UCAN Indonesia Catholic Church News
UCAN Spirituality | A service of UCA News

Meski banyak tantangan, Pastor Neles terus berjuang untuk ’Dialog Jakarta-Papua’

28/03/2013

Meski banyak tantangan, Pastor Neles terus berjuang untuk ’Dialog Jakarta-Papua’ thumbnail

 

Lahir sebagai orang Papua, membuat Pastor Neles Kebadabi Tebay merasakan langsung perjalanan sejarah orang Papua yang penuh dengan apa yang ia sebut ‘memoria passionis’.

Pelanggaran HAM dalam wujud penembakan, pemukulan, intimidasi yang dilakukan oleh militer Indonesia, maupun oleh kelompok pro-kemerdekaan menjadi realitas sehari-hari, yang sudah hampir dianggap biasa.

Pastor Neles mengaku, ia melihat ini sebagai tantangan.

“Iman saya mengajarkan bahwa semua manusia adalah citra Allah, memiliki martabat yang sama, karena itu semua harus dihormati. Masalah yang bertahun-tahun menimpa warga Papua harus segera diakhiri”, katanya kepada ucanews.com di Jakarta beberapa waktu lalu.

Karena itulah, sejak 2010, bersama tim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),  imam yang lahir di Godide, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, 13 Februari 1964 ini menggagas Jaringan Damai Papua (JDP), yang bertujuan mengajak semua pihak menyelesaikan konflik di Papua dengan jalan damai.

Kelompok ini terdiri dari orang-orang muda dari berbagai suku, agama dan ras yang secara sukarela bekerja mendorong realisasi dialog.

Pastor Neles mengakui, dialog bukanlah gagasannya sendiri. “Ini merupakan kehendak warga Papua yang pernah muncul dalam Kongres Rakyat Papua pada tahun 200o, namun setelah kongres itu, gagasan ini tenggelam. Saya berupaya membangkitnya lagi agar bisa terlaksana”, katanya.

Anggota Komisi Teologi dan Komisi Karya Misioner pada Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ini  yakin, dialog adalah cara terbaik untuk mengakhiri kekerasan. Ia menyebutnya sebagai cara yang demokratis, beradab dan bermartabat.

Kekerasan, kata dia, dengan motivasi dan tujuan apa pun tidak akan pernah menyelesaikan masalah di Papua.

“Cara-cara itu justru semakin merendahkan martabat manusia dan menginjak-injak nilai perdamaian yang diperjuangkan. Karena itu, semua pihak perlu duduk bersama, mencari solusi atas apa yang terjadi”, kata Rektor Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur Abepura ini.

Dorongan untuk dialog terus-menerus disampaikan Pastor Neles lewat tulisannya sejak 10 tahun lalu yang diterbitkan di sejumlah media massa lokal, nasional, maupun internasional, juga lewat seminar dan diskusi.

Ia menjelaskan, yang mau dicapai dalam dialog ini adalah mempertemukan dua paradigma yang berbeda dan bertentangan antara pemerintah dan masyarakat Papua yang sudah terjadi selama lebih dari 50 tahun.

“Selama ini  ada warga Papua memandang militer atau TNI yang ada di sana sebagai representasi penjajah. Pemerintah Indonesia dianggap sebaga penjajah”.

Persepsi seperti ini muncul dari persoalan integrasi Papua Barat ke Indonesia yang oleh sebagian orang Papua dianggap penuh dengan manipulasi.

Karena itu, kata dia, orang Papua yang selama ini bergerylia dengan perlawanan senjata, tidak merasa bersalah ketika menembak tentara Indonesia.

“Penembakan dianggap sebagai justifikasi, bagian dari upaya melawan penjajah. Paradigma seperti ini masih hidup dikalangan orang Papua. Kehadiran pemerintah Indonesia dianggap ilegal. Karena ilegal, maka dilawan”, katanya.

Sementara itu, kata dia, dari pihak pemerintah, setiap bentuk aksi protes warga Papua terhadap pemerintah, dianggap sebagai bagian dari gerakan separatis.

“Karena itu, ketika tentara membunuh warga Papua, maka ini dianggap tidak salah, sebagai bagian dari upaya membasmi musuh negara”.

Menurut Pastor Neles, hal ini tidak bisa dibiarkan. “Kalau masing-masing pihak tidak merasa bersalah, di masa depan kekerasan akan terjadi lagi. Akarnya harus diselesaikan”, katanya.

Pastor  Neles meyakini, kekerasan adalah akibat dari masalah lain yang lebih mendasar di Papua.

“Kekerasan hanya asap. Ada api yang memunculkan asap itu. Selama faktor penyebabnya belum ditemukan, selama itu pula kekerasan-kekerasan akan terus terjadi dan mengganggu pembangunan dan kedamaian di Papua,” katanya.

Karena itu, kata dia, JDP bertujuan mempertemukan dua paradigma ini.

“Kedua belah pihak harus duduk bersama, harus keluar dari paradigma masing-masing dan mencari titik temu untuk mengambil paradigma baru. Inilah yang perlu dicari dalam dialog”, katanya.

Ia menjelaskan, dialog dilakukan secara bertingkat dan bertahap. Suku-suku di Papua berdialog terlebih dulu. Lalu, dialog mereka digelar lagi di tingkat kabupaten. Tak hanya itu, orang Papua di hutan yang menjadi gerilyawan dan orang Papua di luar negeri juga harus dipertemukan untuk berdialog.

“Pada waktu yang sama, pemerintah pusat di Jakarta perlu melakukan konsultasi publik, berdialog dengan semua pemangku kepentingan di Papua. Pandangan politik para pendatang di Papua turut diakomodasi”, katanya.

Dialog ini, juga mesti melibatkan aparat keamanan dan perusahaan-perusahaan yang berada di Papua untuk menyamakan persepsi.

“Yang terakhir, perlu ada konferensi tingkat nasional untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang realistis”.

Mengenai mekanisme dialog, menurut dia, Presiden bisa membentuk tim dialog. “

“Tim ini yang akan mengatur mekanisme dialog sehingga prosesnya bisa lebih inklusif dan partisipatoris. Tim ini pula yang akan mewakili pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat Papua dalam mengatur proses dialog”, katanya.

Ia menambahkan, tim dialog harus terdiri atas orang-orang yang memiliki reputasi dan integritas serta diakui secara nasional dan internasional, termasuk tentu saja oleh masyarakat Papua sendiri.

“Merekalah yang akan berpikir bagaimana menyusun mekanisme dialog. Jika tim ini tidak ada, dialog tetap akan menjadi wacana. Aksi konkret untuk menyelesaikan permasalahan Papua tidak akan muncul”, katanya.

Meski realisasi dialog belum terjadi, namun ia mengakui, sudah ada cahaya menuju ke sana.

Kalau dahulu, kata dia, dialog selalu dicurigai pemerintah dan aparat keamanan sebagai bagian dari gerakan separatis, lalu dianggap tabu dan dipandang sebagai ekspresi separatisme Papua.

“Namun, sekarang, orang Papua tak lagi tabu bicara tentang dialog. Begitu pecah kekerasan, dialog selalu didahulukan untuk menyelesaikan persoalan”, katanya.

Kegigihan Pastor Neles memperjungkan dialog ini membuat ia terpilih sebagai penerima penghargaan Tji Hak-Soon Justice and Peace Award pada Rabu (13/3) lalu, yang diberikan oleh Yayasan Keadilan dan Perdamaian Tji Hak-Soon yang berbasis di Seoul, Korea Selatan.

Pendeta Socrates Sofyan Yoman, Ketua Sinode Persekutuan Gereja-Gereja Babtis Papua (PGGBP) menilai, apa yang diperjuangan Pastor Neles merupakan upaya mengkonkretkan impian semua orang Papua.

“Berdialog adalah kehendak semua warga Papua. Yang disampaikan Pastor Neles mewakili apa yang dikehendaki warga Papua, demi menjadikan Papua sebagai Tanah Damai”, katanya.

Ia menambahkan, sekarang yang dinanti adalah keterbukaan pemerintah untuk segera melaksanakan ini.

Senada dengan itu, Marthen Goo, Kordinator National Papuan Solidarity (Napas) menilai, Pastor Neles adalah sosok pejuang sejati.

“Ia tahu apa yang menjadi kehendak rakyat Papua. Kegigihannya untuk terus menyuarakan hal ini, semoga akan segera mewujud dalam pelaksanaan dialog”, katanya.

Ia menambahkan catatan, Pastor Neles perlu terus menggerakan konsolidasi internal di Papua, merangkul kelompok-kelompok yang saat ini masih belum menerima ide dialog ini.

Ryan Dagur, Jakarta

Berita terkait: President now holds key to conflict in troubled province

Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Kardinal Tagle: Jadwal Paus akan padat selama kunjungan ke Filipina
  2. Lomba lukisan tentang iman Katolik untuk menemukan seniman muda
  3. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  4. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  5. Menteri perempuan pertama dari Papua berjanji akan angkat martabat perempuan
  6. Pembunuh biarawati: Pengampunan keluarga memberikan 'kehidupan baru' bagi dia
  7. Umat Katolik protes terkait perampasan lahan Gereja oleh pemerintah
  8. Diskriminasi Ras vs Sumpah Pemuda
  9. Kemenag siapkan RUU Perlindungan Umat Beragama
  10. Kekerasan terus terjadi, Gereja Papua minta negara serius lindungi warga
  1. Paus Fransiskus: Jangan menjadi orang Kristen kalau berperilaku buruk
  2. Anarkisme umat Islam akibat salah menafsirkan Alquran
  3. Adrianus Meliala: Tidak murah menegakkan hukum di daerah konflik
  4. Kardinal Tagle: Jadwal Paus akan padat selama kunjungan ke Filipina
  5. Tuntaskan Konflik Papua
  6. Kapel Sistina dipasang dengan sistem pencahayaan baru untuk melestarikan lukisan
  7. Sejumlah agamawan Indonesia ikuti dialog lintas agama di Polandia dan Slowakia
  8. Paus desak para aktivis berjuang melawan ‘penyebab kemiskinan struktural’
  9. Kemenag siapkan RUU Perlindungan Umat Beragama
  10. Ketulusan Jokowi menjadi obat pengungsi Sinabung
  1. Jangan terlalu berharap kebaikan dari DPR yang baru.. Teringat "kucing yang seda...
    Said on 2014-10-10 05:27:00
  2. Korupsi dana pendidikan jangan mengabaikan modus pelaku pada tingkat sekolah: ke...
    Said Lakestra on 2014-10-09 09:15:00
  3. Umat tak butuh statement, tapi kebijakan. Apa yang dapat Gereja bantu terhadap m...
    Said Brian Susanto on 2014-10-09 04:48:00
  4. Bukan saja tidak mendiskriminasi keberadaan agama (yang ada sekarang) tetapi jug...
    Said on 2014-10-07 08:28:00
  5. Yang berbelaskasih menghadapi ahli hukum gereja.. mengingatkan pada Yesus yang m...
    Said on 2014-10-07 08:08:00
  6. Masuk penjara seperti Santo Paulus, demi keadilan dan kerajaan Allah.. syukur bu...
    Said on 2014-10-07 07:52:00
  7. Sangat disayangkan, tidak dimuat apa masalah pokoknya, apa saja yang dituduhkan...
    Said Brian Susanto on 2014-10-07 07:13:00
  8. Konflik sepihak itu (kan tidak ada yang membalas kalau dari kalangan Kristen), s...
    Said on 2014-10-01 14:52:00
  9. Kita semua tertipu. Yang dikira dapat dipercayai pemerintahan yang baik ternyat...
    Said on 2014-09-30 10:19:00
  10. @donotchangemyname: baca dokumen2 Gereja yg terkait dgn hal tsb. Prinsip dan huk...
    Said Antonio on 2014-09-27 01:06:00
UCAN India Books Online