Ada 282 kebijakan daerah yang mendiskriminasikan perempuan

08/03/2013

Ada 282 kebijakan daerah yang mendiskriminasikan perempuan thumbnail

Yuniyanti Chuzaifah

 

Dari catatan kekerasan terhadap perempuan selama 2012, Komnas Perempuan menyoroti kemunduran hukum sejumlah perundang-undangan di Indonesia dengan terbukti 282 kebijakan daerah telah mendiskriminasikan kaum perempuan.

Sejumlah perundang-undangan yang menjadi sorotan Komnas Perempuan di antaranya, UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta sejumlah kebijakan daerah.

“Sepanjang 2012 ada 207 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan atas nama moralitas dan agama. Sehingga total menjadi 282 kebijakan diskriminatif hingga Desember 2012. Kami juga menyoroti situasi perkembangan pelaksanaan kebijakan di Aceh,” ujar Komisioner Komnas Perempuan, Ninik Rahayu dalam rilis catatan kekerasan terhadap perempuan 2012 di Jakarta, Kamis (7/3).

Ia mengatakan, Komnas Perempuan juga menyoroti kasus kekerasan seksual, antaralain perkosaan berkelompok (gang rape) atas seorang mahasiswa perguruan tinggi Islam di Jakarta, ancaman perkosaan terhadap Jemaah Filadelphia, eksploitasi seksual di tahanan, kekerasan terhadap istri berbentuk perdagangan orang untuk tujuan seksual, perkosaan perempuan pekerja migran di Malaysia, dan kekerasan seksual di transportasi publik.

“Artinya, selain kuantitas kasus kekerasan terhadap perempuan juga semakin komplek dan memprihatinkan,” ujar Ninik.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, menyoroti kejahatan perkawinan oleh pejabat publik yang mengangkat kejahatan perkawinan antaralain poligami dan praktik perkawinan yang tidak tercatat yang pelakuknya para pejabat publik. Seperti yang dilakukan pejabat Pemerintahan Daerah dan Anggota DPR di NTB, Magelang, Garut dan Palembang.

Sementara itu, ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menyoroti kekerasan perempuan khususnya buruh migran di Malaysia dan negara lain. Di mana sampai saat ini kekerasan masih terus berlangsung.

“Paska ratifikasi Konvensi Migran, kondisi pekerja migran Indonesia masih tetap rentan, ancaman hukuman mati, dan rentan untuk dijebak menjadi kurir narkoba,” ungkap Yuniyanti.

Kekerasan intoleransi beragama, dan kalangan pendidikan, lanjut Yuniyanti, juga masih terus berlangsung dalam catatan ini. Antaralain kekerasan seksual dari guru dan intimidasi sekolah. Kemudian, jemaat GKI Yasmin di Bogor, HKBP Filadelphia di Bekasi, jemaat Ahmadiyah, dan diskriminasi terhadap penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan.

“Ada yang penganut kepercayaan, mereka punya KTP tapi di status agama hanya strip. Lalu Ahmadiyah, mereka tidak punya KTP, ini bukan kekerasan administrasi saja, tapi negara sudah melanggar hak warga negara mereka,” jelasnya.

One Comment on "Ada 282 kebijakan daerah yang mendiskriminasikan perempuan"

  1. Yulius siantar man on Sat, 9th Mar 2013 10:28 am 

    Terus siapa yg hrus disalahkn dan dituntut?




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Gereja dan Aktivis Indonesia Prihatin dengan PRT di Bawah Umur
  2. Iklan yang Melecehkan Misionaris Membuat Orang Kristen Geram
  3. Banjir di Bangladesh Tewaskan Puluhan Orang, Gereja Ikut Membantu
  4. Ini Negara Bagian India Terbaru yang Melarang Orang Pindah Agama
  5. Yesuit dari Berbagai Negara Belajar tentang Islam di Indonesia
  6. Politisi Kristen Ini Menunjuk Bukti Dirinya Disiksa Agen China
  7. Uskup Marawi Prioritaskan Rekonstruksi Komunitas yang Hancur
  8. Vatikan Serukan Dialog untuk Mengatasi Krisis Amerika-Korea Utara
  9. Kongres Filipina Meloloskan UU Perlindungan Orang Miskin
  10. Uskup Dukung Warga Desa di India yang Terkena Dampak Proyek Bendungan
  1. Saya ingin dapatkan versi Bahasa Indonesia buku panduan Legionis Maria( Legion o...
    Said Maria Ithaya Rasan on 2017-08-15 14:22:31
  2. Visitator Apostolik itu tugasnya adalah mengunjungi pihak-pihak yang dianggap me...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-14 11:40:48
  3. Ada asap PASTI karna ada api... Tontonlah film 'Spotlight' yg brdasarkn kisah n...
    Said RESI Kurniajaya on 2017-08-12 22:38:30
  4. Teman-teman saudara-saudariku yang ada di dan berasal dari Keuskupan Ruteng. Saa...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-12 15:12:04
  5. Berita menggembirakan, shg para imam tak memberi eks komunikasi bagi yang berce...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 20:10:43
  6. Permasalahan di Keuskupan Ruteng sampai mencuat seperti ini, tentu tidak main ma...
    Said Tono Tirta on 2017-08-11 16:19:26
  7. Keberadaan uskup bukan seperti presiden hingga kepala desa, yang dilakukan melal...
    Said aloysius on 2017-08-11 10:53:19
  8. sebaiknya umat bersabar dan berdoa agar kemelut ini segera berakhir. kendatipun...
    Said yohanes on 2017-08-11 10:21:16
  9. Pembuktian kebenaran jika ada proses pengadilan/tribunal. Sebagai pemimpin Gerej...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-11 06:54:24
  10. Umat Katholik dimana saja. Jangan bicara tentang uang di Gereja yang anda telah ...
    Said Matheus Krivo on 2017-08-11 06:48:21
UCAN India Books Online