Biaya pencatatan nikah di KUA segera digratiskan

Kementerian Agama (Kemenag) akan segera mengeluarkan kebijakan baru terkait pembebasan biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Atas kebijakan baru tersebut, maka Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 yang mengatur biaya administrasi pencatatan nikah sebesar 30.000 rupiah, akan segera dihapuskan.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenag, M Jasin saat mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/3), seperti dilansir metrotvnews.com.

Jasin mengatakan jika kebijakan penghapusan biaya pencatatan nikah tersebut sudah mendapat persetujuan dari Menteri Agama Suryadarma Ali.

“Pak menteri sudah setuju untuk dihapus. Jadi ini adalah good will dari pemerintah untuk masyarakat,” ujar Jasin ketika dikonfirmasi wartawan.

Lebih lanjut, Jasin menjelaskan jika kebijakan ini diambil oleh Kemenag yang merupakan upaya preventif untuk memberantas segala pungutan liar dan pemberian gratifikasi yang sering kali terjadi dalam pencatatan nikah di KUA itu.

Namun, Jasin masih belum dapat menjelaskan sanksi apa yang akan diberikan kepada oknum yang tetap meminta biaya.

“Sehingga nanti kalau itu diberlakukan maka amplop-amplop, tanda terima kasih itu dilarang adanya,” sambung mantan pimpinan KPK ini.

Namun, bukan berarti pihak penghulu tidak akan mendapatkan biaya apapun. Sebab, nantinya kebijakan baru ini juga akan mengatur pendapatan resmi bagi para penghulu dan Kepala KUA atas adanya pencatatan akta nikah.

Ia menambahkan, jika nantinya masing-masing penghulu akan mendapatkan tunjangan yang besarannya berdasarkan empat kategori biaya nikah sebagaimana dalam PP 47 tahun 2004.

“Tunjangan transportasi lokal sebesar 110.000 rupiah. Jadi nanti tidak ada untuk minta tambahan karena quote in quote kita nilai sudah cukup usulannya (tunjangan) 1 juta rupiah ditambah menjadi 5 juta rupiah,” tutup Jasin.