UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

RUU Ormas ancam dan kekang komunitas keagamaan

04/03/2013

RUU Ormas ancam dan kekang komunitas keagamaan thumbnail

Yenny Wahid

 

Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang terus digodok di DPR dinilai mengancam dan mengekang keberadaan komunitas keagamaan yang tumbuh di tanah air.

Sebab organisasi semacam majelis taklim, paroki, pengurus mushala, masjid, gereja, wihara dan sebagainya sebagian besar adalah organisasi keagamaan yang umumnya memiliki struktur sederhana, namun tidak berbadan hukum.

“Karena  organisasinya sederhana sehingga tidak berbadan hukum, maka mereka akan diatur dan dikontrol negara melalui RUU Ormas. Namun sebenarnya inilah bentuk kontrol negara untuk mengawasi bahkan mengekang kebebasan berorganisasi di Indonesia,” ujar Direktur The Wahid Institute (WI) Zannuba Arifah Chafshoh atau Yenny Wahid di Jakarta,  seperti dilansir jpnn.com.

Saat itu, Yenny berkumpul bersama dengan organisasi keagamaan lain seperti  Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia (KAMSI), Al-Washliyah, Syarikat Islam, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), bersama 98 ormas dan LSM lain yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat (KBB) dalam menolak RUU Ormas.

Kontrol pemerintah melalui RUU Ormas tersebut, jika disahkan,  sebentar lagi akan dilakukan sampai ke tingkat desa. Ormas yang tidak berbadan hukum diwajibkan memberitahukan keberadaannya secara tertulis dengan menyertakan  nama dan alamat organisasi, nama pendiri, tujuan dan kegiatan, serta nama pengurus.

Selain itu, kata Yenny, mereka juga harus mendapatan Surat Keterangan Terdaftar. Aturan itu disebut dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 dalam draft Panja Ormas DPR 5 Desember 2012.

“Masyarakat juga harus melaporkan kepada pemerintah terkait dana dan bantuan yang diterima. Sebab, ada aturan di mana ormas dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Tidak boleh lagi ada istilah hamba Allah,” jelas Yenny.

Menurut putri Gus Dur ini, RUU Ormas juga mengancam hak warga negara dalam menjalankan agama dan keyakinannya, khususnya kelompok minoritas.

Misalnya larangan melakukan penyalahgunaan, penistaan, dan/atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia. Di Pasal 61 ayat 2 poin d, kalimat ‘agama yang diakui di Indonesia’ bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Uji Materi UU PNPS 1965.

“Padahal negara ini tidak hanya mengakui enam agama saja di Indonesia, tapi juga mengakui kehadiran agama dan keyakinan lain tumbuh dan berkembang di Indonesia,” imbuhnya.

Menurut  Yenny, tidak semua ormas berpotensi melakukan tindakan kekerasan semena-mena. “Yang diperlukan dalam penanganan ormas yang kerap melakukan tindak kekerasan hanyalah ketegasan dari aparat. Kalau sakitnya diare diberi obat sakit kepala, nggak cocok. Mengobati ormas anarkis harus dengan tindakan tegas dari aparat kepolisian. Bukannya mengaturnya dengan RUU Ormas,” tambah Yenny.

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Menanti Komitmen JKW-JK Menuntaskan Kasus Tragedi Semanggi
  2. KWI dukung gugatan nikah beda agama
  3. Kardinal Zen: Tiongkok tidak memahami 'niat baik' Paus Fransiskus
  4. Paus Fransiskus: Tuhan Maha Pemaaf, alam tidak
  5. Di Sri Lanka, seorang pastor pernah melindungi ribuan orang
  6. Gereja Katolik Sri Lanka kecam penggunaan gambar Paus Fransiskus untuk kampanye pemilu
  7. Gereja Katolik menandai 500 tahun di Myanmar
  8. Model pendidikan seminari dan pesantren cocok diterapkan di perbatasan
  9. Pemimpin Kristen dan Muslim desak revisi UU Penghujatan
  10. Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan konflik TNI dan Polri
  1. Pesan Natal Bersama KWI-PGI Tahun 2014
  2. Meningkatkan dialog dengan Muslim fokus utama perjalanan Paus ke Turki
  3. Menanti Komitmen JKW-JK Menuntaskan Kasus Tragedi Semanggi
  4. Tunjangan setahun tak dibayar, guru Katolik mengadu ke DPRD
  5. Pemuda pro-demokrasi yang ditangkap polisi tulis surat terbuka kepada Paus Fransiskus
  6. Paus Fransiskus kecam ‘terorisme negara’ dan ‘sikap apatis’ Eropa
  7. 11 kampus bersatu lawan kekerasan seksual
  8. Toleransi Bukan Harmoni
  9. Pesan uskup agung Myanmar untuk ‘Tahun Yubileum’
  10. Indonesia-Australia sepakat akhiri kekerasan terhadap perempuan
  1. Terima kasih banyak Pater..atas kritikan dan sarannya.. Tuhan memberkati....
    Said on 2014-11-10 19:35:00
  2. Artikel berjudul "Paus membuat peraturan terkait pemberhentian dan pengunduran d...
    Said J. Mangkey msc on 2014-11-10 11:59:00
  3. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  4. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  5. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  6. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  7. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  8. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  9. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  10. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
UCAN India Books Online