UCAN Indonesia Catholic Church News
In Season and Out, Homilies for Year A

Meski banyak tantangan, Pastor Neles terus berjuang untuk ’Dialog Jakarta-Papua’

28/03/2013

Meski banyak tantangan, Pastor Neles terus berjuang untuk ’Dialog Jakarta-Papua’ thumbnail

 

Lahir sebagai orang Papua, membuat Pastor Neles Kebadabi Tebay merasakan langsung perjalanan sejarah orang Papua yang penuh dengan apa yang ia sebut ‘memoria passionis’.

Pelanggaran HAM dalam wujud penembakan, pemukulan, intimidasi yang dilakukan oleh militer Indonesia, maupun oleh kelompok pro-kemerdekaan menjadi realitas sehari-hari, yang sudah hampir dianggap biasa.

Pastor Neles mengaku, ia melihat ini sebagai tantangan.

“Iman saya mengajarkan bahwa semua manusia adalah citra Allah, memiliki martabat yang sama, karena itu semua harus dihormati. Masalah yang bertahun-tahun menimpa warga Papua harus segera diakhiri”, katanya kepada ucanews.com di Jakarta beberapa waktu lalu.

Karena itulah, sejak 2010, bersama tim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),  imam yang lahir di Godide, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, 13 Februari 1964 ini menggagas Jaringan Damai Papua (JDP), yang bertujuan mengajak semua pihak menyelesaikan konflik di Papua dengan jalan damai.

Kelompok ini terdiri dari orang-orang muda dari berbagai suku, agama dan ras yang secara sukarela bekerja mendorong realisasi dialog.

Pastor Neles mengakui, dialog bukanlah gagasannya sendiri. “Ini merupakan kehendak warga Papua yang pernah muncul dalam Kongres Rakyat Papua pada tahun 200o, namun setelah kongres itu, gagasan ini tenggelam. Saya berupaya membangkitnya lagi agar bisa terlaksana”, katanya.

Anggota Komisi Teologi dan Komisi Karya Misioner pada Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ini  yakin, dialog adalah cara terbaik untuk mengakhiri kekerasan. Ia menyebutnya sebagai cara yang demokratis, beradab dan bermartabat.

Kekerasan, kata dia, dengan motivasi dan tujuan apa pun tidak akan pernah menyelesaikan masalah di Papua.

“Cara-cara itu justru semakin merendahkan martabat manusia dan menginjak-injak nilai perdamaian yang diperjuangkan. Karena itu, semua pihak perlu duduk bersama, mencari solusi atas apa yang terjadi”, kata Rektor Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur Abepura ini.

Dorongan untuk dialog terus-menerus disampaikan Pastor Neles lewat tulisannya sejak 10 tahun lalu yang diterbitkan di sejumlah media massa lokal, nasional, maupun internasional, juga lewat seminar dan diskusi.

Ia menjelaskan, yang mau dicapai dalam dialog ini adalah mempertemukan dua paradigma yang berbeda dan bertentangan antara pemerintah dan masyarakat Papua yang sudah terjadi selama lebih dari 50 tahun.

“Selama ini  ada warga Papua memandang militer atau TNI yang ada di sana sebagai representasi penjajah. Pemerintah Indonesia dianggap sebaga penjajah”.

Persepsi seperti ini muncul dari persoalan integrasi Papua Barat ke Indonesia yang oleh sebagian orang Papua dianggap penuh dengan manipulasi.

Karena itu, kata dia, orang Papua yang selama ini bergerylia dengan perlawanan senjata, tidak merasa bersalah ketika menembak tentara Indonesia.

“Penembakan dianggap sebagai justifikasi, bagian dari upaya melawan penjajah. Paradigma seperti ini masih hidup dikalangan orang Papua. Kehadiran pemerintah Indonesia dianggap ilegal. Karena ilegal, maka dilawan”, katanya.

Sementara itu, kata dia, dari pihak pemerintah, setiap bentuk aksi protes warga Papua terhadap pemerintah, dianggap sebagai bagian dari gerakan separatis.

“Karena itu, ketika tentara membunuh warga Papua, maka ini dianggap tidak salah, sebagai bagian dari upaya membasmi musuh negara”.

Menurut Pastor Neles, hal ini tidak bisa dibiarkan. “Kalau masing-masing pihak tidak merasa bersalah, di masa depan kekerasan akan terjadi lagi. Akarnya harus diselesaikan”, katanya.

Pastor  Neles meyakini, kekerasan adalah akibat dari masalah lain yang lebih mendasar di Papua.

“Kekerasan hanya asap. Ada api yang memunculkan asap itu. Selama faktor penyebabnya belum ditemukan, selama itu pula kekerasan-kekerasan akan terus terjadi dan mengganggu pembangunan dan kedamaian di Papua,” katanya.

Karena itu, kata dia, JDP bertujuan mempertemukan dua paradigma ini.

“Kedua belah pihak harus duduk bersama, harus keluar dari paradigma masing-masing dan mencari titik temu untuk mengambil paradigma baru. Inilah yang perlu dicari dalam dialog”, katanya.

Ia menjelaskan, dialog dilakukan secara bertingkat dan bertahap. Suku-suku di Papua berdialog terlebih dulu. Lalu, dialog mereka digelar lagi di tingkat kabupaten. Tak hanya itu, orang Papua di hutan yang menjadi gerilyawan dan orang Papua di luar negeri juga harus dipertemukan untuk berdialog.

“Pada waktu yang sama, pemerintah pusat di Jakarta perlu melakukan konsultasi publik, berdialog dengan semua pemangku kepentingan di Papua. Pandangan politik para pendatang di Papua turut diakomodasi”, katanya.

Dialog ini, juga mesti melibatkan aparat keamanan dan perusahaan-perusahaan yang berada di Papua untuk menyamakan persepsi.

“Yang terakhir, perlu ada konferensi tingkat nasional untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang realistis”.

Mengenai mekanisme dialog, menurut dia, Presiden bisa membentuk tim dialog. “

“Tim ini yang akan mengatur mekanisme dialog sehingga prosesnya bisa lebih inklusif dan partisipatoris. Tim ini pula yang akan mewakili pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat Papua dalam mengatur proses dialog”, katanya.

Ia menambahkan, tim dialog harus terdiri atas orang-orang yang memiliki reputasi dan integritas serta diakui secara nasional dan internasional, termasuk tentu saja oleh masyarakat Papua sendiri.

“Merekalah yang akan berpikir bagaimana menyusun mekanisme dialog. Jika tim ini tidak ada, dialog tetap akan menjadi wacana. Aksi konkret untuk menyelesaikan permasalahan Papua tidak akan muncul”, katanya.

Meski realisasi dialog belum terjadi, namun ia mengakui, sudah ada cahaya menuju ke sana.

Kalau dahulu, kata dia, dialog selalu dicurigai pemerintah dan aparat keamanan sebagai bagian dari gerakan separatis, lalu dianggap tabu dan dipandang sebagai ekspresi separatisme Papua.

“Namun, sekarang, orang Papua tak lagi tabu bicara tentang dialog. Begitu pecah kekerasan, dialog selalu didahulukan untuk menyelesaikan persoalan”, katanya.

Kegigihan Pastor Neles memperjungkan dialog ini membuat ia terpilih sebagai penerima penghargaan Tji Hak-Soon Justice and Peace Award pada Rabu (13/3) lalu, yang diberikan oleh Yayasan Keadilan dan Perdamaian Tji Hak-Soon yang berbasis di Seoul, Korea Selatan.

Pendeta Socrates Sofyan Yoman, Ketua Sinode Persekutuan Gereja-Gereja Babtis Papua (PGGBP) menilai, apa yang diperjuangan Pastor Neles merupakan upaya mengkonkretkan impian semua orang Papua.

“Berdialog adalah kehendak semua warga Papua. Yang disampaikan Pastor Neles mewakili apa yang dikehendaki warga Papua, demi menjadikan Papua sebagai Tanah Damai”, katanya.

Ia menambahkan, sekarang yang dinanti adalah keterbukaan pemerintah untuk segera melaksanakan ini.

Senada dengan itu, Marthen Goo, Kordinator National Papuan Solidarity (Napas) menilai, Pastor Neles adalah sosok pejuang sejati.

“Ia tahu apa yang menjadi kehendak rakyat Papua. Kegigihannya untuk terus menyuarakan hal ini, semoga akan segera mewujud dalam pelaksanaan dialog”, katanya.

Ia menambahkan catatan, Pastor Neles perlu terus menggerakan konsolidasi internal di Papua, merangkul kelompok-kelompok yang saat ini masih belum menerima ide dialog ini.

Ryan Dagur, Jakarta

Berita terkait: President now holds key to conflict in troubled province




Jangan lewatkan
Dapatkan info terbaru secara gratis lewat newsletter UCAN Indonesia disini
Invite a Friend
  1. Paus Fransiskus doakan korban gempa di Aceh
  2. Renungan Hari Minggu Adven III/A bersama Pastor Bill Grimm
  3. Presiden Jokowi: Indonesia adalah rumah bagi kemajemukan
  4. Kongres Katolik yang dikelola negara Tiongkok dijadwalkan setelah Natal
  5. Rumah sakit Gereja berjuang mengatasi ketakutan warga tentang HIV
  6. Uskup tolak distribusi kondom di sekolah
  7. Organisasi mahasiswa lintas agama serukan kemajemukan NKRI
  8. Potret kehidupan dua pelajar SD di Indonesia
  9. Pemerintah Timor Leste dikritik ‘mengabaikan kaum difabel’
  10. KWI dan PGI desak pemerintah moratorium hukuman mati
  1. Merepotkan banyak pejabat... lain kali ditangani dan dilawan sendiri saja sebelu...
    Said Jenny Marisa on 2016-12-08 10:20:27
  2. Setiap kali membaca ttg hukuman mati, ingat Mary Jane.. Untuk orang yang tidak b...
    Said Jenny Marisa on 2016-12-08 09:33:17
  3. Aku ingin kuliah di Vietnam .aku tertarik dng negara itu .aktivitas ya tidak bed...
    Said Roby.chandra on 2016-12-06 23:11:33
  4. Alkitab bahasa kanayant...
    Said Dolina on 2016-12-04 20:38:14
  5. ternyata banyak pengikutnya tidak menemukan ketenangan batin.. tidak ada jaminan...
    Said Jenny Marisa on 2016-11-30 10:02:53
  6. i Like,..it,.....
    Said Damianus Ahen on 2016-11-28 11:09:07
  7. Dimana toleransi beragama yg selalu di dengung dengungkan,,,...
    Said kamboti marassan salatiga on 2016-11-27 21:01:42
  8. Ada upaya uskup dan menteri yang Katolik.. ini cukup menjelaskan... Semoga napi ...
    Said Jenny Marisa on 2016-11-23 10:02:16
  9. Terima kasih Pak Benyamin....
    Said cnindonewsletter on 2016-11-22 16:34:32
  10. Terima kasih. Saya senang dengan UCAN INDONESIA. syallom benyamin...
    Said Benyamin Mali on 2016-11-21 16:53:07
UCAN India Books Online