UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Ada 282 kebijakan daerah yang mendiskriminasikan perempuan

08/03/2013

Ada 282 kebijakan daerah yang mendiskriminasikan perempuan thumbnail

Yuniyanti Chuzaifah

 

Dari catatan kekerasan terhadap perempuan selama 2012, Komnas Perempuan menyoroti kemunduran hukum sejumlah perundang-undangan di Indonesia dengan terbukti 282 kebijakan daerah telah mendiskriminasikan kaum perempuan.

Sejumlah perundang-undangan yang menjadi sorotan Komnas Perempuan di antaranya, UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta sejumlah kebijakan daerah.

“Sepanjang 2012 ada 207 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan atas nama moralitas dan agama. Sehingga total menjadi 282 kebijakan diskriminatif hingga Desember 2012. Kami juga menyoroti situasi perkembangan pelaksanaan kebijakan di Aceh,” ujar Komisioner Komnas Perempuan, Ninik Rahayu dalam rilis catatan kekerasan terhadap perempuan 2012 di Jakarta, Kamis (7/3).

Ia mengatakan, Komnas Perempuan juga menyoroti kasus kekerasan seksual, antaralain perkosaan berkelompok (gang rape) atas seorang mahasiswa perguruan tinggi Islam di Jakarta, ancaman perkosaan terhadap Jemaah Filadelphia, eksploitasi seksual di tahanan, kekerasan terhadap istri berbentuk perdagangan orang untuk tujuan seksual, perkosaan perempuan pekerja migran di Malaysia, dan kekerasan seksual di transportasi publik.

“Artinya, selain kuantitas kasus kekerasan terhadap perempuan juga semakin komplek dan memprihatinkan,” ujar Ninik.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, menyoroti kejahatan perkawinan oleh pejabat publik yang mengangkat kejahatan perkawinan antaralain poligami dan praktik perkawinan yang tidak tercatat yang pelakuknya para pejabat publik. Seperti yang dilakukan pejabat Pemerintahan Daerah dan Anggota DPR di NTB, Magelang, Garut dan Palembang.

Sementara itu, ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menyoroti kekerasan perempuan khususnya buruh migran di Malaysia dan negara lain. Di mana sampai saat ini kekerasan masih terus berlangsung.

“Paska ratifikasi Konvensi Migran, kondisi pekerja migran Indonesia masih tetap rentan, ancaman hukuman mati, dan rentan untuk dijebak menjadi kurir narkoba,” ungkap Yuniyanti.

Kekerasan intoleransi beragama, dan kalangan pendidikan, lanjut Yuniyanti, juga masih terus berlangsung dalam catatan ini. Antaralain kekerasan seksual dari guru dan intimidasi sekolah. Kemudian, jemaat GKI Yasmin di Bogor, HKBP Filadelphia di Bekasi, jemaat Ahmadiyah, dan diskriminasi terhadap penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan.

“Ada yang penganut kepercayaan, mereka punya KTP tapi di status agama hanya strip. Lalu Ahmadiyah, mereka tidak punya KTP, ini bukan kekerasan administrasi saja, tapi negara sudah melanggar hak warga negara mereka,” jelasnya.

  • Yulius siantar man

    Terus siapa yg hrus disalahkn dan dituntut?

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pemerintah berpihak pada FPI menentang pernikahan beda agama
  2. Ulil: Umat Muslim yang percaya kata 'Allah' hanya untuk Islam adalah 'keliru'
  3. Para uskup isyaratkan untuk mengubah dokumen akhir Sinode
  4. Sinode berakhir dengan mempertegas ajaran Gereja
  5. Negara tidak boleh diam terkait aksi anarkis berbau agama
  6. Pengadilan Pakistan pertahankan hukuman mati terhadap seorang ibu Kristen
  7. Uskup Peraih Nobel Perdamaian doakan Jokowi-JK dalam Surat Terbuka
  8. Singapura menjadikan Tahun Evangelisasi Baru untuk Bunda Maria
  9. Hukum positif tidak wadahi perkawinan beda agama
  10. Vatikan mengumumkan jadwal perjalanan Paus Fransiskus ke Turki
  1. PGI Papua: Gereja tak pernah berpihak pada separatis
  2. Vatikan mengumumkan jadwal perjalanan Paus Fransiskus ke Turki
  3. Tiga pendeta dihukum 6 tahun penjara di Iran
  4. Hukum positif tidak wadahi perkawinan beda agama
  5. Para kardinal bahas penderitaan orang Kristen di Timur Tengah
  6. Jadwal pemilu presiden Sri Lanka menghambat kunjungan Paus Fransiskus
  7. Presiden Jokowi hadapi setumpuk masalah HAM
  8. Indonesia kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB
  9. Pewartaan agama dinilai sensitif, SEJUK rilis buku “Mewartakan Agama”
  10. Institut Sekular Asia bertemu di Korea Selatan
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online