UCAN Indonesia Catholic Church News

Ada 282 kebijakan daerah yang mendiskriminasikan perempuan

08/03/2013

Ada 282 kebijakan daerah yang mendiskriminasikan perempuan thumbnail

Yuniyanti Chuzaifah

 

Dari catatan kekerasan terhadap perempuan selama 2012, Komnas Perempuan menyoroti kemunduran hukum sejumlah perundang-undangan di Indonesia dengan terbukti 282 kebijakan daerah telah mendiskriminasikan kaum perempuan.

Sejumlah perundang-undangan yang menjadi sorotan Komnas Perempuan di antaranya, UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta sejumlah kebijakan daerah.

“Sepanjang 2012 ada 207 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan atas nama moralitas dan agama. Sehingga total menjadi 282 kebijakan diskriminatif hingga Desember 2012. Kami juga menyoroti situasi perkembangan pelaksanaan kebijakan di Aceh,” ujar Komisioner Komnas Perempuan, Ninik Rahayu dalam rilis catatan kekerasan terhadap perempuan 2012 di Jakarta, Kamis (7/3).

Ia mengatakan, Komnas Perempuan juga menyoroti kasus kekerasan seksual, antaralain perkosaan berkelompok (gang rape) atas seorang mahasiswa perguruan tinggi Islam di Jakarta, ancaman perkosaan terhadap Jemaah Filadelphia, eksploitasi seksual di tahanan, kekerasan terhadap istri berbentuk perdagangan orang untuk tujuan seksual, perkosaan perempuan pekerja migran di Malaysia, dan kekerasan seksual di transportasi publik.

“Artinya, selain kuantitas kasus kekerasan terhadap perempuan juga semakin komplek dan memprihatinkan,” ujar Ninik.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, menyoroti kejahatan perkawinan oleh pejabat publik yang mengangkat kejahatan perkawinan antaralain poligami dan praktik perkawinan yang tidak tercatat yang pelakuknya para pejabat publik. Seperti yang dilakukan pejabat Pemerintahan Daerah dan Anggota DPR di NTB, Magelang, Garut dan Palembang.

Sementara itu, ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menyoroti kekerasan perempuan khususnya buruh migran di Malaysia dan negara lain. Di mana sampai saat ini kekerasan masih terus berlangsung.

“Paska ratifikasi Konvensi Migran, kondisi pekerja migran Indonesia masih tetap rentan, ancaman hukuman mati, dan rentan untuk dijebak menjadi kurir narkoba,” ungkap Yuniyanti.

Kekerasan intoleransi beragama, dan kalangan pendidikan, lanjut Yuniyanti, juga masih terus berlangsung dalam catatan ini. Antaralain kekerasan seksual dari guru dan intimidasi sekolah. Kemudian, jemaat GKI Yasmin di Bogor, HKBP Filadelphia di Bekasi, jemaat Ahmadiyah, dan diskriminasi terhadap penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan.

“Ada yang penganut kepercayaan, mereka punya KTP tapi di status agama hanya strip. Lalu Ahmadiyah, mereka tidak punya KTP, ini bukan kekerasan administrasi saja, tapi negara sudah melanggar hak warga negara mereka,” jelasnya.

  • Yulius siantar man

    Terus siapa yg hrus disalahkn dan dituntut?

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Pentahbisan uskup secara publik pertama di Tiongkok sejak 2012
  2. Peranan dan Pengakuan Sekolah Swasta
  3. Uskup, imam di Tiongkok bersatu menentang pembongkaran salib
  4. Ensiklik Laudato Si' mulai diterapkan di keuskupan India
  5. BNN dan KWI jalin kerjasama penanggulangan narkoba
  6. Said Agil: Prinsip NU adalah melindungi hak minoritas
  7. Paroki harus manfaatkan FKUB
  8. Pameran St. Yohanes Paulus pererat hubungan Katolik-Yahudi
  9. Kasimo layak mendapat gelar Pahlawan Nasional
  10. Ziarah tahunan contoh kerukunan antaragama
  1. Peranan dan Pengakuan Sekolah Swasta
  2. Paus Fransiskus: Jangan takut mengaku dosa
  3. Protes pembongkaran salib di Tiongkok mendapatkan banyak dukungan
  4. Dua tahun setelah Topan Haiyan, pengungsi tetap berada dalam ‘kondisi memprihatinkan’
  5. Jangan ada peristiwa Tolikara jilid II
  6. Amendemen UUD 45 perlu dikaji lagi
  7. Di Banglades, warga pesisir menjadi korban akibat perubahan iklim
  8. Kehidupan berbahaya di perbatasan Banglades-India
  9. Puluhan orang tewas di seluruh Asia Selatan akibat banjir
  10. Masyarakat adat di Banglades tuntut pengakuan atas hak-hak mereka
  1. Roma 10:9: Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan...
    Said mietiaw69 on 2015-07-29 14:34:00
  2. Pemerintah terus mengundang investor - dan tentu akan memberi izin untuk itu. S...
    Said on 2015-07-29 07:50:00
  3. Negara Cina tidak mau menjadi warga bumi yang mudah bergaul..sepanjang masa. Ama...
    Said on 2015-07-25 08:12:00
  4. Papua itu besar, jauh di perbatasan, kurang peminat yang mau berdedikasi di desa...
    Said on 2015-07-25 08:01:00
  5. Yang salah ya salah dan harus masuk penjara. Jangan anggap enteng percikan api ....
    Said on 2015-07-24 08:25:00
  6. Sayang anak itu alami (kekerasan itu abnormal).. tapi kalau pemerintah mulai kew...
    Said on 2015-07-24 08:16:00
  7. Kalau masyarakat mau mengatur seenaknya, untuk apa ada bupati, DPRD dsb.? Merek...
    Said on 2015-07-24 08:04:00
  8. Benar, harus tertib pada aturan dan tata kota. Semoga dimengerti sebelum ditind...
    Said on 2015-07-24 07:49:00
  9. Apa sebabnya Cina soal agama bersikap sangat terbelakang? Tidak cocok dengan ke...
    Said on 2015-05-26 10:35:00
  10. Ya... mengapa tidak? Waktunya "rise and shine"......
    Said on 2015-05-19 08:35:00
UCAN India Books Online