UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Ada 282 kebijakan daerah yang mendiskriminasikan perempuan

08/03/2013

Ada 282 kebijakan daerah yang mendiskriminasikan perempuan thumbnail

Yuniyanti Chuzaifah

 

Dari catatan kekerasan terhadap perempuan selama 2012, Komnas Perempuan menyoroti kemunduran hukum sejumlah perundang-undangan di Indonesia dengan terbukti 282 kebijakan daerah telah mendiskriminasikan kaum perempuan.

Sejumlah perundang-undangan yang menjadi sorotan Komnas Perempuan di antaranya, UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta sejumlah kebijakan daerah.

“Sepanjang 2012 ada 207 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan atas nama moralitas dan agama. Sehingga total menjadi 282 kebijakan diskriminatif hingga Desember 2012. Kami juga menyoroti situasi perkembangan pelaksanaan kebijakan di Aceh,” ujar Komisioner Komnas Perempuan, Ninik Rahayu dalam rilis catatan kekerasan terhadap perempuan 2012 di Jakarta, Kamis (7/3).

Ia mengatakan, Komnas Perempuan juga menyoroti kasus kekerasan seksual, antaralain perkosaan berkelompok (gang rape) atas seorang mahasiswa perguruan tinggi Islam di Jakarta, ancaman perkosaan terhadap Jemaah Filadelphia, eksploitasi seksual di tahanan, kekerasan terhadap istri berbentuk perdagangan orang untuk tujuan seksual, perkosaan perempuan pekerja migran di Malaysia, dan kekerasan seksual di transportasi publik.

“Artinya, selain kuantitas kasus kekerasan terhadap perempuan juga semakin komplek dan memprihatinkan,” ujar Ninik.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, menyoroti kejahatan perkawinan oleh pejabat publik yang mengangkat kejahatan perkawinan antaralain poligami dan praktik perkawinan yang tidak tercatat yang pelakuknya para pejabat publik. Seperti yang dilakukan pejabat Pemerintahan Daerah dan Anggota DPR di NTB, Magelang, Garut dan Palembang.

Sementara itu, ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menyoroti kekerasan perempuan khususnya buruh migran di Malaysia dan negara lain. Di mana sampai saat ini kekerasan masih terus berlangsung.

“Paska ratifikasi Konvensi Migran, kondisi pekerja migran Indonesia masih tetap rentan, ancaman hukuman mati, dan rentan untuk dijebak menjadi kurir narkoba,” ungkap Yuniyanti.

Kekerasan intoleransi beragama, dan kalangan pendidikan, lanjut Yuniyanti, juga masih terus berlangsung dalam catatan ini. Antaralain kekerasan seksual dari guru dan intimidasi sekolah. Kemudian, jemaat GKI Yasmin di Bogor, HKBP Filadelphia di Bekasi, jemaat Ahmadiyah, dan diskriminasi terhadap penganut agama leluhur dan penghayat kepercayaan.

“Ada yang penganut kepercayaan, mereka punya KTP tapi di status agama hanya strip. Lalu Ahmadiyah, mereka tidak punya KTP, ini bukan kekerasan administrasi saja, tapi negara sudah melanggar hak warga negara mereka,” jelasnya.

  • Yulius siantar man

    Terus siapa yg hrus disalahkn dan dituntut?

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Menteri Anies kunjungi gereja di Ambon, pertama kali berdiri di mimbar gereja
  2. Umat lintas agama akan menekan konferensi perubahan iklim
  3. Tiongkok kirim pesan menyusul Paus menetapkan pertemuan dengan Dalai Lama
  4. Walikota Bogor segera membalas surat Dewan Gereja Dunia terkait GKI Yasmin
  5. Paus mengakui korupsi dalam Gereja
  6. Menag: Indonesia mayoritas Islam, tapi bukan negara Islam
  7. Mantan staf Karitas dan PBB di Jepang memilih jadi biarawati
  8. Pembelaan Barat terhadap 'Charlie Hebdo' jadi kekhawatiran Muslim moderat Asia
  9. Paus ralat kembali komentar 'kelinci', memuji keluarga besar
  10. Tokoh lintas agama minta KPK tidak berpolitik
  1. Uskup Agung Kuala Lumpur mengatakan kata ‘Allah’ masih digunakan dalam Misa
  2. Kardinal Filoni memuji komunitas Katolik di Vietnam
  3. Presiden Jokowi harus buktikan penegakan HAM di 2015
  4. Romo Benny: Presiden bertindak tak sesuai Konstitusi
  5. Umat lintas agama akan menekan konferensi perubahan iklim
  6. Sistem pendidikan Vietnam buruk mendorong siswa belajar ke luar negeri
  7. Utusan Vatikan bertemu para pejabat Vietnam di Hanoi
  8. Wartawan ditahan di Tiongkok terkait laporan penganiayaan terhadap orang Kristen
  9. Para frater belajar menulis berita
  10. Duta Vatikan menekankan dialog antaragama dalam pertemuan dengan para uskup di Malaysia
  1. Boleh saja melarang jika di tempat publik, tetapi jaminlah kalau perayaan diadak...
    Said on 2015-01-14 07:48:00
  2. Saya selalu beranggapan bahwa kecelakaan tidak perlu terjadi... Bahwasanya terja...
    Said on 2015-01-14 07:44:00
  3. Alangkah indahnya nanti kalau ada pemimpin baik.. semoga terus demikian....
    Said on 2015-01-14 07:30:00
  4. Aceh lain sifatnya dari Indonesia pada umumnya.. Kita prihatin nasib perempuan t...
    Said on 2015-01-14 07:17:00
  5. Mudah2an semacam ensiklik juga ditujukan untuk Indonesia, walaupun kaum Kristen-...
    Said on 2015-01-14 07:06:00
  6. Perjalanannya masih panjang di Aceh.....
    Said on 2015-01-09 05:46:00
  7. Baik sekali kalau dalam TNI tidak membedakan perayaan Nasrani - yang hadir semua...
    Said on 2015-01-09 05:44:00
  8. Like...
    Said Yohanes Seandy Sunjoko on 2014-12-21 10:11:00
  9. Mestinya yang mengajar, ya mengajar yang baik. Janganlah di khotbah pada waktu ...
    Said on 2014-12-18 07:06:00
  10. iya, iya, baiklah... tenaga dalam saja, jangan senjata. ..Banser kan artinya ba...
    Said on 2014-12-18 07:03:00
UCAN India Books Online