Banyak penolakan rumah ibadah akibat dari pemerintah yang kurang tegas

Kasus penolakan pembangunan tempat ibadah masih kerap terjadi Indonesia. Hal tersebut lantaran pemerintah tak tegas dalam menjalani Peraturan Bersama (Perber) dua menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri).

“Penyebabnya karena pemerintah tak taat asas dan aturan. Kalau pemerintah taat PBM dan itu disosialisasikan ke bawah, tak ada masalah,” kata Rohaniawan Katolik Romo Antonius Benny Susetyo seperti dilansir Republika, Selasa (5/3).

Dalam Perber dua menteri, lanjutnya, jelas disebutkan pendirian tempat ibadah. Yaitu, harus ada persetujuan 90 orang di dalam keluarahan. Kalau tak ada, sampai 90 orang di Kabupaten dan Provinsi.

“Kalau tak ada persetujuan dan dukungan, pemerintah yang menyediakan fasilitas (menyediakan tempat ibadah),” kata sekretaris eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (Komisi HAK KWI) tersebut.

Menurut Romo Benny, selama aturan itu tak dijalankan, maka persoalan penolakan pendirian tempat ibadah itu akan terus terjadi. Namun, kalau dijalankan, maka kemungkinan munculnya masalah bisa diminimalisir.

Seperti diketahui, kasus penolakan pembangunan tempat ibadah masih kerap terjadi di Indonesia. Baru-baru ini, pembangunan Masjid Al Munawar di Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahe Jae, Tarutung, Tapanuli Utara ditentang oleh sebagian masyarakat.

Selain itu, di Bogor, Jawa Barat, pembangunan gereja Yasmin ditentang oleh warga. Biasanya, yang menentang adalah pihak mayoritas.