan dari aparat. Kalau sakitnya diare diberi obat sakit kepala, nggak cocok. Mengobati ormas anarkis harus dengan tindakan tegas dari aparat kepolisian. Bukannya mengaturnya dengan RUU Ormas,” tambah Yenny.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Romo Magnis: Pemeluk agama tak sama dengan pendukung bola
  2. Kehadiran minoritas harus memberi arti bagi mayoritas
  3. Tanggapan Gereja Katolik Asia terhadap Laudato si' dalam mengatasi perubahan iklim
  4. Umat Katolik di Tiongkok desak bebaskan uskup lansia yang sakit dan lama dipenjara
  5. TV María akan menampilkan acara untuk anak-anak, orang muda
  6. Kardinal Hong Kong: Ia tidak diundang ke Sinode tentang Keluarga
  7. Cendikiawan Muslim: Pemerintah harus mengambil langkah pemblokiran situs radikal
  8. Para uskup AS belajar isu migran di Malaysia
  9. Sekolah di Timor Leste masih berjuang dengan kebutuhan dasar
  10. Warga masih trauma dan derita fisik akibat perang saudara selama 26 tahun
  1. Renungan Minggu Biasa XXIII bersama Pastor Bill Grimm
  2. Dua Kardinal Hong Kong berbeda pendapat terkait pembicaraan Vatikan-Tiongkok
  3. Umat Katolik menyerukan kanonisasi mantan uskup agung Dhaka
  4. OMK Kamboja dan Laos rayakan Hari Kaum Muda pertama
  5. Pembangunan katedral bersejarah di Singapura masih butuh dana
  6. Umat Katolik Paroki Santa Clara merindukan gereja
  7. Sekolah di Timor Leste masih berjuang dengan kebutuhan dasar
  8. Gereja Katolik dukung aksi mogok nasional pekerja di India
  9. Gereja: UU Ras dan Agama Myanmar bisa menimbulkan perpecahan
  10. Cendikiawan Muslim: Pemerintah harus mengambil langkah pemblokiran situs radikal
  1. Mungkin ada agenda politik tersembunyi di balik FUI itu.......
    Said Yohanes Seandy Sunjoko on 2015-09-05 07:45:00
  2. Kapan Tiongkok itu jadi negera yang normal - sehat lahir batin?...
    Said on 2015-09-03 08:54:00
  3. Tentu saja kesibukan sebatas Liturgi - Altar, perlu diimbangi dengan ketegasan p...
    Said sani@ on 2015-08-21 11:51:00
  4. Silahkan baca di teks ini selengkapnya...terima kasih.. http://www.mirifica.net...
    Said on 2015-08-19 14:30:00
  5. “Dalam perjalanan ke depan, Gereja Katolik memandang bahwa pemerintah dan para p...
    Said kristiadjirahardjo on 2015-08-17 10:55:00
  6. Undangan kepada Bapa Suci dr Menag unt berkunjung ke Indonesia,tentu sangat meng...
    Said tarcisius fenfat on 2015-08-15 10:51:00
  7. Menuju keteraturan......
    Said on 2015-08-14 16:46:00
  8. Baik sekali kalau Bpk Menteri kunjung ke Vatikan.....
    Said on 2015-08-14 16:45:00
  9. Salut kepada menteri agama t ksi atas upayanya utk mengundang bp paus franciskus...
    Said Eduardus on 2015-08-13 13:29:00
  10. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
UCAN India Books Online